Gories Mere : Tidak Ada Rekayasa Dalam Kasus Terorisme Di Indonesia

  WAWANCARA EKSKLUSIF  Dimuat juga di Blog INDONESIAKATAKAMI.WORDPRESS.COM  Jakarta, 1 Desember 2011 (KATAKAMI.COM) — Tak ada yang bisa memungkiri bahwa untuk urusan penanganan terorisme di Indonesia sejak 10 tahun terakhir, nama Gories Mere sangat berperan besar. Walaupun ia sudah dilantik menjadi Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN sejak tanggal 3 Juni 2008, Gories Mere tetap dimintakan peranannya [...]

Read more

Jamwas Marwan Effendy : Tahun 2011 ini Ada 159 Jaksa Yang Sudah Dihukum

WAWANCARA EKSKLUSIF Dimuat juga di Blog INDONESIAKATAKAMI.WORDPRESS.COM Jakarta, 5 Agustus 2011 (KATAKAMI.COM) — Besarnya sorotan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan, membuat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy menjadi lebih memaksimalkan perangkat pengawasan terhadap seluruh jaksa di Indonesia. Untuk periode bulan Januari sampai Juli 2011, Jamwas sudah menjatuhkan hukuman terhadap 159 Jaksa. Untuk membahas mengenai ini, [...]

Read more

Komjen Oegroseno : Penanganan Terorisme Harus Mengedepankan Metode Pencegahan Daripada Penindakan

WAWANCARA EKSKLUSIF  Dimuat juga di Blog INDONESIAKATAKAMI.WORDPRESS.COM Komjen Oegroseno : Dalam Bertugas Polisi Harus Tegas, Jelas, Terukur, Adil Dan Beradab Jakarta, 2 Agustus 2011 (KATAKAMI.COM) — Hiruk pikuk mengenai ancaman terorisme seakan tak pernah sepi di tanah air tercinta Indonesia. Dalam hal ini, peran Kepolisian memang sangat sentral dalam menangani masalah terorisme.KATAKAMI.COM melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Kepala [...]

Read more

Komandan Paspampres Agus Sutomo : Tugas Kita Memberi Pengamanan Maksimal Pada Kunjungan Obama

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Dan Paspampres ) Mayjen. TNI Agus Sutomo

 

Ke Bali Obama Berjanji Akan Pulang Kampung Lagi ke Indonesia

 

Jakarta, 1 Agustus 2011 (KATAKAMI.COM) — Untuk kali keduanya, Barack Obama akan datang kembali ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Presiden Amerika Serikat.  Pada kesempatan yang kedua ini, giliran Bali yang akan dikunjungi oleh Obama.

Ayah dari Malia dan Sasha ini dijadwalkan akan menghadiri East Asia Summit yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada bulan November 2011 mendatang.

Untuk menanyakan sisi pengamanan terhadap Presiden Barack Obama, Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo.

WAWANCARA EKSKLUSIF ini dilakukan di ruang kerja Mayjen. Agus Sutomo di Markas Komando Paspampres, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada akhir pekan lalu.

Inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF KATAKAMI.COM dengan Dan Paspampres Mayjen. TNI Agus Sutomo :

 

Komandan Paspampres Mayjen. TNI Agus Sutomo

 

KATAKAMI (K) : Mengenai rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada bulan November mendatang, kalau dari Paspampres berarti Grup C yang akan ditugaskan untuk bergabung dalam satgas pengamanan tersebut. Bagaimana penjelasan dari Paspampres ?

Agus Sutomo (AS) : Setahu kami, pada kesempatan tersebut akan dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Berarti ada kunjungan kenegaraan yang sifatnya bilateral dan ada yang sifatnya Summit ( pertemuan puncak). Nah, kalau Summit berarti Kepala Negara yang hadir banyak. Kami harus membentuk Satgas (Satuan Tugas).

(K) : Satgas itu sendiri akan dibentuk menjadi seperti apa ?

(AS) : Didalam Satgas itu, saya akan menjadi Komandan Satgas Pengamanan (PAM) VVIP. Saya atau Wakil saya. Komandan Satgas PAM VVIP bertugas untuk mengamankan ring satu. Nanti akan diorganisir agar Komandan Satgas PAM VVIP ini membawahi sub-sub satgas. Misalnya, Komandan Grup A akan menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP Presiden, Komandan Grup B menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP Wakil Presiden. Lalu, Komandan Grup C menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP Tamu Negara. Nah, karena tamu negara yang akan diamankan banyak, Komandan Grup C akan membawahi lagi Komandan Komplek (Dan Plek). Misalnya, Dan Plek yang mengawal tamu negara dari masing-masing tamu negara yang hadir. Dan Plek yang mengawal tamu dari Malaysia, Brunei Darussalam dan tamu-tamu lainnya. Nanti kan akan dihitung, ada berapa orang tamu negara yang akan hadir. Dan Plek ini akan dipimpin perwira berpangkat Letnan Kolonel.

(K) : Kebetulan dalam acara tersebut akan hadir juga Presiden Amerika Serikat Barack Obama, bagaimana sisi pengamanan terhadap beliau ?

(AS) :  Saya rasa, kalau sudah bicara tentang pengamanan terhadap seorang Presiden dari negar adikuasa seperti Amerika, kita tidak usah diskusi panjang lebar. Karena semua orang tahu, Amerika adalah negara supoer power. Kita semua tahu itu. Bukan cuma ke Indonesia, kemanapun kepala negara mereka berkunjung maka sistem pengamanannya sudah menjadi satu paket. Standar pengamanan mereka terhadap kepala negaranya sangat tinggi. Amerika tidak akan pernah mau fasilitas pengamanan terhadap kepala negara mereka dari negara setempat sebab mereka akan membawa sendiri perangkat pengamanannya. Mau berkunjung ke Rusia, Cina, atau ke negara manapun, tingkat pengamanannya memang sangat tinggi. Ini bisa dipahami karena ancaman terhadap kepala negara mereka bisa dibilang begitu banyak.

 

Presiden Barack Obama didampingi Ibu Negara Michelle Obama, paling kanan, dan kedua putri mereka, Malia (nomor dua dari kanan) dan Sasha (bergandengan tangan dengan sang ayah) seusai mengikuti kebaktian di gereja St John di Washington DC, 17 Juli 2011. Menurut rencana Obama akan hadir

 

(K) : Jadi, kalau tadi disebut, Amerika punya paket pengamanan sendiri bagi kunjungan kenegaraan kepala negara mereka, apa yang mereka bawa ke negara yang dituju ?

(AS) : Salah satu contoh, kurang tiga bulan dari rencana kunjungan itu misalnya, ratusan orang sudah mereka kirimkan ke Indonesia. Lalu misalnya, H minus 7, mereka tambah lagi kekuatannya. Kemudian, kapal induk mereka sudah stand by di laut terdekat.

(K) : Lah, kalau Amerika sudah menyiapkan dan membawa paket pengamanan sendiri bagi kepala negara mereka, Dan Grup C yang tadi sebut akan menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP, posisinya ada di bagian mana dalam sistem pengamanan yang akan disiapkan untuk kunjungan Obama ke Bali ?

(AS) :  Kalau Dan Grup C tetap akan menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP yang membawahi Danplek Danplek tadi. Khusus untuk pengamanan Presiden Obama, kami akan memasang Danplek berpangkat Kolonel. Untuk tamu negara lainnya, Danplek yang ditugaskan berpangkat Letnan Kolonel. Atau minimal Letkol yang paling senior. Lalu, kami akan sharing dengan bagian pengamanan mereka. Sejak kunjungan Presiden George W. Bush di Bali yang diterima oleh Ibu Megawati, lalu Presiden George W. Bush diterima Bapak (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) di Istana Bogor, kemudian kunjungan Presiden Obama ke Indonesia tahun lalu, kita sudah dilibatkan fifty-fifty dalam urusan pengamanan. Kalau zaman kunjungan Presiden Bill Clinton dulu, wah … jangan harap kita bisa ikut mengamankan. Samasekali tidak ada unsur Indonesia yang diperbolehkan ikut mengamankan. Tapi dari hasil sharing tadi, lama-kelamaan Amerika percaya pada Indonesia untuk urusan pengamanan.

(K) : Khusus untuk Obama, apakah pengamanan yang akan diberikan dalam kunjungannya nanti memang akan serba ekstra, sangat diistimewakan begitu ?

(AS) :  Istilahnya jangan memakai kata istimewa. Tapi memang ada standar yang tinggi terhadap pengamanan kepala negara mereka. Jadi istilahnya begini, standar minimalnya Amerika, itu berarti diatas standar yang sangat maksimal dari standar kita di Indonesia. Mereka memang seperti itu dalam memberikan pengamanan kepada kepala negara mereka. Dan untuk pengamanan Obama, jumlah pasukan yang kita siapkan, jumlahnya akan lebih banyak dari tamu-tamu negara yang akan hadir di Bali nanti. Sebab, dari segi rangkaian mobilnya, tempat akomodasi rombongan Amerika, mereka memang berbeda dengan tamu lain. Yang penting kita bisa masuk ke situ. Seperti waktu Presiden Obama datang berkunjung bulan November tahun lalu, mobil sec 1 dan sec 2 yang  melekat dengan kendaraan Presiden Obama adalah kendaraan kita. Dulu-dulu mana boleh masuk ! Dan seluruh anggota kita mengamankan secara maksimal.

(K) : Artinya, sudah ada kemajuan ke arah yang positif dari pihak Amerika dalam urusan pengamanan ?

(AS) : Ya betul, ada kemajuan yang mengarah pada kebaikan. Tim Advance mereka kan sudah datang dari jauh-jauh hari. Mereka melihat kesungguhan dan ketulusan kita dalam memberikan pengamanan kepada kepala negara mereka. Kalau boleh kan sebenarnya dunia ini harus aman. Tanpa perselisihan. Kita harus menjaga hubungan baik dengan negara manapun. Apalagi dengan Amerika. Kita ini belum mampu melawan Amerika. Dan selamanya kita tidak akan mampu melawan Amerika. Jadi, jauh lebih baik menjalin hubungan baik dengan negara manapun. Termasuk dengan Amerika. Saya ingat, tahun 2006 lalu Presiden SBY berkunjung ke Washington DC. Tidak semua kepala negara bisa diberi kesempatan tinggal di Blair House, itu seperti Wisma Negara mereka. Pak SBY tidur disitu. Sewaktu hendak mencari tahu soal jadwal Pak SBY diterima sama Presiden George W. Bush, Paspampres sudah sempat bingung. Saya saja sebagai Dan Grup sudah menyerah karena saya pikir tidak akan mungkin difasilitasi. Sebab baru kali itu Paspampres bisa diizinkan masuk ke White House. Saya masuk ke White House, mereka mengizinkan dan koordinasi itu terjalin baik. Jadi, kalau pun nanti Presiden Obama datang lagi ke Indonesia, kita tidak perlu emosi kalau sistem pengamannya sangat ketat. Memang sudah sepantasnya kita memberikan pengamanan maksimal terhadap kunjungan Presiden Obama.

(K) : Baik, terimakasih untuk wawancara ini.

 

 

– Selesai –

Wakasad Letjen. TNI Budiman : Hubungan TNI Dengan Rakyat Dari Dulu Memang Dekat

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen. TNI. Budiman

 

 

Army: Gunmen kill Indonesian soldier in Papua

 

 

Jakarta, 26 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) — Pengabdian memang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Begitu juga yang dialami oleh prajurit-prajurit TNI. Namun, resiko tugas tetap terbuka didepan mata. Salah satunya adalah gugur di medan tugas.

Seperti yang terjadi pada pekan lalu di Papua yaitu pada hari Kamis, 21 Juli 2011.

Seperti yang diberitakan oleh Media Indonesia Online edisi Jumat 22 Juli 2011, aksi penembakan dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap aparat TNI Yonif 753 AVT Nabire kembali terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, kemarin.

Penembakan terjadi di kawasan Pintu Angin, Kampung Yambi, Distrik Mulia, kemarin sekitar pukul 09.20 WIT. Korban bernama Pratu Lukas Yahya Kafiar, gugur seketika ditembak oleh warga bersenjata persis di bagian kepala.

Penembakan terjadi saat sejumlah personel TNI menggelar patroli pengamanan di Kampung Yambi. Aparat TNI yang sedang melintas mendadak diserang sekelompok warga bersenjata berjumlah 5-10 orang.

Dalam serangan mendadak ini, Pratu Lukas Yahya Kafiar tertembak di bagian kepala dan tembus ke belakang. Korban gugur sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Usai beraksi, para pelaku penembakan melarikan diri menuju hutan di sekitar lokasi kejadian.

Untuk membahas mengenai masalah ini, KATAKAMI.COM melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Budiman.

Letnan Jenderal Budiman, lahir di Jakarta 25 September 1956. Ia adalah lulusan terbaik Akabri Darat Tahun 1978 dan merupakan peraih Bintang Adhi Makayasa.

Wawancara ini dilakukan pada hari Selasa ( 26/7/2011). di ruang kerja Wakasad di Lantai 2 Mabes TNI Angkatan Darat, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta.

Dan inilah WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Wakasad Letnan Jenderal TNI. Budiman :

 

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Budiman

 

KATAKAMI (K) : Pak Wakasad, pekan lalu seorang prajurit TNI Angkatan Darat gugur di Papua atas nama Pratu Lukas Yahya Kafiar. Bagaimana sebenarnya kondisi riil di Papua dari sudut pandang TNI Angkatan Darat.

Wakasad Budiman (B) : Kondisi keamanan di Papua sebetulnya sudah membaik. Kegiatan TNI Angkaran Darat di Papua, lebih banyak pada kegiatan pembinaan teritorial dengan melaksanakan bakti TNI.

(K) : Bagaimana pengaturan atau interval waktu untuk pelaksanaan bakti TNI tadi ?

(B) : Secara rutin per tahun diadakan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Ini kegiatan rutin. Tapi khusus di Papua, TNI AD sedang mengajak masyarakat di daerah pedalaman untuk membangun desanya. Itu banyak dilakukan di daerah, tempat terjadinya insiden penembakan terhadap personil kami. Nah, tentunya didalam melaksanakan kegiatan TMMD ada anggota yang harus tetap melakukan patroli untuk mengamankan. Itulah yang terjadi pekan lalu. Anggota kami yang sedang melakukan patroli pengamanan itulah yang ditembak oleh para separatis tersebut.

(K) : Kalau menurut informasi yang diperoleh TNI Angkatan Darat dari hasil pemantauan di lapangan, apakah cukup banyak persenjataan yang dimiliki kelompok separatis Papua ?

(B) : Mereka punya senjata yang cukup tetapi tidak terlalu signifikan. Bisa disebut cukup dari segi jumlah.

(K) : Jika dibandingkan dengan persenjataan prajurit TNI Angkatan Darat sendiri, bagaimana perbandingannya ?

(B) :  Tentu jauh lebih baik persenjataan yang dimiliki oleh  TNI Angkatan Darat ! Hanya memang, didalam perang atau pertenpuran gerilya, mereka sudah lebih dulu menguasai medan. Sedangkan prajurit yang berpatroli ini, tentu penguasaan medannya pada posisi yang lemah.

(K) : Berdasarkan kebijakan di SUAD ( Staf Umum Angkatan Darat), jika ada prajurit yang gugur seperti itu, seperti apa bentuk Markas Besar TNI Angkatan Darat kepada keluarga korban ?

(B) : Kami mempunyai berbagai santunan, antara lain Asabri yaitu Asuransi ABRI dulu, santunan dari Mabes TNI Angkatan Darat ada, santunan dari Mabes TNI juga ada. Dan dari Yayasan Kartika Eka Paksi, juga memberikan perhatian.

(K) : Saat ini, bagaimana tingkat kesejahetaran prajurit TNI Angkatan Darat, termasuk yang bertugas di daerah terpencil seperti Papua ?

(B) :  Kalau kita bandingkan dengan skala US dolar pada periode 7 atau 8 tahun yang lalu, take home pay prajurit TNI tidak lebih dari 100 dolar. Nah, kalau sekarang, take home pay prajurit TNI sudah hampir USD 400. Ini untuk prajurit yang baru keluar atau tamtama. Ini yang murni diterima. Kalau misalnya mereka berdinas di Papua atau daerah terpencil, mereka akan mendapatkan tunjangan terhadap kenaikan harga.

(K) : Itu tunjangan apa namanya, Pak ?

(B) : Tunjangan Daerah Terpencil.

(K) : Bagaimana pembagian daerah yang bisa mendapatkan tunjangan seperti itu bagi prajurit yang bertugas di daerah ?

(B) :  Misalnya, Papua dan daerah-daerah yang letaknya di pelosok sekali. Kalau Kalimantan tidak termasuk dalam kategori ini. Sementara Papua, memang masuk dalam kategori ini sebab untuk suplai logistik saja harus menggunakan pesawat terbang sehingga harga satuan disana menjadi lebih mahal. Kemudian, ada juga personil dari batalyon lain yang bertugas menjaga perbatasan tersebut yang akan mendapatkan tunjangan ini. Mereka akan mendapatkan tunjangan ini, diluar dari take home pay yang memang menjadi hak mereka.

(K) : Jadi, berapa total angka yang akan diperoleh prajurit TNI kalau memang mereka berdinas di daerah terpencil ?

(B) :  Yang jelas, sepanjang mereka bertugas akan dijamin penuh. Makanan, kesehatan, termasuk uang saku. Ini cukup lumayan untuk mereka.

(K) : Karena memang kemampuan keuangan negara sangat terbatas, bagaimana para pimpinan di TNI Angkatan Darat mengantisipasi masalah kesejahteraan prajurit ?

(B) : Kami berusaha memenuhi hak-hak prajurit ini agar benar-benar sampai pada mereka. Contohnya pakaian mereka, kami usahakan agar kualitasnya baik. Lalu, sampai kepada mereka, tepat waktu, tepat ukurannya, dan tepat segalanya. Kemudian, memperhatikan kesehatan mereka sampai ke satuan-satuan yang terpencil sekalipun. Lalu, di daerah Papua, yang semula beras berupa uang tetapi khusus kepada prajurit di Papua akan diberikan dalam bentuk beras dalam kualitas bagus. Sedangkan masalah perumahan, kami upayakan agar ke depan bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik. Saat ini, kalau untuk satuan batalyon tempur, mereka mendapatkan perumahan yang cukup. Tetapi untuk satuan teritorial atau kewilayahan, mereka masih terbatas. Sehingga, di Koramil hanya terdapat perumahan yang terbatas.

(K) : Pak Wakasad, apa pesan atau harapan yang bisa disampaikan kepada masyarakat ?

(B) :  Dari pengalaman saya menjabat sebagai Pangdam, Danrem, Danyon dan Komandan Kompi, hubungan TNI dengan rakyat adalah hubungan yang sangat erat. Dari dulu memang sudah dekat. Sebab, nasibnya sama dengan rakyat Indonesia pada umumnya. Sehingga untuk bisa mendeteksi suara rakyat, para prajurit ini sama dengan rakyat. Hubungan TNI dengan rakyat memang sangat bagus. Dan itu yang harus tetap dilanjutkan.

(K) : Baik, terimakasih Pak Wakasad.

 

 

(MS)

Jenderal Petraeus Tinggalkan Afghanistan Saat Hubungan Amerika Dan Pakistan Memburuk

Jenderal David Petraeus

 

Dari Afghan Jenderal David Petraeus Akan “Dikurung” Obama Di Markas CIA

 

 

Jakarta, 22 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) — Cukup singkat Jenderal David Petraeus menjadi Panglima Perang Amerika di Afghanistan yaitu hanya sekitar satu tahun saja.

Bernama lengkap David Howell Petraeus, pria kelahiran 7 November 1952 ini sudah meninggalkan Afghanistan setelah menyerahkan tongkat komandonya pada tanggal 18 Juli 2011 lalu kepada Jenderal John Allen.

Selanjutnya, Jenderal Petraeus siap untuk menjalankan  tugas barunya dari Presiden Barack Hussein Obama sebagai Direktur CIA.

Obama menunjuk Petraeus sebagai Direktur CIA untuk menggantikan Leon Panneta yang mendapat tugas baru sebagai Menteri Pertahanan Amerika menggantikan Robert Gates yang memasuki masa pensiun.

Kepergian Petraeus dari wilayah operasi Afghanistan memang kurang tepat dari sudut pandang tanggung-jawab sebagai Panglima Perang.

Tetapi, bukan Petraeus secara pribadi yang mengabaikan tanggung-jawabnya sebagai Panglima Perang.

Sebab, kepergiannya adalah untuk melaksanakan tugas baru yang diperintahkan Panglima Tertinggi di negaranya yaitu harus segera bertugas untuk memimpin dinas rahasia Amerika.

Faktor kepercayaan dari atasan, didukung integritas dan kemampuannya sebagai pribadi, membuat karier Petraeus menjadi membaik dan meningkat.

Keberadaannya sebagai Panglima Perang di Afghanistan adalah untuk menggantikan Jenderal Stanley McChrystal pada bulan Juni 2010 lalu.

Sama seperti posisi McChrystal sebelumnya, Petraeus tak hanya menjadi Panglima Perang bagi Amerika tetapi menjadi Panglima bagi pasukan koalisi internasional yang jumlahnya mencapai 140 ribu orang.

Pasca kematian Osama Bin Laden 1 Mei 2011 lalu, hubungan antara Amerika dan Pakistan sedang mencapai titik terburuk.

Amerika kesal karena ternyata selama 7 tahun Osama Bin Laden bisa leluasa bersembunyi di Pakistan yaitu di kota Abbottabad, 60 km dari Utara Islamabad.

Pakistan juga kesal karena operasi penumpasan terhadap Osama Bin Laden oleh Pasukan Khusus Amerika yang menjalankan misi penting CIA tanggal 1 Mei lalu untuk membunuh Osama Bin Laden, dilakukan tanpa memberitahu otoritas pemerintahan Pakistan.

Mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf yang memerintah dari tahun  1999-2008 mengutarakan bahwa Pemerintah Pakistan tidak terlibat dalam persembunyian Osama Bin Laden di Pakistan selama 7 tahun terakhir.

Musharraf menyampaikan hal tersebut lewat wawancara khususnya dengan Voice Of America (VOA) tertanggal 21 Juli 2011.

Musharraf mengatakan bahwa dirinya sungguh terkejut dan sangat terpukul ketika mengetahui bahwa ternyata Osama Bin Laden bersembunyi di Pakistan. Ia juga tidak yakin bahwa Al Qaeda akan menjadi lemah pasca kematian Osama Bin Laden.

 

Jenderal David Petraeus, paling kanan, dalam upacara serah terima jabatan Panglima Perang Amerika di Afghanistan tanggal 18 Juli 2011 di Kabul, Afghanistan

 

Jenderal Petraeus sendiri memperingatkan tentang memburuknya hubungan antara Amerika dan Pakistan.

Dalam perjalanannya dari Afghanistan ke Amerika Serikat, Jenderal Petraeus menyempatkan diri untuk memberikan pernyataan saat ia transit di Paris.

Menurut Petraeus, saat ini hubungan Amerika dan Pakistan memang menjadi “sulit”.

Tetapi, Petraeus mencatat bahwa operasi penumpasan terhadap Osama Bin Laden adalah sebuah prestasi tersendiri bagi Amerika sebagai wujud dari kerjasama yang gemilang antara Pasukan Militer dan Intelijen Amerika.

Sesungguhnya, kalau Amerika dan Pakistan bisa sama-sama bijaksana dalam memandang permasalahan ini, hubungan yang sulit dan memburuk itu bisa dieliminir.

Bagi Amerika, serangan 11 September 2001 adalah sebuah tragedi yang sudah sangat mengoyak dan menghancurkan sendi-sendi keamanan nasional mereka sebagai sebuah bangsa dan negara.

Ribuan orang mati akibat aksi terorisme yang sangat mengerikan itu.

Dan Osama Bin Laden dianggap sebagai orang yang paling bertanggung-jawab atas serangan 11 September.

Sehingga, sangat wajar jika sampai “ke ujung dunia” manapun, Amerika tak berhenti mencari dan mengejar Osama Bin Laden selama 10 tahun terakhir.

Barangkali, keputusan Amerika untuk tidak meminta “izin” kepada Pakistan terkait operasi penumpasan terhadap Osama Bin Laden, semata-mata demi menjaga kerahasiaan dan memastikan keberhasilan misi penting yang diemban.

Namun, yang agak diabaikan oleh Amerika disini adalah lokasi yang menjadi titik terpenting dari operasi rahasia mereka untuk menumpas Osama Bin Laden adalah wilayah negara lain.

Tapi kembali lagi pada tujuan utama digelarnya operasi tersebut yaitu Osama Bin Laden harus bisa ditemukan dan ditangkap. Sehingga bila sampai bocor, atau meleset sedikit saja, maka sia-sia operasi penting itu digelar.

Pakistan perlu memahami bahwa sangat riskan bagi pasukan Amerika memberitahu atau bahkan melibatkan pihak asing manapun terkait operasi penumpasan Osama Bin Laden.

 

Osama bin Laden’s Abbottabad Compound

 

Dan Pakistan juga perlu menyadari bahwa kelalaian mereka membiarkan Osama Bin Laden berada di Pakistan selama 7 tahun adalah sebuah keteledoran yang benar-benar sangat amat fatal.

Jadi sebenarnya, Amerika dan Pakistan tak perlu berlama-lama memperpanjang hubungan mereka yang memburuk pasca kematian Osama Bin Laden.

Kekesalan masing-masing pihak harus bisa sama-sama diredam untuk memulihkan hubungan kedua negara ini.

Jauh lebih penting, menyelamatkan sebuah relasi dan kemitraan, daripada membiarkannya hancur secara perlahan.

Dan disaat hubungan Amerika dan Pakistan mencapai titik terburuk, Jenderal David Petraeus harus segera memulai tugas barunya sebagai pimpinan baru Dinas Rahasia Amerika ( CIA ).

Setelah “terbang” meninggalkan Afghanistan, Petraeus menyempatkan diri untuk mampir ke sejumlah negara yang menjadi mitra koalisi Amerika pada perang Afghan yaitu antara lain ke Perancis, Inggris dan Jerman.

Tugas baru kini sudah menanti Petraeus.

Ia tetap akan berkutat mengurusi perang melawan teror, termasuk ikut berperan dalam menuntaskan peran Amerika dalam Perang Afghan yang segera akan diakhiri oleh Presiden Barack Obama dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam kapatitasnya sebagai pimpinan baru di CIA, Petraeus jugalah yang bertugas menangani penjara Guantanamo (Gitmo) yang menjadi penampungan para tersangka kasus-kasus terorisme.

Sebab, penjara yang satu ini memang berada di bawah otoritas CIA.

 

Dua foto di bagian atas : Jenderal David Petraeus bersama Presiden Barack Obama. Dua foto di bagian bawah : Jenderal Petraeus bersama John Boehner, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika saat Boehner berkunjung ke Afghanistan pada bulan April 2011

 

Dan khusus mengenai perang melawan teror, ada satu hal yang ke depan ini harus diperhatikan oleh Petraeus yaitu Amerika harus bisa mengambil hikmah dari semua kejadian bahwa sepenting dan sedarurat apapun tugas atau operasi-operasi MILITER Amerika, ketika memang terdesak memasuki wilayah negara lain maka sudah sepantasnya Amerika memberitahu atau bahkan meminta izin.

Sebab memang begitu aturan mainnya.

Khusus untuk operasi intelijen, besar kemungkinan dinas rahasia manapun didunia ini tidak akan ada yang ingin menampakkan diri secara fisik ke hadapan pihak atau negara lain.

Petraeus juga dituntut untuk lebih waspada dalam mengantisipasi operasi-operasi balasan dari Al Qaeda.

Amerika, dan negara-negara lain yang tergabung dalam pasukan koalisi internasional dalam Perang Afghan, juga perlu menyadari bahwa serangan balasan itu bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dalam bentuk apa saja.

Sebab, Osama Bin Laden adalah seorang pemimpin besar bagi para pengikutnya.

Bagi Al Qaeda khususnya.

Pengaruh Osama tentu masih sangat kuat.

Dan didalam siklus kehidupan, dendam adalah sesuatu yang seakan wajib untuk dibalaskan.

Tanpa mau tahu, seberapa buruk upaya pembalasan dendam itu akan menghancurkan pihak lain.

 

Jenderal David Petraeus

 

Inilah yang sesungguhnya perlu diingatkan kepada Al Qaeda bahwa kehidupan janganlah hanya diisi dengan aksi-aksi radikalisme semata.

Sebab, semuanya itu hanya akan mendatangkan kegetiran demi kegetiran bagi orang-orang yang terpaksa menjadi korban dari aksi-aksi radikalisme yang berkepanjangan.

Kehilangan seorang pemimpin besar yang sangat mereka hormati, tentu merupakan pukulan yang sangat menyakitkan hati bagi para pengikut Osama Bin Laden.

Rasa kehilangan yang sama dan pukulan yang sangat menyakitkan hati itu juga sudah lebih dulu dirasakan oleh seluruh korban dari serangan 11 September 2001.

Bukankah lebih baik, hidup dan kehidupan ini diisi dengan perjuangan ( jihad ) yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia di muka bumi ini ?

Eksistensi tak harus ditunjukkan lewat jalur radikalisme.

Eksistensi tak harus ditunjukkan lewat gempuran-gempuran yang sangat mematikan.

Sebab, semua itu hanya akan menghilangkan nilai terpenting dari ajaran baik dari semua agama yang ada di muka bumi ini tentang kasih sayang dan perdamaian.

Jika dendam sudah merajai hati dan pikiran manusia maka yang dihasilkan hanyalah kepuasan sesaat takkala sang dendam sudah berhasil membuat orang lain terhempas dalam guncangan dan kehancuran yang mengerikan.

Jadi sekali lagi, hubungan antara Amerika dan Pakistan, janganlah justru menjadi lebih buruk pasca kematian Osama Bin Laden.

Jika bagi Amerika, keberhasilan menumpas Osama Bin Laden adalah sebuah prestasi, maka Amerika juga perlu menyadari bahwa menyelamatkan dan menjaga hubungan baik serta kemitraan dengan negara-negara sahabat adalah bagian dari prestasi itu sendiri.

 

 

(MS)

KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo Berjanji Akan Bertugas Dengan Sebaik-baiknya

Seusai upacara serah terima jabatan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, tengah, diapit oleh KSAD yang baru dari Jenderal TNI George Toisutta kepada Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan George Toisutta melakukan salam komando sdi di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (7/7). Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

 

Mantan KSAD Ryamizard Ryacudu : Tentara Jangan Berpolitik Dan Harus Baik-Baik Sama Rakyat

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando ! 

Mantan KSAD Subagyo HS : Pengalaman Tempur Wajib Dipertimbangkan Bagi Calon KSAD 

 

Jakarta, 7/7/2011 (KATAKAMI.COM) — Resmilah sudah pada hari Kamis (7/7/2011) ini, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI George Toisutta.

Upacara serah terima jabatan dilaksanakan dengan sederhana di Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta.

Walau upacara dimulai jam 9 pagi, tamu-tamu telah banyak yang hadir satu jam sebelum upacara sertijab dilaksanakan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Menteri, Anggota-Anggota Komisi I DPR-RI, para sesepuh dan mantan-mantan KSAD sampai ke perwakilan negara-negara sahabat ikut hadir dalam upacara sertijab ini.

Kehadiran Ketua MPR-RI Taufiq Kiemas menjadi perhatian tersendiri sebab Pramono Edhie Wibowo adalah Mantan Ajudan Presiden Republika Indonesia saat dipimpin oleh Megawati Soekarnoputeri.

TB Hassanudin selaku Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan menceritakan kepada KATAKAMI.COM bahwa Megawati Soekarnoputri memintanya secara khusus untuk ikut menhadiri upacara serah terima jabatan KSAD.

“Ibu Mega berhalangan hadir. Saya yang ditugasi oleh Ibu Mega untuk hadir disini atas nama PDI Perjuangan. Lalu tadi malam, saya ditelepon oleh Pak Taufiq Kiemas bahwa beliau akan hadir dalam sertijab ini. Malah kami datang sama-sama. Kami harus hadir dong. Sebab saya ini mantan atasan Pak Pramono Edhie lho, saat beliau masih jadi Ajudan Presiden, saya yang jadi Sekretaris Militer Presiden. Atasan langsung para Ajudan Presiden itu adalah Sekretaris Militer” kata TB Hassanudin di sela-sela acara sertijab KSAD, Kamis (7/7/2011).

Itulah juga sebabnya, sebelum upacara dimulai Pramono Edhie Wibowo berjabatan tangan dengan akrab dan dirangkul oleh TB Hassanudin.

“Saya ini dengan Pak Hassanudin … istilahnya satu grup, pernah bertugas di tempat yang sama” kata Pramono Edhie Wibowo sambil tersenyum kepada KATAKAMI.COM yang ikut menyaksikan keakraban keduanya.

 

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono

 

Upacara serah terima jabatan KSAD ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Panglima TNI dalam pidatonya berpesan kepada KSAD yang baru, supaya dapat mengemban amanat kepercayaan TNI yang telah menjalani satu dasawarsa reformasi.

“Dengan latar belakang dan pengalaman serta integritas yang dimiliki, Jenderal akan mampu memimpin TNI Angkatan Darat,” kata Agus.

Menurut Agus, tahun ini TNI akan terus mendukung proses demokrasi di dalam negeri. Angkatan perang TNI sebagai kekuatan negara harus berada di bawah satu kesatuan untuk menghadapi ancaman bahaya internal maupun eksternal, yang hanya bisa dicapai dengan kesetiaan pada atasan.

Panglima TNI  juga menegaskan bahwa  TNI akan memegang teguh prinsip netralitas sebagai bagian dari reformasi internal TNI untuk menjadi lebih profesional sesuai tuntutan reformasi dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Telah lebih dari satu dasawarsa TNI melaksanakan reformasi internal yang ditujukan untuk membenahi struktur, kultur dan doktrin,” katanya.

Agus menambahkan, dari beberapa poin reformasi internal TNI ada hal paling penting yakni TNI tidak melakukan kegiatan atau terlibat politik praktis dan hanya melakukan tugas-tugas pertahanan negara.

“Sikap itu perlu ditegaskan sebagai simbol konsistensi TNI dalam mendukung jalannya demokratisasi, sekaligus memperkokoh eksistensi TNI sebagai prajurit yang sesuai harapan TNI dan masyarakat yaitu yang ditakuti lawan, disegani kawan dan dicintai rakyat,” katanya.

Panglima mengakui bukan hal mudah menjadikan TNI seperti yang didambakan.

“Bukan tugas yang mudah, perlu upaya berkesinambungan untuk dapat menjawab tantangan itu, seperti pembinaan, penggunaan kekuatan, dan kepemimpinan yang efektif, sebagai langkah strategis membangun postur TNI yang lebih profesional,” tuturnya.

Agus menambahkan,”dengan begitu TNI dapat berperan optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai tugas pokok, peran dan fungsinya,”.

 

Disaksikan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Jenderal Pramono Edhi Wibowo dan Jenderal George Toisutta melakukan serah terima jabatan KSAD di di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (7/7). Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

 

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo adalah KSAD ke 29 berdasarkan Keppres Nomor 40/TNI/2011.

Ia lahir di Magelang, 5 Mei 1955.

Pramono Edhie Wibowo mengawali karir militernya sebagai taruna Akabri darat tahun 1980. Kemudian dipercaya menjadi komandan Pleton 4 Kopassandha atau Kopassus dan ditugaskan menjadi komandan grup-1 Parako pada tahun 1997 serta Komandan Grup 5 Anti terror di tahun 1998.

Pada tahun 2000, Pramono Edhie Wibowo yang merupakan putra mantan Komandan Kopassus almarhum Sarwo Edhie Wibowo, bertugas menjadi ajudan wakil presiden RI dan menjadi ajudan bagi Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001-2004.

Namun, pada tahun 2005, ketika mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal, ia kembali ke lingkungan Kopassus menjabat sebagai Wadanjen hingga tahun 2007.

Setahun kemudian, Pramono Edhie Wibowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal dan menjadi Pangkostrad dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 2010.

Jenderal Pramono Edhie Wibowo menikah dengan Kiki Gayatri dan saat ini telah dikaruniai satu orang putri dan satu orang putra.

Ia juga telah mengantongi banyak pengalaman operasi lapangan diantaranya adalah Operasi Seroja di Timtim.

 

Foto Dokumentasi : Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo menyelesaikan ujian menembak guna mendapatkan brevet kehormatan Taipur Kostrad di Makodif-I Kostrad Cilodong, Bogor, Jabar, Rabu (6/10/2010)

 

Kepada wartawan seusai upacara sertijab, KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan bahwa ia akan melanjutkan tugas-tugas yang selama ini telah dilakukan oleh Jenderal George Toisutta dalam memimpin TNI Angkatan Darat.

“Pripsipnya, saya hanya meneruskan saja. Jujur bahwa semua perkembangan itu belum sampai pada akhirnya. Saya ini hanya merupakan penerus beliau. Dan apa yang selama ini menjadi kebijakan beliau, maka itulah yang akan saya terapkan” kata Pramono Edhie Wibowo.

Ketika ditanya wartawan, apa saja yang akan diprioritaskan oleh KSAD yang baru ?

Pramono Edhie Wibowo menjawab, “Saya akan prioritaskan semuanya secara beriringan yaitu peningkatan kapasitas alutsista (Alat utama sistem persenjataan, redaksi) dan peningkatan sumber daya manusia. Kedua hal ini seriring. Kalau misalnya alutsista modern tetapi sumber daya manusianya tidak siap, ya tetap tertinggal. Lalu kalau sumber daya manusianya yang siap tetapi alutsista tidak siap, ya sama saja” lanjut Pramono Edhie Wibowo.

Pramono Edhie Wibowo yang merupakan Mantan Danjen Kopassus ini memang pribadi yang santun, rendah hati dan bersahaja.

Saat didaulat untuk menyampaikan sepatah duapatah kata pada acara pisah sambut di kalangan internal SUAD (Staf  Umum Angkatan Darat) pada Kamis (7/7/2011) siang, Pramono Edhie Wibowo sesekali menyampaikan kelakar .

“Saya kagum pada Jenderal George Toisutta. Dimana saja saya bertemu beliau, pasti akan selalu menggandeng isteri dengan mesra. Sekarang ini sudah jarang kita lihat prajurit-prajurit menggandeng isteri karena terlalu sibuk dengan tugas” kata Pramono Edhie Wibowo sambil tersenyum.

 

Presiden SBY dan Ibu Ani menyalami Letjen Pramono Edhie Wibowo dan isteri, usai pelantikannya sebagai KSAD yang baru di Istana Negara, Kamis (30/6) siang. Pramono menggantikan Jenderal George Toisutta. (foto: haryanto/presidensby.info)

 

Pramono Edhie Wibowo juga punya cara tersendiri saat harus memperkenalkan isteri tercintanya.

“Oh ya, saya juga ingin memperkenalkan isteri tercinta saya. Namanya Kiki Gayatri. Inilah wanita cantik yang saya nikahi saat saya masih berpangkat Letnan Satu. Pernah, ada yang guyon kepada saya, kok saya bisa dapat isteri yang secantik ini padahal waktu itu pangkat saya masih Letnan Satu” ujar Pramono Edhie Wibowo sambil menatap mesra kepada sang isteri yang setia berdiri mendampingi Sang Jenderal berbintang empat.

Pramono juga mengisahkan latar belakang tugasnya selama ini sebagai prajurit TNI.

“Sepanjang saya berdinas, saya tidak pernah samasekali mendapat tugas di lingkungan SUAD ( Mabes TNI AD ). Tapi kalau sekedar lewat di depan Mabesad, saya sering. Ternyata sekarang saya mendapatkan amanah untuk bertugas di Markas TNI Angkatan Darat ini. Angkatan Darat adalah milik kita semua. Saya akan lanjutkan tugas-tugas Pak George Toisutta. Dalam istilah yang lain, saya akan melakukan yang terbaik dalam tugas saya ini” tambah Pramono.

Dan saat mengakhiri sambutannya dalam acara pisah sambut, KSAD Pramono Edhie Wibowo memberikan sebuah kalimat indah untuk pendahulunya yaitu Jenderal George Toisutta.

“Ada satu kalimat yang ingin saya berikan kepada Jenderal George Toisutta yang akan memasuki masa purna baktinya. Aku ingin mengakhiri pengabdian dengan penuh kehormatan”.

 

KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo

 

Sebuah amanah tugas yang teramat penting kini ada di tangan Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Ia harus menunjukkan dan membuktikan kepada semua pihak bahwa dibawah kepemimpinannya, TNI Angkatan Darat memang akan menjadi lebih profesional dan proporsional.

Ia harus menunjukkan dan membuktikan juga kepada semua pihak bahwa dibawah kepemimpinannya, TNI Angkatan Darat tidak akan terlibat dalam politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan semua komponen masyarakat.

Ia pun harus dapat membagi waktu dengan sangat baik antara berada di belakang meja dan turun langsung ke lapangan untuk meninjau situasi di lapangan dari para prajurit TNI Angkatan Darat.

Walau negara masih sangat terbatas keuangannya untuk bisa menaikkan lagi tingkat kesejaheteraan bagi para prajurit TNI, Pramono Edhie Wibowo diharapkan untuk memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi kepada para prajuritnya.

Selamat untuk anda, Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Ingatlah selalu jatidiri TNI bahwa TNI berasal dari rakyat dan harus selalu berada serta bekerja untuk rakyat.

Sampai kapanpun !

Rakyat Indonesia menunggu kiprah terbaik Jenderal Pramono Edhie Wibowo di matra Angkatan Darat.

Salam Komando, Jenderal !

 

(MS)

Mantan KSAD Ryamizard Ryacudu : Tentara Jangan Berpolitik Dan Harus Baik-Baik Sama Rakyat

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

 

Jakarta, 6 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) — Nama Ryamizard Ryacudu pasti tidak asing lagi di telinga rakyat Indonesia. Dia adalah Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang menjabat dari tahun 2002-2005.

Menantu dari mantan Wapres Try Sutrisno ini lahir di Palembang, 21 April 1950.

Di sela-sela kesibukannya menikmati masa pensiun, Ryamizard Ryacudu bersedia diwawancara oleh KATAKAMI.COM di Jakarta (6/7/2011).

Dan inilah hasil WAWANCARA kami dengan Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu :

KATAKAMI (K) : Bagaimana kabarnya, Pak ?

Ryamizard Ryacudu (RR) : Kabar saya baik. Selain memenuhi undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar, saya lebih banyak menghabiskan waktu menemani ketiga anak saya yang sekarang sekolah di Magelang semuanya (dari pernikahannya dengan drg. Nora Trystiana, pasangan ini dikaruniai 3 anak lelaki yaitu Ryano Patria Amanzha, Dwinanda Patria Noryanzha dan Trynanda Patria Nugraha, redaksi). Dulu, sepanjang saya masih aktif bertugas, boro-boro bisa sama keluarga. Boro-boro bisa liburan atau menemani anak. Kamu tahu sendiri kan, sepanjang saya jadi KSAD pasti akan melewatkan lebaran dan tahun baru sama prajurit di daerah. Di Aceh terutama. Jadi sekarang di saat sudah pensiun, saya habiskan waktu untuk keluarga. Untuk anak-anak saya.

(K) : Besok, Kamis (7/7/2011) akan ada serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru, ada harapan khusus untuk Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo ?

(RR) : Harapan khusus … gak ada. Tapi kalau ditanya harapan, ya sama aja. Tentara itu harus profesional dan proporsional. Untuk bisa menjadi profesional dan proporsionl tadi, prajurit harus terus berlatih, berlatih dan berlatih. Itu yang terpenting !  Jadi, KSAD yang baru harus bisa membawa TNI Angkatan Darat menjadi lebih profesional. Dan harus di ingat bahwa tentara tidak boleh berpolitik. KSAD tidak perlu mendengarkan suara-suara yang hingar-bingar didunia perpolitikan. Cuekin aja. Sebab sekali lagi, tentara itu tidak berpolitik.

(K) : Apalagi Pak, Pesan atau harapan lainnya untuk KSAD baru ?

(RR) : KSAD juga harus ingat bahwa kita ini TNI harus baik-baik sama rakyat. Untuk menjadi baik-baik sama rakyat itu tidak mudah. Keinginan dan usaha itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Teorinya mudah bahwa TNI harus baik-baik sama rakyat tapi dalam pelaksanaannya susah. Kita tidak usah pakai bahasa yang rumit-rumit soal kemanggulan TNI dengan rakyat. Sederhana saja, seperti yang selalu saya pesankan sepanjang saya masih menjadi KSAD. Baik-baiklah sama rakyat !

 

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

 

(K) : Tadi Bapak katakan bahwa untuk bisa menjadi profesional dan proporsional, prajurit itu harus berlatih, berlatih dan berlatih. Bagaimana mau latihan kalau misalnya Alutsista ( Alat Utama Sistem Senjata, redaksi) yang dimiliki oleh TNI sudah tidak memakai alias sudah tua ?

(RR) : Lho, jangan begitu. Berlatih itu kan tidak harus memakai senjata tetapi meningkatkan kemampuan perorangan dari masing-masing prajurit kita. Ingat ya, kemampuan perorangan dari masing-masing prajurit ini sangat penting sebab inilah yang ditakuti oleh musuh. Jadi gak masalah soal alutsista tadi, yang penting adalah terus meningkatkan kemampuan perorangan dari prajurit TNI Angkatan Darat.

(K) :  Bagaimana dengan sejumlah kasus-kasus HAM yang masih di kait-kaitkan dengan TNI Angkatan Darat ?

(RR) : Begini ya, tugas utama dari TNI itu adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, NKRI itu harga mati. Kalau kita sama-sama mendukung NKRI berarti kita saudara. Kalau menentang NKRI maka kita akan bermusuhan. Nah, prajurit TNI harus memahami itu. Tapi dengan mengikuti perkembangan yang ada, TNI harus menyelaraskan antara faktor KAM (Keamanan) dan HAM ( Hak Asasi Manusia). Keamanan tidak bisa berdiri sendiri tanpa HAM. Tetapi jangan lupa bahwa faktor keamanan nasional itu harus dijaga sebaik-baiknya. Dulu waktu saya masih jadi KSAD, salah satu tugas TNI Angkatan Darat adalah menangani separatis di Nangroe Aceh Darussalam. Tetapi sekarang GAM sudah bubar dan bersatu dengan NKRI. Nah berarti sudah jadi saudara. Saya juga sudah bertemu dengan sejumlah bekas pimpinan GAM dulu. Salah satunya Muzakir Manaf (Mantan Panglima Tertinggi Sayap Militer Gerakan Aceh Militer, redaksi).

(K) :  Oh ya ? Bapak bertemu langsung dengan Muzakir Manaf ?

(RR) : Iya, kami bertemu bulan lalulah. Dia yang menghubungi ingin ketemu saya. Ayo, kita ketemu. Dia panggil saya dengan sebutan Pak. Tapi saya bilang sama dia, saya tidak akan panggil kamu Bapak, saya panggil nama saja. Muzakir. Kami bicara baik-baik. Saya bilang ama dia, dulu kalian menentang NKRI. Makanya jadi bermusuhan dengan TNI. Tapi kalau sekarang menerima NKRI, ya kita saudara.

(K) : Apa tanggapan Bapak mengenai situasi terakhir di tanah air ?

(RR) : Kalau saya ditanya begitu, saya cuma bisa mengatakan bahwa negara ini harus diurus sebaik-baiknya. Supaya rakyat bisa merasakan secara langsung. Jangan ribut terus. Kalau terus menerus ribut, kita jadi seperti menciptakan “teror” tersendiri kepada rakyat.  Kasihan rakyat kalau terteror.

(K) : Oke Pak, terimakasih banyak untuk wawancara ini.

(RR) : Terimakasih sama-sama.

(*)

Selamat Datang KSAD Baru Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Komando !

Laksamana Agus Suhartono (tengah) berpose dengan Jenderal TNI George Toisutta dan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Jakarta, Kamis (30/6). Foto: Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki

 

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando ! 

Mantan KSAD Subagyo HS : Pengalaman Tempur Wajib Dipertimbangkan Bagi Calon KSAD 

 

Jakarta, 6 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) —- Setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru pada tanggal 20 Juli 2011, rencananya pada hari Kamis (7/7/2011) besok akan dilaksanakan serah terima jabatan KSAD dari Jenderal TNI George Toisutta kepada Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Markas Besar TNI AD, Jakarta.

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo adalah KSAD ke 29 berdasarkan Keppres Nomor 40/TNI/2011.

Jenderal Pramono Edhie Wibowo lahir di Magelang, 5 Mei 1955.

Ia mengawali karir militernya sebagai taruna Akabri darat tahun 1980. Kemudian dipercaya menjadi komandan Pleton 4 Kopassandha atau Kopassus dan ditugaskan menjadi komandan grup-1 Parako pada tahun 1997 serta Komandan Grup 5 Anti terror di tahun 1998.

Pada tahun 2000, Pramono Edhie Wibowo yang merupakan putra mantan Komandan Kopassus almarhum Sarwo Edhie Wibowo, bertugas menjadi ajudan wakil presiden RI dan menjadi ajudan bagi Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001-2004.

Namun, pada tahun 2005, ketika mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal, ia kembali ke lingkungan Kopassus menjabat sebagai Wadanjen hingga tahun 2007.

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo membaca sumpah jabatan saat pelantikannya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Jakarta, Kamis (30/6). Foto: Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki

 

Setahun kemudian, Pramono Edhie Wibowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal dan menjadi Pangkostrad dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 2010.

Jenderal Pramono Edhie Wibowo menikah dengan Kiki Gayatri dan saat ini telah dikaruniai satu orang putri dan satu orang putra. Ia telah mengantongi banyak pengalaman operasi lapangan diantaranya adalah Operasi Seroja di Timtim.

Diantara penugasan luar negerinya, ia pernah dikirim ke negara seperti Spanyol, Nepal, dan Amerika Serikat. Selain itu, Pramono juga mengantongi cukup banyak bintang jasa seperti Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Yudha Dharma Utama, Satya Lencana Santi Dharma I, dan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama.

Mulai tanggal 30 Juni 2011, Jenderal Pramono Edhie Wibowo menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat yang baru menggantikan Jenderal George Toisutta. Pelantikan dan pengangkatan sumpah dilakukan di Istana Negara, Kamis (30/6/2011).

“Kita harus terus mengembangkan sumber daya manusia, untuk mengimbangi perkembangan teknologi,” kata Jenderal Pramono Edhie Wibowo ketika ditanya wartawan mengenai rencananya dalam mengemban tugasnya yang baru.

TB Hassanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya upacara serah terima jabatan KSAD yang baru, TB Hassanudin selaku Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa masukan kepada Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

“Yang pertama, KSAD yang baru diharapkan bisa menyelesaikan progam Minimum Essential Force (MEF) di lingkungan TNI Angkatan Darat sesuai dengan program Mabes TNI dan Departemen Pertahanan. Dalam MEF itu sudah diatur bahwa dalam waktu 5 tahun dan 10 tahun ke depan, TNI AD harus memiliki kemampuan dan melaksanakan berbagai program. Buku biru untuk kegiatan-kegiatan TNI AD.  Jadi TNI AD harus mengacu pada MEF. Lalu, KSAD baru juga harus mampu meningkatan kemampuan profesionalisme TNI Angkatan Darat agar menjadi tentara yang profesional dan tidak berpolitik sesuai dengan ketentuan Undang Undang” kata TB Hassanudin kepada KATAKAMI.COM dalam percakapan, Rabu (6/7/2011) di Jakarta.

Selain itu, TB Hassanudin juga berharap agar KSAD baru dapat lebih meningkatkan disiplin prajurit serta pemahaman yang lebih baik terhadap hukum dan hak asasi manusia. KSAD juga kita harapkan dapat menyelesaikan kasus kasus perkelahian prajurit yang terjadi antar angkatan atau antar institusi. Juga mengupayakan agar jangan terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran HAM” lanjut TB Hassanudin.

TB Hassanudin yang juga merupakan mantan Sekretaris Militer Presiden di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menambahkan bahwa KSAD yang baru juga diharapkan dapat mencarikan solusi penyelesaian yang terbaik untuk kasus-kasus sengketa tanah antara TNI Angkatan Darat dan kasus-kasus sengketa rumah dinas dengan para purnawirawan. Ketika ditanya KATAKAMI.COM mengenai kesejahteraan prajurit, TB Hassanudin menjawab bahwa itu adalah urusan negara dan jangan dibebankan kepada KSAD.

“Pokoknya yang namanya kesejahteraan, kesehatan, perumahan, pendidikan dan urusan gaji prajurit, mutlak menjadi tanggung-jawab dan urusan negara dalam memenuhinya. Dan kalau sudah berbicara tentang upaya peningkatan kesejahteraan prajurit, kita harus bicara tentang kesejahteraan prajurit TNI secara keseluruhan. Bukan cuma TNI Angkatan Darat. Yang penting disini, TNI Angkatan Darat harus diingatkan agar jangan ada lagi bisnis-bisnis TNI yang mengatas-namakan kesejahteraan prajurit” ujar TB Hassanudin.

 

Mayor Jenderal Geerhan Lantara, Pangdam XII / Tanjung Pura

 

Sementara itu, Mayor Jenderal Geerhan Lantara selaku Pangdam XII /Tanjung Pura menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan yang baru di lingkungan TNI Angkatan Darat.

“Saya ikut bangga atas pengangkatan beliau. Dan kalau ditanya soal harapan, ya … saya pikir harapan saya sama dengan harapan prajurit lainnya. Di tangan beliau dengan latar belakangnya , KSAD yang baru pasti akan mampu melanjutkan yang telah dilakukan oleh oleh KSAD lama dan menuju pada tujuan yang oritentasinya adalah profesionalisme prajutit” kata Mayjen. Geerhan Lantara kepada KATAKAMI.COM dalam percakapan di Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Menurut Geerhan, Jenderal Pramono Edhie Wibowo pasti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Kalau dengan bahasa yang lebih simple, beliau ini hebatlah. Dia profesional, taat aturan, punya latar belakang dan rekam jejak yang baikdan yang yang terpenting dia juga punya sederet presstasi. Beliau memang pantas jadi KSAD” ungkap Geerhan Lantara.

 

Pramono Edhie Wibowo

 

Sekali lagi, ucapan selamat perlu disampaikan kepada Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Seperti yang pernah dilakukannya selama ini kepada para prajurit bila ditugaskan menjadi pimpinan di Satuan- Satuan, Pramono Edhie Wibowo harus memiliki kepedulian dan kepekaan yang lebih besar terhadap seluruh prajurit TNI Angkatan.

KSAD yang baru harus turun ke bawah, berbaur dan melihat langsung kondisi di lapangan ( terutama kondisi para prajurit-prajuritnya ), termasuk yang bertugas di wilayah terjauh dan terpencil.

KSAD yang baru harus tetap menunjukkan dan membuktikan kuatnya kemanggulan TNI Angkatan Darat dan rakyat Indonesia.

Lebih dekat, lebih humanis dan lebih bersahaja dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat, termasuk dalam menjalin relasi dan kerjasama yang baik dengan institusi Angkatan Darat dari negara-negara lain.

KSAD yang baru harus menunjukkan dan membuktikan bahwa ia tetaplah pribadi yang mumpuni, sederhana dan senantiasa mampu menempatkan diri.

Selamat Jenderal ! Selamat !

Komando !

(MS)

Jenderal BHD Pantas Diberi Posisi Lebih Baik Dari Sekedar Anggota Satgas TKI

Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri

 

Jenderal Bambang Hendarso Danuri : Dulu Saya Tidak Sangka Dapat Amanah Jadi Kapolri

Jakarta (3/7/2011) — Sembilan bulan sejak meletakkan jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri), nama Jenderal Bambang Hendarso Danuri kembali “disenggol” di media massa. Sebab, suami dari Nanny Bambang Hendarso Danuri ini ditunjuk untuk menjadi salah seorang anggota Satgas Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih nama-nama untuk menjadi anggota Satgas TKI yaitu :

1. Mahtuh Basyuni (mantan Menteri Agama) 2. Bambang Hendarso Danuri (mantan Kepala Polri) 3. Nazaruddin Umar (Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama) 4. Hendarman Supandji (mantan Jaksa Agung) 5. Alwi Shihab (mantan Menteri Luar Negeri) 6. Tatang Razak (Kepala Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri) 7. Ahmad Rifai (pejabat Kementerian Hukum dan HAM) 8. Kemala Chandra Kirana (mantan Ketua Komnas Perempuan) 9. Ramly Hutabarat (Kepala Badan Litbang HAM Kementerian Hukum dan HAM) 10. Abdul Latief (mantan Dubes RI di Qatar) 11. Lisna Yuliani (Plt Deputi Bidang Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 12. Humprey R Djemat (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia) 13. Yuli Mumpuni (mantan Dubes RI di Aljazair) 14. Siti Murtiyah Setyawati (akademisi Universitas Gadjah Mada) 15. Rahmad Ridho (akademisi UIN Jakarta) 16. Yunus Affan (pejabat Kementerian Hukum dan HAM) 17. Saiful Ridho (pejabat BNP2TKI) 18. Sadono (pejabat BNP2TKI) 19. Djamaluddin (pejabat BNP2TKI) 20. Ferry (pejabat BNP2TKI).

 

Mantan Menteri Agama Mahtuh Basyuni, kiri, dan Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri

 

Seperti yang diberitakan KOMPAS (1/7/2011),  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaruh harapan besar kepada Satgas Perlindungan TKI dalam menyelamatkan sekitar 200 WNI yang terancam hukuman mati di negara tujuan penempatan TKI, utamanya Malaysia dan Arab Saudi. Presiden yakin anggota Satgas yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dapat menyelamatkan para WNI yang terancam hukuman mati.

“Saya mengistilahkan tugas (Satgas Perlindungan TKI) tidak ringan. Banyak orang mengatakan mission impossible. Tetapi selalu ada jalan Tuhan, yang impossible jadi possible,” kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (1/7/2011).

Presiden, misalnya, yakin pengetahuan Mahtuh, yang juga mantan Dubes RI di Saudi, terkait hukum dan adat istiadat Saudi, dapat membuat tugas Satgas menjadi lebih mudah. Presiden mengutarakan, saat ini ada sekitar 200 WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati. Sebagian besar berada di Malaysia.

Menurut Presiden, dari sekitar 200 WNI yang terancam hukuman mati, 70 persen di antaranya terkait kasus narkoba. Sementara itu, 28 persen terlibat kasus pembunuhan. Kepala Negara juga mengatakan, hubungan bilateral bersifat timbal balik.

“Kalau kita meminta negara lain untuk generous, bisa mempertimbangkan pengampunan, pembebasan saudara-saudara kita, maka ketika ada warga negara mereka yang terlibat kejahatan di Indonesia. Saya yakin mereka pun akan meminta semacam keringanan dan pengampunan. Dan inilah yang disebut misi dalam hubungan bilateral. Take and give, tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip dan keadilan yang hakiki. Ini perlu saya sampaikan,” kata Presiden.

 

Almarhumah Ruyati yang dihukum pancung di Arab Saudi

 

Pembentukan Satgas TKI ini adalah salah satu rekomendasi dari Sidang Paripurna DPR dalam membenahi masalah TKI. Rekomendasi lainnya adalah memberlakukan jeda penempatan sementara TKI pekerja rumah tangga ke Arab Saudi yang telah diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlaku mulai 1 Agustus 2011.

Euforia pembahasan soal TKI beberapa waktu belakangan ini dipicu oleh kematian salah seorang TKW Indonesia yang tahu-tahu sudah dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi.

Ya, kematian Ruyati seakan menjadi sengatan listrik yang mengejutkan setiap orang di Indonesia.

Padahal masalah TKI sudah ada sejak lama.

Pertanyaannya adalah seberapa mampu Satgas TKI menangani dan menyelesaikan masalah TKI ?

Dimasukkannya nama secara keroyokan dalam Satgas TKI ini, apakah akan menjadi jaminan bahwa setiap Pemerintahan Asing yang menerima warga negara Indonesia sebagai pembantu rumah tangga mereka misalnya, akan menjadi baik hati,  tuntuk dan patuh pada permintaan Pemerintah Indonesia agar TKI / TKW kita yang bermasalah menjadi lolos dari hukuman mati misalnya ?

Dimasukkannya nama Mantan Menteri Agama, Mantan Menteri Luar Negeri, Mantan Kapolri dan Mantan Jaksa Agung misalnya, apakah juga akan membuat Satgas TKI ini menjadi lebih “bergigi” ?

Selintas, Satgas TKI ini bisa diartikan agak berbeda yaitu hanya menjadi tempat penampungan mantan-mantan pejabat tinggi yang kini tak mempunyai posisi penting lagi di negeri ini.

Termasuk pemberian posisi kepada Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

Untuk apa seorang Jenderal Purnawirawan Polri diberi tempat di Satgas TKI ?

Sementara, dalam waktu beberapa bulan ke depan, salah seorang bekas bawahan Jenderal BHD semasa menjadi Kapolri yaitu Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ito Sumardi justru dipersiapkan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia ?

Bekas anak buahnya saja bisa menjadi (calon) Duta Besar, kok seorang Mantan Kapolri hanya diberi apresiasi untuk duduk sebagai salah seorang anggota dari sebuah Satgas TKI ?

Ini seakan menjadi sebuah ironi yang patut dipertanyakan kepada Pemerintah Indonesia.

 

Almarhum Kyai Haji Abdurrahman Wahid ( Gus Dur )

 

Oke, mari kita bahas keagungan posisi dari Raja Abdullah dari Kerajaan Arab Saudi.

Apakah Raja Abdullah akan sangat ramah dan berbaik hati misalnya, jika ia dilapori bahwa Satgas TKI ingin berbicara di telepon atau bertemu secara langsung dengan Sang Raja ?

Belum tentu Raja Abdullah mau menerima.

Dalam situasi seperti ini, barulah kita semua teringat dan terkenang pada Almarhum Kyai Haji Abdurrahman Wahid ( Gus Dur ) sebab hanya Gus Dur yang bisa dengan mudah berbicara dengan Raja Arab Saudi untuk membicarakan pengampunan kepada salah seorang TKW Indonesia yang terancam hukuman mati.

Kita baru menyadari betapa bersahaja dan istimewanya seorang Gus Dur ketika mantan presiden RI ke 4 itu sudah wafat !

Kita baru terdorong untuk membahas betapa istimewa dan betapa layak dirindukan seorang Gus Dur saat jasa-jasa baiknya pada negeri ini terjabarkan secara gamblang.

Dan kita baru menyadari betapa tak tertandingi kefasihan dan keluwesan Gus Dur dalam menjalin kekerabatan, persahabatan dan persaudaraan yang natural keindahannya terhadap Negara Negara Arab.

Gus Dur alumni dari Mesir sehingga itulah sebabnya ia sangat fasih berbahasa Arab.

Satgas TKI agak tertolong dengan dimasukkannya nama Alwi Shihab dalam daftar keroyokan yang beranggotakan 21 orang itu sebab Alwi menjadi tangan kanan Gus Dur sepanjang memimpin pemerintahan di era reformasi dulu.

Walaupun tak ada jaminan Satgas TKI ini akan mampu memainkan peranan yang sangat strategis dalam mengurusi masalah tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di berbagai belahan dunia.

Sebab, kabinet atau pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY untuk periode kedua ini, sudah memiliki pejabat-pejabat tinggi setingkat Menteri yang secara formal telah diberi tugas untuk mengurusi masalah tenaga kerja.

Lalu untuk apa para menteri itu duduk di kabinet kalau  tidak bisa bekerja sesuai dengan tugas mereka masing-masing ?

Gaji seorang menteri tidak kecil !

 

Raja Abdullah Dari Kerajaan Arab Saudi

 

Paling tidak, kita berharap bahwa Raja Abdullah dan para Pangeran di Kerajaan Arab Saudi bisa mengingat kenangan baik mereka pada Almarhum Gus Dur sehingga jika satu saat Alwi Shihab diutus menemui atau berbicara dengan mereka maka Kerajaan Arab Saudi mau menerima.

Dan kita tak bisa menyalahkan Arab Saudi jika para TKI / TKW terbentur pada masalah-masalah hukum.

Tak elok juga rasanya jika Kedutaan Besar Arab Saudi yang jadi “sasaran tembak” untuk didemo atau dicaci maki jika salah seorang TKI / TKW kita dipancung atau berhadapan dengan proses hukum di negara tempat mereka bertarung nasib mencari rezeki.

Untuk kasus Ruyati misalnya, kita menyalahkan Pemerintah Arab Saudi karena tidak memberitahu proses pemancungan terhadap Ruyati binti Satubi.

Padahal sebenarnya, Pemerintah Arab Saudi sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan keringanan hukuman bagi Ruyati dengan cara memintakan MAAF ( Status Ta’zir ) dari keluarga korban yang dibunuh oleh Ruyati sebelumnya. Tetapi keluarga korban tak mau memaafkan. Akibat MAAF dari pihak keluarga korban tidak bisa didapatkan maka Ruyati terpaksa harus menjalani hukuman pancung.

Proses hukum yang sedang dan akan terus ditegakkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Harusnya, Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi-lah yang rajin membesuk dan memonitor secara langsung kondisi Ruyati sebelum pemancungan terjadi.

Sehingga, saat Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi bisa mendapatkan informasi bahwa Ruyati gagal mendapatkan MAAF ( berstatus ta’zir ) tadi, disitulah sebenarnya dibutuhkan lobi langsung dari pihak Pemerintah Indonesia kepada Raja Abdullah — seperti yang pernah dilakukan oleh Gus Dur –.

Laporkan kepada Presiden SBY kalau akan ada seorang TKW yang gagal mendapatkan pengampunan dari keluarga korban sehingga kegagalan tazir itu membuka pintu kematian lewat hukum pancung yang akan segera dilaksanakan dalam hitungan hari.

Kalau ada informasi dan laporan detail seperti itu, tak mungkin Presiden SBY berdiam diri.

Presiden pasti akan membantu dan mencarikan jalan keluar terbaik.

Tapi faktanya, kita membiarkan Ruyati sendirian menghadapi ancaman kematian yang sangat tragis padahal sesungguhnya kalau Pemerintah bergerak cepat, Ruyati bisa terselamatkan.

 

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

 

Dalam hal ini, bukan Presiden SBY yang harus dipersalahkan kalau kasus Ruyati menjadi begitu tragis nasibnya.

Seorang Kepala Negara mempunyai begitu banyak pembantu. Ada 3 Menteri senior yang berkedudukan sebagai Menteri Koordinator atau Menko. Para Menko membawahi atau mengkoordinir pada Menteri Lainnya.

Dibantu dong Presidennya !

Lalu, salah seorang Menteri yaitu Menteri Luar Negeri membawahi secara langsung para Duta Besar Indonesia yang tersebar di seluruh dunia.

Ketika, Duta Besar Indonesia di Arab Saudi gagal mengurus masalah Ruyati, mengapa justru Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang dituntut mundur dari jabatannya ?

Dalam hal inipun, Marty tidak bisa dipersalahkan tetapi ia harus menindak secara tegas kelambanan KBRI di Arab Saudi dalam mengurusi masalah Ruyati sehingga mendadak jadi “bom waktu” yang mengguncang Pemerintah Indonesia.

Disinilah Marty perlu mengingatkan lagi kepada seluruh Duta Besar Indonesia di seluruh dunia agar Kedutaan Besar Indonesia bisa menjadi “rumah yang sesungguhnya” bagi para warga negara Indonesia yang sedang merantau di negeri orang.

Rangkul dan buka dirilah kepada para WNI yang ada di belahan dunia manapun agar setiap permasalahan dan informasi yang mereka berikan kepada KBRI dapat ditampung oleh KBRI, sehingga seiring dengan berjalannya waktu akan bisa terjalin kedekatan dan jalinan “persaudaraan” yang baik.

 

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa

 

Jangan ada jurang pemisah !

Jangan ada jarak yang sekecil atau sebesar apapun !

Kepada siapa para WNI di seluruh dunia ini bisa mengadu atau berkeluh kesah meminta pertolongan, kecuali kepada para Duta Besar dan seluruh jajaran Kedutaan Besar Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Ide Presiden SBY untuk memberikan handphone kepada para TKI/ TKW yang sedang bekerja diluar negeri juga tak akan bisa efektif karena belum tentu majikan mereka mengizinkan kepemilikan atau penggunaan handphone.

Kalaupun boleh, apakah para TKI / TKW itu bisa leluasa membeli atau mempunyai pulsa ?

Jangan sampai juga karena ingin membeli handphone atau pulsa, mereka akan disiksa lagi oleh para majikannya !

Banyak, banyak sekali, yang harus dibenahi untuk urusan ketenaga-kerjaan yang menjadi PR ( Pekerjaan Rumah ) bagi Pemerintah Indonesia.

Termasuk membekali kemampuan berbahasa asing dan ketrampilan para TKI / TKW yang akan dikirikan keluar negeri. Pemerintah harus memperketat proses kesiapan para TKI/ TKW yang akan diberangkatkan keluar negeri.

 

Jenderal Bambang Hendarso Danuri, kiri, bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

 

Dan kembali para ditempatkan nama Jenderal Bambang Hendarso Danuri ke dalam daftar Satgas TKI, untuk apa ?

Presiden SBY harus memanfaatkan kemampuan, pengalaman dan jam terbang yang sangat tinggi dari para mantan petinggi negara yang saat ini masih belum mendapatkan posisi-posisi penting.

Memanfaatkan kemampuan, pengalaman dan jam terbang yang sangat tingi dari para mantan petinggi negara bukan dengan cara memasukkan mereka ke dalam task force atau satgas untuk urusan yang bukan menjadi domain tugas mereka sewaktu masih aktif berdinas.

Para Mantan Kapolri sebelumnya, selalu diberi posisi sebagai Duta Besar Indonesia di Malaysia, antara lain Jenderal Polisi Purn. Roesdihardo, Jenderal Polisi (Purn) Rusmanhadi dan Jenderal Polisi (Purn) Dai Bactiar.

Walaupun dalam perjalanannya tugasnya, Jenderal Polisi (Purn) Roesdihardjo terkena kasus hukum.

Lalu, salah seorang Mantan Kapolri yaitu Jenderal Polisi (Purn) Sutanto diberi posisi yang sangat penting ( tapi tak lazim ) yaitu Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Posisi ini harusnya diberikan kepada Jenderal bintang 3 dari kalangan TNI.

Bayangkan kalau sekarang, seorang Mantan Kapolri hanya diberi tugas sekelas anggota Satgas TKI.

Alangkah kejamnya kita jika seorang anak bangsa yang harusnya bisa diberi posisi yang jauh lebih baik dari cuma sekedar anggota satgas tenaga kerja yang bermasalah, justru diberi apresiasi yang sangat minim seperti itu !

Disinilah dibutuhkan kearifan dari Presiden SBY.

Berilah apresiasi yang pantas dan benar-benar layak sesuai dengan jasa mereka kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Dan Presiden SBY memang perlu melakukan  evaluasi terhadap kabinet yang dipimpinnya saat ini, apakah semua menteri itu memang sudah sangat ideal dan sungguh-sungguh bertugas sebagaimana mestinya sesuai jabatan mereka ?

Untuk apa mempertahankan sejumlah kecil menteri yang dianggap tak mampu bertugas dalam kabinet SBY ?

Jika ada  nama-nama (termasuk mantan Kapolri misalnya) yang bisa diberdayakan dan dimanfaatkan kemampuan serta pengalamannya, tarik dan masukkan ke dalam kabinet.

Dan jika ada menteri yang sudah diberi kesempatan duduk dalam kabinet namun tak mampu bekerja maksimal ( bahkan tak ada prestasinya ), jangan ragu untuk menggantikan.

 

(MS)

Lima Kata Untuk Lima Nama Di Israel Soal Kapal Flotilla Dua : "Dont Shoot & Zero Accident, Please"

Foto Bagian Atas ( Kiri ke Kanan ) : Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Ehud Barak. Foto Bagian Bawah Kiri ke Kanan : Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Benny Gantz dan Kepala Dinas Rahasia Israel (Mossad) Tamir Pardo

 

Red Cross: No Humanitarian Crisis in Gaza

UN Secretary-General urges Gaza aid through legitimate crossings

Dari Nakba Sampai Flotilla Mengukur Kemampuan Jenderal Benny Gantz Dan Militer Israel

 

Jakarta, 28 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Di hari Selasa (28/6/2011) ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan sebuah kalimat sederhana untuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas yaitu Israel menunggu enam kata dari Presiden Palestina yaitu “I will accept the Jewish state”. Jika enam kata itu diucapkan, maka Netanyahu secara tegas menyatakan akan mengakui Negara Palestina.

Lewat tulisan ini, tak perlu sampai enam kata, tetapi cukup lima kata yang perlu disampaikan kepada lima orang yang secara langsung akan sangat disibukkan dengan kedatangan iring-iringan kapal pembawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur GAZA yaitu rombongan Flotilla Kedua ( Freedom Flotilla Two ).

Walaupun sebenarnya, misi membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza ini sangat kontradiktif dengan temuan dan pernyataan dari RED CROSS bahwa tidak ada KRISIS KEMANUSIAAN dalam hidup keseharian rakyat Palestina di GAZA.

Hasil temuan dan pernyataan dari RED CROSS ini telah mereka umumkan kepada publik pada periode bulan APRIL 2011.

Red Cross: No Humanitarian Crisis in Gaza

Kapal Mavi Marmara asal Turki memang tidak ikut dalam rombongan Flotilla Kedua — padahal tahun 2010 lalu Kapal Mavi Marmara adalah “kapal induk” yang memimpin iring-iringan” kapal pembawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza -.

Rombongan Kapal Flotilla Kedua yang berjumlah 10 kapal saat ini sedang mengarah ke perairan Israel.

Dan lima nama yang perlu disapa untuk bersedia menerima lima kata dan pesan sederhana ini adalah :

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Ehud Barak, Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman, Kepala Staf Angkatan Pertahanan (Militer) Israel Letnan Jenderal Benny Gantz dan Kepala Dinas Rahasia Mossad Tamir Pardo.

Lima kata untuk kelima nama ini dalam menyambut dan menangani rombongan FREEDOM FLOTILLA TWO adalah : “Dont Shoot & Zero Accident, Please !”

 

Freedom Flotilla Two ( 2011 )

 

Sekurang-kurangnya ada 500 orang aktivis Hak Asasi Manusia dan Jurnalis Internasional dari sejumlah negara Uni Eropa, Amerika dan Canada, saat ini bergabung dalam 10 kapal yang berlayar menuju perairan Israel untuk masuk ke wilayah terdekat di Jalur Gaza.

Tetapi besar kemungkinan, jumlah peserta yang akan tetap melanjutkan misi perjalanannya ke perairan Israel kurang dari 300 orang ( dimana diantaranya ada sekitar 35 jurnalis internasional).

Hari Senin (27/6/2011) kemarin, kapal-kapal Flotilla Kedua ini sempat tertahan ( terutama karena faktor administrasi ) di Yunani.

Tetapi akhirnya rombongan Flotilla Kedua ini tetap bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju tujuan utama yang sesungguhnya yaitu “menantang” Israel agar mau membuka blokade terhadap Gaza.

Bantuan kemanusiaan itu sendiri sebenarnya bisa disampaikan lewat jalur atau akses yang sangat aman dan resmi.

Tetapi, misi menantang Israel ini tampaknya dianggap sangat perlu untuk memaksa Israel membuka blokade terhadap Gaza.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) sudah sejak beberapa minggu lalu mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa jika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat program ulangan seperti tahun lalu maka sebaiknya disampaikan lewat cara-cara yang legal.

Namun, seruan Sekjen PBB Ban Ki-moon tak mujarab dan tak ampuh.

Iring-iringan kapal Flotilla Kedua ini akan tiba dalam beberapa jam ke depan sehingga dunia akan memonitor dan menyaksikan detik demi detik bagaimana Israel menangani masalah Flotilla Kedua ini.

Tetapi sebagai panggilan moral sebagai sesama warga dunia maka dengan setulus hati kita perlu menyampaikan kepada Pemerintah Israel ( dalam hal ini Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ) agar dalam menangani masalah Flotilla Kedua ini militernya tidak bertindak represif.

 

Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak, duduk paling kanan berjaket hitam, didampingi Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Benny Gantz, berdiri di sebelah kanan, serta para perwira tinggi IDF, sedang mengamati monitor pemantauan sistem pertahanan IRON DOME di perbatasan antara Israel dan Gaza

 

Israel Defense Force yang sejak bulan Februari 2011 lalu dipimpin oleh Letnan Jenderal Benny Gantz berada langsung dibawah Departemen Pertahanan yang dipimpin oleh Ehud Barak.

Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman memiliki “komando” kepada para Duta Besar Israel dan jajarannya di seluruh dunia.

Kemudian Tamir Pardo sebagai Kepala Mossad membawahi pada penanggung-jawab operasi intelijen Israel di seluruh dunia.

Jadi, kelima nama inilah yang berperan sangat sentral dalam menangani masalah Flotilla.

Secara khusus diharapkan kepada Militer Israel ( Israel Defense Force / IDF ) agar Pasukan Komando Angkatan Laut yang akan mereka kerahkan menangani kedatangan rombongan Freedom Flotilla Two ini bisa menahan diri dan sungguh-sungguh menjalankan tugas penting mereka dengan kekuatan militer yang seminimal mungkin.

Disini, peran Ehud Barak sangat sentral sebab posisinya adalah Menteri Pertahanan.

Selain Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Ehud Barak dimungkinkan untuk memberi komando langsung kepada IDF.

Yang sungguh diharapkan disini adalah IDF tidak mengeluarkan satu tembakan pun ke arah iring-iringan Kapal Flotilla Kedua agar tidak menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi para peserta Flotilla dan juga kepada prajurit Israel sendiri.

Sebab, bukan tidak mungkin prajurit Israel akan mengeluarkan tembakan jika situasinya dianggap sudah sangat tidak kooperatif dan memburuk.

 

Bendera Palestina

 

Tetapi, baik Netanyahu atau Ehud Barak, keduanya harus lebih bijaksana dalam menangani masalah Flotilla ini.

Sehingga, itulah sebabnya diharapkan kepada militer Israel (IDF) adalah tidak menembak ke arah rombongan Kapal Flotilla Kedua.

Dengan catatan, dari arah Kapal-Kapal Flotilla inipun, jangan sampai ada tembakan awal yang dikeluarkan ( baik tembakan yang diarahkan ke udara sebagai upaya provokasi atau ke arah prajurit Israel ).

IDF pasti sudah sangat siap untuk “menyambut” kedatangan rombongan Freedom Flotilla Two ini di wilayah perairan mereka.

Perintah dari Perdana Menteri Netanyahu kepada IDF adalah memblokade kapal-kapal Flotilla ini untuk kemudian dihalau keluar dari wilayah perairan Israel.

Perdana Menteri Netanyahu tidak mengizinkan kapal-kapal ini mendekati Israel.

Tetapi Bibi ( panggilan Netanyahu ) sudah melonggarkan kebijakan para bawahannya yang sempat menyatakan akan mencekal dan mendeportasi siapapun jurnalis asing yang ikut-ikutan dalam rombongan Freedom Flotilla Two.

Ehud Barak, Benny Gantz, para perwira menengah dan perwira tinggi IDF, khususnya Angkatan Laut Israel, pasti sudah stand by semua di posisi mereka untuk menghadapi “tantangan” dari komunitas internasional lewat misi Flotilla ini.

Kapan saja, atau tepatnya jam berapapun iring-iringan kapal Flotilla Dua ini akan mendekati Israel, Angkatan Laut Israel pasti akan segera memerintahkan seluruh kapal yang datang keroyokan lewat rombongan Flotilla Kedua.

Sebab begitu jugalah yang terjadi di bulan Mei 2010 lalu.

 

Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad, kiri, sedang berbincang dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat ( Palestina ) pada 14 Februari 2011

 

Kalau IDF baru bisa bergerak jika rombongan Freedom Flotilla Two sudah mendekati wilayah perairan Israel, tidak demikian dengan Dinas Rahasia Israel ( Mossad ) yang sejak bulan Desember lalu dipimpin oleh Tamir Pardo.

Tak mungkin Mossad tak bergerak memantau rencana kedatangan Kapal-Kapal Flotilla ini.

Tapi siapa yang bisa memantau Mossad, apa saja atau siapa saja yang mereka pantau ?

Sebab yang namanya dinas rahasia pasti akan bergerak seperti “hantu”.

Tak terlihat.

Tak berbekas.

Kalau Netanyahu, siapapun bisa dengan mudah menyebutkan siapa-siapa saja yang duduk sebagai kalangan menterinya,

Begitu juga Ehud Barak, siapapun juga bisa menyebutkan para petinggi Departemen Pertahanan atau kalangan militer Israel.

Tetapi kalau Mossad ( dan juga dinas rahasia di negara manapun di dunia ini ), tak akan ada yang bisa tahu, siapa saja anggota, jaringan atau kolega mereka yang bisa dikerahkan ).

Tetapi komunitas internasional juga perlu untuk tetap memberikan nasihat yang baik kepada Mossad agar rombongan Freedom Flotilla Two ini mendapat “jaminan keamanan” yang utuh seutuh-utuhnya.

Sebab, pekerjaan IDF dan Mossad tentu akan bersinergi dalam menangani masalah Flotilla.

Salah satu contoh yang langsung menuding Mossad sebagai pelakunya adalah soal kerusakan salah satu kapal yang menjadi bagian dari Flotilla Dua.

 

Freedom Flotilla

 

Seperti yang diberitakan Harian Republika, sejumlah orang tak dikenal disinyalir punya hubungan dengan dinas rahasia Mossad, pada hari Senin (27/6/2011) telah merusak salah satu kapal milik Flotilla 2 di salah satu pelabuhan Yunani, sebelum kapal ini bertolak ke Gaza.

Romi Abduh, anggota Eropa Campaign dalam pernyataan persnya kemarin mengatakan, sejumlah personel tak dikenal menyabot mesin penggerak salah satu kapal yang akan digunakan Flotilla 2 menuju Gaza. Namun tim teknisi sudah bergerak untuk mengadakan perbaikan pada mesin tersebut dan diperkirakan membutuhkan dua hari.

Tudingan ini memang tidak bisa dipercaya begitu saja sebab tidak ada bukti fisik ataupun bukti yuridis hukum yang menunjukkan keterlibatan Mossad dalam pengrusakan mesin kapal tersebut.

Tudingan ini memang sangat sepihak tetapi dalam situasi yang sangat darurat sifatnya, tampaknya memang harus ada yang bisa dijadikan kambing hitam untuk dituding-tuding dan dipersalahan.

Jadi, tak cuma kepada IDF, kepada dinas rahasia Israel pun, komunitas internasional perlu terus menyampaikan harapan dan himbauan yang sangat positif.

Sederhana sekali harapan dan himbauan dari komunitas internasional bahwa jangan sampai ada tindakan kekerasan dan yang paling penting jangan sampai ada korban yang jatuh dalam insiden yang sekecil atau sebesar apapun.

Jika ada kejanggalan yang disinyalir oleh Israel ada di balik kedatangan Flotilla ini maka tindakan yang diambil janganlah tindakan-tindakan represif yang mengedepankan dan memperbesar kekuatan militer dalam menyelesaikannya.

Berilah jaminan keamanan penuh kepada rombongan Flotilla.

 

Ilustrasi Gambar : Sekjen PBB Ban Ki-moon

 

Walaupun misi Flotilla ini sudah mengabaikan himbauan resmi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (UN).

Dan negara-negara yang warga negaranya ikut dalam rombongan Flotilla ini, patut dipertanyakan kepatuhan dan penghargannya kepada lembaga dunia sekelas Perserikatan Bangsa Bangsa.

Ya sebab, Perserikatan Bangsa Bangsa sudah melarang secara resmi pemberian bantuan kemanusiaan untuk Gaza disampaikan dengan cara yang tidak legal seperti misi Flotilla.

Tapi, apa boleh buat, Flotilla tetap bersikeras untuk berlayar dan ingin berlabuh di Israel untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan lewat perbatasan yang ada di Israel menuju Jalur Gaza.

Israel tetap harus diingatkan tentang perlunya mereka mengendalikan dan menahan diri dalam menangani Kapal-Kapal Flotilla Jilid Dua.

Kali ini, dunia akan menyaksikan bagaimana Jenderal Benny Gantz, terutama para Jenderal dan Pasukan Komando dari Angkatan Laut Israel dalam menangani “tamu penting mereka” di wilayah perairan Israel.

Semua upaya diplomasi dari Israel yang meminta Perserikatan Bangsa Bangsa melarang konvoi Flotilla akan menjadi sia-sia jika Angkatan Laut Israel terjebak dalam tindakan kekerasan untuk menghalau kapal-kapal Flotilla.

Jangan ada kekerasan yang tidak perlu di wilayah perairan Israel saat Kapal-Kapal Flotilla itu menghampiri dan masuk dalam wilayah perairan Israel.

 

Foto Dokumentasi : Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, duduk di tengah, didampingi Menteri Pertahanan Ehud Barak, paling kanan, menghadiri acara perpisahan Kepala Staf Angkatan Pertahana Israel (IDF) dari Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi, paling kiri, kepada Letnan Jenderal Benny Gantz, berdiri, pada bulan Februari 2011 lalu.

 

Hindarilah tindakan represif.

Hindarilah tindakan kekerasan.

Segala sesuatu bisa diselesaikan secara baik … !

Tekanan-tekanan itu akan menjadi lebih besar jika operasi penghalauan terhadap kapal-kapal Flotilla tidak ditangani secara persuasif. Dan Netanyahu punya peran yang sangat sentral dalam mengendalikan semua situasi ini.

Sambutlah kedatangan kapal-kapal Flotilla secara lebih manusiawi.

Jadi sekali lagi, kepada kelima nama di Israel yang dimaksud dalam tulisan ini :

Jangan tembak rombongan FREEDOM FLOTILLA TWO.

Dan tolong jangan ada satupun insiden kecelakaan dalam penanganan Flotilla ( zero accident ).

Pasti, semua ini memang menjadi harapan dari sesama warga dunia yang peduli terhadap keselamatan para penumpang Kapal-Kapal Flotilla.

Israel tentu tidak ingin mendapat masalah-masalah baru di kemudian hari di hadapan komunitas internasional.

Sehingga segala kebijakan dan tindakan apapun yang bermuara pada unsur kekerasan yang ingin mereka ambil dalam menangani konvoi Flotilla Jilid Dua ini, sebaiknya dipikirkan kembali sebaik-baiknya.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

 

Tak henti-hentinya, dunia ingin terus menyampaikan harapan kepada Israel agar jangan ada kekerasan.

Namun, keputusan tentang hal-hal teknis di lapangan, memang sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Israel.

Sebab bisa jadi, Israel menilai Freedom Flotilla Two ini dengan sengaja telah mengancam sisi keamanan Israel sebagai sebuah negara dan menciptakan kondisi yang sengaja menyulitkan Israel dimana dunia internasional.

Padahal proses perundingan perdamaian dengan Palestina yang lagi macet sedang diupayakan untuk dihidupkan kembali.

Itu sebabnya, kepada lima nama yang sangat penting pada hari-hari sekarang ini, disampaikan lima kata yang menjadi harapan besar dunia kepada Israel “

“Dont Shoot & Zero Accident, Please !”.

Please.

Please.

Please.

 

(MS)

Perancis Bersiap Damaikan Israel-Palestina Saat Netanyahu Diuji Soal Gilad Shalit & Kapal Flotilla Jilid Dua

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, disertai foto Gilad Shalit (pada bingkai kecil).

Letter from French President Nicolas Sarkozy to Gilad Shalit

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s remarks on Gilad Shalit

UN Secretary-General urges Gaza aid through legitimate crossings

Statement attributable to the Spokesperson for UN Secretary-General on Israeli Staff Sergeant Gilad Shalit

Jakarta, 27 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Dalam pembahasan di rapat kabinet mingguannya pada hari Minggu ( 27/6/2011) kemarin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak sedikitpun menyinggung mengenai masalah rencana kedatangan iring-iringan kapal Flotilla Jilid Dua yang kabarnya membawa bantuan kemanusiaan yang sudah bergerak menuju perairan Israel.

Hari Senin, Kapal Flotilla Jilid Dua ini dikabarkan sudah bersiap meninggapkan perairan Yunani untuk segera menuju ke arah Israel guna menyampaikan “bantuan kemanusiaan” untuk rakyat Palestina di Jalur GAZA.

Netanyahu memang menyampaikan beberapa poin kepada media massa mengenai rapat kabinet mingguannya.

Antara lain mengenai masalah penawanan Kopral Gilad Shalit yang memasuki tahun kelima penawanan oleh kelompok militan HAMAS.

Selengkapnya, pernyataan Netanyahu mengenai Gilad Shalit adalah :

“Yesterday was the fifth anniversary of Gilad Shalit’s abduction.  He is being held by a brutal enemy, Hamas, which refuses to uphold either the minimal demands of the international treaties or humanitarian conditions.  It has refused to allow him even one visit by the International Committee of the Red Cross.  It is holding him in harsh conditions and we know how his family is suffering.  I think that the entire nation and all fair and just people in the world are incensed at what Hamas is doing.

We have applied heavy international pressure, which has found expression in remarks by the leaders of countries such as the US and in Europe, and in yesterday’s statement by UN Secretary-General Ban Ki-Moon, all of whom are demanding Gilad’s immediate release and a visit by the ICRC beforehand.  We have also decided to change the conditions of [Hamas] prisoners; that party is over.

We are involved in many actions, and I do not think that this is the place to go into details, all of which are in order to bring Gilad Shalit back home, safe and sound.  The State of Israel is ready to go far, more than any other country, in order to secure Gilad’s release but it is my responsibility, and the responsibility of those who are sitting here, to see to the security and lives of the Israeli people.

We received a proposal from the German mediator.  This proposal was harsh; it was not simple for the State of Israel.  However, we agreed to accept it in the belief that it was balanced between our desire to secure Gilad’s release and to prevent possible harm to the lives and security of the Israeli people.  As of now, we have yet to receive Hamas’s official answer to the German mediator’s proposal.”

 

Kedua orangtua dari prajurit Gilad Shalit, yaitu Aviva, sang ibu di sebelah kiri, dan sang ayah yaitu Noan Shalit, tengah, membaca surat dari Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang disampaikan oleh Duta Besar Perancis untuk Israel Christophe Bigot, yang disampaikan dalam ranggka peringatan 5 tahun penawanan Gilad Shalit. Gilad Shalit adalah prajurit Israel yang memiliki dua kewarganegaraan yaitu PERANCIS dan ISRAEL

 

Lima Tahun Penawanan Gilad Shalit, Hamas-Fatah Rebutan Kursi Perdana Menteri Palestina

 

Netanyahu memang tidak mau mengungkapkan isi detail dari rapat kabinet mingguannya kepada media lokal di Israel.

Tetapi berdasarkan pemberitaan HAARETZ yang mendapat keterangan dari sumber mereka bahwa dalam rapat kabinet mingguan itu, Netanyahu memberikan peringatan kepada kalangan pemerintahannya bahwa tidak akan ada satu kapalpun dari iring-iringan Kapal Flotilla Dua yang akan diizinkan menembus blokade yang akan dibuat oleh Angkatan Laut Israel.

Bahkan dalam rapat kabinet mingguan itu dibahas secara internal bahwa Flotilla Jilid Dua akan diikuti oleh 10 kapal dari berbagai negara, diantaranya adalah aktivis Hak Asasi Manusi dan Jurnalis dari Amerika Serikat, Canada dan beberapa negara Uni Eropa.

Netanyahu memerintahkan militernya bahwa iring-iringan kapal Flotilla Dua itu harus diblokade dan dihalau keluar dari perairan Israel.

Sejak sebulan terakhir militer Israel atau Israel Defense Force (IDF) memang sudah bersiap-siap menyambut kedatangan iring-iringan kapal ini.

Kuatnya tekanan kepada Netanyahu dalam beberapa hari terakhir ini menyangkut masalah Gilad Shalit, tak lain tak bukan karena tanggal 25 Juni kemarin adalah peringatan 5 tahun penangkapan dan penawanan prajurit yang malang ini.

Dan sudah barang tentu, tekanan paling kuat datang dari pihak Keluarga Besar Gilad Shalit.

Ayah, ibu, bahkan kakeknya, melampiaskan kemarahan, kekecewaan dan kepedihan hati mereka dengan cara mengecam Netanyahu sekeras mungkin lewat pernyataan mereka.

Kemarahan, kekecewaan dan kepedihan hati Keluarga Besar Gilad Shalit ini sesungguhnya sangat manusia.

Benar-benar dapat dipahami oleh siapapun dimuka bumi ini !

Lima tahun adalah masa yang sangat panjang untuk menantikan kepulangan seorang anak / cucu dari masa “kehilangannya” dan raib di tangan musuh.

Jadi jangan heran kalau dari semua penjuru angin, Netanyahu diserang dan ditekan dari pihak manapun di negaranya yang ingin agar Pemerintah Israel bergerak lebih dinamis dalam menegosiasikan pembebasan Gilad Shalit.

Seiring dengan itu, Pemerintah Israel, terutama Angkatan Pertahanan Israel (IDF) saat inipun dihadapkan pada sebuah potensi masalah baru yaitu rencana kedatangan Kapal Flotilla Jilid Dua.

Walaupun Kapal Mavi Marmara yang tahun 2010 lalu menjadi “kapal induk” yang memimpin iring-iringan Flotilla Jilid Satu tak ikut pada misi kedua di tahun 2011 ini, rencana kedatangan Flotilla Jilid Dua tetap sangat diminati oleh banyak pihak.

Netanyahu dihadapkan, dan bahkan diuji saat ini, terhadap dua masalah besar yaitu rencana kedatangan Kapal Flotilla Jilid Dua, dan merespon tekanan yang sangat kuat dari dalam negerinya untuk segera berbuat lebih maju dalam perjuangan membebaslan prajurit Gilad Shalit.

 

Menteri Luar Negeri Perancis ALAIN JUPPE menemui ayah dari Gilad Shalit yaitu NOAM SHALIT untuk menyampaikan keprihatiann dari Pemerintah Perancis atas penawanan yang masih tetap dilakukan Hamas sampai memasuki tahun kelima. Juppe bertemu Noam Shalit tanggal 2 Juni 2011 di Yerusalem, Israel. Gilad Shalit yang sudah 5 tahun ditawan HAMAS adalah pemegang dua kewarganegaraan yaitu ISRAEL dan PERANCIS.

 

Dua masalah besar yang menerpa Netanyahu ini terjadi hanya beberapa hari menjelang pertemuan yang dimotori Pemerintah Perancis untuk menggelar semacam konferensi untuk melanjutkan perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Menurut rencana, Konferensi Paris ini akan digelar pada awal bulan Juli mendatang.

Yang menarik dalam konteks ini, Perancis terkait secara langsung dan tidak langsung dalam tali temali permasalahan ini.

Soal Gilad Shalit misalnya, prajurit ini memang terdaftar sebagai prajurit Israel.

Tetapi Gilad Shalit merupakan warga negara Israel dan Perancis karena ia memang mempunyai 2 kewarga-negaraan.

Lalu sebagai bagian dari kekuatan Kelompok Kwartet Timur Tengah, Perancis berinisiatif untuk menjadi tuan rumah kelanjutan proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Kelompok Kwartet Timur Tengah adalah Amerika Serikat, Rusia, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan negara-negara yang tergabung dalam UNI EROPA.

Itulah sebabnya Pemerintah Perancis mengundang Pemerintah Palestina dan Pemerintah Israel untuk duduk bersama di meja perundingan yang difasilitasi Pemerintah Perancis pada awal bulan Juli mendatang.

( Dan yang menarik disini, salah satu kapal yang ingin bergabung dengan iring-iringan Kapal Flotilla Jilid Dua adalah kapal yang berasal dari PERANCIS ).

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Paris, 5 Mei 2011

Tak cuma itu kaitan langsung dan tidak langsung antara Perancis dengan permasalahan yang menghangat saat ini di Israel.

Jika Konferensi Paris yang akan diselenggarakan pada awal bulan Juli mendatang jadi dilaksanakan, maka akan ada satu lagi nuansa sejarah yang akan mempererat “hubungan bathiniah” antara Perancis dan Israel.

Sebab, tanggal 3 dan 4 Juli mendatang adalah peringatan 35 tahun Operasi Entebbe yaitu Operasi Penyelematan Sandera pada maskapai penerbangan AIR FRANCE yang dilakukan kelompok militan Palestina.

Letnan Kolonel Yoni Netanyahu (kakak / saudara tertua dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu) merupakan komandan PASUKAN KHUSUS ISRAEL yang mendapatkan tugas untuk mengatasi aksi TERORISME pembajakan pesawatAIR FRANCE Flight 138 dengan rute dari TEL AVIV, ISRAEL, menuju PARIS, PERANCIS.

Operasi khusus yang dikenal dengan nama OPERASI ENTEBBE ini, dilakukan untuk menyelamatkan para penumpang yang menjadi sandera dari teroris Palestina.

Misi menyelamatan yang dilakukan oleh Pasukan Khusus Sayeret Matkal ( salah satu unit terbaik yang dimiliki oleh Israel Defense Force atau IDF ).

Dan dalam operasi ini, Yoni Netanyahu bertindak sebagai komandan lapangan.

Bandara Entebbe di Uganda merupakan LOKASI dari operasi penyelamatan sandera oleh Pasukan Khusus Israel Sayeret Matkal.

Peristiwa ini berlangsung pada ( malam hari ) tanggal 3 Juli sampai pagi hari tanggal  4 Juli 1976.

Operasi telah dirancang secara rahasia dan dilakukan menentang negara Uganda, dimana pemimpinnya, Idi Amin mendukung pembajakan tersebut.

Operasi Entebbe berhasil membebaskan 100 orang tawanan yang ada didalam pesawat AIR FRANCE.

Pada tanggal 27 Juni 1976 Pesawat naas AIR FRANCE dengan nomor penerbangan 139 lepas landas dari Tel Aviv ke Paris.

Pesawat itu berhenti di Yunani seperti yang direncanakan, di mana 56 penumpang naik, di antaranya adalah para teroris Palestina.

Para teroris bersenjata menguasai pesawat sepanjang penerbangan yang berisi sebanyak 246 penumpang.

Teroris memerintahkan pilot untuk mendarat pertama di Libya, lalu kemudian mendarat di Bandar Udara Entebbe, Uganda. Lalu untuk melakukan operasi penyelamatan, pada tanggal 3 Juli 1976, empat pesawat Hercules yang berisi 200 tentara IDF lepas landas dari Sharm El Sheikh, Israel menuju Uganda.

 

Foto Atas : Operasi Entebbe. Operasi Penyelamatan Sandera pesawat AIR FRANCE di Bandar Udara Entebbe, Uganda, tanggal 4 Juli 1976. Tanggal 4 Juli 2011 mendatang adalah peirngatan 35 tahun Operasi Entebbe yang menyelamatkan maskapai penerbangan PERANCIS yang dibajak oleh kelompok militan Palestina. Foto Bawah : Gilad Shalit. Tanggal 25 Juni 2011 adalah peringatan 5 tahun penawanan Gilad Shalit oleh Kelompok Militan Hamas. Gilad Shalit adalah warga negara Israel dan Perancis.

 

Jadi, dalam suasana peringatan 5 tahun penawanan Gilad Shalit (25 Juni 2011) dan peringatan 35 tahun Operasi Entebbe ( 4 Juli 2011), mau tak mau Perancis terkait secara langsung dan tak langsung dalam upaya membantu proses perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Tetapi, yang perlu terus didorong dari Pemerintah Perancis ( khususnya Presiden Nicolas Sarkozy ) untuk membebaskan Gilad Shalit adalah kebijakan yang lebih nyata.

Korespondensi antara Presiden Perancis secara rutin kepada Keluarga Besar Gilad Shalit memang akan sangat menghibur dikala keluarga yang malang ini terus menerus dirundung duka menantikan keajaiban pembebasan anak kesayangan mereka.

Tapi surat-menyurat seperti itu tak akan bisa menolong pembebasan itu secara nyata.

Seharusnya Perancis bisa lebih berperan dalam membebaskan Gilad Shalit mengingat begitu rumit dan buruknya hubungan antara Israel dan Sayap Militer Hamas.

Termasuk misalnya, mendekati Pemerintah Israel untuk menawarkan, bagaimana jika masalah pertukaran tahanan ini diprioritaskan kepada seluruh tahanan perempuan dan anak-anak Palestina yang ada di Israel.

Berapapun jumlahnya, barangkali ide ini bisa dikomunikasikan dengan Pihak Israel.

Sebab, Hamas harus punya skala prioritas dalam masalah pertukaran tahanan.

Apakah harus ikut ditukar misalnya, anggota-anggota HAMAS yang ditangkap karena terindikasi melakukan serangan-serangan militer secara langsung ke wilayah Israel ?

Hamas harus lebih rasional dalam mengajukan persyaratan pertukaran tahanan.

Jangan terlalu berlebihan dan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan sepihak.

Sebab, masalah pertukaran tahanan ini harus sama-sama seimbang dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Mau negara manapun yang menjadi mediator akan menemui kegagalan demi kegagalan, jika masalah pertukaran tahanan ini menjadi sangat tak seimbang poin-poin persyaratannya.

Hamas, dan Palestina secara keseluruhan, juga bisa memasukkan dalam persyaratan mereka kepada Israel, agar pihak keluarga dari para tahanan Palestina diizinkan untuk membesuk secara rutin.

Kemudian, para tahanan diberi perlakukan yang baik dan diizinkan untuk melakukan ibadah mereka (sholat) secara layak dan sangat baik saat berada dalam tahanan Israel.

( Walaupun akan sangat kontradiktif situasinya sebab dalam masa penawanan 5 tahun terhadap Gilad Shalit, 1 detikpun pihak keluarga dan kalangan internasional tidak diizinkan oleh HAMAS untuk bisa membesuk Gilad Shalit ).

Kemudian, sampaikan kepada Pihak Israel, agar seluruh tahanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel, diizinkan dan diberi jaminan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadhan yang  tinggal sebulan lagi.

Dan bahkan kalau bisa, diizinkan untuk bisa bertemu dengan sanak saudaranya jika hendak membesuk dalam suasana Idul Fitri tahun ini.

Hamas juga harus membuktikan bahwa mereka sungguh peduli pada rakyat Palestina yang sedang berada di dalam tahanan Israel. Pikirkan penderitaan rakyat Palestina yang saat ini berada dalam tahanan Israel sehingga jangan ada lagi waktu yang terbuang secara sia-sia.
Kalau Israel berada dalam tekanan untuk membebaskan 1 orang prajuritnya, nah Hamas dan Pemerintah Palestina ?

Ada ribuan rakyatnya yang menunggu pertolongan dan pembebasan.

Kasihan kalau penderitaan mereka jadi bertambah panjang dan bertambah parah.

Jadi, tolonglah, agar Israel dan Hamas khususnya, sama-sama berpikir dan bertindak bijaksana dalam masalah pertukaran tahanan ini.

Jangan adu keras.

Sebab, yang merasakan dampak buruk dari tertundanya masalah pertukaran tahanan ini adalah rakyat mereka sendiri.

 

Kanselir Jerman Angela Merkel bertemu Presiden Perancis Nicolas Sarkozy di Berlin, 17 Juni 2011. Dalam pertemuan ini, salah satu poin penting yang disampaikan kedua pemimpin Negara Eropa ini adalah desakan kepada HAMAS untuk membebaskan Gilad Shalit yang sudah 5 tahun ditawan

 

Jadi sekali lagi, Perancis sesungguhnya bisa lebih berperan dalam menjadi mediator perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Dibanding Jerman yang selama ini menjadi mediator perundingan pembebasan Gilad Shalit, sesungguhnya yang harus lebih giat maju di garis terdepan proses negosiasi itu adalah Pemerintah Perancis.

Termasuk didalamnya, membujuk Israel agar mau merespon jumlah angka pertukaran tahanan yang diminta Hamas sebagai syarat pertukaran antara Gilad Shalit dan tahanan-tahanan Palestina yang ada di berbagai penjara Israel.

Hamas terus menekan dan mendesak Pemerintah Israel membebaskan seluruh tahanan Palestina yang ada di Israel. Dan sekaligus mengecam intimidasi yang dilakukan Israel terhadap sekitar 6000 sampai 7000 orang tahanan Palestina di Israel.

( Hamas lupa bahwa menawan seorang warga negara asing selama 5 tahun berturut-turut, tanpa pernah mengizinkan pihak keluarga dan komunitas internasional menemui Gilad Shalit, adalah juga tindakan INTIMIDASI yang sangat amat buruk ).

Jika Hamas meminta 6000 sampai 7000 orang tahanan Palestina ditukar dengan 1 orang prajurit Israel, dari segi angka saja sudah sangat tidak sebanding.

Satu banding Tujuh Ribu !

Lalu, mau ditaruh dimana wajah dari Benjamin Netanyahu di hadapan seluruh rakyatnya, jika ternyata ia bisa didikte dan ditekan dengan mudah oleh sayap militer Hamas yang selama ini kerap kali mengancam sisi keamanan Israel sebagai sebuah negara ?

Jika seandainya Netanyahu mengabulkan permintaan Hamas untuk membebaskan seluruh tahanan Hamas di penjara Israel, maka barangkali detik pertama setelah kebijakan ini diambil Netanyahu akan dijatuhkan dari kursi kepemimpinannya dan dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin.

Sebagai pemimpin, ia harus menjaga kredibilitas dan legitimasi di hadapan rakyatnya sendiri.

Sebagai pemimpin, ia akan digugat sebab bisa didikte oleh sebuah kelompok atau grup yang sampai saat ini masih dinyatakan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dan komunitas internasional sebagai grup teroris.

Ini fakta !

 

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Paris, 21 April 2011

 

Netanyahu akan mendapat masalah yang sangat berat pada posisi jabatannya saat ini dan karier politiknya, jika ia bisa didikte dan dikendalikan Hamas lewat cara seperti ini.

Tidak mungkin Netanyahu tidak mau melakukan pertukaran tahanan untuk menyelamatkan Gilad Shalit.

Dalam dua tahun masa jabatan kedua Netanyahu sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2009 lalu, berulang kali pihak Keluarga Besar Gilad Shalit dan simpatisannya memilih mengadakan aksi unjuk rasa secara rutin di depan rumah Perdana Menteri Netanyahu sebagai desakan agar Gilad Shalit segera dibebaskan oleh Hamas.

Jadi agak mustahil jika Netanyahu tidak peduli pada nasib Gilad Shalit.

Netanyahu pasti sangat amat peduli pada nasib Gilad Shalit tapi barangkali yang menjadi permasalahan disini adalah tuntunan Hamas yang tidak sebanding dengan esensi utama misi pertukaran tahanan itu.

Satu orang tahanan harus ditukar dengan ribuan tahanan.

Lalu bagaimana jika diantara tahanan-tahanan yang harus dilepaskan dari penjara Israel itu memang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengancam  keselamatan dan memang terlibat dalam aksi-aksi militer ?

Berdasarkan informasi yang ditulis dalam WIKIPEDIA, diuraikan disana bahwa Gilad Shalit ditangkap bukan karena ia menyerang atau memerangi Palestina !

Tidak samasekali !

WIKIPEDIA menyebutkan bahwa Gilad Shalit ditangkap saat ia melintasi pos penjagaan di wilayah teritorial Israel.

Lalu saat itu, sejumlah anggota sayap militer Hamas yang bersenjata berhasil menyusup masuk dan menyerang kendaraan tempur milik militer Israel.

Disinilah letak ketidak-adilan yang dilakukan Hamas terhadap Gilad Shalit.

Gilad tidak dalam posisi menyerang, menyakiti atau memerangi Hamas saat ia ditangkap di suatu hari Minggu tanggal 25 Juni 2006.

Anggota sayap militer Hamas menyusup masuk ke wilayah Israel, lalu menyerang dan meledakkan kendaraan tempur milik militer Israel, kemudian menangkap prajurit yang sedang berada di kendaraan tempur itu.

Gilad ditangkap di wilayah Kerem Shalom di perbatasan Israel – Gaza.

Wikipedia menyebutkan Gilad Shalit ditangkap di suatu hari Minggu pagi tanggal 25 Juni 2006.

Penangkapan dilakukan oleh sejumlah anggota militan Hamas yang menyusup lewat terowongan bawah tanah untuk bisa menembus masuk ke pos penjagaan Israel di bagian selatan Jalur Gaza.

Terjadilah pertempuran yang menyebabkan dua anggota Hamas dan dua prajurit Israel Defense Forces (IDF) tewas, kemudian 3 prajurit Israel terluka.

Sementara Gilad dikabarkan patah pada tangan kiri dan terluka di bagian bahu, setelah kendaraan tempur (tank) yang membawa prajurit Israel dihajar oleh granat roket milik Hamas.

Penangkapan yang terjadi pada diri Gilad Shalit terjadi terjadi disaat prajurit malang ini baru menjalani masa dinasnya di kemiliteran Israel selama (kurang dari) satu tahun.

Masih berdasarkan informasi Wikipedia, Gilad Shalit bergabung dengan IDF pada bulan Juli 2005 untuk mengikuti jejak sang kakak yaitu Yoel Shalit.

 

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, duduk di tengah, didampingi Menteri Pertahanan Ehud Barak, menghadiri acara perpisahan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), dari Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi, kiri, kepada Letnan Jenderal Benny Gantz, berdiri pada Februari 2011 di Yerusalem, Israel.

 

Dari Nakba Sampai Flotilla Mengukur Kemampuan Jenderal Benny Gantz Dan Militer Israel

 

Jadi kini, menjelang Konferensi Paris yang ditawarkan Pemerintah Perancis kepada Israel dan Palestina, Perdana Menteri Netanyahu masih harus disibukkan ( atau tepatnya sedang di uji ) pada dua masalah besar yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di Israel yaitu masalah Gilad Shalit dan rencana kedatangan Kapal Flotilla Jilid Dua.

Kalau pada tahun 2010 lalu, Netanyahu sedang berada di luar negeri saat kapal Mavi Marmara datang maka di tahun 2011 ini Netanyahu harus ikut ” menyambut” kedatangan Kapal Flotilla Jilid Dua.

Kalau pada tahun 2010 lalu, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi yang bertanggung-jawab dalam menjalankan operasi “penyambutan” Kapal Mavi Marmara maka saat ini tugas itu akan dilakukan Letnan Jenderal Benny Gantz.

Seberapa mampu Letnan Jenderal Benny Gantz mengatasi iring-iringan Kapal Flotilla Jilid Dua yang secara hitam di atas putih sudah dinyatakan tidak legal oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dan inilah ujicoba pertama bagi Sekjen PBB Ban Ki-moon yang mendapat mandat untuk meneruskan masa jabatannya periode yang kedua.

Sebuah kebijakan dan pandangan yang resmi dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ternyata tidak didengar dan dianggap tak penting oleh sejumlah pihak yang tetap memutuskan untuk datang ramai-ramai menggertak Israel.

Menggertak Israel sebenarnya tindakan yang sia-sia.

Inilah negara yang paling tidak bisa digertak.

Kapal Flotilla Dua belum sampai ke perairan Israel saja, sebuah peringatan sudah disampaikan oleh Pemerintah Israel bahwa jurnalis manapun yang ikut dalam iring-iringan Kapal Flotilla Jilid Dua ini akan dicekal selama 10 tahun oleh Israel.

Kadang-kadang, kepusingan kita mengamati dan menyaksikan setiap tindakan dan kebijakan Israel ini bukannya tambah sembuh tapi kita malah dibuat tambah sakit kepala.

Seenak mereka saja membuat kebijakan kalau sudah kesal, jengkel dan marah akibat sisi keamanan negara mereka masuk pada zona tak aman.

Jauh hari sebelumnya, Angkatan Laut Israel juga sudah pamer kekuatan yaitu sengaja mempublikasikan simulasi latihan pasukan khusus dari Angkatan Laut Israel tentang bagaimana cara mereka menangani alias MENGUSIR Kapal Flotilla Jilid Dua.

Tak cuma simulasi, penjara pun sudah mereka siapkan jika tetap ada yang nekat memasuki wilayah Israel secara legal.

Israel ini memang paling lihai membuat pihak lain “sakit kepala” alias pusing tujuh keliling.

Kita juga masih ingat saat IDF membuat lagu plesetan dari lagu karya Michael Jackson, WE ARE THE WORLD.

Lagu ini diplesetkan oleh prajurit-prajurit Israel untuk menyindir Kapal Mavi Marmara yang datang ke Israel untuk maksud dan tujuan mengantarkan bantuan kemanusiaan ke Jalur GAZA.

Israel ini memang “gila” !

 

Foto Dokumentasi : Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, berkemeja hitam di sebelah kiri, didampingi Kepala Staf Militer Israel Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi, sedang mengunjungi Pasukan Komando Angkatan Laut Israel yang berperan dalam operasi pengusiran Kapal Mavi Marmara di bulan Mei 2010

 

Israel juga seakan mampu untuk mengemas berbagai  tindakan dan kebijakan yang terkesan semaunya dan sangat berlebihan sebagai wujud dari gigihnya mereka menjaga sisi keamanan nasional negara mereka.

Bahkan tahun lalu, saat semua pihak mengecam Israel karena mengusir iring-iringan Kapal Mavi Marmara ( tahun 2010 ), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu malah mendatangi Pasukan Komando dari Angkatan Laut Israel yang ditugaskan mengusir Kapal Mavi Marmara dengan mengatakan kepada para prajuritnya, “You are the best !”

Kini, ujian tentang Flotilla kembali datang menghampiri Israel.

Kepada Israel, khususnya IDF, di harapkan agar penanganan terhadap Kapal Flotilla Jilid Dua ini harus persuasif dan harus menjauhkan tindakan mereka dari segala sesuatu yang bersifat tindakan-tindakan represif.

Kepada Israel, khususnya IDF, di harapkan agar operasi penghalauan terhadap iring-iringan Kapal Flotilla Dua ini tetap mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai hukum internasional dan kemanusiaan.

Sebab saat ini  sebenarnya Israel sudah “menang” dengan adanya kebijakan dan himbauan dari Perserikatan Bangsa Bangsa bahwa semua bentuk bantuan lewat rencana kedatangan Kapal Flotilla harus disampaikan dengan cara yang LEGAL.

Tetapi, Israel tetap harus diingatkan tentang perlunya mereka mengendalikan dan menahan diri dalam menangani Kapal-Kapal Flotilla Jilid Dua.

Kali ini, dunia akan menyaksikan bagaimana Jenderal Benny Gantz, terutama para Jenderal dan Pasukan Komando dari Angkatan Laut Israel dalam menangani “tamu penting mereka” di wilayah perairan Israel.

Semua upaya diplomasi dari Israel yang meminta Perserikatan Bangsa Bangsa melarang konvoi Flotilla akan menjadi sia-sia jika Angkatan Laut Israel terjebak dalam tindakan kekerasan untuk menghalau kapal-kapal Flotilla.

Jangan ada kekerasan yang tidak perlu di wilayah perairan Israel saat Kapal-Kapal Flotilla itu menghampiri dan masuk dalam wilayah perairan Israel.

Hindarilah tindakan represif.

Hindarilah tindakan kekerasan.

Segala sesuatu bisa diselesaikan secara baik … !

Perdana Menteri Netanyahu sudah mendapat tekanan yang sangat berat akibat tindakan Hamas yang terus menerus memperpanjang penawanan terhadap Gilad Shalit.

Tekanan-tekanan itu akan menjadi lebih besar jika operasi penghalauan terhadap kapal-kapal Flotilla tidak ditangani secara persuasif. Dan Netanyahu punya peran yang sangat sentral dalam mengendalikan semua situasi ini.

Sambutlah kedatangan kapal-kapal Flotilla secara lebih manusiawi menjelang pertemuan untuk melanjutkan perundingan perdamaian yang ditawarkan Perancis dalam beberapa hari mendatang.

(MS)

Menunggu Jenderal Timur Pradopo Memilih Kabareskrim Baru Menjelang HUT Polri Ke 65

Salam Komando para perwira tinggi TNI / POLRI. Dari kiri ke kanan : Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Pangdam 1/BB Leo Siegers melakukan salam komando di Markas Polda Sumatera Utara, Medan, Kamis (16 / 6 / 2011).

 

Berpeluang Besar Wisnu Amat Sastro Jadi Kabareskrim Dan Sutarman Jadi Wakabareskrim

Kapolri Jenderal Timur Pradopo : Seberat Apapun Tugas, Kalau Masyarakat Patuh Hukum Maka Semua Wilayah Bisa Terjaga Baik

 

Jakarta, 23 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) —  Hanya tinggal seminggu lagi, atau tepatnya pada hari Jumat 1 Juli 2011, Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ) akan merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 65.

Inilah HUT POLRI pertama yang akan dirayakan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo sejak ia memimpin institusi kepolisian sejak dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 22 Oktober 2010.

Sumber KATAKAMI.COM di Mabes Polri menyebutkan bahwa perayaan HUT Polri tahun ini memang tidak dibuat berlebihan karena perintah dari Kapolri adalah mengedepankan kesederhaan dan kedekatan dengan anggota-anggota Polri di gugus terdepan di daerah yang terpencil.

Untuk menciptakan suasana dan nuansa ulangtahun lebih sederhana tetapi sarat akan makna yang positif, Kapolri Jenderal Timur Pradopo berbagi tugas dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna.

Pembagian tugas itu adalah Kapolri akan memimpin upacara di salah satu Polsek yang ada di Nangroe Aceh Darussalam.

Sedangkan Wakapolri Komjen. Nanan Soekarna akan memimpin upacara HUT Polri di salah satu markas kepolisian yang ada di Papua.

Lalu, pejabat utama Mabes Polri yang ditunjuk untuk memimpin upacara HUT Polri di ibukota Jakarta adalah Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen. Imam Sujarwo.

Kebijakan Kapolri Timur Pradopo untuk memimpin HUT Polri di daerah-daerah terdepan NKRI adalah mengikuti jejak dari Kapolri sebelumnya yaitu Jenderal Sutanto.

Kepada KATAKAMI.COM yang menghubunginya lewat percakapan telepon, Kamis ( 23/6/2011), Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suhardi Alius menginformasikan kegiatan Jenderal Sutanto semasa memimpin HUT Polri di Aceh.

Suhardi Alius adalah mantan Koordinator Sekretaris Pribadi ( Korpsri) Kapolri era kepemimpinan Kapolri Sutanto.

Pada tanggal 1 Juli 2006, Kapolri Jenderal Sutanto memimpin HUT Polri di salah satu Polri yang ada di Nangroe Aceh Darussalam.

Sutanto memerintahkan Wakapolri Komjen. Makbul Padmanegara untuk memimpin HUT Polri di Papua.

 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo

 

Yang menarik dari suasana HUT Polri tahun 2011 ini adalah teka teki tentang siapakah gerangan perwira tinggi Polri yang akan ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri untuk menggantikan Komjen. Ito Sumardi yang resmi memasuki masa pensiun per tanggal 1 Juli 2011.

Timur Pradopo secara pribadi tentu tak akan mau dan memang tak akan bisa sembarangan dalam menentukan pejabat utama ( terutama pejabat setingkat eselon 1).

Sebab, di lingkungan internal Polri, masalah mutasi dan promosi akan dibahas oleh Rapat Wanjak ( Dewan Kepangkatan ) yang dipimpin oleh pejabat utama setingkat Wakapolri.

Lalu, salah satu tahapan penting lainnya yang harus dilewati untuk menentukan posisi eselon 1 adalah pembahasan di level Istana Kepresidenan.

Pada level ini, Wakil Presiden yang ditunjuk untuk memimpin Rapat Tim Penilai Akhir (TPA).

TPA adalah forum rapat yang selalu dipimpin Wapres untuk membahas pengangkatan pejabat setingkat eselon I di lingkungan kementerian dan lembaga.

 

Foto Dokumentasi : Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo (kanan) dan Kepala BIN Sutanto mengikuti sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2010). Sidang kabinet paripurna yang baru pertama kali diikuti oleh Kapolri sejak menjabat tersebut membahas sejumlah masalah dalam negeri termasuk bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air beserta penanganannya. FOTO : ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/10.

 

Pada rapat TPA ini, Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki kontribusi yang sangat menentukan juga.

Sebab BIN akan memberikan masukan tentang figur-figur pejabat yang akan dibahas penempatan posisi jabatan terbarunya.

Bahkan tak cuma memberikan masukan, BIN juga berwenang untuk mengeluarkan semacam klarifikasi bahwa pejabat-pejabat yang akan ditunjuk tersebut “clear”.

Lalu hasil dari rapat TPA tadi sudah barang tentu akan dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Posisi Kabareskrim adalah salah satu posisi jabatan yang masuk dalam pembahasan di Rapat TPA.

Sehingga, bagi siapapun yang penasaran dan sangat menantikan pejabat baru Kabareskrim, jangan dikira bahwa proses pemilihan ini bisa asal-asalan.

Bisik-bisik menyebutkan bahwa calon terkuat sebagai Kabareskrim baru adalah rekan seangkatan Kapolri Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono sesama lulusan Akpol tahun 1978.

Siapakah dia ?

Nama yang dispekulasikan paling besar peluangnya adalah Kapolda Sumatera Utara Irjen. Wisjnu Amat Sastro.

Spekulasi tentang besarnya peluang Wisjnu Amat Sastro memang menjadi sangat sulit dikembangkan lebih jauh sebab Kapolri Timur Pradopo memang sangat sulit ditebak.

Timur yang berpembawaan sangat amat kalem, tenang dan rendah hati ini adalah sosok yang tidak mau banyak omong.

 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo, tengah, didampingi Kapolda Sumatera Utara Irjen. Wisjnu Amat Sastro, istirahat sejenak di teras Mesjid Polresta Medan, usai melaksanakan sholat Dzuhur, 16 Juni 2011. (Foto : Erwin/polrestamedan.com)

 

Tapi salah satu indikasi yang (semoga) boleh dijadikan isyarat informal tentang kecenderungan penunjukan Wisjnu Amat Sastro sebagai Kabareskrim baru adalah saat Kapolri Jenderal Timur Pradopo berkunjung ke Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2011 lalu.

Bersama Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Timur Pradopo memberikan pengarahan kepada perwira TNI / Polri di Aula Kamtibmas Polda Sumatera Utara.

Kunjungan Kapolri dan Panglima TNI ke Sumatera Utara tersebut memang cukup menarik untuk dicermati.

Kapolri memang tidak memberikan keterangan apapun seputar bursa pencalonan Kabareskrim sebab yang disampaikan kepada media massa soal kunjungannya ke Medan adalah seputar hubungan kegiatan terorisme dan perdagangan narkoba di Indonesia.

Namun kunjungan ke Sumatera Utara tadi seakan mengandung makna tersendiri.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo memang berkawan dengan baik dengan Irjen. Wisjnu Amat Sastro.

Sebelum menjadi Kapolda Sumatera Utara, Wisjnu Amat Sastro menempati posisi sebagai salah seorang staf khusus Kapolri.

Sumber KATAKAMI.COM menyebutkan bahwa sesekali Kapolri Timur Pradopo secara mengejutkan bisa tiba-tiba mendatangi ruang kerja Wisjnu Amat Sastro pada malam hari.

Timur memang kerap bekerja sampai malam hari di Mabes Polri.

Dari ruang kerja Kapolri, ia berjalan sendirian ( tanpa disertai pengawalan yang ketat ) untuk “bersilahturahmi” dengan Wisjnu.

Tapi tak cuma ruang kerja Wisjnu yang bisa secara secara mendadak ( incognito ) didatangi oleh Kapolri Timur Pradopo.

Sumber KATAKAMI.COM juga menyebutkan bahwa Kapolri yang selalu datang pagi-pagi buta (sekitar jam setengah enam pagi ) ke Mabes Polri, pernah memasuki ruang kerja seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal.

Tentu saja perwira tinggi yang bekerja di ruang tersebut belum datang sebab Kapolri berkunjung sebelum jam kerja.

Sehingga pegawai sipil yang sudah lebih dulu datang dan sedang berbenah disanalah yang “menyambut” kunjungan mendadak Sang Kapolri. Timur melongok sebentar ke ruang kerja tersebut dan langsung pergi.

 

Wakapolri Komjen. Polisi Nanan Soekarna, kiri, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo

 

Jadi, semua pihak tampaknya harus tetap sabar menantikan pejabat Kabareskrim baru dalam suasana perayaan HUT Polri ke 65 ini.

POLRI di usia yang ke 65 diharapkan dapat lebih meningkatkan profesionalisme, baik secara instrumental, struktural dan kultural di era kebebasan informasi seperti saat ini.

POLRI di usia yang ke 65 diharapkan dapat lebih membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia, baik mereka yang membutuhkan pelayanan dari pihak Kepolisian, maupun yang hendak mencari atau menyampaikan informasi.

POLRI di usia yang ke 65 harus lebih menyadari bahwa masyarakat Indonesia menginginkan agar POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, harus senantiasa memberikan tanggapan yang positif dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, memperluas kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas terhadap publik.

POLRI di usia yang ke 65 harus dapat memahami bahwa untuk memperluas kemitraan dengan masyarakat, maka yang harus dilakukan adalah melakukan langkah-langkah yang bersinergi dengan kebutuhan lingkungan masyarakat.

Misalnya, memberikan ruang untuk berdemokrasi dengan masyarakat, membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, melakukan pencitraan diri yang lebih positif dan profesional di mata masyarakat dengan cara berperilaku, bersikap dan melayani dengan sepenuh hati.

POLRI di usia yang ke 65 juga jangan sampai melakukan pembeda-bedaan kelas sosial didalam masyarakat.

 

Logo Hari Bhayangkara Ke 65 Tanggal 1 Juli 2011

 

Sebab tantangan tugas ke depan bagi POLRI akan semakin berat karena dampak globalisasi.

Sehingga, seluruh anggota kepolisian harus mampu menjalankan tugas pokoknya dengan sebaik-baiknya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih terampil dan mahir tentang fungsi teknis POLRI.

Tidak terpengaruh dengan adanya intervensi dari pihak manapun dan dalam hal apapun.

Selamat Ulang Tahun ke 65 untuk seluruh anggota Kepolisian Republika Indonesia pada momen penting Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 2011 mendatang.

Bertugaslah dengan baik.

Terus dan terus mengabdi kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Lebih profesional dan proporsional.

Dan siapapun nanti yang akan terpilih sebagai Kabareskrim ( dan Wakabareskrim ) yang baru, biarlah waktu yang akan menjawab dalam hitungan hari pada suasana Hari Bhayangkara ke 65 ini.

Pilihlah yang terbaik dari segenap calon yang berbaik.

Siap !

Laksanakan !

 

(MS)

Berpeluang Besar Wisnu Amat Sastro Jadi Kabareskrim Dan Sutarman Jadi Wakabareskrim

Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Amat Sastro bersama isteri Ny. Mutiara Br. Sitepu

 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo : Seberat Apapun Tugas, Kalau Masyarakat Patuh Hukum Maka Semua Wilayah Bisa Terjaga Baik

Tugas Genting Kapolri Mengisi Lima Posisi Penting Pejabat Utama Polri

 

Jakarta, 11 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Pergantian jabatan Kepala Kepala Badan Reserse & Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri hanya tinggal hitungan hari.

Komisaris Jenderal Ito Sumardi akan resmi pensiun per tanggal 1 Juli 2011 mendatang.

Kabarnya, Komjen. Ito Sumardi akan mendapat tugas baru sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Dai Bachtiar.

Selain Komjen. Ito Sumardi, di bulan Juni ini Bareskrim Polri juga akan segera melepas Irjen. Matius Salempang untuk memasuki masa pensiunnya.

Jadi, posisi Kabareskrim dan Wakabareskrim sama-sama kosong memasuki tanggal 1 Juli 2011 mendatang sebab secara kebetulan Komjen. Ito Sumardi dan Irjen Matius Salempang sama-sama memasuki masa pensiun.

Dalam struktur organisasi Polri, jabatan Kabareskrim ibarat tulang punggung utama Kapolri.

Bareskrim juga ibarat jantung dari seluruh tugas utama yang diemban jajaran kepolisian di negeri ini.

Dengan dibantu oleh pejabat Wakabareskrim, seorang Kabareskrim harus mampu menangani kasus-kasus hukum, misalnya kejahatan perbankan, kasus mafia pajak, kasus mafia hukum, penanganan narkoba dan kasus-kasus hukum lainnya yang menjadi domain tugas dari reserse.

Bahkan seorang Wakabareskrim, bertugas untuk melakukan pembinaan dan pembenahan ke dalam.

Jadi ketika sekarang, seorang Kapolri harus sekaligus mengganti duet Kabareskrim dan Wakabareskrim sekaligus, maka ia harus mencari pasangan yang sangat handal.

Sehingga, khusus untuk jabatan Kabareskrim dan Wakabareskrim ini, Kapolri harus memilih figur-figur yang memang sangat memahami dan menguasai bidang reserse.

Spekulasi mulai bermunculan di berbagai media massa tentang siapa yang akan menjadi Kabareskrim baru.

Banyak nama yang disebut-sebut.

Bahkan kalangan politisi juga mulai rajin bersuara di media massa untuk memberikan pujian setinggi langit kepada sejumlah nama perwira tinggi yang mereka nilai “layak jadi Kabareskrim.

KATAKAMI.COM mendapat sedikit bocoran bahwa di kalangan internal Polri ada sejumlah nama yang dapat dijadikan gambaran tentang siapa-siapa saja yang berpeluang menjadi nominator jabatan Kabareskrim.

Dan salah satu nama yang dianggap berpeluang besar untuk menggantikan posisi Komjen. Ito Sumardi yaitu Irjen. Wisnu Amat Sastro.

Siapakah Wisnu Amat Sastro ?

Perwira tinggi yang satu ini berasal dari angkatan 1978 ( rekan satu Angkatan dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Wakapolri Komjen. Nanan Sukarna).

Irjen. Wisnu Amat Sastro saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara.

 

Kapoldasu yang baru Irjen Pol Wisnu Amat Sastro beserta istri Mutiara Boru Sitepu disambut dengan adat Karo saat tiba di Mapoldasu, Selasa (22/3/2011). Foto : ADLANSYAH NASUTION/SUMUT POS

 

Wisnu Amat Sastro lahir di Medan, 15 Oktober 1955.

Ia mempersunting seorang perempuan Batak dari Tanah Karo yang bernama Mutiara boru Sitepu.

Jenderal bintang dua yang berdarah Jawa – Deli ini tercatat sebagai putra daerah Sumut yang kedua yang memimpin Polda Sumut.

Putra daerah Sumut pertama yang menjabat kapolda adalah Irjen Hotman Siagian pada periode 18 Oktober 2000 hingga 11 Juni 2001.

Wisnu lahir di RS St Elisabeth, Medan, menempuh pendidikan SD di St Yosef Jalan Pemuda, SMP Budi Murni, dan SMAN 3 Medan.

Peluang Wisnu menjadi Kabareskrim memang besar sebab ia berasal dari Angkatan yang sama dengan Kapolri dan Wakapolri.

Muncul nama Irjen. Sutarman yang kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Akan tetapi, Irjen Sutarman berasal dari Angkatan yang jauh lebih muda yaitu Angkatan 1981.

Sehingga jika hendak “dikawinkan”, maka pasangan Irjen. Wisnu Amat Sastro dan Irjen Sutarman lebih sepadan dan lebih serasi sebagai Kabareskrim dan Wakabareskrim.

Kepada KATAKAMI.COM yang menghubunginya lewat percakapan telepon, Ruhut Sitompul, Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa usulan tentang nama Wisnu Amat Sastro dan Sutarman sebagai pasangan Kabareskrim dan Wakabareskrim cukup ideal.

“Kalau aku yang ditanya, bagus itu ! Pak Wisnu itu kan lebih senior dari Pak Sutarman, Pak Sutarman masih muda. Dia dari Angkatan 1981. Jadi Wakabareskrim dulu sajalah. Terlalu cepat kalau Angkatan 1981 sudah menempati posisi Kabareskrim. Lebih tepat kalau kesempatan menjadi Kabareskrim itu diberikan kepada Pak Wisnu. Beliau ini orangnya tegas dan berani. Pak Kapolri butuh orang yang seperti ini untuk mengurusi Bareskrim” kata Ruhut Sitompul.

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman ( Lulusan Akpol Angkatan Tahun 1981 )

 

Sementara itu ketika KATAKAMI.COM menanyakan “bocoran” tentang siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai Kabareskrim,  Komjen Ito Sumardi mengatakan bahwa yang berwenang menentukan adalah Kapolri.

“Terus terang saya belum tahu, siapa pengganti saya. Kita percayakan saja kepada Pak Kapolri. Sebab beliau pasti dapat memilih yang terbaik. Dan siapapun nanti yang menjadi pengganti saya sebagai Kabareskrim, maka dia harus mampu menjabarkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan pimpinan secara baik. Kabareskrim yang baru juga harus dekat dengan kalangan pers dan aktivis pemerhati Polri. Sebab, media massa terutama, mereka yang lebih tahu apa kelemahan dan kekurangan Polri. Sehingga jika Polri mendapat masukan dari pers, semua kritikan dan masukan itu harus jadi bahan introspeksi diri” kata Komjen. Ito Sumardi kepada KATAKAMI.COM secara eksklusif pada hari Jumat, 10 Juni 2011.

Jadi, kembali pada proses pergantian di lingkungan Bareskrim Polri, semua pihak hendaknya sabar menanti keputusan Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo jangan direcoki urusan pergantian jabatan Kabareskrim dan Wakabareskrim.

Biarlah internal Polri yang membahas dan menentukan figur-figur yang mereka nilai terbaik untuk menempati kedua posisi ini.

Tak perlu dicurigai.

Tak perlu suudzon.

Tak perlu saling sikut-menyikut.

Sebab, Polri pasti lebih tahu mana yang terbaik untuk urusan internal mereka.

Iya toh ?

 

 

(MS)

Lima Tahun Penawanan Gilad Shalit, Hamas-Fatah Rebutan Kursi Perdana Menteri Palestina

Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad, tengah, bersama Utusan Khusus Inggris untuk masalah TImur Tengah, Tony Blair dan Ketua Hubungan Luar Negeri Catherine Ashton, saat memberikan keterangan pers pada Konferensi Negara-Negara Donor untuk Palestina, tanggal 13 April 2011 di Brussels

 

Palestinian President Mahmoud Abbas: “I Have The Right To Name New Prime Minister”

Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh: Unity Government must protect resistance

Palestinian Fatah-Hamas reconciliation talks ‘on hold

 

Jakarta, 21 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Tanpa bermaksud untuk menjadi kebarat-baratan, ada satu pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Almarhum John F. Kennedy yang sangat terkenal di seluruh dunia yaitu “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu”.

Lalu di Indonesia juga ada sebuah kalimat indah yang senada dengan pernyataan Presiden John F. Kennedy tadi yaitu : “Dahulukanlah kepentingan bangsa, diatas kepentingan kelompok atau golongan”.

Kedua nasehat ini tampaknya perlu disampaikan kepada dua kekuatan politik di Palestina yaitu Fatah dan Hamas yang kini sedang tarik menarik kepentingan untuk berebut kursi Perdana Menteri.

Fatah, partai politik yang menjadi kendaraan politik Presiden Mahmoud Abbas menginginkan agar Salam Fayyad ( Perdana Menteri Palestina saat ini ), tetap diberi mandat untuk menjadi Perdana Menteri Palestina pada format pemerintahan koalisi antara Fatah dan Hamas pasca kesepakatan rekonsiliasi dan persatuan ( UNITY ).

Rekonsiliasi dan kesepakatan persatuan (UNITY) antara Fatah dan Hamas sendiri sudah dideklarasikan di Kairo, Mesir, pada awal Mei 2011 lalu.

Usulan Fatah agar Salam Fayyad yang tetap menjadi Perdana Menteri ditolak mentah-mentah oleh Hamas.

Padahal kalau Fatah, terutama Hamas menyadari bahwa kecenderungan ego sektoral dalam diri dan kepartaian mereka masih sangat kuat maka kesadaran untuk memberikan yang terbaik bagi “bangsa dan negara” akan menjadi terhalang.

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kiri, berbincang serius dengan Pemimpin HAMAS Khaled Meshaal dalam acara rekonsiliasi dan kesepakatan persatuan (UNITY) antara Fatah dan Hamas yang berlangsung di Kairo, Mesir, tanggal 4 Mei 2011

 

 

Mengetuk Hati Khaled Meshaal Saat Lagu “Seal Over Seven Seas” Membawa Ingatan Pada Gilad Shalit

Ke Roma Netanyahu Berkelana Membangun Lobi Dunia Menolak Deklarasi Negara Palestina

 

Ujung-ujungnya, rencana pertemuan antara Presiden Mahmoud Abbas dan Pemimpin Hamas Khaled Meshaal yang harusnya berlangsung pada hari Selasa (21 Juni 2011) untuk menentukan posisi Perdana Menteri ini dibatalkan alias ditunda.

Padahal pekan lalu, tepatnya di hari Rabu ( 15 Juni 2011 ), Mahmoud Abbas dan Khaled Meshaal saling berbalas pesan di jejaring sosial TWITTER mengenai rencana pertemuan mereka di Kairo.

Pesan dari Mahmoud Abbas : Hey, Mashal, you and me in Cairo next week– Hamas and Fatah party summit, yeah?

Jawaban dari Khaled Meshaal : Ummm, sure. Less party, more summit though, ok?

Entah apa maksud dan tujuan dari kedua pemimpin ini saling “berbalas pantun” di jejaring sosial Twitter seperti itu namun hanya berselang beberapa hari, rencana pertemuan kedua pemimpin ini justru dibatalkan alias ditunda.

Lalu, dimana letak kredibilitas mereka sebagai pemimpin kalau untuk urusan “bangsa dan negara” yang sangat amat penting saja, sudah menunjukkan ketidak-seriusan ?

Sebab pemimpin yang baik harus selalu menunjukkan kesamaan antara perkataan dan perbuatan.

Itulah inti dari kesejatian seorang pemimpin.

Lalu, apa hubungan antara pernyataan John F. Kennedy dan kalimat indah yang lazim di dengar di Indonesia, yang telah disampaikan di awal tulisan ini dengan situasi yang kini berkembang di Palestina ?

Hubungannya adalah Fatah dan Hamas harus sama-sama mengendalikan diri dan meletakkan kepentingan bangsa dan negara mereka diatas kepentingan kelompok dan golongan.

Untuk apa saling berebut kursi Perdana Menteri ?

Dan mengapa Hamas harus menolak pencalonan Salam Fayyad yang diusulkan oleh Fatah ?

 

Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri UNI EROPA, Catherine Ashton, kiri, bersama Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad di Ramallah, Tepi Barat, Palestina, tanggal 6 Januari 2011. Saat itu Catherine Ashton datang berkunjung untuk melihat situasi terakhir di Palestina.

Fatah wants Salam Fayyad to head Palestinian Unity Government

Salah satu nilai plus dari Salam Fayyad adalah figur yang satu ini sudah dikenal dan dipercaya oleh komunitas internasional.

Bulan April 2011 lalu misalnya, Fayyad mewakili Palestina hadir dalam Konferensi Negara-Negara Donor untuk Palestina yang diadakan di Brussels.

Dan setiap tamu negara yang datang berkunjung ke Palestina, selain bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas, pasti akan bertemu juga dengan Perdana Menteri Salam Fayyad.

Posisinya sebagai Perdana Menteri Palestina membuat Fayyad menjadi salah satu mata rantai pemerintahan Palestina.

Dan sebagai salah satu mata rantai, mau tak mau ia sudah banyak berperan dan banyak mengetahui apa saja yang telah dan perlu terus dilakukan Palestina sebagai sebuah negara.

Membangun jaringan dan lobi pada kancah internasional bukanlah hal yang mudah.

Membangun jaringan dan lobi berskala internasional tak semudah membalikkan telapak tangan.

Apakah Hamas yakin bahwa figur yang akan mereka usulkan untuk menjadi Perdana Menteri Palestina akan bisa dengan cepat membangun lobi dan jaringan pada komunitas internasional ?

Lagi-lagi, Hamas akan terbentur pada fakta yang masih tetap diberlakukan sampai saat ini oleh sejumlah negara ( termasuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ) bahwa nama Hamas masih dicantumkan dalam daftar hitam grup teroris.

Ini fakta yang sangat menyakitkan hati dan menyedihkan sebenarnya.

Kemandirian dan keberhasilan dari Pemerintahan Persatuan Palestina ( Palestinian Unity Government ) akan sangat tergantung pada pemulihan nama baik Hamas di mata dunia internasional.

Sesungguhnya, tak adil jika Hamas terus menerus dibelenggu oleg stigma internasional bahwa mereka adalah grup teroris.

Sepanjang stigma ini masih dilekatkan pada jatidiri Hamas maka akan sulit bagi Khaled Meshaal dan (Perdana Menteri Hamas di Jalur Gaza) Ismail Haniyeh untuk melangkah sebagai mitra sejajar dalam Pemerintahan Persatuan Palestina yang akan segera dibentuk itu.

 

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menyambut kunjungan dari Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad di Paris, 3 Februari 2011 Foto : REUTERS/Benoit Tessier

 

Lalu bayangkan jika perwakilan Hamas yang duduk sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Koalisi nanti !

Pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh Perancis, Jerman dan Israel kepada Perdana Menteri tersebut adalah mengapa Hamas masih menawan prajurit bernama Gilad Shalit sampai memasuki tahun kelima dan kapan akan dibebaskan ?

Hari Minggu 26 Juni 2011 mendatang adalah peringatan 5 tahun ditangkap dan ditawannya prajurit Israel yang bernama Gilad Shalit.

Gilad Shalit, anak dari pasangan Noam Shalit dan Aviva, memiliki 2 kewarga-negaraan yaitu ISRAEL dan PERANCIS.

Gilad Shalit, prajurit Israel berpangkap rendah dari Israel Defense Force (IDF).

Gilad ditangkap di wilayah Kerem Shalom di perbatasan Israel – Gaza hari Minggu, tanggal 25 Juni 2006.

Berdasarkan informasi di Wikipedia, Gilad Shalit ditangkap di suatu hari Minggu pagi tanggal 25 Juni 2006.

Penangkapan dilakukan oleh sejumlah anggota militan Hamas yang menyusup lewat terowongan bawah tanah untuk bisa menembus masuk ke pos penjagaan Israel di bagian selatan Jalur Gaza.

Terjadilah pertempuran yang menyebabkan dua anggota Hamas dan dua prajurit Israel Defense Forces (IDF) tewas, kemudian 3 prajurit Israel terluka.

Sementara Gilad, dikabarkan patah pada tangan kiri dan terluka di bagian bahu, setelah kendaraan tempur (tank) yang membawa prajurit Israel dihajar oleh granat roket milik Hamas.

Penangkapan yang terjadi pada diri Gilad Shalit terjadi terjadi disaat prajurit malang ini baru menjalani masa dinasnya di kemiliteran Israel selama (kurang dari) satu tahun.

Masih berdasarkan informasi Wikipedia, Gilad Shalit bergabung dengan IDF pada bulan Juli 2005 untuk mengikuti jejak sang kakak yaitu Yoel Shalit.

Lalu untuk menjembatani proses negosiasi pembebasan Gilad Shalit, JERMAN adalah salah satu negara dari kelompok UNI EROPA yang konsisten untuk menjadi mediator pembebasan prajurit Gilad Shalit.

Walaupun sampai saat ini, belum ada hasil yang sangat signifikan dari peran JERMAN sebagai mediator atas pembebasan Gilad Shalit.

 

Kedua orangtua dari Gilad Shalit, Noam Shalit, kedua dari kiri, disertai sang isteri, Aviva Shalit, paling kiri, bertemu dengan Paus Benediktus ke XVI, kedua dari kanan didampingi Presiden Israel Shimon Peres, saat Paus berkunjung ke Israel, 11 Mei 2009

 

Jadi, bayangkan, kalau posisi Perdana Menteri diisi oleh perwakilan dari Hamas, maka besar kemungkinan sang Perdana Menteri Hamas pada Kabinet UNITY ( Persatuan)  akan diserang oleh pertanyaan yang bertubi-tubi (disertai desakan) agar Hamas segera membebaskan prajurit Gilad Shalit.

Salah satu sisi positif dari nasib malang Gilad Shalit adalah ia tidak cuma punya satu jatidiri kewarga-negaraan.

Gilad Shalit memiliki 2 kewarganegaraan.

Sehingga wajar kalau selama ini Perancis ( didukung UNI EROPA ) terus menerus mendesak agar Gilad Shalit segera dibebaskan.

Jadi, semua terserah kepada Presiden Mahmoud Abbas sebagai pemimpin formal yang tetap sangat dihormati di mata dunia internasional, siapa yang akan ditunjuk dan diberi mandat sebagai Perdana Menteri ?

Dan siapapun yang duduk di kursi Perdana Menteri, Palestina tetap harus merespon desakan dari dunia internasional agar prajurit Gilad Shalit dibebaskan setelah selama 5 tahun ditawan ( tanpa pernah bisa dikontak, ditemui dan diajak berkomunikasi) oleh ayah ibu dan keluarga intinya.

Otoritas Palestina harus tetap mempertahankan performa dan lobi yang baik di hadapan komunitas internasional.

Semua beban politik, ganjalan, hambatan dan batu sandungan yang berpotensi mengganggu hubungan baik dengan komunitas internasional, sedapat mungkin harus dihindari.

Berkepanjangannya masa penawanan Gilad Shalit, termasuk salah satu potensi yang dapat menjadi beban politik bagi Kabinet Koalisi hasil perkawinan politik antara Fatah dan Hamas.

Salah satu kesialan yang diderita Hamas dalam menawan Gilad Shalit adalah prajurit yang satu ini memiliki 2 kewarga-negaraan.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tengah, bertemu dengan Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri UNI EROPA, Catherine Ashton, kiri, dan Utusan Inggris untuk masalah Timur Tengah, Tony Blair di Yerusalem, 19 Juni 2011

 

Kalau misalnya ia cuma menjadi warga negara Israel saja, barangkali dapat dimengerti jika Hamas berkeras hati untuk tidak mau mendengarkan desakan dari semua pihak untuk membebaskan Gilad Shalit.

Tapi sayangnya, prajurit yang malang itu merupakan warga negara PERANCIS juga.

Jadi, sambil Fatah dan Hamas berunding lagi soal siapa yang paling layak untuk duduk di kursi Perdana Menteri, tak ada salahnya kalau himbauan dan desakan tentang perlunya pembebasan terhadap Gilad Shalit segera dilakukan oleh Hamas.

Janganlah berlama-lama saling melakukan penawanan.

Dan kepada Pemerintah Israel juga disampaikan himbauan yang sangat jelas dan tegas agar permintaan Hamas ( dan Palestina secara keseluruhan ) tentang pertukaran tahanan untuk kepentingan pembebasan Gilad Shalit ini direspon secara baik dan bijaksana.

Akan sulit bagi komunitas internasional untuk bersuara sekeras apapun ke telinga Hamas dan Pemerintah Palestina tentang desakan pembebasan Gilad Shalit, jika Pemerintah Israel tetap tidak mau merespon tentang permohonan pembebasan tahanan-tahanan Palestina yang berada di penjara Israel.

Jika hati yang keras dilawan dan dihadapkan dengan hati yang juga sama kerasnya, maka bukan solusi yang dapat dihasilkan tetapi justru kebuntuan.

Lain halnya jika masing-masing pihak bersikap, berpikir dan sepakat menghasilkan sebuah kebijakan yang bijaksana maka solusi yang akan dicapai adalah solusi yang pasti terbaik.

 

(MS)

Ke Roma Netanyahu Berkelana Membangun Lobi Dunia Menolak Deklarasi Negara Palestina

Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan mereka di ROMA, 13 Juni 2011

Pasca Pertemuan Obama – Netanyahu, Dunia Jangan Frustasi Mendamaikan Israel – Palestina

Kekecewaan Mahmoud Abbas Dan Hamas Menjelang Obsesi Deklarasi Palestina Merdeka

Jakarta, 14 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Tiga minggu setelah lawatannya ke Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah melanglang buana lagi ke luar negeri.

Kali ini negara yang menjadi tujuannya adalah Italia.

Dan di Italia, Netanyahu melobi Pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Silvio Berlusconi agar menolak rencana pendeklarasian Negara Palestina pada bulan September 2011 pada forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Entah kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang Netanyahu, apa yang dimintanya diiyakan saja oleh Perdana Menteri Berlusconi.

Italia menyatakan akan menolak rencana pendeklarasian Negara Palestina Merdeka bulan September mendatang.

Dan politik ( tingkat dunia ) memang menjadi tontonan yang sangat memusingkan kepala !

Baru sepuluh hari yang lalu, Perdana Menteri Berlusconi menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Tiba-tiba di saat Netanyahu mengunjunginya ke Roma, Berlusconi bersuara minor tentang Palestina.

Dan harus jujur diakui, jalan menuju pendeklarasian itu menjadi tertatih-tatih sekarang.

Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi menerima kunjungan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 3 Juni 2011

Tak cuma satu tetapi mulai muncul satu-persatu ( dan jumlahnya semakin banyak ), negara-negara yang naga-naganya akan menghalangi jalan dan rencana pendeklarasian Palestina Merdeka.

Bagaimana dengan posisi Amerika Serikat ?

Oh sudah jelas, negara adidaya yang satu ini berada di belakang Israel.

Sekutu sejati.

Sekutu abadi.

Kini pertanyaannya, mengapa rencana pendeklarasian berdirinya Negara Palestina pada bulan September mendatang harus ditolak, ditentang dan digagalkan ?

Presiden Mahmoud Abbas harus melakukan banyak kajian dan mempelajari semua gelagat politik dunia yang terjadi belakangan ini.

Apakah ada yang salah dan kurang tepat dari kesepakatan rekonsiliasi serta persatuan  (UNITY) antara Fatah dan Hamas yang dicapai di Kairo pada awal Mei 2011 lalu ?

Rencana pendeklarasian Negara Palestina Merdeka itu merupakan cikal bakal pemerintahan baru yang merupakan hasil perkawinan antara unsur Fatah dan Hamas.

Bagaimana mungkin Palestina bisa mendapatkan kursi keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) jika mereka belum diakui keberadaannya secara resmi oleh lembaga dunia setingkat PBB ?

Di dalam internal Fatah dan Hamas sendiripun, mulai terjadi pertentangan tentang siapa yang dianggap layak atau tidak layak menjadi Perdana Menteri misalnya.

Fatah yang merupakan partai politik Presiden Mahmoud Abbas sangat berkeinginan kuat mengusung Salam Fayyad untuk menjadi Perdana Menteri Palestina ( versi kabinet koalisi nanti ).

Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad

Tetapi menurut Hamas, Salam Fayyad tak layak memimpin kabinet UNITY tersebut.

Padahal sebenarnya, Salam Fayyad masih sangat layak untuk tetap dipercaya menduduki posisi penting sebagai Perdana Menteri.

Jika menurut Hamas, Salam Fayyad tak layak jadi Perdana Menteri, lantas siapa yang menurut mereka layak menempati posisi yang sangat penting itu ?

Apakah maksud Hamas, perwakilan dari mereka yang lebih layak menjadi Perdana Menteri dalam kabinet pemerintahan UNITY ?

Jika menurut Hamas, mereka yang lebih layak memimpin kabinet pemerintahan UNITY maka satu hal yang harus diingatkan kepada Hamas bahwa tingkat resistensi dunia terhadap keberadaan Hamas masih sangat tinggi  karena nama Hamas masih dinyatakan sebagai grup teroris oleh banyak negara.

Akan jauh lebih baik jika figur-figur perwakilan Fatah yang menempati pos-pos puncak dalam pemerintahan UNITY tersebut ( sepanjang nama Hamas masih resmi masuk dalam daftar hitam teroris ).

Bahasa-bahasa pujian tentang disambut baiknya kesepakatan rekonsiliasi dan perdamaian antara Fatah dan Hamas dari banyak kalangan, harus diwaspadai oleh pihak Palestina.

Bahasa pujian terhadap kesepakatan persatuan Fatah dan Hamas ( UNITY ), tidak serta merta membuat setiap negara di dunia ini memberikan jaminan suara dukungan pada rencana pendeklarasian Negara Palestina merdeka bulan September mendatang.

Dan ini tampaknya disadari dan dimanfaatkan oleh Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, 20 Mei 2011 ( Foto : Pete Souza, White House )

Israel bisa dengan mudah melakukan berbagai lobi dan pendekatan ke banyak negara-negara yang sangat berpengaruh di dunia ini.

Israel bisa dengan sangat pintar memainkan lobi-lobi mereka untuk menggalang dukungan atas nama jargon “WAR ON TERROR”.

Akan sulit bagi pihak manapun yang mengklaim bahwa mereka akan membentuk sebuah pemerintahan ( tetapi ternyata dalam fondasi pemerintahan yang akan dibentuk itu, terdapat unsur-unsur terorisme sesuai dengan yang dikategorikan oleh sejumlah negara-negara besar dan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ).

Inilah yang berulang kali kami ingatkan dalam berbagai artikel yang kami tulis mengenai prospek perdamaian antara Palestina dan Israel ( yang membahas juga mengenai keberadaan Hamas ).

Sepanjang Hamas masih dinyatakan sebagai grup teroris dan masuk dalam daftar hitam di sejumlah negara, keberadaan mereka dalam kabinet pemerintahan baru di Palestina yaitu kabinet persatuan (UNITY) akan menjadi bumerang.

Jadi sesungguhnya, pilihan politik bagi Presiden Mahmoud Abbas menjadi semakin sulit.

Ingin tetap melanjutkan rencana pendeklarasian Palestina Merdeka, atau mempertahankan kesepakatan persatuan ( UNITY ) dengan rival politiknya yaitu Hamas ?

Jika pendeklarasian Palestina Merdeka itu sudah sangat mendesak sifatnya, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Mahmoud Abbas dan Fatah secara keseluruhan adalah menangguhkan atau menunda rencana pembentukan pemerintahan persatuan UNITY.

Artinya, batalkan dulu kesepakatan UNITY itu untuk memberi jalan yang seluas-luasnya bagi pendeklarasian Palestina Merdeka ( jika faktor Hamas menjadi beban politik yang menyulitkan di hadapan komunitas internasional ).

Atau jika Fatah ingin tetap bergandengan tangan dengan Hamas maka mau tak mau, keberadaan Hamas yang masih tetap dinyatakan sebagai grup teroris ( kelas dunia ) harus dipulihkan dan dikeluarkan dari daftar hitam terorisme di sejumlah negara.

Pahit memang kedengarannya ….

Tapi jika Palestina mencerna secara baik semua saran maka hal ini akan dapat dimengerti sebagai sebuah bentuk kepedulian.

Dan Israel juga jangan sampai terlena pada janji-janji politik dari pihak manapun juga ( bahwa seolah-olah Israel yang akan didengar dan dituruti ).

Sebab harus di antisipasi bahwa pada hari H, janji-janji politik itu bisa diingkari sehingga janji cuma tinggal sebatas janji.

Alias tidak ditepati.

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Untuk saat ini, Israel masih diatas angin karena faktor Hamas menjadi beban politik yang menyulitkan langkah Palestina menuju podium pendeklarasian di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Tapi, untuk bisa mengimbangi langkah politik Israel, Palestina masih punya waktu untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan kepala jernih dan hati yang tenang.

Lakukanlah hitung-hitungan, bagaimana kalkulasi politik jika pemerintahan persatuan (UNITY) itu tetap dipertahankan dan dilanjutkan ?

Jika gelagatnya tak baik, jangan ragu untuk menangguhkan atau menunda persatuan  (UNITY) demi kebaikan masa depan Palestina di forum internasional.

Nanti, pada saatnya, akan ada waktu yang lebih baik untuk menyambung dan melanjutkan kembali kesepakatan damai dan persatuan itu dalam wujud pembentukan kabinet koalisi.

Percayalah bahwa semua akan indah pada waktunya.

Atau, biarkan figur-figur Fatah menempati posisi-posisi puncak di pemerintahan tersebut untuk mengamankan dan menyelamatkan masa depan dari koalisi Fatah dan Hamas.

Jadi, kembali pada lobi-lobi politik Israel lewat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Benar apa yang dikatakan pepatah bahwa “Seribu Jalan Menuju Roma”.

Kunjungan (politik) Netanyahu ke Roma telah membuahkan hasil yang signifikan bagi Pemerintah Israel dalam menggalang lobi dunia untuk mematahkan langkah negara tetangganya menuju kancah internasional.

Tapi bukankah Netanyahu sendiri pernah menyatakan bahwa Israel siap mengakui dan menerima Palestina sebagai sebuah negara ( tapi dengan catatan Palestina juga harus mengakui keberadaan Israel sebagai Negara Yahudi ? )

Inilah sulitnya mendamaikan Israel dan Palestina.

Hidup bertetangga tetapi untuk saling mengakui keberadaan negara masing-masing saja sulitnya minta ampun.

Hidup bertetangga tetapi lebih banyak prosentase peperangan daripada perdamaiannya.

Hidup bertetangga tetapi sangat merepotkan dan memusingkan banyak negara di seluruh dunia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertemuannya dengan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi di ROMA, 13 Juni 2011

Daripada terus menerus seperti ini, berdamailah dan berikan pengakuan ke masing-masing pihak secara jujur.

Palestina mengakui Israel.

Dan Israel mengakui Palestina.

Apa sih susahnya ?

Dan satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di Pusat Studi Strategis SADAT-BEGIN di Universitas Bar-Ilan (Israel) tanggal 14 Juni 2009 paling cocok digunakan untuk menutup tulisan ini untuk tetap mendorong Pemerintah Israel ( khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ) agar tetap mengupayakan perdamaian dengan Palestina :

“With Gods help, we will know no more war. We will know peace”.

(MS)

Mantan KSAD Subagyo HS : Pengalaman Tempur Wajib Dipertimbangkan Bagi Calon KSAD

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purnawirawan) Subagyo HS

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando !

Wakasad Letjen Budiman Penerima Adimakayasa Berpeluang Juga Jadi KSAD

 

Jakarta, 10 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Cukup menarik untuk mencermati bursa pemilihan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menjelang masa pensiun Jenderal George Toisutta per tanggal 1 Juli 2011 mendatang.

Tiga nama yang masuk dalam bursa pencalonan KSAD ini adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal Budiman, Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Dan Kodiklat TNI AD) Letnan Jenderal Marciano Norman.

Tetapi, dua nama yang diprediksi sangat besar peluangnya adalah Wakasad Budiman dan Pangkostrad Pramono Edhie Wibowo.

Untuk membicarakan masalah tersebut, Jumat (10/6/2011) Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata melakukan wawancara eksklusif dengan Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purnawirawan) Subagyo Hadi Siswono.

Mega Simarmata adalah wartawati yang meliput di jajaran ABRI / TNI sejak era tahun 1995, dimulai dari peliputan di jajaran Kodam Jaya, Mabes TNI Angkatan Darat hingga Mabes TNI Cilangkap.

Semasa Jenderal Subagyo HS menjabat sebagai Wakasad dan akhirnya menjadi KSAD, Mega Simarmata sudah meliput di jajaran TNI Angkatan Darat.

Subagyo HS lahir di Piyungan, Jawa Tengah, tanggal 12 Juni 1946 menjadi KSAD dari mulai tanggal 16 Februari 1998 sampai  20 November 1999.

Inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Jenderal Subagyo HS :

 

Foto Dokumentasi : Jenderal TNI Subagyo HS semasa masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat

 

KATAKAMI.COM (K) : Sudah lama tidak bertemu,bagaimana kabarnya Bapak Jenderal Subagyo ?

SUBAGYO HS ( SHS) : Alhamdulilah, kabar baik.

(K) : Sekarang sedang ramai dibicarakan soal bursa pencalonan KSAD. Ada yang menarik disini, Pak Bagyo adalah mantan atasan langsung dari Wakasad Budiman. Tetapi, anda adalah senior dari Pangkostrad Pramono Edhie Wibowo di Satuan Kopassus. Disinilah sisi yang menarik dari figur Jenderal Subagyo HS dalam bursa pencalonan KSAD kali ini. Oke, yang pertama, bagaimana pendapat Pak Bagyo soal Wakasad Budiman ?

(SHS) : Kalau saya dimintai pendapat soal Budiman, jasa beliau ini besar semasa saya menjadi Wakasad dan KSAD. Dari segi kemampuan akademis, kepribadian dan syarat fisik, Budiman termasuk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pimpinan TNI Angkatan Darat. Tapi …

(K) : Wah, ada tapinya ini ..

(SHS) :  Tapi, semua itu tergantung dari faktor nasib dari Tuhan, dan dari penguasa.

(K) : Oh begitu Pak ya. Jadi faktor NASIB yang memegang peranan dalam bursa pencalonan ini ?

(SHS) : Begini, biar saya jelaskan supaya tidak menimbulkan salah paham. Saya mendengar bahwa ada dua calon yang paling potensial untuk menjadi KSAD saat ini.

Budiman dan Edhie Wibowo. Iya toh ?

Ada satu faktor yang sangat penting dari situasi ini yaitu faktor kepercayaan dari penguasa kepada nama yang dianggap paling tepat untuk menjadi pimpinan TNI Angkatan Darat. Kepada siapa, penguasa merasa lebih percaya. Kalau ada kepercayaan yang tinggi, itu memberikan rasa nyaman. Adem rasanya.

(K) : Lalu peran Wanjakti (Dewan Kepangkatan Dan Jabatan Tinggi) dimana, kalau faktor kepercayaan penguasa disebut sangat dominan ?

(SHS) : Lho, Wanjakitu itu bertugas untuk memberikan pertimbangan dari berbagai aspek dan dari berbagai sisi. Plus minus dari semua kandidat akan dibahas.

Ada matrix yang dibuat.

Bagaimana kemampuannya di bidang staf, kemampuan di lapangan, kemampuan intelijen, kemampuan persenjataan, psikotest, semua akan sangat detail dibahas oleh Wanjakti. Jadi, keputusan yang dibuat oleh Wanjakti terkait pencalonan KSAD misalnya, itu hanya merupakan sebuah saran kepada Presiden. Nah, saran dari Wanjakti itu boleh pakai tapi boleh juga tidak dipakai.

(K) :  Sebagai Mantan KSAD, anda lebih menjagokan siapa untuk terpilih sebagai KSAD ?

(SHS) : itu bukan wewenang saya. Tapi secara pribadi, yang dapat saya katakan adalah, kedua nominator dalam pencalonan KSAD ini, semuanya memenuhi kriteria. Budiman dan Pramono Edhie Wibowo sama-sama punya peluang yang besar.

 

Foto Dokumentasi : Presiden Soeharto melantik Jenderal Subagyo HS sebagai KSAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat) di Istana Presiden tanggal 16 Februari 1998 disaksikan KSAU, Marsekal Sutria Tubagus di Jakarta. [Dok TEMPO)

(K) :  Tapi, apa ada catatan khusus dari Pak Bagyo mengenai pengalaman memimpin di TNI AD ?

(SHS) : Begini, salah satu faktor yang sangat dominan untuk dipertimbangkan dalam pengangkatan seorang pimpinan di lingkungan TNI AD adalah pengalaman dan kemampuan tempurnya.

Ya betul, semua aspek akan dipertimbangkan.

Tetapi, ada satu faktor yang begitu penting untuk dijadikan pertimbangan khusus yaitu pengalaman kemampuan tempur seseorang.

Misalnya, saya ini kan berasal dari satuan Kopassus. Di Kopassus, prajuritnya memang dibentuk, dididik dan dilatih untuk bisa tetap tenang dalam situasi yang seberat apapun. Sehingga, prajurit Kopassus memang terlatih untuk bisa mengambil keputusan dengan pikiran yang sangat jernih dan tenang, walaupun dia berada dibawah tekanan.

(K) : Wah, ini ada nuansa solidaritas sesama korps baret berah nampaknya ?

(SHS) : Oh ndak ndak ndak, saya tidak boleh memihak. Saya harus netral. Dan tadi saya sudah bilang, baik Budiman dan Edhie, mereka berdua ini sama-sama punya peluang yang besar. Tapi, anda kan bertanya tentang pengalaman saya memimpin di TNI Angkatan Darat. Nah, saya menjawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Faktor pengalaman tempur memang sangat wajib dipertimbangkan jika hendak memilih posisi KSAD ini.

Namanya juga TNI Angkatan Darat, maka domain penugasannya adalah di daratan toh !

Paling  tidak, siapapun yang duduk pada posisi KSAD, dia mutlak harus memiliki kemampuan pengalaman tempur yang sangat baik. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab dari pengalaman tempur itulah, seorang KSAD akan mampu memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas di Angkatan. Termasuk untuk urusan persenjataan misalnya.

(K) : Oke, apa ada kesan tersendiri terhadap Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai junior anda di Baret Merah ?

(SHS) : Saya dapat laporan tentang bagaimana Edhie ini memperhatikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Setiap ulangtahun Kopassus, saya selalu hadir dalam kapasitas saya sebagai Mantan Komandan Kopassus. Setiap saya hadir, saya kan dapat laporan dari mereka. Pak, sekarang di Kopasus ada pembanguna ini itu, ada perkembangan ini itu, mereka ceritakan situasi dan kondisi prajurit dan keluarganya.

Terus terang saya terharu, Pramono Edhie Wibowo punya perhatian yang sangat besar sekali kepada kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Yang saya dengar, dia membangun banyak sekali rumah susun untuk prajurit dan keluarganya.

Hati saya tersentuh.

Jangan lupa, saya ini bekas komandan Kopassus.

Saya tahu bagaimana susahnya kehidupan prajurit. Itulah sebabnya, siapapun yang menjadi Komandan Kopassus pasti akan memberikan perhatian yang sangat besar untuk kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Dan Pramono Edhie Wibowo sangat gigih memperhatikan hal ini. Saya salut kepada Edhie. Jangan kaitkan dia dalam kaitan bahwa dia adalah ipar SBY.

Tapi, kita harus ingat, dia ini anaknya siapa ?

(K) : Kembali pada nominasi pencalonan KSAD, dua nama yang paling besar peluangnya adalah Budiman dan Pramono Edhie Wibowo. Tetapi, ada satu nama lagi yang disebut-sebut layak dipertimbangkan yaitu Komandan Komandi Pendidikan Dan Latihan (Dan Kodiklat TNI AD) yaitu Letnan Jenderal Marciano Norman. Menurut pendapat Pak Bagyo, calon yang harus dipertimbangkan itu cukup 2 orang saja atau bisa lebih ?

(SHS) : Lho, ketika saya menjadi KSAD, saya yang berinisiatif untuk menambahkan jumlah calon nominator untuk menjadi KSAD. Jadi jangan cuma Wakasad dan Pangkostrad saja.

Dulu, saya ingin agar kebijakan ( policy ) dari pimpinan TNI Angkatan Darat itu bisa berkesinambungan, walaupun orangnya sudah berganti. Sehingga, dalam hemat saya, posisi-posisi yang bisa memahami dan melanjutkan kebijakan Angkatan Darat adalah Wakasad, Pangkostrad dan Dan Kodiklat. Sehingga, pemikiran saya ini menjadi masukan bagi internal Angkatan Darat. Agar pemikiran saya ini bisa terwujud, Mabes TNI AD menjadikan semua pusat pendidikan (pusdik) berada di bawah satu atap dengan Kodiklat.

Dengan demikian, tanggung-jawab dari Kodiklat menjadi lebih besar dan posisi Komandan Kodiklat harus dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Ketika saya jadi KSAD, yang menjadi Dan Kodiklat adalah Mayjen. TNI Luhut Panjaitan. Tapi walaupun Mabes TNI menaikkan pangkat Dan Kodiklat jadi Letnan Jenderal, ternyata Dan Kodiklat yang dapat rezeki Letjen bukan Luhut, melainkan Sumardi. (Subagyo tertawa). Dari Kodiklat, Luhut dapat tugas jadi Dubes RI di Singapura toh. Dia tetap jadi Letjen tapi bukan sebagai Dan Kodiklat.

 

Pasukan TNI, khususnya dari Satuan KOPASSUS, memimpin proses evakuasi terhadap korban letusan Gunung Merapi, 5 November 2010

 

(K) : Yang terakhir, apa harapan dari Pak Subagyo untuk Angkatan Darat, siapapun nanti yang akan dipilih sebagai KSAD ?

(SHS) : Harapan saya, TNI Angkatan Darat harus tetap profesional dan terus mampu melaksanakan tugas yang diemban. Pembinaan teritorial harus tetap dilakukan dengan baik. Angkatan Darat tidak boleh jauh dari rakyat. Sebab jatidiri Angkatan Darat adalah kemanggulangannya dengan rakyat.

Contohnya saja waktu terjadi bencana di Gunung Merapi.

Siapa yang dikerahkan untuk membantu rakyat disana ? TNI !

Maaf saja, saya bukan sembarang bicara. Tidak cuma melakukan evakuasi atau pembangunan barak pengungsi, yang diperintahkan ng0prak-oprak sampai ke puncak Gunung Merapi waktu meletus tahun lalu, sopo ?

Tahu artinya ngoprak-ngoprak ? Opo yo artine ?

Yang anu itu lho, nyari-nyari warga yang tidak mau dievakuasi, nyanyi korban tewas yang masih terkubur dibawah puing-puing reruntuhan bangunan, yang melakukan semua itu siapa ? TNI !

Saya tidak bicara soal keberadaan Kopassus ya. Yang saya sorot disini adalah keterlibatan TNI dalam setiap situasi dan kondisi sesulit apapun demi kebaikan dan kepentingan rakyat Indonesia. TNI selalu ada untuk rakyat Indonesia sampai kapanpun.

Jadi sekali lagi, untuk masalah KSAD baru, saya tidak memihak kepada siapapun. Itu sudah ada yang mengurusi. Dan seperti yang saya bilang tadi, tergantung pada masalah nasib dan penguasa. Dalam hal ini tergantung Presiden juga. Tetapi, yang harus diingat disini faktor pengalaman tempur dari para nominator harus dipertimbangkan. Bahkan, faktor pengalaman tempur itu harus menjadi pertimbangan khusus.

(K) : Baik, terimakasih Pak Bagyo ya. Dan selamat ULANG TAHUN untuk tanggal 12 Juni nanti. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga.

(SHS) : Terimakasih. Terimakasih. Terimakasih Mega ya …

 

(Selesai)

Wakasad Letjen Budiman Penerima Adimakayasa Berpeluang Juga Jadi KSAD

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal Budiman

 

Jakarta, 9 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) —-  Empatbelas tahun yang silam, Budiman bertugas sebagai Sekretaris Pribadi (Spri) Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) yang dijabat oleh Letnan Jenderal Subagyo HS.

Posisi Budiman sebagai Spri Wakasad adalah pada periode tahun 1997.

Ketika Subagyo HS menjadi Wakasad, yang menjadi KSAD adalah Jenderal TNI Wiranto.

Dan saat Subagyo HS dipercaya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Budiman ditarik untuk menjadi Koordinator Sekretaris Pribadi (Korspri) KSAD.

Posisi Budiman sebagai Korspri KSAD adalah periode tahun 1998.

Saat Subagyo HS menjadi KSAD ( 16 Februari 1998 sampai  20 November 1999), yang menjadi ( Menhankam / Panglima ABRI ) adalah Jenderal TNI Wiranto.

Perjalanan waktu selama 14 tahun ternyata membawa Budiman menempati posisi yang dulu sempat ditempati oleh Jenderal Subagyo yaitu Wakasad.

Dan satu lagi kursi yang sangat penting lagi di Mabes TNI Angkatan Darat yang pernah diduduki oleh Subagyo HS yaitu kursi KSAD, bisa ditempati oleh Budiman.

Rekam jejak Budiman juga bisa mengimbangi bekas atasannya itu ( Subagyo HS) di lingkungan Istana Kepresidenan.

Kalau di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, Subagyo HS pernah menjadi Komandan Pengawal Pribadi ( Dan Walpri ), Budiman justru menempati posisi yang jauh lebih tinggi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Budiman pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) tahun 2008.

Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata telah mengenal Budiman sejak meliput di lingkungan Mabes TNI Angkatan Darat tahun 1997.

Ketika itu, Budiman masih berpangkat Letnan Kolonel yaitu saat ia bertugas sebagai Sekretaris Pribadi (Spri) Wakasad Letjen. Subagyo HS.

Budiman adalah sosok yang santun dan begitu tenang dalam pembawaannya.

Ia cukup profesional dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasannya di lingkungan militer.

 

Dokumentasi Foto : Mayor Jenderal TNI Budiman, lulusan Akabri tahun 1978, dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) oleh Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, di ruang Kantor Sekretariat Negara, Rabu 16 April 2008. Pengangkatan Budiman sebagai Sesmil menggantikan Mayjen TNI Bambang Sutedjo, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22/M/Tahun 2008.

 

Letnan Jenderal Budiman dilahirkan di Jakarta, tanggal 25 September 1956.

Sebelumnya Budiman telah menjalani penugasan di 16 negara, diantaranya Australia, Somalia, Papua Nugini, Denmark, AS dan China, serta berbagai operasi militer mulai Operasi Seroja di Timor-Timur, Operasi Bhakti Trans Kal dan UNOSON di Somalia.

Budiman memulai dinasnya tahun 1979 sebagai Danton Yonzipur Kodam III Siliwangi, kemudian Danki A Yonzipur Kodam III Siliwangi, Dankitar Akabri darat, Pasiops Yondewasa Mentar Darat, Pasiops Yondewasa Tarsis Akmil, Dan Kotakta Yontar Remaja, PS Kasisiapsat Bagbinsat Ditzi, Kasisiapsat Bagbinsat Ditziad, Dandenzipur 6 Kodam VII Tanjungpura.

Budiman kemudian masuk Kopassus sebagai Kazi, Danyon Zipur 10 Kostrad, dan dipercaya sebagai Sespri Wakasad.

Tahun 1998 jadi Korspri KASAD. Setelah menjadi Korspri KSAD, setelah itu Budiman menjadi Danpusdikzi, Paban II/Bindik Spersad.
Pada tahun 2003 diberi kepercayaan menjadi Danrem 061 Surya Kencana Siliwangi, sebelum ditarik sebagai Pamen Denmabesad, Dirjakstra Ditjen Strahan, dan terakhir sebelum dilantik menjadi Sesmilpres, Letjen. Budiman ditugaskan sebagai Perwira Staf Ahli TK III Bidang Politik Keamanan Nasional (Polkamnas).

Letjen. Budiman memiliki tiga anak dari hasil pernikahannya dengan Wanti Mirzanti.

 

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal Budiman, berdiri, bersama Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) hadir dalam pembukaan temu wicara MK dengan TNI Angkatan Darat di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (6/5/2011). Temu wicara tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman berkonstitusi dan hukum bagi para perwira TNI AD. Foto : Media Indonesia / SUSANTO/rj

 

Dari hitung-hitungan di atas kertas, sejujurnya peluang Letnan Jenderal Budiman untuk menjadi KSAD lebih besar dari kandidat lain yang namanya masuk dalam bursa KSAD.

Mengapa ?

Sebab posisi Wakasad adalah posisi yang sangat strategis dalam struktur organisasi Mabes TNI Angkatan Darat. Wakasad yang menjadi orang nomor dua di lingkungan TNI AD, tentu menguasai seluruh permasalahan yang ada di dalam lingkungan TNI AD.

Tapi saat ini, tiga nama terkuat yang masuk dalam bursa KSAD adalah Wakasad Letnan Jenderal Budiman, Pangkostrad Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan Komandan Komando Pendidikan Dan Latihan ( Dan Kodiklat TNI AD ) Mayor Jenderal Marciano Norman.

Letnan Jenderal Budiman merupakan lulusan Akabri dari Angkatan tahun 1978.

Budiman penerima anugerah ADIMAKAYASA atau LULUSAN TERBAIK dari Angkatan 1978.

Lalu, Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, lulusan Akabri tahun 1980.

Dan Letnan Jenderal Marciano Norman, lulusan Akabri tahun 1978.

Khusus mengenai Budiman dan Pramono Edhie Wibowo, walaupun Wakasad Budiman berasal dari Angkatan yang lebih senior dari Pramono Edhie Wibowo, tetapi dari segi usia Budiman lebih muda.

Budiman akan pensiun pada tahun 2014.

Sementara Pramono Edhie Wibowo memasuki masa pensiunnya tahun 2013.

 

Wakasad Letjen TNI Budiman melakukan kunjungan ke perbatasan. Kehadiran Wakasad untuk melihat secara langsung kesiapan anggota TNI di lapangan dalam melaksanakan tugas mengamankan wilayah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, tanggal 5 April 2011

 

Yang menarik disini adalah saat Budiman menjadi Sekretaris Militer Presiden ( SBY ), Marciano Norman menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Dan Paspampres ).

Sehingga, Presiden SBY sudah tidak asing lagi terhadap 3 nama yang beredar sebagai calon-calon KSAD baru untuk menggantikan Jenderal George Toisutta yang akan resmi memasuki masa pensiunnya per tanggal 1 Juli 2011.

Jika memang 3 nama perwira tinggi TNI ini yang berpeluang paling besar untuk dibahas oleh Panglima TNI dalam rapat Wanjakti ( Dewan Kepangkatan Dan Jabatan Tinggi ) maka hanya akan ada satu nama yang disepakati secara final sebagai calon KSAD untuk diusulkan kepada Presiden SBY.

Kini, Panglima TNI harus sangat cermat memilih yang terbaik dari yang paling baik terkait bursa calon KSAD.

Budiman, Pramono Edhie Wibowo atau Marciano Norman.

Jika Budiman yang dianggap paling tepat untuk menjadi KSAD, maka seluruh pimpinan di lingkungan TNI / Polri akan dipegang oleh Angkatan 1978.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan 1978.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga dari Angkatan 1978.

Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna dari Angkatan 1978.

 

Letnan Jenderal Marciano Norman, saat ini menjabat sebagai Komandan Komando Pendidikan dan Latihan ( Dan Kodiklat TNI AD).

 

( Kebetulan, Budiman dan Marciano Norman juga sama-sama dari Angkatan 1978 ).

Letnan Jenderal Marciano Norman, saat ini menjabat sebagai Komandan Komando Pendidikan dan Latihan ( Dan Kodiklat TNI AD).

Marciano Norman pernah bertugas sebagai Pangdam Jaya.

Sebelum menjabat sebagai Pangdam Jaya, Mayjen TNI Marciano Norman adalah komandan Pasukan Pengaman Presiden sejak tahun 2008.

Bedanya hanya satu, Budiman adalah penerima anugerah ADIMAKAYASA.

Ya, Budiman adalah Lulusan Terbaik Akabri 1978 berasal dari Corps Zeni.

Jadi, siapapun nanti yang akan dipilih untuk menjadi KSAD maka keputusan itu harus dihormati oleh semua pihak.

Entah itu Budiman, Pramono Edhie, ataupun Marciano Norman, mereka adalah perwira tinggi-perwira tinggi TNI AD yang terbaik.

Jadi, dalam hitungan hari Panglima TNI bertugas untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik untuk menjadi KSAD baru.

Budiman-kah ?

Pramono Edhie-kah ?

Atau, Marciano Norman-kah ?

Kita tunggu saja …

 

 

(MS)