Shabbat Shalom! Serangan Balik Menggila Balas Roket Hamas Ke Israel

  Pasca Kemenangan Obama, Posisi Tawar Israel Tetap Tinggi   Jakarta, 11 November 2012 (KATAKAMI.COM)  — Ada semacam tradisi (kebiasaan) untuk mengucapkan salam ini antar kalangan Yahudi setiap memasuki akhir pekan. “Shabbat Shalom !”. Maknya tidak jauh beda, bahkan sama seperti seperti “Happy Weekend”, atau kalau dalam bahasa Indonesia ” Selamat Berakhir Pekan”. Tampaknya akhir pekan […]

Continue reading

Kalemdikpol Komjen Oegroseno : Indonesia Butuh Polisi Bermoral Dan Profesional

  WAWANCARA EKSKLUSIF Komjen Oegroseno : Dalam Bertugas Polisi Harus Tegas, Jelas, Terukur, Adil Dan Beradab Menunggu Pergantian Kepala BNN Yang Mampu Kerjasama Dengan Kepolisian   Jakarta, 9 November 2012 (KATAKAMI.COM)   —   Belakangan ini ramai dibicarakan kontroversi tarik menarik antara para penyidik Polri yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu yang menjadi […]

Continue reading

Pasca Kemenangan Obama, Posisi Tawar Israel Tetap Tinggi

  Cinta Segitiga Netanyahu, Romney Dan Obama Yang Manjakan Israel   Jakarta, 8 November 2012 (KATAKAMI.COM)   —  Hanya beberapa jam setelah kemenangan Barack Hussein Obama diumumkan, pengamat dan media internasional langsung menyoroti prospek hubungan (pribadi) antara Obama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hampir seluruh sorotan itu meyakini bahwa kemenangan Obama ini akan membuat […]

Continue reading

Menunggu Pergantian Kepala BNN Yang Mampu Kerjasama Dengan Kepolisian

Komjen Oegroseno, kiri, dan Komjen Sutarman, kanan.

 

Komjen Oegroseno : Dalam Bertugas Polisi Harus Tegas, Jelas, Terukur, Adil Dan Beradab

Komjen Sutarman : Pengamanan Persidangan Terorisme di Indonesia Tugas Polri

 

Jakarta, 5 November 2012 (KATAKAMI.COM)   —  Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, Badan Narkotika Nasional atau  BNN adalah  lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saat ini BNN dipimpin oleh Komisaris Jenderal Gregorius (Gories) Mere, perwira tinggi Polri dari Angkatan 1976, dengan data kelahiran tanggal 17 November 1954.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, “Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun”.

Dalam hitungan hari, Kepala BNN Gories Mere akan segera memasuki masa purna bakti (PENSIUN).

Gories Mere lahir di Flores, 17 November 1954.

Sesuai dengan aturan administrasi, ketentuan pensiun baru akan berlaku pada tanggal 1 pada bulan berikutnya.

Artinya, Gories akan pensiun per tanggal 1 Desember 2012.

Gories Mere dilantik menjadi Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN tanggal 3 Juni 2008.

Sebelum resmi menjabat sebagai Kalakhar BNN, Gories sudah lebih dulu ditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Kalakhar BNN sejak tahun 2007 untuk menggantikan Komjen Made Mangku Pastika yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Bali.

Artinya, sudah 5,5 tahun Gories Mere memimpin BNN (malah sudah hampir 6 tahun ) !

Alangkah lamanya itu !

Bayangkan jika seorang Kepala BNN, dibiarkan dan didiamkan menjabat selama hampir 6 tahun untuk satu posisi saja.

Jadi, jika dalam beberapa hari ke depan, Komisaris Jenderal Polisi Gories Mere akan segera PENSIUN, maka hal ini harus menjadi sebuah pembelajaran berharga untuk pemerintah (khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono).

 

Anggota Kompolnas, Dr. M Nasser, Spk KK.D.LAW

 

Hidup Terus Berputar, Gories…

Gories Mere : Tidak Ada Rekayasa Dalam Kasus Terorisme Di Indonesia

 

Beberapa nama bermunculan untuk dipertimbangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi kandidat Kepala BNN yang baru.

Dari jajaran bintang 3 perwira tinggi Polri, dua nama terkuat adalah Komjen Oegroseno yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri dan Komjen Sutarman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Komjen Polisi Oegroseno adalah perwira tinggi Polri dari Angkatan 1978, lahir tanggal 17 Februari 1956. Oegro akan memasuki masa pensiun per anggal 1 Maret 2014.

Komjen Polisi Sutarman adalah perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1981, lahir tanggal 5 Oktober 1957. Sutarman akan memasuki maa pensiun per tanggal 1 November 2015.

Siapakah yang paling layak untuk dijagokan sebagai Kepala BNN yang baru ?

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr. M Nasser, Spk KK.D.LAW mempunyai pandangan tersendiri mengenai pencalonan Kepala BNN yang baru ini.

“Presiden harus memilih orang yang tepat. Yang pertama, saya sangat berharap Presiden memilih polisi yang memang mengerti permasalahan. Lalu punya jiwa kepemimpinan yang kuat sehingga dapat melakukan kerjasama dengan Kepolisian secara sinergi”, kata M. Nasser kepada KATAKAMI.COM yang menghubunginya via telepon, Senin (5/11/2012) malam.

M Nasser juga merasa perlu untuk menyampaikan sebuah kritikan penting untuk BNN yaitu menghilangkan semangat persaingan yang negatif dengan jajaran Kepolisian.

“BNN harus mampu saling mengisi dan memperkuat dengan jajaran Kepolisian. Bukan justru bersaing” kata M. Nasser.

BNN, lanjut M. Nasser, selama ini terkesan tidak terlalu menghargai Kepolisian.

“Ini masalah kekuatan dan kemampuan dalam koordinasi. Saya lebih melihatnya bahwa BNN ini karena merasa ada UU 35 bahwa Kepala BNN bertanggung-jawab langsung kepada Presiden, seringkali ada pelecehan … bukan pelecehan, bukan juga mendeskreditkan, tapi terlihat tidak menghargai Kepolisian. Ini yang saya tidak terlalu senang !” lanjut M. Nasser.

M. Nasser lebih setuju jika seandainya Presiden SBY memilih Kepala BNN yang baru dari kalangan perwira tinggi Polri angkatan muda agar ke depan bisa terjalin kerjasama yang baik antara BNN dan Mabes Polri.

 

Mantan Wakapolda Metro Jaya, yang kini bertugas sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Suhardi Alius

 

Wakapolda Metro Jaya Brigjen. Suhardi Alius : Polda Metro Jaya Siaga Satu Amankan Jakarta

 

Saat ini memang terdapat sekitar 40-an lebih perwira tinggi berbintang 2 di jajaran Mabes Polri.

Ada bintang 2 senior tetapi ada juga bintang 2 yang tidak terlalu senior ( dari segi tahun angkatan kelulusan ).

Bulan lalu, sejumlah media sempat memberitakan bahwa Kapolda Bali Irjen. Polisi Budi Gunawan berpeluang besar untuk menjadi Kepala BNN yang baru.

Irjen Budi Gunawan adalah lulusan terbaik Akpol tahun 1983.

Sebelum menjadi Kapolda Bali, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan Kapolda Jambi. Sebelumnya, Budi juga pernah menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Selain nama Budi Gunawan, Presiden SBY juga bisa mempertimbangkan seorang bintang 2 lainnya dari lingkungan Mabes POLRI yaitu Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius.

Suhardi Alius adalah alumni Akpol tahun 1985.

Sebelum menjadi Wakapolda Metro Jaya, dia pernah menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Korspri Kapolri Jenderal Pol Sutanto Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Pol Bimantoro. Pengalamannya melayani 3 Kapolri adalah sebuah rekam jejak yang sangat positif. Terutama pengalamannya menjadi orang nomor 2 di lingkungan Polda Metro Jaya.

Kini, keputusan ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hendaklah Kepala Negara mengingat satu hal yang terpenting bahwa Kepala BNN yang baru harus mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan sangat sinergi dengan Mabes Polri.

Jika hal ini yang justru GAGAL dilakukan oleh Komjen Gories Mere sepanjang menjadi Kepala BNN maka pejabat Kepala BNN yang baru harus diambil dari lingkungan Mabes Polri.

Bukan dari internal BNN !

Pemilihan kandidat pengganti dari internal BNN hanya akan memperparah jurang pemisah yang lebih dalam antara BNN dan Mabes Polri.

Presiden SBY harus dengan sangat bijaksana memilih Kepala BNN yang mampu menjembatani koordinasi dan kerjasama yang sinergi antara BNN dan Mabes Polri.

Waktu akan berlalu dengan begitu cepatnya.

Biarlah Indonesia menyerahkan masalah pemilihan Kepala BNN yang baru ini kepada kepala negara karena hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

Tetapi Presiden tidak boleh salah pilih.

Dan jangan lagi membiarkan, bahkan mendiamkan, seorang Kepala BNN bisa menjabat selama hampir 6 tahun non stop tanpa henti.

Panjangnya masa jabatan Komjen Gories Mere sebagai Kepala BNN selama hampir 6 tahun adalah sebuah preseden sangat buruk dan sesuatu yang sangat memalukan bagi Indonesia yang mendambakan penegakan reformasi birokrasi.

 

Foto kombinasi 3 Kapolri : Jenderal Polisi Sutanto (2006-2008), Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (2008-2011) dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo (2011 sampai saat ini)

 

Bayangkan seorang Gories Mere bisa “menguasai” posisi sebagai pimpinan BNN dibawah kepemimpinan 3 Kapolri secara berturut-turut yaitu Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Jabatan adalah amanah dari Tuhan.

Jadi, tidak boleh ada ambisi atau kesengajaan menguasai sebuah jabatan dalam kurun waktu yang sangat amat lama, seolah tabu untuk diganti oleh para junior.

Saat Gories Mere ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutanto di awal tahun 2007 sebagai Pejabat Sementara Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN, Gories Mere pun masih berbintang dua dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim).

Keberuntungannya bisa memimpin BNN saat itu, terkesan sangat murni karena “kebaikan hati” Jenderal Polisi Sutanto saja.

Seorang perwira tinggi dari angkatan yang tergolong sangat muda ketika itu (Angkatan 1976), bisa langsung naik menjadi bintang 3 dan memimpin BNN.

Selama masa jabatannya sebagai Kepala BNN, Gories Mere, kabar yang beredar ia sering “nyambi” untuk ikut terlibat dalam penanganan anti terorisme di Indonesia.

Dan kerap menjadi masalah tersendiri.

Publik masih mengingat pada tahun 2010 lalu saat Tim Anti Teror dibawah kendali Gories Mere menyerbu ke Bandara Polonia Medan, yang samasekali tidak melakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Utara dan tidak meminta izin kepada pihak TNI Angkatan Udara yang mengendalikan Bandara Polonia Medan.

Sumber KATAKAMI.COM menyebutkan Gories Mere bahkan sempat “bersitegang hebat” dengan seorang perwira tinggi bintang 2 di lingkungan Polda Sumatera Utara.

Sebab, perwira tinggi berbintang 2 tersebut menegur keras Gories Mere yang tidak melakukan koordinasi dengan polisi setempat.

Bayangkan, seorang pejabat yang tugas pokoknya menangani narkoba di negara ini, bisa-bisanya turun langsung ke lapangan memimpin sebuah pergerakan penanganan terorisme.

Tanpa koordinasi pula !

Dan sepanjang Gories Mere ikut menangani Tim Anti Teror Polri, tidak pernah ada koordinasi yang bisa dijalin antara Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Saat BIN dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjamsir Siregar, beberapa kali Sjamsir menginformasikan kepada KATAKAMI.COM tentang kritikan-kritikan pedasnya kepada Tim Anti Teror Polri yang dipimpin oleh Gories Mere, yaitu kuatnya ego sektoral yang membayangi langkah-langkah penanganan terorisme dibawah kendali Gories Mere.

Tampaknya kelemahan utama dari seorang Gories Mere adalah ia memang sangat kesulitan, tidak mampu dan memang tidak pernah bisa melakukan koordinasi yang sinergi dan saling membangun antara dirinya dan sesama anggota perwira tinggi Polri

Atau antara institusi atau tim yang dipimpinnya dengan institusi lain.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

 

Dan yang lebih fatal lagi, di era tahun 2007 saat digelar operasi penangkapan terhadap teroris Abu Dujana, Gories Mere pernah membuat Presiden SBY sangat marah sebab hasil-hasil operasi penanganan terorisme yang dilakukan Tim Anti Teror Polri dilaporkan Gories Mere ke Australia, bukan justru dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden SBY.

Saat itu, Presiden SBY sangat kecewa dan marah sekali.

Jadi singkat kata, sudah saatnya Gories Mere memasuki masa pensiunnya dengan lapang dada.

BNN bukanlah sebuah kerajaan.

Jadi, tidak boleh lagi ada seorang pejabat yang bisa memerintah disana selama kurun waktu lebih dari 5 tahun tanpa jeda.

Dan tidak boleh ada istilah “putra mahkota” di lingkungan internal BNN yaitu kemungkinan adanya kandidat khusus yang disiapkan dari dalam internal BNN.

Kepala Negara harus mengambil kandidat Kepala BNN dari lingkungan MABES POLRI agar koodinasi dan kerjasama antara BNN dan Mabes Polri bisa terjalin dengan sangat baik dalam pemberantasan narkoba.

Bukankah negara tidak boleh kalah melawan narkoba ?

Siap, Negara (sekali lagi) tidak boleh kalah melawan NARKOBA, beserta beking-beking dan semua mata rantainya !

Kemenangan melawan narkoba sangat ditentukan dari koordinasi dan kerjasama yang sangat baik antar anggota kepolisian yang masing-masing bertugas di BNN dan Mabes Polri dengan ruang lingkup tugas penanganan narkoba sampai ke akar-akarnya.

BNN dan Mabes POLRI harus menunjukkan itikat baik, kerja keras dan keseriusan yang sangat tinggi dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan  Prekursor Narkotika.

Pilihlah yang terbaik untuk memimpin BNN, Bapak Presiden.

Pilihlah perwira tinggi yang sungguh teruji dan berintegritas tinggi, serta mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, serta melakukan koordinasi dan kerjasama yang sangat kuat dengan institusi POLRI.

Jangan lagi dipilih yang hanya berorientasi pada ambisi sesat KEKUASAAN tanpa mau diberhentikan (walau untuk alasan regenerasi dan penyegaran organisasi).

 

 

(MS)

Tentang Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Putut Eko Bayuseno

Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Putut Eko Bayuseno

 

Oleh : Mega Simarmata, Editor-in Chief KATAKAMI.COM

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Putut : Tugas Utama Kami Ciptakan Kamtibmas Kondusif

 

Jakarta, 3 November 2012 (KATAKAMI.COM)   —  Tak disangka-sangka, yang menjadi Kapolda Metro Jaya adalah Irjen Putut Eko Bayuseno.

Saya mengenalnya sejak beliau masih menjadi Ajudan Presiden SBY dari tahun 2004-2009.

Ketika itu, saya juga masih bertugas sebagai Wartawan di Istana Kepresidenan. Saya bertugas di Istana dari tahun 1999-2008.

Sebuah kebetulan yang mempertemukan di lokasi tugas yang sama (tetapi dalam posisi berbeda, beliau Ajudan, dan saya jurnalis), ternyata ada hikmahnya.

Hikmahnya adalah, saya bisa menjadi jurnalis pertama yang diberi wawancara eksklusif.

Sebagai Kapolda Metro Jaya, Pak Putut lebih humanis dan mau tersenyum.

Kalau dulu sebagai Ajudan, semua Ajudan Presiden itu tampangnya serius. Sebab posisi mereka harus selalu di belakang atau di dekat Presiden.

Putut bukan orang baru di jajaran Polda Metro Jaya. Sebelumnya beliau pernah menjadi Wakapolda Metro Jaya.

Semoga JAKARTA bisa lebih aman, Pak Kapolda ! Itu yang didambakan warga Jakarta.

Selamat bertugas, Pak Putut.

Dan selamat datang kembali di wilayah ibukota.  (*)

Kapolda Metro Jaya Irjen Putut: Tugas Utama Kami Ciptakan Kamtibmas Kondusif

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Radjab (kiri) salam komando seusai serah terima jabatan dengan Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Pol Putut Eko Bayuseno (kanan) di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

EKSKLUSIF

Selamat Datang Kapolda Metro Jaya Yang Baru, Irjen Putut Eko Bayuseno

 

Jakarta, 2 November 2012 (KATAKAMI.COM)  —  Dari Polda Metro Jaya, ke Polda Metro Jaya jugalah Irjen. Polisi Putut Eko Bayuseno kembali bertugas. Pada hari Rabu (31/10/2012) lalu, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo melantik Putut sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, untuk menggantikan Irjen. Polisi Untung S. Rajab yang memasuki masa pensiun.

Putut lahir di Tulungangung, Jawa Timur pada 28 Mei 1961. Karier Putut di Korps Tribrata dimulai sebagai Kapolres Situbondo pada tahun 2000 hingga 2001. Kemudian Kapolres Jember selama dua tahun dari tahun 2001-2003.

Kariernya terus melonjak. Dia diangkat menjadi Koorspripim Kapolda Jawa Timur selama satu tahun, dari 2003 hingga 2004. Putut kemudian dipromosikan dalam jabatan barunya sebagai ajudan Presiden SBY (Pamen SDM Polri) selama lima tahun, dari 2004 hingga tahun 2009.

Selesai mengemban tugas menjadi Ajudan SBY, Putut naik pangkat dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal. Selanjutnya dia menempati posisi baru sebagai Wakapolda Metro Jaya pada tahun 2009 hingga 2011.

Putut diangkat menjadi Kapolda Banten tahun 2011 lalu.

Kariernya tidak berhenti sampai di situ. Lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1984 ini naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat yang berakhir pada Oktober 2012.

Walau sudah tak lagi bertugas sebagai Ajudan Presiden sejak tahun 2009 lalu, Putut harus siap setiap saat untuk memenuhi panggilan dari Presiden SBY yang memerintahkannya datang menghadap. Kepala Negara mempunyai sebutan khusus untuk para ajudannya yang bertugas di periode awal pemerintahan SBY (2004-2009). Sebutan itu adalah “Ajudan Super Senior”.

“Hubungi Ajudan Super Senior untuk menghadap saya” begitu biasanya perintah SBY kepada ajudannya yang bertugas setelah Putut.  Jika sudah ada panggilan begitu, Putut datang menghadap SBY. Kadang-kadang diajak berdiskusi atau sekedar untuk menemani kepala negara berolahraga.

Putut kini menjadi orang nomor satu di lingkungan Polda Metro Jaya.

Untuk mengetahui, apa yang akan dilakukannya setelah ditugasi sebagai Metro 1 (istilah untuk Kapolda Metro Jaya), KATAKAMI.COM mendapat kesempatan WAWANCARA EKSKLUSIF. Wawancara dilakukan Jumat (2/11/2012) sore di ruang kerja Kapolda Metro Jaya, di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta.

Inilah WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Kapolda Metro Jaya Irjen. Polisi Putut Eko Bayuseno :

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab usai melaksanakan serah terima jabatan pada Kapolda yang baru, Irjen Pol Putut Eko Bayuseno di Mabes Polri, Rabu (31/10/2012). Foto: VIVAnews/Ikhwan Yanuar

 

KATAKAMI (K)  :  Yang pertama Pak Putut, selamat atas penunjukan sebagai Kapolda Metro Jaya. Bagaimana perasaan Bapak saat mengetahui bahwa pimpinan memberikan kepercayaan untuk menempati jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya ?

PUTUT EKO BAYUSENO (P)  :  Tentu saya mengucapkan syukur alhamdulilah atas kepercayaan yang besar. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta’ala yang diberikan kepada saya untuk bertugas sebagai Kapolda Metro Jaya. Tentu ini adalah kepercayaan dari pimpinan untuk melaksanakan tugas yang berat ini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

(K)  :  Anda menjadi Wakapolda Metro Jaya dari tahun 2009-2011. Artinya, dari Polda Metro Jaya, ke Polda Metro Jaya jugalah Putut Eko Bayuseno bertugas saat ini. Anda pasti sudah memahami potret ibukota ini dengan segala dinamikanya. Apa rencana kerja Pak Patut dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang ?

(P)  :  Yang pertama saya akan melakukan Organizational Health Audit atau OHA. Apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi peluang, kendala dan tantangan Polda Metro Jaya. Setelah itu, saya baru menyusun rencana. Tentu akan saya padukan dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Kapolda Metro Jaya sebelumnya agar bisa menciptakan situasi Kamtibmas yang lebih kondusif lagi.

(K)  :  Pihak Humas Polda Metro Jaya menginformasikan kalau (Jumat) malam ini, Kapolda Metro Jaya yang baru akan mengumpulkan seluruh perwira menengah Polda Metro Jaya, serta seluruh jajaran Polres dan Polsek. Bisa diberitahukan, apa isi dari pertemuan tesebut, Pak Putut ?

(P)  :  First Briefing ini saya lakukan untuk menyadarkan mereka semua bahwa tugas pokok kepolisian sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 12 adalah memelihara Kamtibmas.

Memelihara kamtibmas itu dilakukan oleh fungsi-fungsi kepolisian yang bertugas di bidang Binmas (Bimbingan Masyarakat) dan di bidang Intelijen.

Juga dilakukan oleh petugas yang mempunyai fungsi preventif.

Kalau Binmas dan Intelijen tadi fungsinya preemtif. Sementara untuk Sabara, Lalu Lintas dan Penjagaan Pengaturan Patroli itu merupakan kegiatan yang disebut preemtif.

Jadi inilah yang akan saya lakukan sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru.

Disamping itu juga penegakan hukum terus dilakukan karena masih banyak tunggakan penyelesaian perkara. Sehingga harus dilakukan penegakan hukum.

Poin-poin inilah yang saya sampaikan dalam First Briefing saya kepada anggota, bahwa memelihara kamtibmas ini sangat penting dengan mengoptimalkan fungsi Binmas dan Intelijen.

Misalnya polisi gagal melaksakan fungsi preemtif dan preventif ini, akibatnya timbul kejahatan.

Kalau timbul kejahatam dilakukanlah penyidikan dan penegakan hukum.

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab berfoto bersama Kapolda yang baru, Irjen Pol Putut Eko Bayuseno di Mabes Polri, Rabu (31/10/2012). Foto: VIVAnews/Ikhwan Yanuar

 

(K)  :  Beberapa bulan terakhir ini, terjadi peningkatan angka kejahatan di ibukota. Premanisme, gang motor, pemerkosaan di angkutan umum dan tawuran antar pelajar. Masyarakat menginginkan penambahan jumlah anggota kepolisian di lapangan karena dianggap sangat kurang jumlahnya yang bertugas di lapangan. Bagaimana Pak Kapolda merespon harapan dari masyarakat ini ?

(P)  :  Sesuai dengan grand strategy Polri tahap kedua yaitu partnership building yang artinya membangun kemitraan. Kami tidak mungkin bisa mengatasi masalah-masalah kamtibmas ini sendirian. Oleh karena itu kami bermitra dengan siapapun. Baik itu dari Pemerintah Daerah, TNI, Instansi-Instansi lain yant terkait, Tokoh-Tokoh Masyarakat dan Tokoh-Tokoh Agama, kita semua harus bisa bersinergi menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Jakarta.

(K)  :  Minggu lalu, Gubernur DKI Jakarta yang baru yaitu Pak Jokowi sudah datang bersilahturahi ke Polda Metro Jaya. Beliau ingin dilakukan pembenahan marka dan rambu-rambu jalan agar dapat mengurai kemacetan dari 20 sampai 30 persen.  Bagaimana Pak Putut selaku Kapolda Metro Jaya yang baru merespon keinginan dari Pak Gubernur ini ?

(P)  :  Masalah ini juga bukan domain tugas polisi sendirian. Minggu depan, Insya Allah saya akan sowan ke Pak Gubernur. Saya akan membicarakan masalah Kamtibmas dan Kamtibcar Lantas. Ya, sesuai dengan tugas pokok saya.

Beliau datang ke Polda Metro Jaya di awal tugas beliau sebagai Gubernur Jakarta karena beliau meyakini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa dilandasi dengan keamanan yang kondusif, hal itu tidak mungkin dilakukan.

Oleh karena itu, kita ciptakan dulu keamanan secara bersinergi dan bersama-sama. Setelah itu, barulah bisa diciptakan masyarakat kita yang sejahtera.

Saya yakin, setiap pimpinan akan mempunyai tujuan yang sama yaitu mensejahterakan rakyat.

Kalau kami Kepolisian ini tentu mempunyai tujuan dan tugas utama untuk menciptakan Kamtibmas yang kondusif.

Situasi yang kondusif akan membuat masyarakat bisa merasa tenang, aman, tertib dan damai.

(K)  :  Masyarakat juga mengharapkan para penyidik di Polda Metro Jaya ini anti KKN dan meningkatkan pelayanan. Bagaimana Kapolda Metro Jaya yang baru menyikapi keinginan dari masyarakat ini ?

(P)  :  Saya baru saja mendapat laporan dari Direktur Pidana Umum di Polda Metro Jaya ini bahwa hanya separuh yang melakukan proses penyidikan. Yang separuhnya lagi tidak memegang kasus. Saya ingin para penyidik yang bertugas di Reserse ini dioptimalkan untuk memegang perkara.

Yang tidak pegang perkara mungkin hanya Direktur dan Wakil Direktur saja.

Ka Subdit ke bawah harus menangani berkas.

Dengan adanya kebijakan ini, penambahan personil untuk memberkas perkara ini akan tambah. Dan anggota yang sudah menduduki level Ka Subdit, dia dulu juga seorang penyidik yang membuat berkas perkara. Kenapa sekarang tidak dilakukan ?

Jadi harus dioptimalkan seperti itu agar berkas perkara yang ditangani dan profesionalitasnya tidak diragukan.

Mubazir kalau mereka tidak melakukan pemberkasan. Kerjanya hanya melakukan pengawasan dan arahan. Percuma kalau mereka punya kemampuan profesional menyidik perkara ini.

Disamping ini juga akan dilakukan pelatihan-pelatihan, penyegaran-penyegaran, atau mendapat  pengarahan dan ceramah dari pihak luar untuk membuat para penyidik ini semakin profesional.

Pengawasan juga akan diperketat yaitu oleh Pengawas Penyidik, ada Propam, ada Irwasda, ada Wakapolda dan ada saya sebagai Kapolda. Jadi ada berbagai lapisan pengawasan terhadap penanganan perkara akan terus dilakukan.

 

Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Putut Eko Bayuseno (kiri), mengikuti upacara pisah sambut bersama mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Untung S.Rajab, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2012).
Foto: TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN

 

(K)  :   Kita beralih ke masalah narkoba, Pak Kapolda. Jakarta ini termasuk wilayah yang paling parah peredaran dan penggunaan narkobanya. Apa langkah-langkah yang akan Pak Putut lakukan dalam penanganan narkoba ?

(P)  :  Yang pertama, kembali kepada fungsi Binmas tadi yang akan dioptimalkan. Saya punya program yang saya lakukan di Polda Jawa Barat. Ini adalah Program Sambang. Kalau dulu istilahnya Sambang Desa.

Waktu di Jawa Barat saya bikin namanya Door To Door System.

Jadi setiap anggota Babinkamtimbmas tiap hari berkunjung, minimal ke rumah 2 penduduk.

Disamping dia melakukan tugas-tugas Binmas, memberikan penyuluhan, kemudian memberikan himbauan-himbauan agar masyarakat tidak melakukan kriminalitas dan tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan negatif.

Jadi mereka juga melaksanakan fungsi intelijen, ada masalah apa di desa atau di kelurahan binaan mereka ?

Kalau memang ada sesuatu yang akan terjadi, harus segera diatasi.

Inilah yang disebut deteksi dini agar kami bisa melakukan pencegahan dini. Apabila masyarakat mengetahui bahwa si A dan si B menggunakan narkoba, darimana sumbernya ? Oh dari si C misalnya. Polisi sudah bisa langsung mendeteksi.

Informasi ini disampaikan ke Kapolsek, Kapolsek lapor ke Kapolres, sehingga bisa dilakukan tindakan penegakan hukum.

Kemudian untuk melakukan penegakan hukum masalah narkoba, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pintu-pintu gerbang yang masuk ke Jakarta ini akan ditingkatkan pengawasannya.

Jadi ada 2 hal yaitu pembinaan yang dilakukan Babinkamtibmas. Kami nanti juga akan masuk ke sekolah-sekolah agar para pelajar tidak menggunakan narkoba.

(K)  :  Sekarang masalah terorisme, warga Jakarta dan elemen-elemen masyarakat lainnya di wilayah ini, termasuk juga kalangan warga asing dan Kedutaan-Kedutaan Besar mereka, tentu tak ingin aksi terorisme terjadi lagi di Jakarta seperti dahulu kala. Apa yang akan anda lakukan selaku Kapolda Metro Jaya yang baru menangani ancaman terorisme ini ?

(P)  :  Saya akan menawarkan konsep yang saya pakai sewaktu memimpin di Polda Jawa Barat jika nanti saya bertemu dengan Pak Gubernur ( Joko Widodo ).

Masalah terorisme ini harus ditangani dari 2 sisi yaitu masalah pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat agar tidak mau terlibat dalam aksi terorisme. Kedua adalah masalah penegakan hukumnya.

Untuk yang pertama, waktu saya di Jawa Barat, kami punya Tim Khusus yang terdiri dari Pemda, Kodam dan Polda, untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi untuk diajak melakukan aksi terorisme.

(K)  :  Ada tim gabungan maksudnya ?

(P)  :   Ya betul, itu Tim Gabungan. Dan tim itu dibiayai khusus oleh Pak Gubernur, tiap tahun diberi anggaran tersendiri. Saya akan tawarkan konsep ini bila saya bertemu dengan Pak Gubernur. Alangkah senangnya saya jika tim ini bisa dibentuk juga di Jakarta.

Kemudian untuk penegakan hukumnya, kami selalu berkoordinasi dengan Mabes Polri yaitu dengan Densus 88 Anti Teror.

Kami berharap peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan kepada anggota kepolisian jika ada orang atau kelompok yang dicurigai sebagai teroris.

(K)  :  Ini pertanyaan terakhir Pak Putut, dalam rekam jejak anda berkarier di kepolisian, tercatat bahwa selama 5 tahun anda pernah menjadi Ajudan Presiden dari tahun 2004-2009. Apakah bisa diceritakan disini, salah satu kejadian yang sangat berkesan di hati anda saat bertugas sebagai Ajudan Presiden SBY ?

(P)  :  Yang paling berkesan buat saya ….  banyak ya. Tapi salah satunya adalah saat terjadi bencana alam Tsunami di Aceh tahun 2004.

Saat tsunami terjadi, saya sedang bertugas menjadi ajudan Bapak Presiden yang ketika itu melakukan kunjungan ke Papua. Waktu itu, Presiden dan Ibu Negara mengunjungi korban gempa bumi di Nabire dan menghadiri acara Natal bersama di Papua.

Bapak Presiden mendengar berita tentang musibah itu tak lama setelah pesawat yang membawa kami dari Nabire baru saja tiba di Bandara Sentani, Jayapura.

Begitu Bapak Presiden mendapat laporan ada bencana Tsunami di Aceh dan korbannya begitu banyak, beliau sangat terguncang. Sedih. Apalagi Ibu Ani, beliau menangis di hadapan Bapak Presiden karena membayangkan penderitaan rakyat Aceh.

Akhirnya Bapak Presiden memutuskan untuk langsung berkunjung ke Aceh. Saat kami ke Aceh, mayat berserakan dimana-mana. Sampai saat ini, airmata saya pasti keluar kalau saya mengenang tragedi yang terjadi Aceh akibat Tsunami.

(K)  :  Baik Pak Putut, terimakasih untuk wawancara ini.

MS

Kadiv Propam Polri Herman Effendi : Semangat Anti KKN Dan Anti Kekerasan Bukan Sekedar Hiasan

Kadiv. Propam Polri Irjen. Pol. Herman Effendi ( Foto : Mega Simarmata / KATAKAMI.COM )

 

WAWANCARA EKSLUSIF

Dimuat juga di Blog INDONESIAKATAKAMI.WORDPRESS.COM

 

Jakarta, 22 Juni 2012 (KATAKAMI.COM)  —- Tepat tanggal 1 Juli mendatang, POLRI akan merayakan HUT mereka yang ke 66. Berbagai kritikan sudah disampaikan masyarakat Indonesia kepada POLRI selama ini. Dan salah satu divisi yang sangat berperan strategis dalam menangani perilaku dan pelanggaran anggota-anggota kepolisian adalah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) POLRI.

KATAKAMI.COM Mendapat kesempatan wawancara eksklusif dengan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Herman Effendi. 

Wawancara dilakukan di ruang kerja perwira tinggi dari angkatan 1978 ini di Mabes Polri, Jumat (22/6/2012).

Inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Kadiv. Propam Polri Irjen Herman Effendi :

 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo, tengah, saat membuka Rakernis Propam Polri tahun 2012, di hadiri Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Herman Effendi (kanan)

 

 

KATAKAMI (K)  :  Sejak dilantik menjadi Kadiv. Propam Polri sejak bulan Februari lalu, apa saja permasalahan yang cukup pelik di lingkungan internal Polri ?

HERMAN EFFENDI (HE)  :  Ada beberapa hal yang menjadi prioritas Propam Polri.

Yang pertama berkaitan dengan narkotika karena semakin lama narkotika ini menjadi sama seperti pelanggaran lalu lintas yang begitu banyak diburu. Namun demikian kita tetap concern bahwa pencegahan dan penindakan berkaitan dengan narkotika menjadi prioritas utama.

Kedua yang berkaitan dengan kekerasan polisi terhadap masyarakat. Artinya, bagaimana mengupayakan agar polisi-polisi ini tidak lagi berbuat kekerasan kepada masyarakat. Baik itu dalam hal penegakan hukum di penyidikan, atau dalam rangka pengendalian massa saat melakukan aksi unjuk asa.

Ketiga yang berkaitan dengan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ).

(K)  :  Oke, kita bicara sekarang soal pengaduan masyarakat mengenai perilaku polisi. Sepanjang yang anda tahu sejak ditunjuk menjadi Kadiv. Propam Polri, apa saja yang dilaporkan masyakarat ?

(HE )  :  Kebanyakan yang dilaporkan oleh masyarakat adalah mengenai perilaku.

(K)  : Maksudnya pak ?

(HE)  : Dalam artian perilaku polisi yang dianggap tidak menyenangkan. Misalnya, polisi dianggap terlalu lama dalam menangani kasus. Pernah juga dilaporkan bahwa ada tersangka yang sedang diproses disuatu tempat, ternyata si tersangka itu melaporkan ke Propam Polri. Biasanya kalau sudah begitu dia minta perlindungan.

(K)   : Menyangkut pengaduan-pengaduan dari masyarakat, apa perintah dari Kadiv Propam kepada jajaran Bapak disini dalam menindak-lanjuti pengaduan masyarakat ?

(HE)  :  Saya perintahkan agar Propam harus merespon terhadap laporan-laporan masyarakat. Artinya laporan itu harus ditanggapi dan di check dulu kebenarannya. Setelah di check, Propam harus melakukan koordinasikan dengan tempat si terlapor. Apakah dia bertugas di Polda atau Mabes Polri. Kalau dia di Polda, maka kami serahkan kepada Kapolda masing-masing …. bagaimana menangani si terlapor ini.

(K)  :  Lalu dalam kaitan prioritas tugas Polri untuk melakukan kampanye anti KKN, apa pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan tugas Propam ?

(HE)  :  Yang kami lakukan disini adalah untuk mencegah terjadinya KKN di lingkungan Polri. Bagaimana memutus dan mencegah agar KKN itu tidak terjadi. Salah satu yang sedang digelorakan oleh Polri adalah bagaimana bawahan mau menolak perintah atasan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Jadi bawahan harus berani menolak perintah atasan yang memang tidak sesuai dengan aturan kedinasan dan aturan hukum lainnya. Misalnya, ada perintah dari atasan untuk membuat suatu penyimpangan dalam keuangan. Nah, si bawahan harus berani menolak perintah itu. Caranya, dia laporkan kepada atasan dari atasannya.

(K)  : Agak mustahil sebenarnya ya pak, kalau bawahan didorong untuk berani melakukan penolakan terhadap perintah atasan yang memang melanggar aturan. Namanya bawahan kalau patuh melaksanakan perintah atasan toh ?

(HE)  :  Itulah yang sekarang sedang digelorakan oleh Mabes Polri. Itulah tekad dari kami semua di Mabes Polri. Makanya kami semua pakai pin anti KKN dan anti kekerasan. Pin ini bukan cuma sekedar hiasan tetapi harus ada ACTION. Dan ini sudah masuk dalam Perkap (Peraturan Kapolri), bahwa bawahan harus berani menolak perintah atasan yang memang melanggar aturan.

(K)  :  Apakah ada hasilnya bahwa bawahan berani menolak perintah atasannya yang memang salah ?

(HE)  :  Sampai saat ini untuk pencegahan-pencegahan ini, ada beberapa anggota yang berani melapor lewat sms jika ada hak-hak mereka tidak diberikan secara sesuai. Tetapi ternyata setelah dilakukan pengecekan, hanya miss communication saja.

(K)  :  Dalam rangka HUT POLRI tanggal 1 Juli mendatang, harapan masyarakat sangat tinggi agar Polri ini bersi, proporsional dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dan posisi Propam sangat strategis untuk merespon harapan-harapan masyarakat terhadap Polri agar bersih dan bertugas secara baik. Bagaimana tanggapan Bapak ?

(HE)  :  Kami sangat memahami harapan masyarakat. Itulah sebabnya kami sudah membuat prioritas dalam tugas.  Nah yang berkaitan dengan laporan dan harapan masyarakat, kami sudah membuat aturan … yang kami sebut sebagai SOP, untuk menangani berbagai penyimpangan. Kami merespon harapan dan pengaduan masyarakat.

Itulah sebabnya kami sudah membuat pelayanan satu atap. Sekarang sudah ada yang baru dalam hal pengaduan.

Di belakang Mabes Polri ada SPBU, nah … didekatnya sudah kami buka setra pelayanan pengaduan untuk Polri. Di dalamnya sudah termasuk untuk pengaduan bidang Propam, Provost, internal kepolisian dan pengaduan untuk masyarakat luar. Sengaja kami buka disana untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan. Sehingga kami permudah aksesnya menjangkau sentra pelayanan ini.

(K)  : Oh, jadi kalau mau melakukan pengaduan, tidak perlu mendatangi kantor Propam di Gedung Utama Mabes Polri ini ?

(HE)  :  Sudah tidak perlu datang ke Propam. Jadi silahkan datang ke sana karena semua sudah kami satukan di sentra pelayanan terpadu disana.

(K)  :  Yang bisa dilaporkan disana, apakah polisi yang di Jakarta saja, atau bisa polisi lain yang ada di Indonesia ?

(HE)  :  Se-Indonesia. Kalau mau melaporkan polisi-polisi yang ada didaerah juga bisa di sentra pelayanan ini

(K)  :  Oke yang terakhir Pak Herman, apakah ada pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat dalam rangka HUT Polri ?

(HE)  : Untuk memenuhi harapan masyarakat, Polri tetap membutuhkan dan selalu ingin bekerjasama dengan masyarakat. Itu sebabnya kami sangat terbuka terhadap laporan-laporan masyarakat. Silahkan laporkan jika memang ada sesuatu yang dianggap menyimpang dari perilaku-perilaku anggota kepolisian. Kami tidak akan merasa bahwa laporan itu untuk menghujat Polri. Kami sangat membutuhkan masukan, kritikan dan informasi dari seluruh lapisan masyarakat.

(K)   : Baik, terimakasih Pak Herman Effendi untuk wawancara ini.

(HE)  :  Terimakasih.

 

 

 

MS

Mantan KSAD Subagyo HS : Kalau Ada Bujuk Rayu Politik Kepada KSAD, Abaikan Saja !

Jenderal Subagyo HS

 

WAWANCARA EKSKLUSIF

 

(KATAKAMI.COM ) – Wacana politik yang “membidik” KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai calon wakil presiden menjadi salah satu topik yang cukup menarik untuk dibahas. Salah seorang sesepuh TNI Angkatan Darat, yaitu Mantan KSAD Jenderal TNI Purn. Subagyo HS sangat menyayangkan kecenderungan tarik menarik kepentingan politik yang ingin agar pimpinan TNI Angkatan Darat berpolitik.

Disela-sela acara syukuran ulangtahunnya yang ke 66, Selasa (12/6/2012) di kawasan Cibubur, mantan Danjen Kopassus ini memberikan WAWANCARA EKSKLUSIF kepada KATAKAMI.COM.

Menurut Subagyo, TNI Angkatan Darat tidak boleh berpolitik dan harus menjaga netralitasnya.

Inilah hasil wawancara eksklusif kami dengan Jenderal TNI Purn. Subagyo HS:

 

Jenderal TNI Purn. Subagyo HS saat masih menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus

 

KATAKAMI (K): Apa tanggapan dari Pak Bagyo tentang wacana menjadikan KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai calon wakil presiden dari partai politik tertentu?

Subagyo HS  (SHS)  : Politiknya TNI ya politik negara. Loyalitasnya juga loyalitas ke atas. Apapun perintah dari atasan maka itu harus dilaksanakan. Lalu kalau ada pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya ajakan dan bujukan urusan politik, ya tidak usah dihiraukan. Abaikan saja.

(K): Jadi maksudnya, KSAD Pramono Edhie Wibowo harus mewaspadai segala sesuatu yang berbau politik ya?

(SHS): Iya benar. Jadi, maksud saya, laksanakan saja apa yang menjadi tugas pokok TNI AD.Tugas pokoknya menjaga 4 pilar negara yaitu Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

(K): Artinya, tidak bisa ada satupun dari partai politik di Indonesia ini yang sengaja menarik atau mengajak agar TNI Angkatan Darat terjerumus ke dalam politik praktis.

(SHS): TNI Angkatan Darat tidak bisa berpolitik. Tidak bisa samasekali. Yang terpenting adalah KSAD tidak bisa terpengaruh pada bujuk rayu politik dari pihak manapun. Prinsipnya begitu. Pokoknya jangan mau tergoda iming-iming yang bisa membuat TNI Angkatan Darat menjadi lengah. Karena apa? Karena TNI Angkatan Darat harus menjaga profesionalisme.

(K): Di masa lalu, ada mantan KSAD yang mengatakan pada era kepemimpinannya bahwa TNI Angkatan Darat adalah kader Partai Golkar. Bukankah sebenarnya TNI Angkatan Darat tidak bisa mengulangi kesalahan di masalalu?

(SHS): Tidak bisa! Jangan sampai hak itu diulangi lagi. Kecuali kalau sudah jadi Purnawirawan, ada yang mau berpolitik, ya silahkan. Makanya waktu saya menjadi Pangdam Diponegoro, saya tidak mau tidak mau berjaket kuning dalam kapasitas saya sebagai tentara.

(K): Meskipun pada kenyataannya, Pak Bagy0 adalah mantan pengawal Pak Harto (Mantan Presiden Soehart0) ya?

(SHS)  : Ya, resiko, resiko. Itu sebabnya, dulu saya sampai harus melakukan klarifikasi kepada Presiden waktu itu yaitu Pak Harto, mengapa saya tidak mau berjaket kuning dalam kapasitas saya sebagai tentara. Dan beliau memahami. Dulu saya ingin memberikan contoh saja kepada bawahan-bawahan saya. Sebagai pimpinan, saya harus memberikan contoh kepada bawahan saya toh.

(K): Apa harapan Pak Bagyo terhadap TNI Angkatan Darat?

(SHS)  : Harapan saya TNI Angkatan Darat harus proporsional dan profesional. Sadari tugas pokok TNI Angkatan Darat. Dan jangan mau tergiur pada iming-iming politik. Kemudian, jangan lalai terhadap tugas yang harus dijalankan. Lakukan terus pembinaan ke dalam. Dan yang terpenting, perhatikan kesejahteraan prajurit.

(K): Ada kesan dan pesan khusus misalnya kepada TNI?

(SHS): Begini, TNI yang dulu dikenal dengan nama ABRI, kini juga sudah semakin beradaptasi dengan perkembangan zaman. Satu hal yang tidak berubah adalah JATI DIRI TNI, sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, yang tetap setia menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika. Tuntutan terhadap TNI secara keseluruhan, tentu tidak lepas dari kehidupan para prajuritnya toh? Nah, untuk membentuk prajurit TNI yang profesional, menurut saya perlu dilengkapi juga dengan penugasan operasi. Karena hal itu akan menambah pengalaman, wawasan, kemampuan dan ketrampilan seorang prajurit. Di masa kini, hal itu bisa dilakukan dengan latihan-latihan dan simulasi pertempuran sehingga dapat membentuk prajurit TNI yang tanggap, tanggon dan trengginas. Dan ada yang lebih penting yaitu alat utama sistem persenjataan (alutsista) adalah sesuatu yang menunjang profesionalisme TNI. Untuk itulah, dibutuhkan kemampuan dalam penguasaan teknologi dari para prajuri-prajurit TNI, khususnya dalam hal persenjataan. Prajurit TNI harus tetap menjadi “The Man Behind The Gun”.

(K): Baik, terimakasih untuk wawancaranya Pak Bagyo. Selamat ulangtahun. Dan selamat untuk peluncuran bukunya (menyabung nyawa Demi Bangsa Dan Negara).

(SHS): Terimakasih sama-sama, Mega.

 

 

MS

Agus Sutomo: Akan “All Out” Bertugas & Berkarya Nyata Bersama Prajurit Kopassus

Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo

 

WAWANCARA EKSKLUSIF

 

Dimuat juga di Blog INDONESIAKATAKAMI.WORDPRESS.COM 

Komandan Paspampres Agus Sutomo : Tugas Kita Memberi Pengamanan Maksimal Pada Kunjungan Obama

 

Jakarta, 17/6/2012 (KATAKAMI.COM)  — Setelah selama satu tahun dua bulan menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Pasukan Elite Kopassus TNI AD yang baru. Ia menggantikan seniornya yaitu Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya.

Selanjutnya, posisi Agus Sutomo sebagai Komandan Paspampres akan diisi oleh juniornya yaitu Brigadir Jenderal TNI Doni Munardo.

Mayjen Agus Sutomo adalah lulusan Akmil tahun 1984. Ia lahir di Klaten tanggal 14 Agustus 1960.

Secara berturut-turut, ia banyak bertugas di dua institusi yaitu Kopassus dan Paspampres.

Semasa masih berpangkat Kolonel, Agus dipercaya menjadi Komandan Grup A Paspampres. Selanjutnya, ia sempat ditugaskan sebagai Komandan Komando Resort Militer 061/Suryakancana. Lalu, saat pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal Agus Sutomo secara berturut-turut bertugas sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri I/Kostrad dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus.

Dan ketika pangkatnya naik menjadi bintang 2, Agus Sutomo kembali bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan sebagai Komandan Paspampres.

Kini, prajurit baret merah ini kembali ke satuan asalnya yaitu KOPASSUS sebagai orang nomor satu.

Lewat percakapan jarak jauh antara Jakarta – Los Cabos, Mexico, Mayor Jenderal Agus Sutomo memberikan wawancara eksklusif kepada KATAKAMI.COM, Minggu (17/6/2012) pagi.

Selisih waktu antara Jakarta dan Los Cabos adalah 13 jam. Saat wawancara dilakukan, waktu lokal di Los Cabos adalah Sabtu (16/6/2012) sore.

Dan inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Komandan Jenderal Kopassus yang baru, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo :

 

Komandan Pasukan Pengaman Presiden TNI, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo (dua kiri), memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT ke-66 komando utama TNI itu, di Mako Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (3/1). (ANTARA/Teguh)

 

KATAKAMI (K)  :  Yang pertama, selamat untuk anda atas penunjukan sebagai Komandan Jenderal Kopassus yang baru. Bagaimana perasaan anda mendapat tugas yang sangat membanggakan seperti ini, sebab anda memang berasal dari satuan Kopassus dan sekarang ditugaskan untuk menjadi orang nomor satu di lingkungan baret merah Kopassus ?

Agus Sutomo (AS)  : Terimakasih. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT atas bimbingan, petunjuk dan anugerah yang diberikan kepada saya.

Kedua saya menyampaikan hormat dan rasa terimakasih saya kepada pimpinan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya.

Tentu pebugasan ini menjadi kebanggaan dan kehormatan tersendiri untuk saya. Sehingga sesuai dengan batas kemampuan saya, tugas ini akan saya jalankan secara ALL OUT, seoptimal mungkin, untuk kepentingan organisansi dan menjaga nama baik satuan.

Sehingga mudah-mudahan kehadiran saya di Kopassus sebagai pimpinan bisa dirasakan manafaatnya oleh organisasi.

(K)  :  Apa tugas terpenting yang menurut anda harus dilaksanakan dalam kapasitas anda sebagai Danjen Kopassus yang baru ?

(AS)  : Pemimpin itu tugasnya dua yaitu menyiapkan satuan agar siap operasional dan kedua memelihara serta meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.  Khusus untuk poin yang pertama, tugas pimpinan menyiapkan satuan siap operasional bearti harus melaksanakan pembinaan dan latihan agar prajurit profesional.

(K)  :  Apalagi sekarang yang akan anda pimpin adalah pasukan elite ya ?

(AS)  :  Betul. Satuan kopassus itusejarahnya panjang sekali. Para sesepuh di Kopassus sudah mengukir tinta emas dalam penugasan mereka sepanjang memimpin satuan Kopassus., terutama memberi keharuman nama satuan. Sehingga itulah yang akan menjadi contoh dan tantangan buat saya. Saya akan melaksanakan apa yang dulu sudah dilaksanakan senior-senior saya.  Artinya, menjaga dan melanjutkan tugas untuk menjaga keharuman nama Kopassus.

Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan dan kemampuan, saya bisa bertugas ALL OUT menjaga nama baik satuan dengan karya-karya nyata bersama prajurit Kopassus.

(K)  :  Setelah bertugas selama satu tahun dua bulan di Paspampres, menurut anda apa yang paling penting untuk diingatkan kepada Komandan Paspampres yang baru dalam menggantikan posisi anda ?

(AS)  :   Khusus untuk Paspampres anda nuansa tugas tersendiri. Di Paspampres ini memang lain daripada yang lain karena melaksanakan dua fungsi yaitu pembinaan satuan dan operasional.

Tugas utama Paspampres adalah menjaga Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan bagian dari simbol negara. Oleh sebab itu seluruh anggota paspampres harus tahu  tugas pokoknya. Paspampres harus fokus kepada tanggung jawabnya karena tanggung jawabnya sangat besar, tugas-tugasnya memang berat dan sanksi ada di depan mata

Sepanjang saya menjadi Komandan Paspampres, saya selalu tekankan satu hal yang terpenting yaitu anggota Paspampres harus tahu tugasnya dan menjauhi semua bentuk sanksi. Paspampres harus fokus dan mampu bertugas secara maksimal.

Dan yang harus diingat juga bahwa tidak ada tempat bagi prajurit Paspampres untuk melakukan pelanggaran apapun. Mengapa ? Sebab komandan tidak ada waktu untuk mengurusi prajurit yang melanggar aturan !

Saya yakin, pengganti saya nanti yaitu Pak Doni tahu dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebaik mungkin.

(K)  :  Peningkatkan kerjasama antara Kopassus dengan negara-negara lain, apakah menjadi salah satu tugas yang akan anda prioritaskan ?

Tentu nanti akan kita lanjutkan dan dikembangkan. Kopassus harus terus mencari peluang kerjasama dengan negara-negara sahabat.  Kerjasama antar negara sahabat secara bilateral akan kelihatan menjadi sebuah kerjasama yang baik bila mencakup 2 hal pokok yaitu bisa melaksanakan kerjasama ekonomi dengan baik dan sekaligus bisa melaksanakan kerjasama militer dengan baik.

Sehingga satuan Kopassus sebagai bagian dari Indonesia, ke depan nanti akan mengembangkan peluang kerjasama dengan pasukan-pasukan elite lain didunia.

 (K) Ada harapan khusus mungkin untuk Komandan Paspampres yang baru ? Apalagi situasi politik tampaknya memang akan memanas menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepresidenan tahun 2014 mendatang ?

(AS)  :  Harapan saya ke depan, Komandan Paspampres yang baru dapat melanjutkan tugas-tugas saya. Saya yakin Pak Doni tahu bagaimana mengendalikan satuan, bagaimana mengelola satuan dan bagaimana membina prajurit.

Tugas Paspampres semakin berat menjelang tahun 2014. Bahkan dari mulai sekarang kita sudah bisa merasakan bahwa suhu poltik sudah mulai terasa memanas.  Tapi keamanan VVIP harus tetap terjaga dengan baik dan tidak boleh terganggu samasekali.

(K)  : Kapan serah terima jabatan (sertijab), Pak Agus ?

(AS)  :  Saat ini saya masih mendampingi rombongan Bapak Presiden di Los Cabos, Mexico. Rencana kami akan pulang ke tanah air tanggal 26 Juni mendatang.  Setelah nanti saya pulangm tentu akan ada perintah atas tentang pelaksanaan sertijab.

(K)  : Baik, terimakasih untuk wawancara ini. Dan sekali lagi SELAMAT untuk tugas baru anda sebagai Danjen Kopassus.

(AS)  :  Terimakasih.

 

 

 

MS

Petraeus : I and President Obama were very much aware that were the main target of Osama Bin Laden

General David Howell Petraeus

 

EXCLUSIVE INTERVIEW

 

Kegigihan dan Kesabaran Membujuk Jenderal David Petraeus Agar Mau Di Wawancara 

 

Jakarta,  15 April 2012 (KATAKAMI.COM)  — There are so many things happen in Afghanistan and Syria lately. In Afghanistan, US troops set Al Quran in a fire. Meanwhile, 17 civilians were killed. At the same time, we witness how Syrias situation is getting worse since the last year. Recently, KATAKAMI.COM has interviews CIA Director General David Howell Petraeus.


This is the EXCLUSIVE INTERVIEW with CIA Director, General David Howell Petraeus
 :

 

General David Howell Petraeus

Exclusive Interview with CIA Director Gen. David Petraeus : “I see Iran as very small to tackle”

 

KATAKAMI (K)  : This is about Afghanistan. There were two accident caused by the error of US troops lately, which are the burning of Al Quran and the killing of 17 civilian in Panjwai Village. What is your comment on these accidents?

 

DAVID HOWELL PETRAEUS (DHP)  :  I regard this as disastrous to the allied forces that his cold and calculated systematic execution of 16 people, including an entire family of 11, could have consequences so disastrous for the allied campaign in Afghanistan that it amounts to treason.The relationship between Hamid Karzai, the Afghan president, and the international forces in his country has always been tense.He has repeatedly demanded, to no effect, that the International Security and Assistance Force (ISAF) in Afghanistan cease to conduct night raids.He has condemned Isaf for air strikes which have caused mass civilian casualties and he has demanded that the US open its Afghan jails to local inspection and management.But without ISAF, he would be dead, and his country torn by a more widespread civil war.So he is negotiating with Washington what the US-Afghan military relationship will be after the official end of combat operations in 2014.

 

(K) : Pentagon has explained that Staff Sgt. Robert Bales, identified as the doer of the mass killing  in Panjwai, is having a Trauma Brain Injury (TBI) caused by the Iraqi war. Is not that the soldier with TBI shoud be kept away from the war field until he or she recovered?

 

(DHP)  :  This was the statement from Mr Loyd Meshad…“It would probably be best for the military if they could execute Bales right now and send his pieces to Afghanistan.”

That’s what National Veterans Foundation founder Floyd Meshad told me this week while we were talking about Staff Sergeant Robert Bales and the insanity or diminished-capacity defense Bales’s attorney apparently intends to use.

Bales was formally charged today with slaughtering 17 Afghan civilians earlier this month in Kandahar.

With the politics, with the foreign relations involved, with the exceptionally high bar for proving lack of mental responsibility in military courts, it’s likely Bales is going to end up taking sole responsibility for his actions in the upcoming trial. Which is too bad. Does this case involve war crimes of the highest and most horrific order? Absolutely. But was it all Bales’s fault? Probably not so much. Not given the chain of command that put him in a position to suffer such extreme levels of post-traumatic stress.

There’s something of a frenzy of PTSD-research stories in the media this week. Did Bales have PTSD? Can PTSD make you act “insane”? What is the link between PTSD and traumatic brain injury (TBI)? How strong is the link between PTSD, traumatic brain injuries, and violence? Is it strong enough?

Of course, there’s no totally definitive extent to which any of these tricky neurological and psychological queries can be “proved.” What we do know: that Bales served four tours of duty; that Bales was treated for TBI; and that traumatically injured brains do not operate like regular brains — because of altered cognitive functions, inconsistent memories, and the ease with which they’re overwhelmed, irritated and angered.A lot of service members overcome their injuries and disorders, and reintegrate into their lives — bless their outstanding resilience. And very, very few have ever done something so abhorrent. But “as far as soldiers with PTSD going off the deep end, there’s no doubt that there’s a correlation,” says Meshad, who was a mental health officer with experience extracting soldiers who’d “snapped” in Vietnam.

After decades of treating, and being consulted for criminal trials involving, veterans with PTSD, he literally wrote the book on defending them. Obviously, most veterans with PTSD don’t commit a crime.

But attorney Brockton Hunter, who specializes in PTSD defense and co-wrote the Attorney’s Guide to Defending Veterans in Criminal Court with Meshad, says that “historical research confirms waves of veteran-committed crimes after every major conflict.”

The U.S. Army’s own 2009 study of a rash of violent crimes at Ft. Carson, Colorado, found a correlation between the number and intensity of soldiers’ deployments and “negative behavioral outcomes.”

Hunter says: “In other words, the more you see, and do, in combat, the more likely you are to be affected by it and to act out in bad ways.”Any doubts that many soldiers of the recent wars are suffering psychological disorders and that those disorders can profoundly affect behavior are based on too narrow a definition of  “violence.”

Kyndra Rotunda, an associate professor of military and international law and executive director of the Military Law and Policy Institute and AMVETS Legal Clinic at Chapman University, bristles at the debate over whether PTSD might be unrelated to violence. Eighteen vets commits suicide every day, according to the Center for New American Security, one every hour and 20 minutes.

“That’s violence!” Rotunda says.

But whatever specific evidence about his breakdown, or about breakdowns in general, is unearthed and displayed at Bales’s trial, it might not matter. In general, Rotunda says, “the military is not always willing to accept that PTSD was the reason someone acted.” The defense will have to demonstrate that PTSD made Bales’s brain so defective that he couldn’t understand the wrongness of what he was doing. And while, legally, “lack of mental responsibility,” which PTSD (as well as other mental diseases or defects) could precipitate, is an allowable defense in military court, “the politics are another question.”

President Obama publicly ordered prosecutors in Bales’s case to be aggressive. Secretary of Defense Leon Panetta said the death penalty was a possibility — before Bales had even been charged.“There’s a concern that a military jury will see President Obama’s and Secretary Panetta’s comments as a call to action,” Rotunda says. “And that’s a problem.” Especially in a court that’s already more reluctant to accept a trauma defense. “Civilian courts are on the whole much more willing to go that route.” Hundreds of veterans after the Vietnam War and through the ’80s who committed crimes — some of them as serious as taking hostages or opening fire on a police station — were acquitted or received lesser sentences from civilian juries. Same for Iraq vet Jessie Bratcher, who was found not guilty by reason of temporary insanity in his 2009 murder trial.

Not that it always shakes out like that in the civilian world. Take the case of Joseph Patrick Lamoureux, who’s currently serving 10 years in prison for injuring a cop on a wild shooting spree in 2008.

His wife, who is admittedly biased, said he was screaming and having nightmare flashbacks of a suicide-bomber attack that day. Reports from the sheriff’s office, which are probably less biased, state that he was being prescribed at least 14 medications in his PTSD treatment. Consider also how he said at his trial, as Bales is saying now, that he remembered little of the incident. And like Bales’s wife and acquaintances, who claim to be just dumbstruck over his alleged crimes, Lamoureux himself sounds a little bewildered in a statement at his trial: “I am extremely remorseful for causing the horrible incident that morning, and I thank God for protecting deputy Murphy [who survived his wounds] and the other officers involved.

My combat experiences in Iraq impact me deeply. You do not understand unless you have lived it.

”Did his PTSD defense “lack credibility,” as the judge in his case said? Is there a more credible reason for a man with no criminal record, whose sergeant said at his hearing that he was a good, order-following soldier, firing 61 rounds from two handguns while hiding behind some rocks in a trailer park for no apparent purpose? Lamoureux could be playing me for the sympathy-prone sucker that I am. The similarities in the rare instances when soldiers go blank and then go violently crazy could be a conspiracy to cover up the intentional actions of a bunch of veterans who got together and formed some kind of secret, insidious Murder Club. Or it could be that an extreme combat trauma disorder is not an excuse, but an explanation, one that in some cases does relieve the actors of culpability.Whether that’s true for Bales will depend on the facts of the investigation. “The defense council is potentially going to put the military on trial here,” Rotunda says. “And I think they should. What role did the military play? Did they know that this soldier had problems? He’d been twice injured, including TBI. Did they offer treatment, are they properly identifying disorders” — at a base that’s under investigation for under treating soldiers — “could this have been stopped earlier?” Should they have sent a soldier back to war after he suffered a traumatic brain injury? Should anyone send a human to war for years and years and years on four deployments, ever?When the trial is over, maybe it will turn out that Bales really is just a bloodthirsty monster. More likely, he’s not. But if the outcomes of trials about, say, the atrocities at Abu Ghraib are any indication, it won’t matter either way. “The military doesn’t want to take any responsibility, and neither does the leadership,” Meshad says. “They always sacrifice the soldier for the whole. That’s just the way the military is.

 

U.S. President Barack Obama talks on the phone with Afghan President Hamid Karzai on Sunday (March 11, 2012) to express his shock and sadness. Obama has said he was “deeply saddened” by the “tragic and shocking” incident and said it does not represent the character of US military or the respect the United States has for the Afghan people. Photo: REUTERS/Pete Souza/Handout

 

 

(K)  :  Afghanistan people are very angry because seems to them that Staff Sergeant Bales is sent away to without any punishment after the killing. He was reported had showed up in Kuwait before is now being detained in Fort Leavenworth, Kansas. How the US authority treat him or any troop who has done a fatal accident in a fair trial?

(DHP)  :  In WASHINGTON  A senior U.S. official says the soldier accused in the killing of 16 Afghan civilians is Army Staff Sgt. Robert Bales.The official spoke on condition of anonymity because of the sensitivity of the investigation into an incident that has roiled relations with Afghanistan.American officials had previously said the suspect was a 38-year staff sergeant and that he had spent 11 years in the Army. But they had refused to release his name, saying it is military policy to publicly name a suspect only after he has been charged with an offense. Bales has not yet been charged.

(K)  :  These two accident were condemn by President Karzai. He has asked foreign military person, especially from the US, to be withdrew. Do you think Afghanistan could maintain its domestic security aspect without any help from international community?

(DHP)  :   I don’t think that Afghanistan can maintain its domestic security aspect without any help from international community.

(K)  :  In previous interview you said the most important thing for Afghanistan people is to rebuilt their country. As a former of the US’ commander in Afghanistan, do you or do not you think that Afghanistan people could rebuild their country and protect their country when they have to face-to-face with the Taliban?

(DHP)  :    I believe that if they can unit with the Taliban’s they can rebuild the country their selves …but without that the country needs foreign assistance to rebuild the country.

(K)  :  These two accidents took place only in three days. As a result, the two accident have magnified the anti-US movement in Afghanistan. Do you or do not you think that this development could risk all foreign troops in Afghanistan?

(DHP)   :   Definitely because the Afghan people are been hot already and they will definitely have grievance for all foreign troops and most especially US troops.

(K)  :  When you were in Afghanistan, the report said that you and President Obama were the main target of Osama bin Laden. Had you been informed about the report before the death of OBL? Or after his death?

(DHP) : This a top secret code …but I must tell you the truth. I and the President of the United States of America President Obama were very much aware that were the main target of Osama Bin Laden before his death.

 

Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and CIA Director General David Howell Petraeus

 

(K)  : This is now about Syria. Last month you met with Erdogan of Turkey for at least two hours discussing the Syria case. So many Syrian have ran away to Turkey. Syria’s worsening situation is harming the surrounding countries’ situation, isn’t it? Did Mr. Erdogan told you how Turkey will handle the problem caused by Syrian refugee?

(DHP) :  Yes that’s true…….He did.

(K)  :  How do you response a speculation says that CIA and Mossad have involved in the latest development in Syria?

(DHP) :  I see that as a fake speculation to spoil the CIA name.

(K)  :  Last month, international medias have reported the e-mails of President Assad and his wife. Do you have specific comment on that?

(DHP)  :  Yes …..President Assad should know that the international medias has been monitoring him and his entourage since the Syrian crisis started.

(K)  :  From the CIA’s point of view what is the main cause for the political turbulence in Syria?

(DHP)  :   The Syria people want democracy system of government so they revolted against the present government.

(K) :   Do you agree with the assumption saying that Syria wouldn’t be harmed if President Assad step down from his presidency?

(DHP)  :  Yes Syria wont be harmed.

(K)  :  David, thank you very much for this interview. I really appreciate every single answer you give.  (*)

 

 

 

Interviewed by Mega Simarmata 

Editor-in Chief

Jamwas Marwan Effendy : Tahun 2011 ini Ada 159 Jaksa Yang Sudah Dihukum

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy

WAWANCARA EKSKLUSIF

Dimuat juga di Blog INDONESIAKATAKAMI.WORDPRESS.COM

Jakarta, 5 Agustus 2011 (KATAKAMI.COM) — Besarnya sorotan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan, membuat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy menjadi lebih memaksimalkan perangkat pengawasan terhadap seluruh jaksa di Indonesia.

Untuk periode bulan Januari sampai Juli 2011, Jamwas sudah menjatuhkan hukuman terhadap 159 Jaksa.

Untuk membahas mengenai ini, KATAKAMI.COM melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy di Kejaksaan Agung, Jumat (5/8/2011).

Dan inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF KATAKAMI.COM dengan Jamwas Dr. Marwan Effendy :

 

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy

 

KATAKAMI (K) : Pak Jamwas, kemarin Wakil Jaksa Agung Darmono tampil di Metro TV. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Bidang Pengawasan di Kejaksaan Agung sudah bekerja maksimal untuk melakukan berbagai perbaikan dan penbenahan. Beliau mengatakan sudah ada 159 jaksa yang ditindak. Kami ingin mendalami masalah ini. Jadi itu sebabnya, kami bertanya langsung saja kepada Pak Jamwas sebagai pejabat yang ditugasi melakukan pengawasan di lingkungan Kejaksaan Agung. Bagaimana soal hukuman untuk 159 jaksa di tahun 2011 ?

 

Marwan Effendy (ME) :  Jadi, angka 159 itu adalah jumlah jaksa yang kami tindak dari mulai bulan Januari sampai Juli 2011. Mereka inilah yang sudah kami hukum dengan tingkat ringan, sedang, maupun berat. Kesalahannya macam-macam, bervariasi. Misalnya, membolos, tertangkap tangan karena menggunakan NARKOTIKA, ada yang lalai dalam mengawasi tahanan, ada juga yang terlambat dalam mengembalikan berkas perkara, ada yang lambat melakukan upaya hukum, itu antara lain. Kami proses semuanya. Walaupun dari segi kuantitas atau jumlahnya mengalami peningkatan … sebab tahun 2010 ada 256 jaksa yang kami tindak. Kalau dibagi dua kan 128 untuk setengah tahun. Jadi, meskipun ada peningkatan dari segi kuantitas, tapi kualitas kesalahannya menurun.

 

(K) : Sebutlah misalnya jaksa yang dihukum berat, ada jenis kesalahan atau pelanggaran mereka ?

 

(ME) :  Yang dihukum berat dan diberhentikan secara tidak hormat, bukan karena menyalah-gunakan kewenangan atau menggunakan kekuasaan untuk melakukan pelanggaran hukum. Sama sekali bukan itu jenis kesalahan mereka. Pada umumnya, kesalahannya adalah membolos. Indisipliner. Sementara yang kena masalah pidana adalah jaksa yang terlibat narkoba.

 

(K) : Bisa dirinci jaksa yang mendapat hukuman itu, Pak Jamwas ?

 

(ME) : Jaksa yang dapat hukuman ringan karena tindakan indisipliner berjumlah 20 orang. Yang mendapat hukuman sedang karena menyalah-gunakan wewenang adalah 56 jaksa. Lalu, jaksa-jaksa yang mendapat hukuman berat rinciannya seperti ini : ada 7 jaksa yang dihukum penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, 11 jaksa dibebas-tugaskan dari jabatan fungsional jaksa, 17 jaksa dibebas-tugaskan dari jabatan struktural, 2 jaksa diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri, 4 jaksa diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS dan 2 jaksa diberhentikan sementara sebagai PNS. Jadi kalau ditotal ada 118 jaksa yang dihukum dengan kategori ringan, sedang dan berat. Lalu dari bagian TU, juga ada yang mendapat hukuman sebagai 35 orang. Kalau ditotal ada 159 orang.

 

(K) : Apakah ini bisa diartikan bahwa Bidang Pengawasan di lingkungan Kejaksaan Agung ini sudah dimaksimalkan ?

 

(ME) : Artinya, pelan-pelan proses pengawasan itu berjalan. Walaupun kami temukan dari segi kuantitas meningkat pelanggarannya, tapi kualitas pelanggarannya menurun. Mungkin … mereka yang melakukan tindakan indisipliner ini belum memahami PP 53 sudah mengatur sanksi pemberhentikan secara tidak hormat bagi mereka yang tidak masuk selama 45 hari. Kalau dulu kan 6 bulan berturut-turut. Kalau sekarang tidak berturut-turut tetapi dihitung secara kumulatif pembolosannya.

 

(K) : Walaupun disebut bahwa ada penurunan kualitas pelanggaran para jaksa, tapi faktanya kan banyak jaksa yang tidak disiplin dalam bekerja. Bagaimana Jamwas mengantisipasi masalah ini ?

 

(ME) : Kami akan melakukan sosialisasi agar para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk meningkatkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai masalah PP 53 tadi. Sekarang, siapapun yang membolos secara tidak berturut-turut selama 45 hari akan diberhentikan.

 

(K) : Beralih ke masalah lain, Pak Jamwas. Ada satu kritikan terhadap Kejaksaan saat ini yaitu jaksa yang bermasalah diberi promosi yaitu M. Salim diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana Jamwas menanggapi kritikan ini ?

 

(ME) : Oh begini, Pak Salim tidak pernah kena PP. 30. Dia tidak terbukti terlibat dalam kasus Urip Tri Gunawan (UTG). Memang pada saat kasus itu terjadi, dia menjadi Direktur Penyidikan. Ayin memang sempat dibawa ke ruangan Pak Salim. Tapi masalah permainan uang yang melibatkan UTG, Pak Salim ini tidak tahu samasekali. Dan ini diakui oleh UTG. Itulah sebabnya Pak Salim tidak terkena PP. 30. Hanya memang, dia dialih-tugaskan. Jadi, Pak Salim itu tidak bermasalah.

 

(K) : Pasca kasus UTG, setiap jaksa yang menangani kasus korupsi akan diawasi bersama-sama antara Bidang Pidsus, Intelijen dan Pengawasan. Apakah pengawasan bersama ini masih berjalan sebagaimana mestinya ?

 

(ME) : Masih. Dan itu bukan cuma untuk jaksa yang menangani kasus korupsi. Tapi ditujukan untuk menekan angka-angka pelanggaran yang dilakukan pegawai Kejaksaan. Sekarang bidang intelijen kan punya alat. Bidang Pengawasan juga di intensifkan dengan membentuk satgas. Tetapi sebenarnya, pengawasan melekat yang harus mengawasi. Pengawasan melekat itu atasan langsungnya. Mereka yang harus mengawasi bawahan masing-masing. Tidak bisa hanya mengandalkan bidang pengawasan. Ada 8000 orang jaksa. Sementara jajaran pengawasan hanya beberapa ratus orang. Makanya, peran pengawaan melekat ini penting untuk mengawasi bawahannya. Nah, ke depan ini yang tidak menjalankan pengawasan melekatnya akan ditindak. Dulu kan tidak ditindak. Sekarang akan ditindak.

 

(K) : Dari 159 orang yang mendapat hukuman di tahun 2011 ini, berdasarkan pengawasan melekat atau atasan langsung mereka, atau karena laporan dari masyarakat ?

 

(ME) : Semua itu temuan dari fungsional, tidak ada yang terkait pengawasan melekat. Semua berdasarkan laporan masyarakat, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial dan Sekretariat Negara.

 

(K) Pertanyaan terakhir Pak Jamwas, beberapa hari lalu Bapak sampaikan kepada media massa rasa keberatan terkait peran Komisi Kejaksaan. Bisa dijelaskan, ada apa sebenarnya Pak Jamwas ?

 

(ME) : Oh begini, kami berharap agar setiap pernyataan yang disampaikan Komisi Kejaksaan bisa di koordinasikan dengan kami. Misalnya, mereka mengatakan ada sekian ratus laporan pelanggaran sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung tapi tidak ditindak-lanjutkan. Ternyata, sudah kami tindak-lanjuti dan sudah kami tembuskan kepada Komisi Kejaksaan. Ini masalah koordinasi saja. Kemarin saya mengundang Komisi Kejaksaan untuk rapat koordinasi. Nanti setelah lebaran, kami akan rapat koordinasi lagi dengan Komisi Kejaksaan. Kalau soal kewenangan memeriksa jaksa, boleh saja Komisi Kejaksaan diberi kewenangan berdasarkan Peratusan Presiden (Perpres). Tapi masalahnya sekarang, kan ada MOU antara Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung diberi kesempatan selama 3 bulan melakukan pemeriksaan. Kalau dalam 3 bulan Kejaksaan Agung mengabaikan, barulah mereka mengambil-alih. Itu ada diatur dalam MOU. Supaya apa ? Supaya tidak tumpang tindih urusan pemeriksaan. Jangan nanti jaksa yang mau diperiksa bingung sendiri, dipanggil oleh Komisi Kejaksaan, tapi dipanggil juga oleh Was (Bidang Pengawasan).  Makanya kami lakukan koordinasi dengan Komisi Kejaksaan agar jangan ada lagi pernyataan yang saling menjatuhkan.

 

(K) : Baik, terimakasih Pak Jamwas untuk wawancara ini.

 

 

(selesai)

Komjen Oegroseno : Penanganan Terorisme Harus Mengedepankan Metode Pencegahan Daripada Penindakan

Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) Komjen. Oegroseno

WAWANCARA EKSKLUSIF 

Dimuat juga di Blog INDONESIAKATAKAMI.WORDPRESS.COM

Jakarta, 2 Agustus 2011 (KATAKAMI.COM) — Hiruk pikuk mengenai ancaman terorisme seakan tak pernah sepi di tanah air tercinta Indonesia. Dalam hal ini, peran Kepolisian memang sangat sentral dalam menangani masalah terorisme.KATAKAMI.COM melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) Komisaris Jenderal Oegroseno mengenai masalah penanganan terorisme. 

Mantan Kapolda Sumatera Utara terbukti sukses dalam menangani berbagai tindakan kejahatan semasa bertugas di wilayah Sumatera Utara. Ia turun ke lapangan dan membangun dialog dengan semua lapisan masyarakat.

WAWANCARA EKSKLUSIF ini dilakukan melalui percakapan telepon jarak jauh, Selasa (2/8/2011). Komjen Oegroseno beserta isteri tercinta sedang menunaikan ibadah Umroh di awal bulan suci Ramadhan ini.

Dan inilah WAWANCARA EKSKLUSIF KATAKAMI.COM dengan Kepala Lemdikpol Komisaris Jenderal Oegroseno :

 

Buku Oegroseno

KATAKAMI (K) : Bagaimana kabarnya Pak Oegro ?

Oegroseno (O) : Kabar baik, saya sekeluarga sedang berada di tanah suci. Kami sudah 3 hari disini untuk menunaikan ibadah umroh. Ya, jangan urusan duniawi terus. Ada saatnya untuk ibadah juga.

(K) : Pak Oegro, kita bicara sedikit soal ancaman terorisme di tanah air. Terakhir ancaman itu muncul di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut anda, apa dan bagaimana sebenarnya polisi harus bertindak dalam menangani masalah terorisme ini ?

(O) : Yang paling diingat oleh polisi dalam menangani masalah terorisme adalah polisi tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada kerjasama. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah membangun dialog dengan masyarakat setempat. Ini saya ucapkan karena saya memiliki pengalaman saat bertugas di Sumatera Utara. Bangun dialog, itu yang mutlak dilakukan oleh jajaran kepolisian. Dan dialog itu harus dua arah. Ajak masyarakat diskusi dan dengarkan apa yang hendak mereka sampaikan kepada aparat.

(K) : Kalau memang polisi tidak bisa bekerja sendirian dalam menangani masalah terorisme, dengan pihak mana saja kerjasama itu harus dijalin ?

(O) : Ya dengan instansi lain ! Contoh yang sangat sederhana saja, polisi menjalin kerjasama dengan jajaran Kementerian Agama, Kementerian Pemuda Dan Olahraga, dan instansi lainnya. Khusus dengan Kementerian Agama misalnya, biarkan mereka yang merekrut ahli-ahli agama untuk dikirim ke tengah masyarakat dalam kepentingan dialog tadi. Sebab, masyarakat harus diberi pemahaman.

(K) : Pola seperti apa yang paling baik untuk dilakukan kepolisian dalam mengantisipasi dan menangani masalah terorisme ?

(O) : Saat ini POLRI akan menerapkan pola 1 desa 1 polisi. Artinya, di dalam satu desa, harus ada 1 polisi yang wajib stand by selama 24 jam non stop. Polisi yang stand by di satu desa tadi, tidak perlu apel. Dia harus tetap bertahan di desa itu sebab dia bertugas untuk membangun dialog dengan masyarakat dalam hal antipasi masalah terorisme.

(K) : Tujuan lain dari pola 1 polisi 1 desa tadi apalagi, Pak ?

(O) :  Walaupun saya polisi, sekarang saya mau bertanya. Apakah kekerasan harus selalu dibalas dengan kekerasan dalam konteks penanganan terorisme ini ? Jauh lebih baik, dibangun dialog dengan semua lapisan masyarakat. Kehidupan yang harmonis antara aparat negara dengan seluruh masyarakat itu harus dibangun. Jangan menunggu masalah timbul, baru polisi bergerak mendekati masyarakat. Salah itu ! Sebelum timbul masalah, polisi harus bisa dekat dengan masyarakat.

(K) : Ada kritikan yang tajam untuk POLRI bahwa dalam menangani masalah terorisme, perilaku polisi cenderung berlebihan. Apa tanggapan Pak Oegro mengenai kritikan dari masyarakat ini ?

(O) : Menurut saya, POLRI harus melakukan penelitian yang mendalam mengenai masalah terorisme. Ada apa sebenarnya ? Tetapi, ketika muncul kasus terorisme maka polisi harus berangkat dari TKP (Tempat Kejadian Perkara). Polisi harus bisa membuktikan. Kan sudah diajarkan waktu pendidikan dulu bahwa dalam menangani kasus pidana umum, polisi tidak boleh menciptakan TKP. Bertolak belakang dengan kasus-kasus narkoba.

(K) : Perbedaannya apa antara penanganan kasus narkoba dan kasus terorisme ?

(O) : Lho, kalau dalam penanganan narkotika, polisi bisa menciptakan TKP. Tapi dalam pidana umum, tidak bisa begitu. Polisi harus berangkat dari TKP dalam menangani kasus-kasus pidana umum, termasuk didalamnya kasus terorisme.  Itulah yang saya lakukan sewaktu saya bertugas di Sumatera Utara. Saya perintahkan kepada bawahan saya di Polda Sumut, kalian harus berangkat dari TKP. Ya, harapan saya, dengan pola 1 polisi 1 desa tadi, masalah ancaman terorisme bisa diatasi dengan baik.

(K) : Baik, terimakasih Pak Oegro. Semoga ibadah umrohnya terlaksana dengan baik.

 

(selesai)

Komandan Paspampres Agus Sutomo : Tugas Kita Memberi Pengamanan Maksimal Pada Kunjungan Obama

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Dan Paspampres ) Mayjen. TNI Agus Sutomo

 

 

Jakarta, 1 Agustus 2011 (KATAKAMI.COM) — Untuk kali keduanya, Barack Obama akan datang kembali ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Presiden Amerika Serikat.  Pada kesempatan yang kedua ini, giliran Bali yang akan dikunjungi oleh Obama.

Ayah dari Malia dan Sasha ini dijadwalkan akan menghadiri East Asia Summit yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada bulan November 2011 mendatang.

Untuk menanyakan sisi pengamanan terhadap Presiden Barack Obama, Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo.

WAWANCARA EKSKLUSIF ini dilakukan di ruang kerja Mayjen. Agus Sutomo di Markas Komando Paspampres, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada akhir pekan lalu.

Inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF KATAKAMI.COM dengan Dan Paspampres Mayjen. TNI Agus Sutomo :

 

Komandan Paspampres Mayjen. TNI Agus Sutomo

 

KATAKAMI (K) : Mengenai rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada bulan November mendatang, kalau dari Paspampres berarti Grup C yang akan ditugaskan untuk bergabung dalam satgas pengamanan tersebut. Bagaimana penjelasan dari Paspampres ?

Agus Sutomo (AS) : Setahu kami, pada kesempatan tersebut akan dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Berarti ada kunjungan kenegaraan yang sifatnya bilateral dan ada yang sifatnya Summit ( pertemuan puncak). Nah, kalau Summit berarti Kepala Negara yang hadir banyak. Kami harus membentuk Satgas (Satuan Tugas).

(K) : Satgas itu sendiri akan dibentuk menjadi seperti apa ?

(AS) : Didalam Satgas itu, saya akan menjadi Komandan Satgas Pengamanan (PAM) VVIP. Saya atau Wakil saya. Komandan Satgas PAM VVIP bertugas untuk mengamankan ring satu. Nanti akan diorganisir agar Komandan Satgas PAM VVIP ini membawahi sub-sub satgas. Misalnya, Komandan Grup A akan menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP Presiden, Komandan Grup B menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP Wakil Presiden. Lalu, Komandan Grup C menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP Tamu Negara. Nah, karena tamu negara yang akan diamankan banyak, Komandan Grup C akan membawahi lagi Komandan Komplek (Dan Plek). Misalnya, Dan Plek yang mengawal tamu negara dari masing-masing tamu negara yang hadir. Dan Plek yang mengawal tamu dari Malaysia, Brunei Darussalam dan tamu-tamu lainnya. Nanti kan akan dihitung, ada berapa orang tamu negara yang akan hadir. Dan Plek ini akan dipimpin perwira berpangkat Letnan Kolonel.

(K) : Kebetulan dalam acara tersebut akan hadir juga Presiden Amerika Serikat Barack Obama, bagaimana sisi pengamanan terhadap beliau ?

(AS) :  Saya rasa, kalau sudah bicara tentang pengamanan terhadap seorang Presiden dari negar adikuasa seperti Amerika, kita tidak usah diskusi panjang lebar. Karena semua orang tahu, Amerika adalah negara supoer power. Kita semua tahu itu. Bukan cuma ke Indonesia, kemanapun kepala negara mereka berkunjung maka sistem pengamanannya sudah menjadi satu paket. Standar pengamanan mereka terhadap kepala negaranya sangat tinggi. Amerika tidak akan pernah mau fasilitas pengamanan terhadap kepala negara mereka dari negara setempat sebab mereka akan membawa sendiri perangkat pengamanannya. Mau berkunjung ke Rusia, Cina, atau ke negara manapun, tingkat pengamanannya memang sangat tinggi. Ini bisa dipahami karena ancaman terhadap kepala negara mereka bisa dibilang begitu banyak.

 

Presiden Barack Obama didampingi Ibu Negara Michelle Obama, paling kanan, dan kedua putri mereka, Malia (nomor dua dari kanan) dan Sasha (bergandengan tangan dengan sang ayah) seusai mengikuti kebaktian di gereja St John di Washington DC, 17 Juli 2011. Menurut rencana Obama akan hadir

 

(K) : Jadi, kalau tadi disebut, Amerika punya paket pengamanan sendiri bagi kunjungan kenegaraan kepala negara mereka, apa yang mereka bawa ke negara yang dituju ?

(AS) : Salah satu contoh, kurang tiga bulan dari rencana kunjungan itu misalnya, ratusan orang sudah mereka kirimkan ke Indonesia. Lalu misalnya, H minus 7, mereka tambah lagi kekuatannya. Kemudian, kapal induk mereka sudah stand by di laut terdekat.

(K) : Lah, kalau Amerika sudah menyiapkan dan membawa paket pengamanan sendiri bagi kepala negara mereka, Dan Grup C yang tadi sebut akan menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP, posisinya ada di bagian mana dalam sistem pengamanan yang akan disiapkan untuk kunjungan Obama ke Bali ?

(AS) :  Kalau Dan Grup C tetap akan menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP yang membawahi Danplek Danplek tadi. Khusus untuk pengamanan Presiden Obama, kami akan memasang Danplek berpangkat Kolonel. Untuk tamu negara lainnya, Danplek yang ditugaskan berpangkat Letnan Kolonel. Atau minimal Letkol yang paling senior. Lalu, kami akan sharing dengan bagian pengamanan mereka. Sejak kunjungan Presiden George W. Bush di Bali yang diterima oleh Ibu Megawati, lalu Presiden George W. Bush diterima Bapak (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) di Istana Bogor, kemudian kunjungan Presiden Obama ke Indonesia tahun lalu, kita sudah dilibatkan fifty-fifty dalam urusan pengamanan. Kalau zaman kunjungan Presiden Bill Clinton dulu, wah … jangan harap kita bisa ikut mengamankan. Samasekali tidak ada unsur Indonesia yang diperbolehkan ikut mengamankan. Tapi dari hasil sharing tadi, lama-kelamaan Amerika percaya pada Indonesia untuk urusan pengamanan.

(K) : Khusus untuk Obama, apakah pengamanan yang akan diberikan dalam kunjungannya nanti memang akan serba ekstra, sangat diistimewakan begitu ?

(AS) :  Istilahnya jangan memakai kata istimewa. Tapi memang ada standar yang tinggi terhadap pengamanan kepala negara mereka. Jadi istilahnya begini, standar minimalnya Amerika, itu berarti diatas standar yang sangat maksimal dari standar kita di Indonesia. Mereka memang seperti itu dalam memberikan pengamanan kepada kepala negara mereka. Dan untuk pengamanan Obama, jumlah pasukan yang kita siapkan, jumlahnya akan lebih banyak dari tamu-tamu negara yang akan hadir di Bali nanti. Sebab, dari segi rangkaian mobilnya, tempat akomodasi rombongan Amerika, mereka memang berbeda dengan tamu lain. Yang penting kita bisa masuk ke situ. Seperti waktu Presiden Obama datang berkunjung bulan November tahun lalu, mobil sec 1 dan sec 2 yang  melekat dengan kendaraan Presiden Obama adalah kendaraan kita. Dulu-dulu mana boleh masuk ! Dan seluruh anggota kita mengamankan secara maksimal.

(K) : Artinya, sudah ada kemajuan ke arah yang positif dari pihak Amerika dalam urusan pengamanan ?

(AS) : Ya betul, ada kemajuan yang mengarah pada kebaikan. Tim Advance mereka kan sudah datang dari jauh-jauh hari. Mereka melihat kesungguhan dan ketulusan kita dalam memberikan pengamanan kepada kepala negara mereka. Kalau boleh kan sebenarnya dunia ini harus aman. Tanpa perselisihan. Kita harus menjaga hubungan baik dengan negara manapun. Apalagi dengan Amerika. Kita ini belum mampu melawan Amerika. Dan selamanya kita tidak akan mampu melawan Amerika. Jadi, jauh lebih baik menjalin hubungan baik dengan negara manapun. Termasuk dengan Amerika. Saya ingat, tahun 2006 lalu Presiden SBY berkunjung ke Washington DC. Tidak semua kepala negara bisa diberi kesempatan tinggal di Blair House, itu seperti Wisma Negara mereka. Pak SBY tidur disitu. Sewaktu hendak mencari tahu soal jadwal Pak SBY diterima sama Presiden George W. Bush, Paspampres sudah sempat bingung. Saya saja sebagai Dan Grup sudah menyerah karena saya pikir tidak akan mungkin difasilitasi. Sebab baru kali itu Paspampres bisa diizinkan masuk ke White House. Saya masuk ke White House, mereka mengizinkan dan koordinasi itu terjalin baik. Jadi, kalau pun nanti Presiden Obama datang lagi ke Indonesia, kita tidak perlu emosi kalau sistem pengamannya sangat ketat. Memang sudah sepantasnya kita memberikan pengamanan maksimal terhadap kunjungan Presiden Obama.

(K) : Baik, terimakasih untuk wawancara ini.

 

 

– Selesai –

Wakasad Letjen. TNI Budiman : Hubungan TNI Dengan Rakyat Dari Dulu Memang Dekat

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen. TNI. Budiman

 

 

Jakarta, 26 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) — Pengabdian memang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Begitu juga yang dialami oleh prajurit-prajurit TNI. Namun, resiko tugas tetap terbuka didepan mata. Salah satunya adalah gugur di medan tugas.

Seperti yang terjadi pada pekan lalu di Papua yaitu pada hari Kamis, 21 Juli 2011.

Seperti yang diberitakan oleh Media Indonesia Online edisi Jumat 22 Juli 2011, aksi penembakan dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap aparat TNI Yonif 753 AVT Nabire kembali terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, kemarin.

Penembakan terjadi di kawasan Pintu Angin, Kampung Yambi, Distrik Mulia, kemarin sekitar pukul 09.20 WIT. Korban bernama Pratu Lukas Yahya Kafiar, gugur seketika ditembak oleh warga bersenjata persis di bagian kepala.

Penembakan terjadi saat sejumlah personel TNI menggelar patroli pengamanan di Kampung Yambi. Aparat TNI yang sedang melintas mendadak diserang sekelompok warga bersenjata berjumlah 5-10 orang.

Dalam serangan mendadak ini, Pratu Lukas Yahya Kafiar tertembak di bagian kepala dan tembus ke belakang. Korban gugur sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Usai beraksi, para pelaku penembakan melarikan diri menuju hutan di sekitar lokasi kejadian.

Untuk membahas mengenai masalah ini, KATAKAMI.COM melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Budiman.

Letnan Jenderal Budiman, lahir di Jakarta 25 September 1956. Ia adalah lulusan terbaik Akabri Darat Tahun 1978 dan merupakan peraih Bintang Adhi Makayasa.

Wawancara ini dilakukan pada hari Selasa ( 26/7/2011). di ruang kerja Wakasad di Lantai 2 Mabes TNI Angkatan Darat, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta.

Dan inilah WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Wakasad Letnan Jenderal TNI. Budiman :

 

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Budiman

 

KATAKAMI (K) : Pak Wakasad, pekan lalu seorang prajurit TNI Angkatan Darat gugur di Papua atas nama Pratu Lukas Yahya Kafiar. Bagaimana sebenarnya kondisi riil di Papua dari sudut pandang TNI Angkatan Darat.

Wakasad Budiman (B) : Kondisi keamanan di Papua sebetulnya sudah membaik. Kegiatan TNI Angkaran Darat di Papua, lebih banyak pada kegiatan pembinaan teritorial dengan melaksanakan bakti TNI.

(K) : Bagaimana pengaturan atau interval waktu untuk pelaksanaan bakti TNI tadi ?

(B) : Secara rutin per tahun diadakan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Ini kegiatan rutin. Tapi khusus di Papua, TNI AD sedang mengajak masyarakat di daerah pedalaman untuk membangun desanya. Itu banyak dilakukan di daerah, tempat terjadinya insiden penembakan terhadap personil kami. Nah, tentunya didalam melaksanakan kegiatan TMMD ada anggota yang harus tetap melakukan patroli untuk mengamankan. Itulah yang terjadi pekan lalu. Anggota kami yang sedang melakukan patroli pengamanan itulah yang ditembak oleh para separatis tersebut.

(K) : Kalau menurut informasi yang diperoleh TNI Angkatan Darat dari hasil pemantauan di lapangan, apakah cukup banyak persenjataan yang dimiliki kelompok separatis Papua ?

(B) : Mereka punya senjata yang cukup tetapi tidak terlalu signifikan. Bisa disebut cukup dari segi jumlah.

(K) : Jika dibandingkan dengan persenjataan prajurit TNI Angkatan Darat sendiri, bagaimana perbandingannya ?

(B) :  Tentu jauh lebih baik persenjataan yang dimiliki oleh  TNI Angkatan Darat ! Hanya memang, didalam perang atau pertenpuran gerilya, mereka sudah lebih dulu menguasai medan. Sedangkan prajurit yang berpatroli ini, tentu penguasaan medannya pada posisi yang lemah.

(K) : Berdasarkan kebijakan di SUAD ( Staf Umum Angkatan Darat), jika ada prajurit yang gugur seperti itu, seperti apa bentuk Markas Besar TNI Angkatan Darat kepada keluarga korban ?

(B) : Kami mempunyai berbagai santunan, antara lain Asabri yaitu Asuransi ABRI dulu, santunan dari Mabes TNI Angkatan Darat ada, santunan dari Mabes TNI juga ada. Dan dari Yayasan Kartika Eka Paksi, juga memberikan perhatian.

(K) : Saat ini, bagaimana tingkat kesejahetaran prajurit TNI Angkatan Darat, termasuk yang bertugas di daerah terpencil seperti Papua ?

(B) :  Kalau kita bandingkan dengan skala US dolar pada periode 7 atau 8 tahun yang lalu, take home pay prajurit TNI tidak lebih dari 100 dolar. Nah, kalau sekarang, take home pay prajurit TNI sudah hampir USD 400. Ini untuk prajurit yang baru keluar atau tamtama. Ini yang murni diterima. Kalau misalnya mereka berdinas di Papua atau daerah terpencil, mereka akan mendapatkan tunjangan terhadap kenaikan harga.

(K) : Itu tunjangan apa namanya, Pak ?

(B) : Tunjangan Daerah Terpencil.

(K) : Bagaimana pembagian daerah yang bisa mendapatkan tunjangan seperti itu bagi prajurit yang bertugas di daerah ?

(B) :  Misalnya, Papua dan daerah-daerah yang letaknya di pelosok sekali. Kalau Kalimantan tidak termasuk dalam kategori ini. Sementara Papua, memang masuk dalam kategori ini sebab untuk suplai logistik saja harus menggunakan pesawat terbang sehingga harga satuan disana menjadi lebih mahal. Kemudian, ada juga personil dari batalyon lain yang bertugas menjaga perbatasan tersebut yang akan mendapatkan tunjangan ini. Mereka akan mendapatkan tunjangan ini, diluar dari take home pay yang memang menjadi hak mereka.

(K) : Jadi, berapa total angka yang akan diperoleh prajurit TNI kalau memang mereka berdinas di daerah terpencil ?

(B) :  Yang jelas, sepanjang mereka bertugas akan dijamin penuh. Makanan, kesehatan, termasuk uang saku. Ini cukup lumayan untuk mereka.

(K) : Karena memang kemampuan keuangan negara sangat terbatas, bagaimana para pimpinan di TNI Angkatan Darat mengantisipasi masalah kesejahteraan prajurit ?

(B) : Kami berusaha memenuhi hak-hak prajurit ini agar benar-benar sampai pada mereka. Contohnya pakaian mereka, kami usahakan agar kualitasnya baik. Lalu, sampai kepada mereka, tepat waktu, tepat ukurannya, dan tepat segalanya. Kemudian, memperhatikan kesehatan mereka sampai ke satuan-satuan yang terpencil sekalipun. Lalu, di daerah Papua, yang semula beras berupa uang tetapi khusus kepada prajurit di Papua akan diberikan dalam bentuk beras dalam kualitas bagus. Sedangkan masalah perumahan, kami upayakan agar ke depan bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik. Saat ini, kalau untuk satuan batalyon tempur, mereka mendapatkan perumahan yang cukup. Tetapi untuk satuan teritorial atau kewilayahan, mereka masih terbatas. Sehingga, di Koramil hanya terdapat perumahan yang terbatas.

(K) : Pak Wakasad, apa pesan atau harapan yang bisa disampaikan kepada masyarakat ?

(B) :  Dari pengalaman saya menjabat sebagai Pangdam, Danrem, Danyon dan Komandan Kompi, hubungan TNI dengan rakyat adalah hubungan yang sangat erat. Dari dulu memang sudah dekat. Sebab, nasibnya sama dengan rakyat Indonesia pada umumnya. Sehingga untuk bisa mendeteksi suara rakyat, para prajurit ini sama dengan rakyat. Hubungan TNI dengan rakyat memang sangat bagus. Dan itu yang harus tetap dilanjutkan.

(K) : Baik, terimakasih Pak Wakasad.

 

 

(MS)

Jenderal Petraeus Tinggalkan Afghanistan Saat Hubungan Amerika Dan Pakistan Memburuk

Jenderal David Petraeus

 

 

Jakarta, 22 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) — Cukup singkat Jenderal David Petraeus menjadi Panglima Perang Amerika di Afghanistan yaitu hanya sekitar satu tahun saja.

Bernama lengkap David Howell Petraeus, pria kelahiran 7 November 1952 ini sudah meninggalkan Afghanistan setelah menyerahkan tongkat komandonya pada tanggal 18 Juli 2011 lalu kepada Jenderal John Allen.

Selanjutnya, Jenderal Petraeus siap untuk menjalankan  tugas barunya dari Presiden Barack Hussein Obama sebagai Direktur CIA.

Obama menunjuk Petraeus sebagai Direktur CIA untuk menggantikan Leon Panneta yang mendapat tugas baru sebagai Menteri Pertahanan Amerika menggantikan Robert Gates yang memasuki masa pensiun.

Kepergian Petraeus dari wilayah operasi Afghanistan memang kurang tepat dari sudut pandang tanggung-jawab sebagai Panglima Perang.

Tetapi, bukan Petraeus secara pribadi yang mengabaikan tanggung-jawabnya sebagai Panglima Perang.

Sebab, kepergiannya adalah untuk melaksanakan tugas baru yang diperintahkan Panglima Tertinggi di negaranya yaitu harus segera bertugas untuk memimpin dinas rahasia Amerika.

Faktor kepercayaan dari atasan, didukung integritas dan kemampuannya sebagai pribadi, membuat karier Petraeus menjadi membaik dan meningkat.

Keberadaannya sebagai Panglima Perang di Afghanistan adalah untuk menggantikan Jenderal Stanley McChrystal pada bulan Juni 2010 lalu.

Sama seperti posisi McChrystal sebelumnya, Petraeus tak hanya menjadi Panglima Perang bagi Amerika tetapi menjadi Panglima bagi pasukan koalisi internasional yang jumlahnya mencapai 140 ribu orang.

Pasca kematian Osama Bin Laden 1 Mei 2011 lalu, hubungan antara Amerika dan Pakistan sedang mencapai titik terburuk.

Amerika kesal karena ternyata selama 7 tahun Osama Bin Laden bisa leluasa bersembunyi di Pakistan yaitu di kota Abbottabad, 60 km dari Utara Islamabad.

Pakistan juga kesal karena operasi penumpasan terhadap Osama Bin Laden oleh Pasukan Khusus Amerika yang menjalankan misi penting CIA tanggal 1 Mei lalu untuk membunuh Osama Bin Laden, dilakukan tanpa memberitahu otoritas pemerintahan Pakistan.

Mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf yang memerintah dari tahun  1999-2008 mengutarakan bahwa Pemerintah Pakistan tidak terlibat dalam persembunyian Osama Bin Laden di Pakistan selama 7 tahun terakhir.

Musharraf menyampaikan hal tersebut lewat wawancara khususnya dengan Voice Of America (VOA) tertanggal 21 Juli 2011.

Musharraf mengatakan bahwa dirinya sungguh terkejut dan sangat terpukul ketika mengetahui bahwa ternyata Osama Bin Laden bersembunyi di Pakistan. Ia juga tidak yakin bahwa Al Qaeda akan menjadi lemah pasca kematian Osama Bin Laden.

 

Jenderal David Petraeus, paling kanan, dalam upacara serah terima jabatan Panglima Perang Amerika di Afghanistan tanggal 18 Juli 2011 di Kabul, Afghanistan

 

Jenderal Petraeus sendiri memperingatkan tentang memburuknya hubungan antara Amerika dan Pakistan.

Dalam perjalanannya dari Afghanistan ke Amerika Serikat, Jenderal Petraeus menyempatkan diri untuk memberikan pernyataan saat ia transit di Paris.

Menurut Petraeus, saat ini hubungan Amerika dan Pakistan memang menjadi “sulit”.

Tetapi, Petraeus mencatat bahwa operasi penumpasan terhadap Osama Bin Laden adalah sebuah prestasi tersendiri bagi Amerika sebagai wujud dari kerjasama yang gemilang antara Pasukan Militer dan Intelijen Amerika.

Sesungguhnya, kalau Amerika dan Pakistan bisa sama-sama bijaksana dalam memandang permasalahan ini, hubungan yang sulit dan memburuk itu bisa dieliminir.

Bagi Amerika, serangan 11 September 2001 adalah sebuah tragedi yang sudah sangat mengoyak dan menghancurkan sendi-sendi keamanan nasional mereka sebagai sebuah bangsa dan negara.

Ribuan orang mati akibat aksi terorisme yang sangat mengerikan itu.

Dan Osama Bin Laden dianggap sebagai orang yang paling bertanggung-jawab atas serangan 11 September.

Sehingga, sangat wajar jika sampai “ke ujung dunia” manapun, Amerika tak berhenti mencari dan mengejar Osama Bin Laden selama 10 tahun terakhir.

Barangkali, keputusan Amerika untuk tidak meminta “izin” kepada Pakistan terkait operasi penumpasan terhadap Osama Bin Laden, semata-mata demi menjaga kerahasiaan dan memastikan keberhasilan misi penting yang diemban.

Namun, yang agak diabaikan oleh Amerika disini adalah lokasi yang menjadi titik terpenting dari operasi rahasia mereka untuk menumpas Osama Bin Laden adalah wilayah negara lain.

Tapi kembali lagi pada tujuan utama digelarnya operasi tersebut yaitu Osama Bin Laden harus bisa ditemukan dan ditangkap. Sehingga bila sampai bocor, atau meleset sedikit saja, maka sia-sia operasi penting itu digelar.

Pakistan perlu memahami bahwa sangat riskan bagi pasukan Amerika memberitahu atau bahkan melibatkan pihak asing manapun terkait operasi penumpasan Osama Bin Laden.

 

Osama bin Laden’s Abbottabad Compound

 

Dan Pakistan juga perlu menyadari bahwa kelalaian mereka membiarkan Osama Bin Laden berada di Pakistan selama 7 tahun adalah sebuah keteledoran yang benar-benar sangat amat fatal.

Jadi sebenarnya, Amerika dan Pakistan tak perlu berlama-lama memperpanjang hubungan mereka yang memburuk pasca kematian Osama Bin Laden.

Kekesalan masing-masing pihak harus bisa sama-sama diredam untuk memulihkan hubungan kedua negara ini.

Jauh lebih penting, menyelamatkan sebuah relasi dan kemitraan, daripada membiarkannya hancur secara perlahan.

Dan disaat hubungan Amerika dan Pakistan mencapai titik terburuk, Jenderal David Petraeus harus segera memulai tugas barunya sebagai pimpinan baru Dinas Rahasia Amerika ( CIA ).

Setelah “terbang” meninggalkan Afghanistan, Petraeus menyempatkan diri untuk mampir ke sejumlah negara yang menjadi mitra koalisi Amerika pada perang Afghan yaitu antara lain ke Perancis, Inggris dan Jerman.

Tugas baru kini sudah menanti Petraeus.

Ia tetap akan berkutat mengurusi perang melawan teror, termasuk ikut berperan dalam menuntaskan peran Amerika dalam Perang Afghan yang segera akan diakhiri oleh Presiden Barack Obama dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam kapatitasnya sebagai pimpinan baru di CIA, Petraeus jugalah yang bertugas menangani penjara Guantanamo (Gitmo) yang menjadi penampungan para tersangka kasus-kasus terorisme.

Sebab, penjara yang satu ini memang berada di bawah otoritas CIA.

 

Dua foto di bagian atas : Jenderal David Petraeus bersama Presiden Barack Obama. Dua foto di bagian bawah : Jenderal Petraeus bersama John Boehner, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika saat Boehner berkunjung ke Afghanistan pada bulan April 2011

 

Dan khusus mengenai perang melawan teror, ada satu hal yang ke depan ini harus diperhatikan oleh Petraeus yaitu Amerika harus bisa mengambil hikmah dari semua kejadian bahwa sepenting dan sedarurat apapun tugas atau operasi-operasi MILITER Amerika, ketika memang terdesak memasuki wilayah negara lain maka sudah sepantasnya Amerika memberitahu atau bahkan meminta izin.

Sebab memang begitu aturan mainnya.

Khusus untuk operasi intelijen, besar kemungkinan dinas rahasia manapun didunia ini tidak akan ada yang ingin menampakkan diri secara fisik ke hadapan pihak atau negara lain.

Petraeus juga dituntut untuk lebih waspada dalam mengantisipasi operasi-operasi balasan dari Al Qaeda.

Amerika, dan negara-negara lain yang tergabung dalam pasukan koalisi internasional dalam Perang Afghan, juga perlu menyadari bahwa serangan balasan itu bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dalam bentuk apa saja.

Sebab, Osama Bin Laden adalah seorang pemimpin besar bagi para pengikutnya.

Bagi Al Qaeda khususnya.

Pengaruh Osama tentu masih sangat kuat.

Dan didalam siklus kehidupan, dendam adalah sesuatu yang seakan wajib untuk dibalaskan.

Tanpa mau tahu, seberapa buruk upaya pembalasan dendam itu akan menghancurkan pihak lain.

 

Jenderal David Petraeus

 

Inilah yang sesungguhnya perlu diingatkan kepada Al Qaeda bahwa kehidupan janganlah hanya diisi dengan aksi-aksi radikalisme semata.

Sebab, semuanya itu hanya akan mendatangkan kegetiran demi kegetiran bagi orang-orang yang terpaksa menjadi korban dari aksi-aksi radikalisme yang berkepanjangan.

Kehilangan seorang pemimpin besar yang sangat mereka hormati, tentu merupakan pukulan yang sangat menyakitkan hati bagi para pengikut Osama Bin Laden.

Rasa kehilangan yang sama dan pukulan yang sangat menyakitkan hati itu juga sudah lebih dulu dirasakan oleh seluruh korban dari serangan 11 September 2001.

Bukankah lebih baik, hidup dan kehidupan ini diisi dengan perjuangan ( jihad ) yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia di muka bumi ini ?

Eksistensi tak harus ditunjukkan lewat jalur radikalisme.

Eksistensi tak harus ditunjukkan lewat gempuran-gempuran yang sangat mematikan.

Sebab, semua itu hanya akan menghilangkan nilai terpenting dari ajaran baik dari semua agama yang ada di muka bumi ini tentang kasih sayang dan perdamaian.

Jika dendam sudah merajai hati dan pikiran manusia maka yang dihasilkan hanyalah kepuasan sesaat takkala sang dendam sudah berhasil membuat orang lain terhempas dalam guncangan dan kehancuran yang mengerikan.

Jadi sekali lagi, hubungan antara Amerika dan Pakistan, janganlah justru menjadi lebih buruk pasca kematian Osama Bin Laden.

Jika bagi Amerika, keberhasilan menumpas Osama Bin Laden adalah sebuah prestasi, maka Amerika juga perlu menyadari bahwa menyelamatkan dan menjaga hubungan baik serta kemitraan dengan negara-negara sahabat adalah bagian dari prestasi itu sendiri.

 

 

(MS)

KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo Berjanji Akan Bertugas Dengan Sebaik-baiknya

Seusai upacara serah terima jabatan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, tengah, diapit oleh KSAD yang baru dari Jenderal TNI George Toisutta kepada Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan George Toisutta melakukan salam komando sdi di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (7/7). Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

 

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando ! 

Mantan KSAD Subagyo HS : Pengalaman Tempur Wajib Dipertimbangkan Bagi Calon KSAD 

 

Jakarta, 7/7/2011 (KATAKAMI.COM) — Resmilah sudah pada hari Kamis (7/7/2011) ini, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI George Toisutta.

Upacara serah terima jabatan dilaksanakan dengan sederhana di Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta.

Walau upacara dimulai jam 9 pagi, tamu-tamu telah banyak yang hadir satu jam sebelum upacara sertijab dilaksanakan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Menteri, Anggota-Anggota Komisi I DPR-RI, para sesepuh dan mantan-mantan KSAD sampai ke perwakilan negara-negara sahabat ikut hadir dalam upacara sertijab ini.

Kehadiran Ketua MPR-RI Taufiq Kiemas menjadi perhatian tersendiri sebab Pramono Edhie Wibowo adalah Mantan Ajudan Presiden Republika Indonesia saat dipimpin oleh Megawati Soekarnoputeri.

TB Hassanudin selaku Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan menceritakan kepada KATAKAMI.COM bahwa Megawati Soekarnoputri memintanya secara khusus untuk ikut menhadiri upacara serah terima jabatan KSAD.

“Ibu Mega berhalangan hadir. Saya yang ditugasi oleh Ibu Mega untuk hadir disini atas nama PDI Perjuangan. Lalu tadi malam, saya ditelepon oleh Pak Taufiq Kiemas bahwa beliau akan hadir dalam sertijab ini. Malah kami datang sama-sama. Kami harus hadir dong. Sebab saya ini mantan atasan Pak Pramono Edhie lho, saat beliau masih jadi Ajudan Presiden, saya yang jadi Sekretaris Militer Presiden. Atasan langsung para Ajudan Presiden itu adalah Sekretaris Militer” kata TB Hassanudin di sela-sela acara sertijab KSAD, Kamis (7/7/2011).

Itulah juga sebabnya, sebelum upacara dimulai Pramono Edhie Wibowo berjabatan tangan dengan akrab dan dirangkul oleh TB Hassanudin.

“Saya ini dengan Pak Hassanudin … istilahnya satu grup, pernah bertugas di tempat yang sama” kata Pramono Edhie Wibowo sambil tersenyum kepada KATAKAMI.COM yang ikut menyaksikan keakraban keduanya.

 

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono

 

Upacara serah terima jabatan KSAD ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Panglima TNI dalam pidatonya berpesan kepada KSAD yang baru, supaya dapat mengemban amanat kepercayaan TNI yang telah menjalani satu dasawarsa reformasi.

“Dengan latar belakang dan pengalaman serta integritas yang dimiliki, Jenderal akan mampu memimpin TNI Angkatan Darat,” kata Agus.

Menurut Agus, tahun ini TNI akan terus mendukung proses demokrasi di dalam negeri. Angkatan perang TNI sebagai kekuatan negara harus berada di bawah satu kesatuan untuk menghadapi ancaman bahaya internal maupun eksternal, yang hanya bisa dicapai dengan kesetiaan pada atasan.

Panglima TNI  juga menegaskan bahwa  TNI akan memegang teguh prinsip netralitas sebagai bagian dari reformasi internal TNI untuk menjadi lebih profesional sesuai tuntutan reformasi dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Telah lebih dari satu dasawarsa TNI melaksanakan reformasi internal yang ditujukan untuk membenahi struktur, kultur dan doktrin,” katanya.

Agus menambahkan, dari beberapa poin reformasi internal TNI ada hal paling penting yakni TNI tidak melakukan kegiatan atau terlibat politik praktis dan hanya melakukan tugas-tugas pertahanan negara.

“Sikap itu perlu ditegaskan sebagai simbol konsistensi TNI dalam mendukung jalannya demokratisasi, sekaligus memperkokoh eksistensi TNI sebagai prajurit yang sesuai harapan TNI dan masyarakat yaitu yang ditakuti lawan, disegani kawan dan dicintai rakyat,” katanya.

Panglima mengakui bukan hal mudah menjadikan TNI seperti yang didambakan.

“Bukan tugas yang mudah, perlu upaya berkesinambungan untuk dapat menjawab tantangan itu, seperti pembinaan, penggunaan kekuatan, dan kepemimpinan yang efektif, sebagai langkah strategis membangun postur TNI yang lebih profesional,” tuturnya.

Agus menambahkan,”dengan begitu TNI dapat berperan optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai tugas pokok, peran dan fungsinya,”.

 

Disaksikan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Jenderal Pramono Edhi Wibowo dan Jenderal George Toisutta melakukan serah terima jabatan KSAD di di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (7/7). Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

 

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo adalah KSAD ke 29 berdasarkan Keppres Nomor 40/TNI/2011.

Ia lahir di Magelang, 5 Mei 1955.

Pramono Edhie Wibowo mengawali karir militernya sebagai taruna Akabri darat tahun 1980. Kemudian dipercaya menjadi komandan Pleton 4 Kopassandha atau Kopassus dan ditugaskan menjadi komandan grup-1 Parako pada tahun 1997 serta Komandan Grup 5 Anti terror di tahun 1998.

Pada tahun 2000, Pramono Edhie Wibowo yang merupakan putra mantan Komandan Kopassus almarhum Sarwo Edhie Wibowo, bertugas menjadi ajudan wakil presiden RI dan menjadi ajudan bagi Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001-2004.

Namun, pada tahun 2005, ketika mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal, ia kembali ke lingkungan Kopassus menjabat sebagai Wadanjen hingga tahun 2007.

Setahun kemudian, Pramono Edhie Wibowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal dan menjadi Pangkostrad dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 2010.

Jenderal Pramono Edhie Wibowo menikah dengan Kiki Gayatri dan saat ini telah dikaruniai satu orang putri dan satu orang putra.

Ia juga telah mengantongi banyak pengalaman operasi lapangan diantaranya adalah Operasi Seroja di Timtim.

 

Foto Dokumentasi : Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo menyelesaikan ujian menembak guna mendapatkan brevet kehormatan Taipur Kostrad di Makodif-I Kostrad Cilodong, Bogor, Jabar, Rabu (6/10/2010)

 

Kepada wartawan seusai upacara sertijab, KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan bahwa ia akan melanjutkan tugas-tugas yang selama ini telah dilakukan oleh Jenderal George Toisutta dalam memimpin TNI Angkatan Darat.

“Pripsipnya, saya hanya meneruskan saja. Jujur bahwa semua perkembangan itu belum sampai pada akhirnya. Saya ini hanya merupakan penerus beliau. Dan apa yang selama ini menjadi kebijakan beliau, maka itulah yang akan saya terapkan” kata Pramono Edhie Wibowo.

Ketika ditanya wartawan, apa saja yang akan diprioritaskan oleh KSAD yang baru ?

Pramono Edhie Wibowo menjawab, “Saya akan prioritaskan semuanya secara beriringan yaitu peningkatan kapasitas alutsista (Alat utama sistem persenjataan, redaksi) dan peningkatan sumber daya manusia. Kedua hal ini seriring. Kalau misalnya alutsista modern tetapi sumber daya manusianya tidak siap, ya tetap tertinggal. Lalu kalau sumber daya manusianya yang siap tetapi alutsista tidak siap, ya sama saja” lanjut Pramono Edhie Wibowo.

Pramono Edhie Wibowo yang merupakan Mantan Danjen Kopassus ini memang pribadi yang santun, rendah hati dan bersahaja.

Saat didaulat untuk menyampaikan sepatah duapatah kata pada acara pisah sambut di kalangan internal SUAD (Staf  Umum Angkatan Darat) pada Kamis (7/7/2011) siang, Pramono Edhie Wibowo sesekali menyampaikan kelakar .

“Saya kagum pada Jenderal George Toisutta. Dimana saja saya bertemu beliau, pasti akan selalu menggandeng isteri dengan mesra. Sekarang ini sudah jarang kita lihat prajurit-prajurit menggandeng isteri karena terlalu sibuk dengan tugas” kata Pramono Edhie Wibowo sambil tersenyum.

 

Presiden SBY dan Ibu Ani menyalami Letjen Pramono Edhie Wibowo dan isteri, usai pelantikannya sebagai KSAD yang baru di Istana Negara, Kamis (30/6) siang. Pramono menggantikan Jenderal George Toisutta. (foto: haryanto/presidensby.info)

 

Pramono Edhie Wibowo juga punya cara tersendiri saat harus memperkenalkan isteri tercintanya.

“Oh ya, saya juga ingin memperkenalkan isteri tercinta saya. Namanya Kiki Gayatri. Inilah wanita cantik yang saya nikahi saat saya masih berpangkat Letnan Satu. Pernah, ada yang guyon kepada saya, kok saya bisa dapat isteri yang secantik ini padahal waktu itu pangkat saya masih Letnan Satu” ujar Pramono Edhie Wibowo sambil menatap mesra kepada sang isteri yang setia berdiri mendampingi Sang Jenderal berbintang empat.

Pramono juga mengisahkan latar belakang tugasnya selama ini sebagai prajurit TNI.

“Sepanjang saya berdinas, saya tidak pernah samasekali mendapat tugas di lingkungan SUAD ( Mabes TNI AD ). Tapi kalau sekedar lewat di depan Mabesad, saya sering. Ternyata sekarang saya mendapatkan amanah untuk bertugas di Markas TNI Angkatan Darat ini. Angkatan Darat adalah milik kita semua. Saya akan lanjutkan tugas-tugas Pak George Toisutta. Dalam istilah yang lain, saya akan melakukan yang terbaik dalam tugas saya ini” tambah Pramono.

Dan saat mengakhiri sambutannya dalam acara pisah sambut, KSAD Pramono Edhie Wibowo memberikan sebuah kalimat indah untuk pendahulunya yaitu Jenderal George Toisutta.

“Ada satu kalimat yang ingin saya berikan kepada Jenderal George Toisutta yang akan memasuki masa purna baktinya. Aku ingin mengakhiri pengabdian dengan penuh kehormatan”.

 

KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo

 

Sebuah amanah tugas yang teramat penting kini ada di tangan Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Ia harus menunjukkan dan membuktikan kepada semua pihak bahwa dibawah kepemimpinannya, TNI Angkatan Darat memang akan menjadi lebih profesional dan proporsional.

Ia harus menunjukkan dan membuktikan juga kepada semua pihak bahwa dibawah kepemimpinannya, TNI Angkatan Darat tidak akan terlibat dalam politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan semua komponen masyarakat.

Ia pun harus dapat membagi waktu dengan sangat baik antara berada di belakang meja dan turun langsung ke lapangan untuk meninjau situasi di lapangan dari para prajurit TNI Angkatan Darat.

Walau negara masih sangat terbatas keuangannya untuk bisa menaikkan lagi tingkat kesejaheteraan bagi para prajurit TNI, Pramono Edhie Wibowo diharapkan untuk memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi kepada para prajuritnya.

Selamat untuk anda, Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Ingatlah selalu jatidiri TNI bahwa TNI berasal dari rakyat dan harus selalu berada serta bekerja untuk rakyat.

Sampai kapanpun !

Rakyat Indonesia menunggu kiprah terbaik Jenderal Pramono Edhie Wibowo di matra Angkatan Darat.

Salam Komando, Jenderal !

 

(MS)

Mantan KSAD Ryamizard Ryacudu : Tentara Jangan Berpolitik Dan Harus Baik-Baik Sama Rakyat

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

 

Jakarta, 6 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) — Nama Ryamizard Ryacudu pasti tidak asing lagi di telinga rakyat Indonesia. Dia adalah Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang menjabat dari tahun 2002-2005.

Menantu dari mantan Wapres Try Sutrisno ini lahir di Palembang, 21 April 1950.

Di sela-sela kesibukannya menikmati masa pensiun, Ryamizard Ryacudu bersedia diwawancara oleh KATAKAMI.COM di Jakarta (6/7/2011).

Dan inilah hasil WAWANCARA kami dengan Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu :

KATAKAMI (K) : Bagaimana kabarnya, Pak ?

Ryamizard Ryacudu (RR) : Kabar saya baik. Selain memenuhi undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar, saya lebih banyak menghabiskan waktu menemani ketiga anak saya yang sekarang sekolah di Magelang semuanya (dari pernikahannya dengan drg. Nora Trystiana, pasangan ini dikaruniai 3 anak lelaki yaitu Ryano Patria Amanzha, Dwinanda Patria Noryanzha dan Trynanda Patria Nugraha, redaksi). Dulu, sepanjang saya masih aktif bertugas, boro-boro bisa sama keluarga. Boro-boro bisa liburan atau menemani anak. Kamu tahu sendiri kan, sepanjang saya jadi KSAD pasti akan melewatkan lebaran dan tahun baru sama prajurit di daerah. Di Aceh terutama. Jadi sekarang di saat sudah pensiun, saya habiskan waktu untuk keluarga. Untuk anak-anak saya.

(K) : Besok, Kamis (7/7/2011) akan ada serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru, ada harapan khusus untuk Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo ?

(RR) : Harapan khusus … gak ada. Tapi kalau ditanya harapan, ya sama aja. Tentara itu harus profesional dan proporsional. Untuk bisa menjadi profesional dan proporsionl tadi, prajurit harus terus berlatih, berlatih dan berlatih. Itu yang terpenting !  Jadi, KSAD yang baru harus bisa membawa TNI Angkatan Darat menjadi lebih profesional. Dan harus di ingat bahwa tentara tidak boleh berpolitik. KSAD tidak perlu mendengarkan suara-suara yang hingar-bingar didunia perpolitikan. Cuekin aja. Sebab sekali lagi, tentara itu tidak berpolitik.

(K) : Apalagi Pak, Pesan atau harapan lainnya untuk KSAD baru ?

(RR) : KSAD juga harus ingat bahwa kita ini TNI harus baik-baik sama rakyat. Untuk menjadi baik-baik sama rakyat itu tidak mudah. Keinginan dan usaha itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Teorinya mudah bahwa TNI harus baik-baik sama rakyat tapi dalam pelaksanaannya susah. Kita tidak usah pakai bahasa yang rumit-rumit soal kemanggulan TNI dengan rakyat. Sederhana saja, seperti yang selalu saya pesankan sepanjang saya masih menjadi KSAD. Baik-baiklah sama rakyat !

 

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

 

(K) : Tadi Bapak katakan bahwa untuk bisa menjadi profesional dan proporsional, prajurit itu harus berlatih, berlatih dan berlatih. Bagaimana mau latihan kalau misalnya Alutsista ( Alat Utama Sistem Senjata, redaksi) yang dimiliki oleh TNI sudah tidak memakai alias sudah tua ?

(RR) : Lho, jangan begitu. Berlatih itu kan tidak harus memakai senjata tetapi meningkatkan kemampuan perorangan dari masing-masing prajurit kita. Ingat ya, kemampuan perorangan dari masing-masing prajurit ini sangat penting sebab inilah yang ditakuti oleh musuh. Jadi gak masalah soal alutsista tadi, yang penting adalah terus meningkatkan kemampuan perorangan dari prajurit TNI Angkatan Darat.

(K) :  Bagaimana dengan sejumlah kasus-kasus HAM yang masih di kait-kaitkan dengan TNI Angkatan Darat ?

(RR) : Begini ya, tugas utama dari TNI itu adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, NKRI itu harga mati. Kalau kita sama-sama mendukung NKRI berarti kita saudara. Kalau menentang NKRI maka kita akan bermusuhan. Nah, prajurit TNI harus memahami itu. Tapi dengan mengikuti perkembangan yang ada, TNI harus menyelaraskan antara faktor KAM (Keamanan) dan HAM ( Hak Asasi Manusia). Keamanan tidak bisa berdiri sendiri tanpa HAM. Tetapi jangan lupa bahwa faktor keamanan nasional itu harus dijaga sebaik-baiknya. Dulu waktu saya masih jadi KSAD, salah satu tugas TNI Angkatan Darat adalah menangani separatis di Nangroe Aceh Darussalam. Tetapi sekarang GAM sudah bubar dan bersatu dengan NKRI. Nah berarti sudah jadi saudara. Saya juga sudah bertemu dengan sejumlah bekas pimpinan GAM dulu. Salah satunya Muzakir Manaf (Mantan Panglima Tertinggi Sayap Militer Gerakan Aceh Militer, redaksi).

(K) :  Oh ya ? Bapak bertemu langsung dengan Muzakir Manaf ?

(RR) : Iya, kami bertemu bulan lalulah. Dia yang menghubungi ingin ketemu saya. Ayo, kita ketemu. Dia panggil saya dengan sebutan Pak. Tapi saya bilang sama dia, saya tidak akan panggil kamu Bapak, saya panggil nama saja. Muzakir. Kami bicara baik-baik. Saya bilang ama dia, dulu kalian menentang NKRI. Makanya jadi bermusuhan dengan TNI. Tapi kalau sekarang menerima NKRI, ya kita saudara.

(K) : Apa tanggapan Bapak mengenai situasi terakhir di tanah air ?

(RR) : Kalau saya ditanya begitu, saya cuma bisa mengatakan bahwa negara ini harus diurus sebaik-baiknya. Supaya rakyat bisa merasakan secara langsung. Jangan ribut terus. Kalau terus menerus ribut, kita jadi seperti menciptakan “teror” tersendiri kepada rakyat.  Kasihan rakyat kalau terteror.

(K) : Oke Pak, terimakasih banyak untuk wawancara ini.

(RR) : Terimakasih sama-sama.

(*)

Selamat Datang KSAD Baru Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Komando !

Laksamana Agus Suhartono (tengah) berpose dengan Jenderal TNI George Toisutta dan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Jakarta, Kamis (30/6). Foto: Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki

 

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando ! 

Mantan KSAD Subagyo HS : Pengalaman Tempur Wajib Dipertimbangkan Bagi Calon KSAD 

 

Jakarta, 6 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) —- Setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru pada tanggal 20 Juli 2011, rencananya pada hari Kamis (7/7/2011) besok akan dilaksanakan serah terima jabatan KSAD dari Jenderal TNI George Toisutta kepada Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Markas Besar TNI AD, Jakarta.

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo adalah KSAD ke 29 berdasarkan Keppres Nomor 40/TNI/2011.

Jenderal Pramono Edhie Wibowo lahir di Magelang, 5 Mei 1955.

Ia mengawali karir militernya sebagai taruna Akabri darat tahun 1980. Kemudian dipercaya menjadi komandan Pleton 4 Kopassandha atau Kopassus dan ditugaskan menjadi komandan grup-1 Parako pada tahun 1997 serta Komandan Grup 5 Anti terror di tahun 1998.

Pada tahun 2000, Pramono Edhie Wibowo yang merupakan putra mantan Komandan Kopassus almarhum Sarwo Edhie Wibowo, bertugas menjadi ajudan wakil presiden RI dan menjadi ajudan bagi Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001-2004.

Namun, pada tahun 2005, ketika mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal, ia kembali ke lingkungan Kopassus menjabat sebagai Wadanjen hingga tahun 2007.

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo membaca sumpah jabatan saat pelantikannya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Jakarta, Kamis (30/6). Foto: Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki

 

Setahun kemudian, Pramono Edhie Wibowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal dan menjadi Pangkostrad dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 2010.

Jenderal Pramono Edhie Wibowo menikah dengan Kiki Gayatri dan saat ini telah dikaruniai satu orang putri dan satu orang putra. Ia telah mengantongi banyak pengalaman operasi lapangan diantaranya adalah Operasi Seroja di Timtim.

Diantara penugasan luar negerinya, ia pernah dikirim ke negara seperti Spanyol, Nepal, dan Amerika Serikat. Selain itu, Pramono juga mengantongi cukup banyak bintang jasa seperti Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Yudha Dharma Utama, Satya Lencana Santi Dharma I, dan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama.

Mulai tanggal 30 Juni 2011, Jenderal Pramono Edhie Wibowo menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat yang baru menggantikan Jenderal George Toisutta. Pelantikan dan pengangkatan sumpah dilakukan di Istana Negara, Kamis (30/6/2011).

“Kita harus terus mengembangkan sumber daya manusia, untuk mengimbangi perkembangan teknologi,” kata Jenderal Pramono Edhie Wibowo ketika ditanya wartawan mengenai rencananya dalam mengemban tugasnya yang baru.

TB Hassanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya upacara serah terima jabatan KSAD yang baru, TB Hassanudin selaku Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa masukan kepada Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

“Yang pertama, KSAD yang baru diharapkan bisa menyelesaikan progam Minimum Essential Force (MEF) di lingkungan TNI Angkatan Darat sesuai dengan program Mabes TNI dan Departemen Pertahanan. Dalam MEF itu sudah diatur bahwa dalam waktu 5 tahun dan 10 tahun ke depan, TNI AD harus memiliki kemampuan dan melaksanakan berbagai program. Buku biru untuk kegiatan-kegiatan TNI AD.  Jadi TNI AD harus mengacu pada MEF. Lalu, KSAD baru juga harus mampu meningkatan kemampuan profesionalisme TNI Angkatan Darat agar menjadi tentara yang profesional dan tidak berpolitik sesuai dengan ketentuan Undang Undang” kata TB Hassanudin kepada KATAKAMI.COM dalam percakapan, Rabu (6/7/2011) di Jakarta.

Selain itu, TB Hassanudin juga berharap agar KSAD baru dapat lebih meningkatkan disiplin prajurit serta pemahaman yang lebih baik terhadap hukum dan hak asasi manusia. KSAD juga kita harapkan dapat menyelesaikan kasus kasus perkelahian prajurit yang terjadi antar angkatan atau antar institusi. Juga mengupayakan agar jangan terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran HAM” lanjut TB Hassanudin.

TB Hassanudin yang juga merupakan mantan Sekretaris Militer Presiden di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menambahkan bahwa KSAD yang baru juga diharapkan dapat mencarikan solusi penyelesaian yang terbaik untuk kasus-kasus sengketa tanah antara TNI Angkatan Darat dan kasus-kasus sengketa rumah dinas dengan para purnawirawan. Ketika ditanya KATAKAMI.COM mengenai kesejahteraan prajurit, TB Hassanudin menjawab bahwa itu adalah urusan negara dan jangan dibebankan kepada KSAD.

“Pokoknya yang namanya kesejahteraan, kesehatan, perumahan, pendidikan dan urusan gaji prajurit, mutlak menjadi tanggung-jawab dan urusan negara dalam memenuhinya. Dan kalau sudah berbicara tentang upaya peningkatan kesejahteraan prajurit, kita harus bicara tentang kesejahteraan prajurit TNI secara keseluruhan. Bukan cuma TNI Angkatan Darat. Yang penting disini, TNI Angkatan Darat harus diingatkan agar jangan ada lagi bisnis-bisnis TNI yang mengatas-namakan kesejahteraan prajurit” ujar TB Hassanudin.

 

Mayor Jenderal Geerhan Lantara, Pangdam XII / Tanjung Pura

 

Sementara itu, Mayor Jenderal Geerhan Lantara selaku Pangdam XII /Tanjung Pura menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan yang baru di lingkungan TNI Angkatan Darat.

“Saya ikut bangga atas pengangkatan beliau. Dan kalau ditanya soal harapan, ya … saya pikir harapan saya sama dengan harapan prajurit lainnya. Di tangan beliau dengan latar belakangnya , KSAD yang baru pasti akan mampu melanjutkan yang telah dilakukan oleh oleh KSAD lama dan menuju pada tujuan yang oritentasinya adalah profesionalisme prajutit” kata Mayjen. Geerhan Lantara kepada KATAKAMI.COM dalam percakapan di Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Menurut Geerhan, Jenderal Pramono Edhie Wibowo pasti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Kalau dengan bahasa yang lebih simple, beliau ini hebatlah. Dia profesional, taat aturan, punya latar belakang dan rekam jejak yang baikdan yang yang terpenting dia juga punya sederet presstasi. Beliau memang pantas jadi KSAD” ungkap Geerhan Lantara.

 

Pramono Edhie Wibowo

 

Sekali lagi, ucapan selamat perlu disampaikan kepada Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Seperti yang pernah dilakukannya selama ini kepada para prajurit bila ditugaskan menjadi pimpinan di Satuan- Satuan, Pramono Edhie Wibowo harus memiliki kepedulian dan kepekaan yang lebih besar terhadap seluruh prajurit TNI Angkatan.

KSAD yang baru harus turun ke bawah, berbaur dan melihat langsung kondisi di lapangan ( terutama kondisi para prajurit-prajuritnya ), termasuk yang bertugas di wilayah terjauh dan terpencil.

KSAD yang baru harus tetap menunjukkan dan membuktikan kuatnya kemanggulan TNI Angkatan Darat dan rakyat Indonesia.

Lebih dekat, lebih humanis dan lebih bersahaja dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat, termasuk dalam menjalin relasi dan kerjasama yang baik dengan institusi Angkatan Darat dari negara-negara lain.

KSAD yang baru harus menunjukkan dan membuktikan bahwa ia tetaplah pribadi yang mumpuni, sederhana dan senantiasa mampu menempatkan diri.

Selamat Jenderal ! Selamat !

Komando !

(MS)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.