Densus 88 Sudah Resmi Dibubarkan Jadi Operasi Di Medan Ilegal, Yang Ditangkap Itu Bukan Teroris

 

Dimuat juga di KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM 

Mengecam Penyerbuan Densus Ke Bandara Polonia & Balada Post Power Syndrome Gories Mere

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika? 

Jakarta 23/9/2010 (KATAKAMI) – Agak terlambat sebenarnya menyadari satu hal yang sangat penting mengenai operasi yang dilakukan Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah Sumatera Utara.

Keberadaan Densus 88 Anti Teror di Sumatera bisa disebut siluman dan ilegal.

Sebab saat ini dalam struktur organisasi Polri yang baru ( sesuai dengan kebijakan restrukturisasi Polri yang telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ), Polri sudah memutuskan untuk membubarkan Densus 88 Anti Teror Polri.

Istilah yang digunakan oleh Polri untuk pembubaran Densus 88 Anti Teror ini adalah LIKUIDASI.

Sekilas melakukan napak tilas, “dahulu kala” dibentuklah SATUAN TUGAS (SATGAS) BOM untuk menangani kasus-kasus peledakan bom terhitung kasus peledakan bom di malam natal tahun 2000.

Tim Satgas Bom ini dipimpin oleh Gories Mere.

Tetapi pada tahun 2003, atas bantuan sebuah negara asing maka Mabes Polri membentuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror.

Yang diperkenalkan kepada publik atau muncul di permukaan adalah DENSUS 88 ANTI TEROR.

Sementara Tim Satgas Bom lebih difokuskan untuk pergerakan-pergerakan di “bawah tanah”.

Akan tetapi, saat Bambang Hendarso Danuri menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) dengan pangkat Komjen, pada awal tahun 2007 BHD memutuskan untuk membubarkan Tim Satgas Bom dan meleburkannya menjadi satu ke dalam DENSUS 88 ANTI TEROR.

Kini, Densus 88 Anti Teror juga sudah dibubarkan di semua Polda yang ada di Indonesia dan mereka bersiap-siap untuk menyambut lahirnya pasukan baru bernama CRISIS RESPONSE TEAM (CRT).

Nama Densus 88 tetap ada tetapi hanya sebagai formalitas dan sudah tidak mempunyai pasukan resmi lagi di seluruh wilayah Indonesia.

Pencantuman nama Densus 88 hanya sebagai salah seorang pembantu Kapolri dalam hal pengambilan keputusan terkait penanganan terorisme.

Dengan kata lain, dalam bagan organisasi Polri yang baru, Densus 88 Anti Teror berada langsung dibawah kendali Kapolri tetapi keberadaan Densus 88 hanya ada di Mabes Polri sebagai pengambil keputusan (saja).

Tetapi disemua Polda yang ada di Indonesia, sudah tidak ada lagi Densus 88 Anti Teror.

Sekali lagi, di seluruh Polda yang tersebar di wilayah Indonesia sudah tidak ada lagi Densus 88 Anti Teror.

Iliustrasi Gambar : CRISIS RESPONSE TEAM ( C.R.T.)

 

Sebagai gantinya, Polri berencana untuk membentuk Crisis Response Team ( CRT) yang dilatih di Amerika Serikat.

Selanjutnya, untuk menggantikan keberadaan Densus 88 Anti Teror yang telah dibubarkan ( di likuidasi ) tadi, Crisis Response Team atau CRT yang akan ditempatkan di Polda – Polda.

Dan walaupun restrukturisasi Polri sudah disetujui Presiden, bahkan sudah di berlakukan secara resmi oleh Polri, Tim Anti Teror CRT belum di resmikan dan diperkenalkan kepada publik.

Jadi pertanyaannya, anggota “Densus 88″ yang dibawa dan dikendalikan oleh Komisaris Jenderal Gories Mere untuk beroperasi di Medan ( Sumatera Utara), apakah mereka bertugas secara resmi dan legal ?

Kalau mereka memang bertugas secara resmi dan legal, maka harus dipertanyakan, payung hukum apa yang dimiliki dan digunakan dalam melaksanakan tugas penanganan terorisme ?

Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas negara, harus dilaksanakan secara resmi dan legal !

Kalau “Densus 88″ yang beraksi di Medan (Sumatera Utara) adalah pasukan yang resmi dan legal, mana surat tugasnya dan tolong tunjukkan keberadaan mereka dalam struktur organsiasi Polri !

Maaf, barangkali hal ini belum disadari oleh Densus 88 Anti Teror yang berada di Medan (Sumatera Utara), kalian sudah tidak ada dalam struktur organisasi Polri.

Kalian sudah dibubarkan.

Kalian sudah dilikuidasi.

Kalian sudah diberangus.

Kalian sudah dienyahkan.

Densus 88 Anti Teror adalah masa lalu yang sudah tak berhak lagi melaksanakan tugas penanganan terorisme ke wilayah manapun di Indonesia ini,

Densus 88 Anti Teror adalah penggalan masa lalu yang sudah tidak diakui lagi keberadaannya dalam sistem dan aturan yang berlaku di negara ini.

Sehingga kalau misalnya Polri tetap ingin mengirimkan pasukan untuk menangani kasus-kasus terorisme maka yang harus dilakukan adalah mengirimkan pasukan BKO (Bawah Komando Operasional) melalui Polda setempat atau pasukan Brimob dari Markas Brimob Kelapa Dua, Depok ( Jawa Barat ).

Sepanjang Pasukan Crisis Response Team (CRT) belum diresmikan keberadaannya, pasukan Anti Teror Polri hanya bisa dikirimkan melalui 2 alternatif tadi.

Jadi bukan dengan cara mengirimkan dan membawa seenaknya bekas-bekas anggota Densus 88 Anti Teror yang sudah diberangus keberadaannya dari struktur organisasi Polri  ( dalam kaitan pelaksanaan tugas di seluruh wilayah Indonesia ).

Foto : Neta S. Pane

 

Lewat wawancara dengan KATAKAMI.COM di Jakarta (Kamis 23/9/2010), Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch mengatakan bahwa polisi yang bertugas di Medan mengatas-namakan Densus 88 Anti Teror bisa disebut sebagai polisi yang DISERSI.

“Mereka bisa dibilang DISERSI. Ya memang disersi namanya sebab Densus 88 Anti Teror sudah tidak ada lagi dalam struktur organisasi Polri. Densus hanya di Mabes Polri sebagai pengambil keputusan saja. Sudah tidak bisa lagi Densus 88 melakukan operasi anti teror apapun di Indonesia. Kalau mereka masih melakukan operasi berarti itu operasi yang ilegal. Sebab Densus memang sudah dihapus dari Polda-Polda yang ada di Indonesia” kata Neta S. Pane.

Menurut Neta, untuk mengantisipasi kevakuman dalam penanganan terorisme maka Deputi Operasi di Mabes Polri yang harus melakukan koordinasi dalam menyiapkan pasukan.

“Dalam situasi darurat seperti ini, Deputi Operasi yang harus menyiapkan pasukan. Dia bisa mengambil dari Mako Brimob Kepala Dua atau meminta Polda setempat untuk menyiapkan pasukan. Kalau lokasinya di Sumut maka Polda Sumut yang harus menyiapkan. Jadi lintas sektoral seperti ini menjadi tugas dari Deputi Operasi. Komando ada di tangan Deputi Operasi” lanjut Neta S. Pane.

Indonesia Police Watch kembali mengecam keberadaan Kepala Pelaksana Harian ( Kalakhar ) Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Gories Mere yang mengendalikan operasi Densus 88 Anti Teror di Medan.

“Gories Mere telah melakukan penyalah-gunaan wewenang. Dia sudah melampaui kewenangannya sebagai Kalakhar BNN. Sekarang kalau dia ditanya, operasi yang dia lakukan di Medan itu operasi pemberantasan narkoba berkedok terorisme atau operasi terorisme berkedok narkoba ? Dia harus bisa mempertanggung-jawabkan segala sesuatunya. Bikin malu saja. Selain tidak mau berkoordinasi dengan Polda Sumut, Gories Mere juga tidak mau berkoordinasi dengan TNI. Mau jadi apa Indonesia kalau ada Jenderal yang seenaknya seperti dia ini. Gories Mere ini harus ditindak secara tegas. Apalagi pasukan yang dia bawa itu adalah pasukan yang sudah dibubarkan” tegas Neta.

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

http://i284.photobucket.com/albums/ll30/jalakpengkor/cqb1.jpg

Foto : Sat Gultor (Den 81) Kopassus

Telah berkali-kali disampaikan kritik kepada Tim Anti Teror Polri ( dari mulai bernaung di bawah Tim Satgas Bom dan Densus 88 Anti Teror ), jalinlah koordinasi yang baik dengan sesama polisi dan instansi lain.

Entah itu TNI atau Badan Intelijen Negara (BIN).

Tim Anti Teror Polri bukan warga negara kelas 1.

Tim Anti Teror Polri hanyalah merupakan satu bagian dari mata rantai penanganan terorisme yang ada di Indonesia.

Apalagi saat ini sudah dibentuk Badan Penanggulangan Anti Teror (BPAT).

Selama bertahun-tahun, semangat “EGO SEKTORAL” menjadi ciri dari sepak terjang Tim Anti Teror Polri di bawah kendali Komjen Gories Mere.

Sekarang sudah tidak bisa lagi bertindak arogan atas nama eksklusivitas penanganan terorisme.

Terutama pasca pembubaran ( likuidasi ) Densus 88 Anti Teror Polri.

Mabes Polri juga tidak boleh mengeluarkan pernyataan resmi atau tak resmi bahwa orang-orang yang mereka tangkap dalam operasi penanganan terorisme adalah TERORIS.

Siapapun yang ditangkap dan dengan operasi apapun penangkapan itu dilakukan, tetap tidak boleh menyebut hasil-hasil tangkapan mereka itu adalah TERORIS.

Bung, Indonesia ini NEGARA HUKUM.

Dan Polri adalah aparat penegak hukum.

Tegakkanlah hukum sampai langit  runtuh.

Polri harus menghormati ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH ( PRESUMPTION OF INNOCENT).

Jangan menyebut diri sebagai APARAT PENEGAK HUKUM kalau tidak bisa melaksanakan hukum itu secara baik dan benar.

Bersalah atau tidaknya seseorang dalam kasus tindak pidana terorisme, hanya bisa dibuktikan lewat proses PENGADILAN.

Dan itu merupakan domain  tugas dari Majelis Hakim.

Bukan tugas Polri.

Selama bertahun-tahun menangani terorisme, ratusan orang memang sudah ditangkap.

Tapi jangan lupa, Polri sering salah tangkap, salah tembak dan salah sasaran.

Dari sekian ratus orang yang ditangkap, tidak semua diajukan ke Pengadilan.

Bahkan dari sekian banyak yang diajukan ke Pengadilan, tidak semua dinyatakan TERBUKTI BERSALAH oleh Majelis Hakim.

Yang lebih menyedihkan, ketika Majelis Hakim memutuskan bahwa ALI IMRON terbukti bersalah dalam KASUS BOM BALI I dengan vonis pidana penjara seumur hidup, Polri malah meminjam ALI IMRON dari dalam penjara (sejak tahun 2003 sampai saat ini).

Ini fakta !

Jadi jangan ASBUN menyebut hasil-hasil tangkapan itu adalah TERORIS.

Sebut mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu orang yang diduga (TERDUGA) teroris.

Mereka hanya bisa disebut TERORIS kalau sudah ada vonis terbukti bersalah dari majelis hakim.

Ikuti aturan hukum.

Hukum adalah hukum.

The LAW is the LAW.

Jangan sok petantang pententeng menangkap dan menembaki TERORIS.

Lalu pamer dan sesumbar ke media massa tentang hingar bingar penangkapan dan penembakan TERORIS.

Bikin malu saja kalau “HARE GENE” masih omong besar soal terorisme tetapi menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Polri, lakukanlah introspeksi diri.

Dan JANGAN lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu ( dalam hal penanganan terorisme ).

Ingatlah juga bahwa penanganan terorisme bukanlah HAK EKSKLUSIF dari segelintir orang di dalam internal Polri.

Jangan abaikan REGENERASI sebab itu menjadi kata kunci dalam keberhasilan penanganan terorisme di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang.

Pejabat-Pejabat yang diturunkan mengendalikan dan memimpin penangananan terorisme harus yang berkompeten dan disesuaikan dengan jabatan masing-masing.

Ini bukan urusan kecil dan bukan untuk main-main.

Sebuah operasi keamanan yang ditugasi dan dibiayai negara harus memiliki legitimasi agar dapat memberikan pertanggung-jawaban.

Bagaimana bisa memberikan pertanggung-jawaban kalau pejabat yang mengendalikan dan memimpin operasi itu adalah pejabat yang berada di luar dari struktur Polri untuk urusan penanganan terorisme ?

Ini urusan negara.

Kalau ada apa-apa, siapa yang harus bertanggung-jawab ?

Operasi keamanan tidak bisa diselewengkan menjadi OPERASI SILUMAN yang mendapat komando dari “orang tak dikenal” dalam bagan organisasi Polri untuk urusan penanganan terorisme.

Kalau misalnya, Irwasum Polri Komjen Nanan Soekarna mengatakan bahwa tidak jadi masalah jika Komjen Gories Mere memimpin operasi penanganan terorisme di Medan demi institusi, pertanyaannya adalah, apakah Komjen Nanan Soekarna tahu aturan main dalam pelaksanaan tugas ?

Pantas saja Nanan Soekarna tidak sanggup dan gagal menangani kasus kerusuhan anarkis di Medan (Sumatera Utara) pada bulan Februari 2009 — dimana dalam aksi kerusuhan anarkis itu sampai harus menewaskan Ketua DPRD Sumut Haji Azis Angkat –.

Dan memang akhirnya, pada bulan Februari 2009 Nanan Soekarna DICOPOT dari jabatannya karena gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai KAPOLDA SUMUT. Komjen Nanan Nilai Keberadaan Komjen Gories di Medan Tidak Masalah

Bagaimana mau berhasil dalam menjalankan tugas kalau aturan yang berlaku  tidak ditaati ?

Anda sudah masing-masing sudah diberi tugas, wewenang dan tanggung-jawab melalui jabatan yang dipercayakan oleh negara.

Laksanakan saja dengan sebaik-baiknya.

Jangan tumpang-tindih atau seenaknya.

Bisa jungkir balik POLRI kalau dibiarkan pejabat setingkat Irwasum memberikan pembenaran terhadap seorang perwira tinggi Polri yang melakukan penyalah-gunaan wewenang dalam tugasnya.

Jika pemerintah memberikan tugas dan tanggung-jawab untuk menangani narkoba, laksanakan tugas itu sebaik-baiknya.

Jangan tugas orang dicaplok hanya karena merasa paling mampu menangani terorisme.

Besar kepala itu namanya !

Bayangkan kalau misalnya Menteri Luar Negeri  “lancang” melakukan tugas-tugas dari Menteri Kesehatan, atau Menteri Perhubungan melakukan tugas-tugas dari Kepala Badan Intelijen Negara.

Atau misalnya, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Mabes Polri lancnag melakukan tugas-tugas dari Kabareskrim atau Kepala Divisi Humas.

Tidak bisa begitu kan.

Semua ada aturannya.

Dan wewenang tugas yang sudah diberikan oleh negara, tidak bisa disalah-gunakan seenaknya.

Mau jadi apa Indonesia kalau pejabat-pejabat yang sudah diberi tugas masing-masing, justru melakukan tugas orang lain ( dengan mengabaikan tugas utama dalam jabatan yang diembannya secara resmi).

Jadi, terimalah semua kritik dengan lapang dada.

 Dan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini.

Jalin koordinasi dengan sesama polisi dan instansi lain.

Sebab, Indonesia ini adalah negara hukum.

Bukan HUTAN RIMBA yang membiarkan satwa-satwa liar berkeliaran tanpa bisa dikendalikan.

Hormati dan laksanakan hukum sebagaimana mestinya.

The Law is the law.

Hukum adalah hukum.

Jangan dibelokkan atau disalah-gunakan ( termasuk dalam penanganan terorisme ).

Karena Densus 88 Anti Teror memang sudah dibubarkan, kendalikan diri dan jangan lagi berkeliaran atas nama Densus 88 Anti Teror.

Tunggu sampai Kapolri meresmikan keberadaan CRISIS RESPONSE TEAM (CRT).

Sebab Densus 88 Anti Teror adalah masa lalu yang sudah berlalu dan sudah dibubarkan secara resmi oleh internal Polri sendiri.

(MS)

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: