Jenderal BHD Pantas Diberi Posisi Lebih Baik Dari Sekedar Anggota Satgas TKI

Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri

 

Jakarta (3/7/2011) — Sembilan bulan sejak meletakkan jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri), nama Jenderal Bambang Hendarso Danuri kembali “disenggol” di media massa. Sebab, suami dari Nanny Bambang Hendarso Danuri ini ditunjuk untuk menjadi salah seorang anggota Satgas Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih nama-nama untuk menjadi anggota Satgas TKI yaitu :

1. Mahtuh Basyuni (mantan Menteri Agama) 2. Bambang Hendarso Danuri (mantan Kepala Polri) 3. Nazaruddin Umar (Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama) 4. Hendarman Supandji (mantan Jaksa Agung) 5. Alwi Shihab (mantan Menteri Luar Negeri) 6. Tatang Razak (Kepala Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri) 7. Ahmad Rifai (pejabat Kementerian Hukum dan HAM) 8. Kemala Chandra Kirana (mantan Ketua Komnas Perempuan) 9. Ramly Hutabarat (Kepala Badan Litbang HAM Kementerian Hukum dan HAM) 10. Abdul Latief (mantan Dubes RI di Qatar) 11. Lisna Yuliani (Plt Deputi Bidang Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 12. Humprey R Djemat (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia) 13. Yuli Mumpuni (mantan Dubes RI di Aljazair) 14. Siti Murtiyah Setyawati (akademisi Universitas Gadjah Mada) 15. Rahmad Ridho (akademisi UIN Jakarta) 16. Yunus Affan (pejabat Kementerian Hukum dan HAM) 17. Saiful Ridho (pejabat BNP2TKI) 18. Sadono (pejabat BNP2TKI) 19. Djamaluddin (pejabat BNP2TKI) 20. Ferry (pejabat BNP2TKI).

 

Mantan Menteri Agama Mahtuh Basyuni, kiri, dan Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri

 

Seperti yang diberitakan KOMPAS (1/7/2011),  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaruh harapan besar kepada Satgas Perlindungan TKI dalam menyelamatkan sekitar 200 WNI yang terancam hukuman mati di negara tujuan penempatan TKI, utamanya Malaysia dan Arab Saudi. Presiden yakin anggota Satgas yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dapat menyelamatkan para WNI yang terancam hukuman mati.

“Saya mengistilahkan tugas (Satgas Perlindungan TKI) tidak ringan. Banyak orang mengatakan mission impossible. Tetapi selalu ada jalan Tuhan, yang impossible jadi possible,” kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (1/7/2011).

Presiden, misalnya, yakin pengetahuan Mahtuh, yang juga mantan Dubes RI di Saudi, terkait hukum dan adat istiadat Saudi, dapat membuat tugas Satgas menjadi lebih mudah. Presiden mengutarakan, saat ini ada sekitar 200 WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati. Sebagian besar berada di Malaysia.

Menurut Presiden, dari sekitar 200 WNI yang terancam hukuman mati, 70 persen di antaranya terkait kasus narkoba. Sementara itu, 28 persen terlibat kasus pembunuhan. Kepala Negara juga mengatakan, hubungan bilateral bersifat timbal balik.

“Kalau kita meminta negara lain untuk generous, bisa mempertimbangkan pengampunan, pembebasan saudara-saudara kita, maka ketika ada warga negara mereka yang terlibat kejahatan di Indonesia. Saya yakin mereka pun akan meminta semacam keringanan dan pengampunan. Dan inilah yang disebut misi dalam hubungan bilateral. Take and give, tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip dan keadilan yang hakiki. Ini perlu saya sampaikan,” kata Presiden.

 

Almarhumah Ruyati yang dihukum pancung di Arab Saudi

 

Pembentukan Satgas TKI ini adalah salah satu rekomendasi dari Sidang Paripurna DPR dalam membenahi masalah TKI. Rekomendasi lainnya adalah memberlakukan jeda penempatan sementara TKI pekerja rumah tangga ke Arab Saudi yang telah diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlaku mulai 1 Agustus 2011.

Euforia pembahasan soal TKI beberapa waktu belakangan ini dipicu oleh kematian salah seorang TKW Indonesia yang tahu-tahu sudah dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi.

Ya, kematian Ruyati seakan menjadi sengatan listrik yang mengejutkan setiap orang di Indonesia.

Padahal masalah TKI sudah ada sejak lama.

Pertanyaannya adalah seberapa mampu Satgas TKI menangani dan menyelesaikan masalah TKI ?

Dimasukkannya nama secara keroyokan dalam Satgas TKI ini, apakah akan menjadi jaminan bahwa setiap Pemerintahan Asing yang menerima warga negara Indonesia sebagai pembantu rumah tangga mereka misalnya, akan menjadi baik hati,  tuntuk dan patuh pada permintaan Pemerintah Indonesia agar TKI / TKW kita yang bermasalah menjadi lolos dari hukuman mati misalnya ?

Dimasukkannya nama Mantan Menteri Agama, Mantan Menteri Luar Negeri, Mantan Kapolri dan Mantan Jaksa Agung misalnya, apakah juga akan membuat Satgas TKI ini menjadi lebih “bergigi” ?

Selintas, Satgas TKI ini bisa diartikan agak berbeda yaitu hanya menjadi tempat penampungan mantan-mantan pejabat tinggi yang kini tak mempunyai posisi penting lagi di negeri ini.

Termasuk pemberian posisi kepada Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

Untuk apa seorang Jenderal Purnawirawan Polri diberi tempat di Satgas TKI ?

Sementara, dalam waktu beberapa bulan ke depan, salah seorang bekas bawahan Jenderal BHD semasa menjadi Kapolri yaitu Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ito Sumardi justru dipersiapkan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia ?

Bekas anak buahnya saja bisa menjadi (calon) Duta Besar, kok seorang Mantan Kapolri hanya diberi apresiasi untuk duduk sebagai salah seorang anggota dari sebuah Satgas TKI ?

Ini seakan menjadi sebuah ironi yang patut dipertanyakan kepada Pemerintah Indonesia.

 

Almarhum Kyai Haji Abdurrahman Wahid ( Gus Dur )

 

Oke, mari kita bahas keagungan posisi dari Raja Abdullah dari Kerajaan Arab Saudi.

Apakah Raja Abdullah akan sangat ramah dan berbaik hati misalnya, jika ia dilapori bahwa Satgas TKI ingin berbicara di telepon atau bertemu secara langsung dengan Sang Raja ?

Belum tentu Raja Abdullah mau menerima.

Dalam situasi seperti ini, barulah kita semua teringat dan terkenang pada Almarhum Kyai Haji Abdurrahman Wahid ( Gus Dur ) sebab hanya Gus Dur yang bisa dengan mudah berbicara dengan Raja Arab Saudi untuk membicarakan pengampunan kepada salah seorang TKW Indonesia yang terancam hukuman mati.

Kita baru menyadari betapa bersahaja dan istimewanya seorang Gus Dur ketika mantan presiden RI ke 4 itu sudah wafat !

Kita baru terdorong untuk membahas betapa istimewa dan betapa layak dirindukan seorang Gus Dur saat jasa-jasa baiknya pada negeri ini terjabarkan secara gamblang.

Dan kita baru menyadari betapa tak tertandingi kefasihan dan keluwesan Gus Dur dalam menjalin kekerabatan, persahabatan dan persaudaraan yang natural keindahannya terhadap Negara Negara Arab.

Gus Dur alumni dari Mesir sehingga itulah sebabnya ia sangat fasih berbahasa Arab.

Satgas TKI agak tertolong dengan dimasukkannya nama Alwi Shihab dalam daftar keroyokan yang beranggotakan 21 orang itu sebab Alwi menjadi tangan kanan Gus Dur sepanjang memimpin pemerintahan di era reformasi dulu.

Walaupun tak ada jaminan Satgas TKI ini akan mampu memainkan peranan yang sangat strategis dalam mengurusi masalah tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di berbagai belahan dunia.

Sebab, kabinet atau pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY untuk periode kedua ini, sudah memiliki pejabat-pejabat tinggi setingkat Menteri yang secara formal telah diberi tugas untuk mengurusi masalah tenaga kerja.

Lalu untuk apa para menteri itu duduk di kabinet kalau  tidak bisa bekerja sesuai dengan tugas mereka masing-masing ?

Gaji seorang menteri tidak kecil !

 

Raja Abdullah Dari Kerajaan Arab Saudi

 

Paling tidak, kita berharap bahwa Raja Abdullah dan para Pangeran di Kerajaan Arab Saudi bisa mengingat kenangan baik mereka pada Almarhum Gus Dur sehingga jika satu saat Alwi Shihab diutus menemui atau berbicara dengan mereka maka Kerajaan Arab Saudi mau menerima.

Dan kita tak bisa menyalahkan Arab Saudi jika para TKI / TKW terbentur pada masalah-masalah hukum.

Tak elok juga rasanya jika Kedutaan Besar Arab Saudi yang jadi “sasaran tembak” untuk didemo atau dicaci maki jika salah seorang TKI / TKW kita dipancung atau berhadapan dengan proses hukum di negara tempat mereka bertarung nasib mencari rezeki.

Untuk kasus Ruyati misalnya, kita menyalahkan Pemerintah Arab Saudi karena tidak memberitahu proses pemancungan terhadap Ruyati binti Satubi.

Padahal sebenarnya, Pemerintah Arab Saudi sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan keringanan hukuman bagi Ruyati dengan cara memintakan MAAF ( Status Ta’zir ) dari keluarga korban yang dibunuh oleh Ruyati sebelumnya. Tetapi keluarga korban tak mau memaafkan. Akibat MAAF dari pihak keluarga korban tidak bisa didapatkan maka Ruyati terpaksa harus menjalani hukuman pancung.

Proses hukum yang sedang dan akan terus ditegakkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Harusnya, Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi-lah yang rajin membesuk dan memonitor secara langsung kondisi Ruyati sebelum pemancungan terjadi.

Sehingga, saat Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi bisa mendapatkan informasi bahwa Ruyati gagal mendapatkan MAAF ( berstatus ta’zir ) tadi, disitulah sebenarnya dibutuhkan lobi langsung dari pihak Pemerintah Indonesia kepada Raja Abdullah — seperti yang pernah dilakukan oleh Gus Dur –.

Laporkan kepada Presiden SBY kalau akan ada seorang TKW yang gagal mendapatkan pengampunan dari keluarga korban sehingga kegagalan tazir itu membuka pintu kematian lewat hukum pancung yang akan segera dilaksanakan dalam hitungan hari.

Kalau ada informasi dan laporan detail seperti itu, tak mungkin Presiden SBY berdiam diri.

Presiden pasti akan membantu dan mencarikan jalan keluar terbaik.

Tapi faktanya, kita membiarkan Ruyati sendirian menghadapi ancaman kematian yang sangat tragis padahal sesungguhnya kalau Pemerintah bergerak cepat, Ruyati bisa terselamatkan.

 

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

 

Dalam hal ini, bukan Presiden SBY yang harus dipersalahkan kalau kasus Ruyati menjadi begitu tragis nasibnya.

Seorang Kepala Negara mempunyai begitu banyak pembantu. Ada 3 Menteri senior yang berkedudukan sebagai Menteri Koordinator atau Menko. Para Menko membawahi atau mengkoordinir pada Menteri Lainnya.

Dibantu dong Presidennya !

Lalu, salah seorang Menteri yaitu Menteri Luar Negeri membawahi secara langsung para Duta Besar Indonesia yang tersebar di seluruh dunia.

Ketika, Duta Besar Indonesia di Arab Saudi gagal mengurus masalah Ruyati, mengapa justru Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang dituntut mundur dari jabatannya ?

Dalam hal inipun, Marty tidak bisa dipersalahkan tetapi ia harus menindak secara tegas kelambanan KBRI di Arab Saudi dalam mengurusi masalah Ruyati sehingga mendadak jadi “bom waktu” yang mengguncang Pemerintah Indonesia.

Disinilah Marty perlu mengingatkan lagi kepada seluruh Duta Besar Indonesia di seluruh dunia agar Kedutaan Besar Indonesia bisa menjadi “rumah yang sesungguhnya” bagi para warga negara Indonesia yang sedang merantau di negeri orang.

Rangkul dan buka dirilah kepada para WNI yang ada di belahan dunia manapun agar setiap permasalahan dan informasi yang mereka berikan kepada KBRI dapat ditampung oleh KBRI, sehingga seiring dengan berjalannya waktu akan bisa terjalin kedekatan dan jalinan “persaudaraan” yang baik.

 

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa

 

Jangan ada jurang pemisah !

Jangan ada jarak yang sekecil atau sebesar apapun !

Kepada siapa para WNI di seluruh dunia ini bisa mengadu atau berkeluh kesah meminta pertolongan, kecuali kepada para Duta Besar dan seluruh jajaran Kedutaan Besar Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Ide Presiden SBY untuk memberikan handphone kepada para TKI/ TKW yang sedang bekerja diluar negeri juga tak akan bisa efektif karena belum tentu majikan mereka mengizinkan kepemilikan atau penggunaan handphone.

Kalaupun boleh, apakah para TKI / TKW itu bisa leluasa membeli atau mempunyai pulsa ?

Jangan sampai juga karena ingin membeli handphone atau pulsa, mereka akan disiksa lagi oleh para majikannya !

Banyak, banyak sekali, yang harus dibenahi untuk urusan ketenaga-kerjaan yang menjadi PR ( Pekerjaan Rumah ) bagi Pemerintah Indonesia.

Termasuk membekali kemampuan berbahasa asing dan ketrampilan para TKI / TKW yang akan dikirikan keluar negeri. Pemerintah harus memperketat proses kesiapan para TKI/ TKW yang akan diberangkatkan keluar negeri.

 

Jenderal Bambang Hendarso Danuri, kiri, bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

 

Dan kembali para ditempatkan nama Jenderal Bambang Hendarso Danuri ke dalam daftar Satgas TKI, untuk apa ?

Presiden SBY harus memanfaatkan kemampuan, pengalaman dan jam terbang yang sangat tinggi dari para mantan petinggi negara yang saat ini masih belum mendapatkan posisi-posisi penting.

Memanfaatkan kemampuan, pengalaman dan jam terbang yang sangat tingi dari para mantan petinggi negara bukan dengan cara memasukkan mereka ke dalam task force atau satgas untuk urusan yang bukan menjadi domain tugas mereka sewaktu masih aktif berdinas.

Para Mantan Kapolri sebelumnya, selalu diberi posisi sebagai Duta Besar Indonesia di Malaysia, antara lain Jenderal Polisi Purn. Roesdihardo, Jenderal Polisi (Purn) Rusmanhadi dan Jenderal Polisi (Purn) Dai Bactiar.

Walaupun dalam perjalanannya tugasnya, Jenderal Polisi (Purn) Roesdihardjo terkena kasus hukum.

Lalu, salah seorang Mantan Kapolri yaitu Jenderal Polisi (Purn) Sutanto diberi posisi yang sangat penting ( tapi tak lazim ) yaitu Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Posisi ini harusnya diberikan kepada Jenderal bintang 3 dari kalangan TNI.

Bayangkan kalau sekarang, seorang Mantan Kapolri hanya diberi tugas sekelas anggota Satgas TKI.

Alangkah kejamnya kita jika seorang anak bangsa yang harusnya bisa diberi posisi yang jauh lebih baik dari cuma sekedar anggota satgas tenaga kerja yang bermasalah, justru diberi apresiasi yang sangat minim seperti itu !

Disinilah dibutuhkan kearifan dari Presiden SBY.

Berilah apresiasi yang pantas dan benar-benar layak sesuai dengan jasa mereka kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Dan Presiden SBY memang perlu melakukan  evaluasi terhadap kabinet yang dipimpinnya saat ini, apakah semua menteri itu memang sudah sangat ideal dan sungguh-sungguh bertugas sebagaimana mestinya sesuai jabatan mereka ?

Untuk apa mempertahankan sejumlah kecil menteri yang dianggap tak mampu bertugas dalam kabinet SBY ?

Jika ada  nama-nama (termasuk mantan Kapolri misalnya) yang bisa diberdayakan dan dimanfaatkan kemampuan serta pengalamannya, tarik dan masukkan ke dalam kabinet.

Dan jika ada menteri yang sudah diberi kesempatan duduk dalam kabinet namun tak mampu bekerja maksimal ( bahkan tak ada prestasinya ), jangan ragu untuk menggantikan.

 

(MS)

Lima Kata Untuk Lima Nama Di Israel Soal Kapal Flotilla Dua : "Dont Shoot & Zero Accident, Please"

Foto Bagian Atas ( Kiri ke Kanan ) : Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Ehud Barak. Foto Bagian Bawah Kiri ke Kanan : Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Benny Gantz dan Kepala Dinas Rahasia Israel (Mossad) Tamir Pardo

 

Red Cross: No Humanitarian Crisis in Gaza

UN Secretary-General urges Gaza aid through legitimate crossings

Dari Nakba Sampai Flotilla Mengukur Kemampuan Jenderal Benny Gantz Dan Militer Israel

 

Jakarta, 28 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Di hari Selasa (28/6/2011) ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan sebuah kalimat sederhana untuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas yaitu Israel menunggu enam kata dari Presiden Palestina yaitu “I will accept the Jewish state”. Jika enam kata itu diucapkan, maka Netanyahu secara tegas menyatakan akan mengakui Negara Palestina.

Lewat tulisan ini, tak perlu sampai enam kata, tetapi cukup lima kata yang perlu disampaikan kepada lima orang yang secara langsung akan sangat disibukkan dengan kedatangan iring-iringan kapal pembawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur GAZA yaitu rombongan Flotilla Kedua ( Freedom Flotilla Two ).

Walaupun sebenarnya, misi membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza ini sangat kontradiktif dengan temuan dan pernyataan dari RED CROSS bahwa tidak ada KRISIS KEMANUSIAAN dalam hidup keseharian rakyat Palestina di GAZA.

Hasil temuan dan pernyataan dari RED CROSS ini telah mereka umumkan kepada publik pada periode bulan APRIL 2011.

Red Cross: No Humanitarian Crisis in Gaza

Kapal Mavi Marmara asal Turki memang tidak ikut dalam rombongan Flotilla Kedua — padahal tahun 2010 lalu Kapal Mavi Marmara adalah “kapal induk” yang memimpin iring-iringan” kapal pembawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza -.

Rombongan Kapal Flotilla Kedua yang berjumlah 10 kapal saat ini sedang mengarah ke perairan Israel.

Dan lima nama yang perlu disapa untuk bersedia menerima lima kata dan pesan sederhana ini adalah :

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Ehud Barak, Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman, Kepala Staf Angkatan Pertahanan (Militer) Israel Letnan Jenderal Benny Gantz dan Kepala Dinas Rahasia Mossad Tamir Pardo.

Lima kata untuk kelima nama ini dalam menyambut dan menangani rombongan FREEDOM FLOTILLA TWO adalah : “Dont Shoot & Zero Accident, Please !”

 

Freedom Flotilla Two ( 2011 )

 

Sekurang-kurangnya ada 500 orang aktivis Hak Asasi Manusia dan Jurnalis Internasional dari sejumlah negara Uni Eropa, Amerika dan Canada, saat ini bergabung dalam 10 kapal yang berlayar menuju perairan Israel untuk masuk ke wilayah terdekat di Jalur Gaza.

Tetapi besar kemungkinan, jumlah peserta yang akan tetap melanjutkan misi perjalanannya ke perairan Israel kurang dari 300 orang ( dimana diantaranya ada sekitar 35 jurnalis internasional).

Hari Senin (27/6/2011) kemarin, kapal-kapal Flotilla Kedua ini sempat tertahan ( terutama karena faktor administrasi ) di Yunani.

Tetapi akhirnya rombongan Flotilla Kedua ini tetap bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju tujuan utama yang sesungguhnya yaitu “menantang” Israel agar mau membuka blokade terhadap Gaza.

Bantuan kemanusiaan itu sendiri sebenarnya bisa disampaikan lewat jalur atau akses yang sangat aman dan resmi.

Tetapi, misi menantang Israel ini tampaknya dianggap sangat perlu untuk memaksa Israel membuka blokade terhadap Gaza.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) sudah sejak beberapa minggu lalu mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa jika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat program ulangan seperti tahun lalu maka sebaiknya disampaikan lewat cara-cara yang legal.

Namun, seruan Sekjen PBB Ban Ki-moon tak mujarab dan tak ampuh.

Iring-iringan kapal Flotilla Kedua ini akan tiba dalam beberapa jam ke depan sehingga dunia akan memonitor dan menyaksikan detik demi detik bagaimana Israel menangani masalah Flotilla Kedua ini.

Tetapi sebagai panggilan moral sebagai sesama warga dunia maka dengan setulus hati kita perlu menyampaikan kepada Pemerintah Israel ( dalam hal ini Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ) agar dalam menangani masalah Flotilla Kedua ini militernya tidak bertindak represif.

 

Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak, duduk paling kanan berjaket hitam, didampingi Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Benny Gantz, berdiri di sebelah kanan, serta para perwira tinggi IDF, sedang mengamati monitor pemantauan sistem pertahanan IRON DOME di perbatasan antara Israel dan Gaza

 

Israel Defense Force yang sejak bulan Februari 2011 lalu dipimpin oleh Letnan Jenderal Benny Gantz berada langsung dibawah Departemen Pertahanan yang dipimpin oleh Ehud Barak.

Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman memiliki “komando” kepada para Duta Besar Israel dan jajarannya di seluruh dunia.

Kemudian Tamir Pardo sebagai Kepala Mossad membawahi pada penanggung-jawab operasi intelijen Israel di seluruh dunia.

Jadi, kelima nama inilah yang berperan sangat sentral dalam menangani masalah Flotilla.

Secara khusus diharapkan kepada Militer Israel ( Israel Defense Force / IDF ) agar Pasukan Komando Angkatan Laut yang akan mereka kerahkan menangani kedatangan rombongan Freedom Flotilla Two ini bisa menahan diri dan sungguh-sungguh menjalankan tugas penting mereka dengan kekuatan militer yang seminimal mungkin.

Disini, peran Ehud Barak sangat sentral sebab posisinya adalah Menteri Pertahanan.

Selain Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Ehud Barak dimungkinkan untuk memberi komando langsung kepada IDF.

Yang sungguh diharapkan disini adalah IDF tidak mengeluarkan satu tembakan pun ke arah iring-iringan Kapal Flotilla Kedua agar tidak menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi para peserta Flotilla dan juga kepada prajurit Israel sendiri.

Sebab, bukan tidak mungkin prajurit Israel akan mengeluarkan tembakan jika situasinya dianggap sudah sangat tidak kooperatif dan memburuk.

 

Bendera Palestina

 

Tetapi, baik Netanyahu atau Ehud Barak, keduanya harus lebih bijaksana dalam menangani masalah Flotilla ini.

Sehingga, itulah sebabnya diharapkan kepada militer Israel (IDF) adalah tidak menembak ke arah rombongan Kapal Flotilla Kedua.

Dengan catatan, dari arah Kapal-Kapal Flotilla inipun, jangan sampai ada tembakan awal yang dikeluarkan ( baik tembakan yang diarahkan ke udara sebagai upaya provokasi atau ke arah prajurit Israel ).

IDF pasti sudah sangat siap untuk “menyambut” kedatangan rombongan Freedom Flotilla Two ini di wilayah perairan mereka.

Perintah dari Perdana Menteri Netanyahu kepada IDF adalah memblokade kapal-kapal Flotilla ini untuk kemudian dihalau keluar dari wilayah perairan Israel.

Perdana Menteri Netanyahu tidak mengizinkan kapal-kapal ini mendekati Israel.

Tetapi Bibi ( panggilan Netanyahu ) sudah melonggarkan kebijakan para bawahannya yang sempat menyatakan akan mencekal dan mendeportasi siapapun jurnalis asing yang ikut-ikutan dalam rombongan Freedom Flotilla Two.

Ehud Barak, Benny Gantz, para perwira menengah dan perwira tinggi IDF, khususnya Angkatan Laut Israel, pasti sudah stand by semua di posisi mereka untuk menghadapi “tantangan” dari komunitas internasional lewat misi Flotilla ini.

Kapan saja, atau tepatnya jam berapapun iring-iringan kapal Flotilla Dua ini akan mendekati Israel, Angkatan Laut Israel pasti akan segera memerintahkan seluruh kapal yang datang keroyokan lewat rombongan Flotilla Kedua.

Sebab begitu jugalah yang terjadi di bulan Mei 2010 lalu.

 

Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad, kiri, sedang berbincang dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat ( Palestina ) pada 14 Februari 2011

 

Kalau IDF baru bisa bergerak jika rombongan Freedom Flotilla Two sudah mendekati wilayah perairan Israel, tidak demikian dengan Dinas Rahasia Israel ( Mossad ) yang sejak bulan Desember lalu dipimpin oleh Tamir Pardo.

Tak mungkin Mossad tak bergerak memantau rencana kedatangan Kapal-Kapal Flotilla ini.

Tapi siapa yang bisa memantau Mossad, apa saja atau siapa saja yang mereka pantau ?

Sebab yang namanya dinas rahasia pasti akan bergerak seperti “hantu”.

Tak terlihat.

Tak berbekas.

Kalau Netanyahu, siapapun bisa dengan mudah menyebutkan siapa-siapa saja yang duduk sebagai kalangan menterinya,

Begitu juga Ehud Barak, siapapun juga bisa menyebutkan para petinggi Departemen Pertahanan atau kalangan militer Israel.

Tetapi kalau Mossad ( dan juga dinas rahasia di negara manapun di dunia ini ), tak akan ada yang bisa tahu, siapa saja anggota, jaringan atau kolega mereka yang bisa dikerahkan ).

Tetapi komunitas internasional juga perlu untuk tetap memberikan nasihat yang baik kepada Mossad agar rombongan Freedom Flotilla Two ini mendapat “jaminan keamanan” yang utuh seutuh-utuhnya.

Sebab, pekerjaan IDF dan Mossad tentu akan bersinergi dalam menangani masalah Flotilla.

Salah satu contoh yang langsung menuding Mossad sebagai pelakunya adalah soal kerusakan salah satu kapal yang menjadi bagian dari Flotilla Dua.

 

Freedom Flotilla

 

Seperti yang diberitakan Harian Republika, sejumlah orang tak dikenal disinyalir punya hubungan dengan dinas rahasia Mossad, pada hari Senin (27/6/2011) telah merusak salah satu kapal milik Flotilla 2 di salah satu pelabuhan Yunani, sebelum kapal ini bertolak ke Gaza.

Romi Abduh, anggota Eropa Campaign dalam pernyataan persnya kemarin mengatakan, sejumlah personel tak dikenal menyabot mesin penggerak salah satu kapal yang akan digunakan Flotilla 2 menuju Gaza. Namun tim teknisi sudah bergerak untuk mengadakan perbaikan pada mesin tersebut dan diperkirakan membutuhkan dua hari.

Tudingan ini memang tidak bisa dipercaya begitu saja sebab tidak ada bukti fisik ataupun bukti yuridis hukum yang menunjukkan keterlibatan Mossad dalam pengrusakan mesin kapal tersebut.

Tudingan ini memang sangat sepihak tetapi dalam situasi yang sangat darurat sifatnya, tampaknya memang harus ada yang bisa dijadikan kambing hitam untuk dituding-tuding dan dipersalahan.

Jadi, tak cuma kepada IDF, kepada dinas rahasia Israel pun, komunitas internasional perlu terus menyampaikan harapan dan himbauan yang sangat positif.

Sederhana sekali harapan dan himbauan dari komunitas internasional bahwa jangan sampai ada tindakan kekerasan dan yang paling penting jangan sampai ada korban yang jatuh dalam insiden yang sekecil atau sebesar apapun.

Jika ada kejanggalan yang disinyalir oleh Israel ada di balik kedatangan Flotilla ini maka tindakan yang diambil janganlah tindakan-tindakan represif yang mengedepankan dan memperbesar kekuatan militer dalam menyelesaikannya.

Berilah jaminan keamanan penuh kepada rombongan Flotilla.

 

Ilustrasi Gambar : Sekjen PBB Ban Ki-moon

 

Walaupun misi Flotilla ini sudah mengabaikan himbauan resmi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (UN).

Dan negara-negara yang warga negaranya ikut dalam rombongan Flotilla ini, patut dipertanyakan kepatuhan dan penghargannya kepada lembaga dunia sekelas Perserikatan Bangsa Bangsa.

Ya sebab, Perserikatan Bangsa Bangsa sudah melarang secara resmi pemberian bantuan kemanusiaan untuk Gaza disampaikan dengan cara yang tidak legal seperti misi Flotilla.

Tapi, apa boleh buat, Flotilla tetap bersikeras untuk berlayar dan ingin berlabuh di Israel untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan lewat perbatasan yang ada di Israel menuju Jalur Gaza.

Israel tetap harus diingatkan tentang perlunya mereka mengendalikan dan menahan diri dalam menangani Kapal-Kapal Flotilla Jilid Dua.

Kali ini, dunia akan menyaksikan bagaimana Jenderal Benny Gantz, terutama para Jenderal dan Pasukan Komando dari Angkatan Laut Israel dalam menangani “tamu penting mereka” di wilayah perairan Israel.

Semua upaya diplomasi dari Israel yang meminta Perserikatan Bangsa Bangsa melarang konvoi Flotilla akan menjadi sia-sia jika Angkatan Laut Israel terjebak dalam tindakan kekerasan untuk menghalau kapal-kapal Flotilla.

Jangan ada kekerasan yang tidak perlu di wilayah perairan Israel saat Kapal-Kapal Flotilla itu menghampiri dan masuk dalam wilayah perairan Israel.

 

Foto Dokumentasi : Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, duduk di tengah, didampingi Menteri Pertahanan Ehud Barak, paling kanan, menghadiri acara perpisahan Kepala Staf Angkatan Pertahana Israel (IDF) dari Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi, paling kiri, kepada Letnan Jenderal Benny Gantz, berdiri, pada bulan Februari 2011 lalu.

 

Hindarilah tindakan represif.

Hindarilah tindakan kekerasan.

Segala sesuatu bisa diselesaikan secara baik … !

Tekanan-tekanan itu akan menjadi lebih besar jika operasi penghalauan terhadap kapal-kapal Flotilla tidak ditangani secara persuasif. Dan Netanyahu punya peran yang sangat sentral dalam mengendalikan semua situasi ini.

Sambutlah kedatangan kapal-kapal Flotilla secara lebih manusiawi.

Jadi sekali lagi, kepada kelima nama di Israel yang dimaksud dalam tulisan ini :

Jangan tembak rombongan FREEDOM FLOTILLA TWO.

Dan tolong jangan ada satupun insiden kecelakaan dalam penanganan Flotilla ( zero accident ).

Pasti, semua ini memang menjadi harapan dari sesama warga dunia yang peduli terhadap keselamatan para penumpang Kapal-Kapal Flotilla.

Israel tentu tidak ingin mendapat masalah-masalah baru di kemudian hari di hadapan komunitas internasional.

Sehingga segala kebijakan dan tindakan apapun yang bermuara pada unsur kekerasan yang ingin mereka ambil dalam menangani konvoi Flotilla Jilid Dua ini, sebaiknya dipikirkan kembali sebaik-baiknya.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

 

Tak henti-hentinya, dunia ingin terus menyampaikan harapan kepada Israel agar jangan ada kekerasan.

Namun, keputusan tentang hal-hal teknis di lapangan, memang sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Israel.

Sebab bisa jadi, Israel menilai Freedom Flotilla Two ini dengan sengaja telah mengancam sisi keamanan Israel sebagai sebuah negara dan menciptakan kondisi yang sengaja menyulitkan Israel dimana dunia internasional.

Padahal proses perundingan perdamaian dengan Palestina yang lagi macet sedang diupayakan untuk dihidupkan kembali.

Itu sebabnya, kepada lima nama yang sangat penting pada hari-hari sekarang ini, disampaikan lima kata yang menjadi harapan besar dunia kepada Israel “

“Dont Shoot & Zero Accident, Please !”.

Please.

Please.

Please.

 

(MS)

Perancis Bersiap Damaikan Israel-Palestina Saat Netanyahu Diuji Soal Gilad Shalit & Kapal Flotilla Jilid Dua

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, disertai foto Gilad Shalit (pada bingkai kecil).

Letter from French President Nicolas Sarkozy to Gilad Shalit

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s remarks on Gilad Shalit

UN Secretary-General urges Gaza aid through legitimate crossings

Statement attributable to the Spokesperson for UN Secretary-General on Israeli Staff Sergeant Gilad Shalit

Jakarta, 27 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Dalam pembahasan di rapat kabinet mingguannya pada hari Minggu ( 27/6/2011) kemarin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak sedikitpun menyinggung mengenai masalah rencana kedatangan iring-iringan kapal Flotilla Jilid Dua yang kabarnya membawa bantuan kemanusiaan yang sudah bergerak menuju perairan Israel.

Hari Senin, Kapal Flotilla Jilid Dua ini dikabarkan sudah bersiap meninggapkan perairan Yunani untuk segera menuju ke arah Israel guna menyampaikan “bantuan kemanusiaan” untuk rakyat Palestina di Jalur GAZA.

Netanyahu memang menyampaikan beberapa poin kepada media massa mengenai rapat kabinet mingguannya.

Antara lain mengenai masalah penawanan Kopral Gilad Shalit yang memasuki tahun kelima penawanan oleh kelompok militan HAMAS.

Selengkapnya, pernyataan Netanyahu mengenai Gilad Shalit adalah :

“Yesterday was the fifth anniversary of Gilad Shalit’s abduction.  He is being held by a brutal enemy, Hamas, which refuses to uphold either the minimal demands of the international treaties or humanitarian conditions.  It has refused to allow him even one visit by the International Committee of the Red Cross.  It is holding him in harsh conditions and we know how his family is suffering.  I think that the entire nation and all fair and just people in the world are incensed at what Hamas is doing.

We have applied heavy international pressure, which has found expression in remarks by the leaders of countries such as the US and in Europe, and in yesterday’s statement by UN Secretary-General Ban Ki-Moon, all of whom are demanding Gilad’s immediate release and a visit by the ICRC beforehand.  We have also decided to change the conditions of [Hamas] prisoners; that party is over.

We are involved in many actions, and I do not think that this is the place to go into details, all of which are in order to bring Gilad Shalit back home, safe and sound.  The State of Israel is ready to go far, more than any other country, in order to secure Gilad’s release but it is my responsibility, and the responsibility of those who are sitting here, to see to the security and lives of the Israeli people.

We received a proposal from the German mediator.  This proposal was harsh; it was not simple for the State of Israel.  However, we agreed to accept it in the belief that it was balanced between our desire to secure Gilad’s release and to prevent possible harm to the lives and security of the Israeli people.  As of now, we have yet to receive Hamas’s official answer to the German mediator’s proposal.”

 

Kedua orangtua dari prajurit Gilad Shalit, yaitu Aviva, sang ibu di sebelah kiri, dan sang ayah yaitu Noan Shalit, tengah, membaca surat dari Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang disampaikan oleh Duta Besar Perancis untuk Israel Christophe Bigot, yang disampaikan dalam ranggka peringatan 5 tahun penawanan Gilad Shalit. Gilad Shalit adalah prajurit Israel yang memiliki dua kewarganegaraan yaitu PERANCIS dan ISRAEL

 

Lima Tahun Penawanan Gilad Shalit, Hamas-Fatah Rebutan Kursi Perdana Menteri Palestina

 

Netanyahu memang tidak mau mengungkapkan isi detail dari rapat kabinet mingguannya kepada media lokal di Israel.

Tetapi berdasarkan pemberitaan HAARETZ yang mendapat keterangan dari sumber mereka bahwa dalam rapat kabinet mingguan itu, Netanyahu memberikan peringatan kepada kalangan pemerintahannya bahwa tidak akan ada satu kapalpun dari iring-iringan Kapal Flotilla Dua yang akan diizinkan menembus blokade yang akan dibuat oleh Angkatan Laut Israel.

Bahkan dalam rapat kabinet mingguan itu dibahas secara internal bahwa Flotilla Jilid Dua akan diikuti oleh 10 kapal dari berbagai negara, diantaranya adalah aktivis Hak Asasi Manusi dan Jurnalis dari Amerika Serikat, Canada dan beberapa negara Uni Eropa.

Netanyahu memerintahkan militernya bahwa iring-iringan kapal Flotilla Dua itu harus diblokade dan dihalau keluar dari perairan Israel.

Sejak sebulan terakhir militer Israel atau Israel Defense Force (IDF) memang sudah bersiap-siap menyambut kedatangan iring-iringan kapal ini.

Kuatnya tekanan kepada Netanyahu dalam beberapa hari terakhir ini menyangkut masalah Gilad Shalit, tak lain tak bukan karena tanggal 25 Juni kemarin adalah peringatan 5 tahun penangkapan dan penawanan prajurit yang malang ini.

Dan sudah barang tentu, tekanan paling kuat datang dari pihak Keluarga Besar Gilad Shalit.

Ayah, ibu, bahkan kakeknya, melampiaskan kemarahan, kekecewaan dan kepedihan hati mereka dengan cara mengecam Netanyahu sekeras mungkin lewat pernyataan mereka.

Kemarahan, kekecewaan dan kepedihan hati Keluarga Besar Gilad Shalit ini sesungguhnya sangat manusia.

Benar-benar dapat dipahami oleh siapapun dimuka bumi ini !

Lima tahun adalah masa yang sangat panjang untuk menantikan kepulangan seorang anak / cucu dari masa “kehilangannya” dan raib di tangan musuh.

Jadi jangan heran kalau dari semua penjuru angin, Netanyahu diserang dan ditekan dari pihak manapun di negaranya yang ingin agar Pemerintah Israel bergerak lebih dinamis dalam menegosiasikan pembebasan Gilad Shalit.

Seiring dengan itu, Pemerintah Israel, terutama Angkatan Pertahanan Israel (IDF) saat inipun dihadapkan pada sebuah potensi masalah baru yaitu rencana kedatangan Kapal Flotilla Jilid Dua.

Walaupun Kapal Mavi Marmara yang tahun 2010 lalu menjadi “kapal induk” yang memimpin iring-iringan Flotilla Jilid Satu tak ikut pada misi kedua di tahun 2011 ini, rencana kedatangan Flotilla Jilid Dua tetap sangat diminati oleh banyak pihak.

Netanyahu dihadapkan, dan bahkan diuji saat ini, terhadap dua masalah besar yaitu rencana kedatangan Kapal Flotilla Jilid Dua, dan merespon tekanan yang sangat kuat dari dalam negerinya untuk segera berbuat lebih maju dalam perjuangan membebaslan prajurit Gilad Shalit.

 

Menteri Luar Negeri Perancis ALAIN JUPPE menemui ayah dari Gilad Shalit yaitu NOAM SHALIT untuk menyampaikan keprihatiann dari Pemerintah Perancis atas penawanan yang masih tetap dilakukan Hamas sampai memasuki tahun kelima. Juppe bertemu Noam Shalit tanggal 2 Juni 2011 di Yerusalem, Israel. Gilad Shalit yang sudah 5 tahun ditawan HAMAS adalah pemegang dua kewarganegaraan yaitu ISRAEL dan PERANCIS.

 

Dua masalah besar yang menerpa Netanyahu ini terjadi hanya beberapa hari menjelang pertemuan yang dimotori Pemerintah Perancis untuk menggelar semacam konferensi untuk melanjutkan perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Menurut rencana, Konferensi Paris ini akan digelar pada awal bulan Juli mendatang.

Yang menarik dalam konteks ini, Perancis terkait secara langsung dan tidak langsung dalam tali temali permasalahan ini.

Soal Gilad Shalit misalnya, prajurit ini memang terdaftar sebagai prajurit Israel.

Tetapi Gilad Shalit merupakan warga negara Israel dan Perancis karena ia memang mempunyai 2 kewarga-negaraan.

Lalu sebagai bagian dari kekuatan Kelompok Kwartet Timur Tengah, Perancis berinisiatif untuk menjadi tuan rumah kelanjutan proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Kelompok Kwartet Timur Tengah adalah Amerika Serikat, Rusia, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan negara-negara yang tergabung dalam UNI EROPA.

Itulah sebabnya Pemerintah Perancis mengundang Pemerintah Palestina dan Pemerintah Israel untuk duduk bersama di meja perundingan yang difasilitasi Pemerintah Perancis pada awal bulan Juli mendatang.

( Dan yang menarik disini, salah satu kapal yang ingin bergabung dengan iring-iringan Kapal Flotilla Jilid Dua adalah kapal yang berasal dari PERANCIS ).

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Paris, 5 Mei 2011

Tak cuma itu kaitan langsung dan tidak langsung antara Perancis dengan permasalahan yang menghangat saat ini di Israel.

Jika Konferensi Paris yang akan diselenggarakan pada awal bulan Juli mendatang jadi dilaksanakan, maka akan ada satu lagi nuansa sejarah yang akan mempererat “hubungan bathiniah” antara Perancis dan Israel.

Sebab, tanggal 3 dan 4 Juli mendatang adalah peringatan 35 tahun Operasi Entebbe yaitu Operasi Penyelematan Sandera pada maskapai penerbangan AIR FRANCE yang dilakukan kelompok militan Palestina.

Letnan Kolonel Yoni Netanyahu (kakak / saudara tertua dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu) merupakan komandan PASUKAN KHUSUS ISRAEL yang mendapatkan tugas untuk mengatasi aksi TERORISME pembajakan pesawatAIR FRANCE Flight 138 dengan rute dari TEL AVIV, ISRAEL, menuju PARIS, PERANCIS.

Operasi khusus yang dikenal dengan nama OPERASI ENTEBBE ini, dilakukan untuk menyelamatkan para penumpang yang menjadi sandera dari teroris Palestina.

Misi menyelamatan yang dilakukan oleh Pasukan Khusus Sayeret Matkal ( salah satu unit terbaik yang dimiliki oleh Israel Defense Force atau IDF ).

Dan dalam operasi ini, Yoni Netanyahu bertindak sebagai komandan lapangan.

Bandara Entebbe di Uganda merupakan LOKASI dari operasi penyelamatan sandera oleh Pasukan Khusus Israel Sayeret Matkal.

Peristiwa ini berlangsung pada ( malam hari ) tanggal 3 Juli sampai pagi hari tanggal  4 Juli 1976.

Operasi telah dirancang secara rahasia dan dilakukan menentang negara Uganda, dimana pemimpinnya, Idi Amin mendukung pembajakan tersebut.

Operasi Entebbe berhasil membebaskan 100 orang tawanan yang ada didalam pesawat AIR FRANCE.

Pada tanggal 27 Juni 1976 Pesawat naas AIR FRANCE dengan nomor penerbangan 139 lepas landas dari Tel Aviv ke Paris.

Pesawat itu berhenti di Yunani seperti yang direncanakan, di mana 56 penumpang naik, di antaranya adalah para teroris Palestina.

Para teroris bersenjata menguasai pesawat sepanjang penerbangan yang berisi sebanyak 246 penumpang.

Teroris memerintahkan pilot untuk mendarat pertama di Libya, lalu kemudian mendarat di Bandar Udara Entebbe, Uganda. Lalu untuk melakukan operasi penyelamatan, pada tanggal 3 Juli 1976, empat pesawat Hercules yang berisi 200 tentara IDF lepas landas dari Sharm El Sheikh, Israel menuju Uganda.

 

Foto Atas : Operasi Entebbe. Operasi Penyelamatan Sandera pesawat AIR FRANCE di Bandar Udara Entebbe, Uganda, tanggal 4 Juli 1976. Tanggal 4 Juli 2011 mendatang adalah peirngatan 35 tahun Operasi Entebbe yang menyelamatkan maskapai penerbangan PERANCIS yang dibajak oleh kelompok militan Palestina. Foto Bawah : Gilad Shalit. Tanggal 25 Juni 2011 adalah peringatan 5 tahun penawanan Gilad Shalit oleh Kelompok Militan Hamas. Gilad Shalit adalah warga negara Israel dan Perancis.

 

Jadi, dalam suasana peringatan 5 tahun penawanan Gilad Shalit (25 Juni 2011) dan peringatan 35 tahun Operasi Entebbe ( 4 Juli 2011), mau tak mau Perancis terkait secara langsung dan tak langsung dalam upaya membantu proses perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Tetapi, yang perlu terus didorong dari Pemerintah Perancis ( khususnya Presiden Nicolas Sarkozy ) untuk membebaskan Gilad Shalit adalah kebijakan yang lebih nyata.

Korespondensi antara Presiden Perancis secara rutin kepada Keluarga Besar Gilad Shalit memang akan sangat menghibur dikala keluarga yang malang ini terus menerus dirundung duka menantikan keajaiban pembebasan anak kesayangan mereka.

Tapi surat-menyurat seperti itu tak akan bisa menolong pembebasan itu secara nyata.

Seharusnya Perancis bisa lebih berperan dalam membebaskan Gilad Shalit mengingat begitu rumit dan buruknya hubungan antara Israel dan Sayap Militer Hamas.

Termasuk misalnya, mendekati Pemerintah Israel untuk menawarkan, bagaimana jika masalah pertukaran tahanan ini diprioritaskan kepada seluruh tahanan perempuan dan anak-anak Palestina yang ada di Israel.

Berapapun jumlahnya, barangkali ide ini bisa dikomunikasikan dengan Pihak Israel.

Sebab, Hamas harus punya skala prioritas dalam masalah pertukaran tahanan.

Apakah harus ikut ditukar misalnya, anggota-anggota HAMAS yang ditangkap karena terindikasi melakukan serangan-serangan militer secara langsung ke wilayah Israel ?

Hamas harus lebih rasional dalam mengajukan persyaratan pertukaran tahanan.

Jangan terlalu berlebihan dan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan sepihak.

Sebab, masalah pertukaran tahanan ini harus sama-sama seimbang dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Mau negara manapun yang menjadi mediator akan menemui kegagalan demi kegagalan, jika masalah pertukaran tahanan ini menjadi sangat tak seimbang poin-poin persyaratannya.

Hamas, dan Palestina secara keseluruhan, juga bisa memasukkan dalam persyaratan mereka kepada Israel, agar pihak keluarga dari para tahanan Palestina diizinkan untuk membesuk secara rutin.

Kemudian, para tahanan diberi perlakukan yang baik dan diizinkan untuk melakukan ibadah mereka (sholat) secara layak dan sangat baik saat berada dalam tahanan Israel.

( Walaupun akan sangat kontradiktif situasinya sebab dalam masa penawanan 5 tahun terhadap Gilad Shalit, 1 detikpun pihak keluarga dan kalangan internasional tidak diizinkan oleh HAMAS untuk bisa membesuk Gilad Shalit ).

Kemudian, sampaikan kepada Pihak Israel, agar seluruh tahanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel, diizinkan dan diberi jaminan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadhan yang  tinggal sebulan lagi.

Dan bahkan kalau bisa, diizinkan untuk bisa bertemu dengan sanak saudaranya jika hendak membesuk dalam suasana Idul Fitri tahun ini.

Hamas juga harus membuktikan bahwa mereka sungguh peduli pada rakyat Palestina yang sedang berada di dalam tahanan Israel. Pikirkan penderitaan rakyat Palestina yang saat ini berada dalam tahanan Israel sehingga jangan ada lagi waktu yang terbuang secara sia-sia.
Kalau Israel berada dalam tekanan untuk membebaskan 1 orang prajuritnya, nah Hamas dan Pemerintah Palestina ?

Ada ribuan rakyatnya yang menunggu pertolongan dan pembebasan.

Kasihan kalau penderitaan mereka jadi bertambah panjang dan bertambah parah.

Jadi, tolonglah, agar Israel dan Hamas khususnya, sama-sama berpikir dan bertindak bijaksana dalam masalah pertukaran tahanan ini.

Jangan adu keras.

Sebab, yang merasakan dampak buruk dari tertundanya masalah pertukaran tahanan ini adalah rakyat mereka sendiri.

 

Kanselir Jerman Angela Merkel bertemu Presiden Perancis Nicolas Sarkozy di Berlin, 17 Juni 2011. Dalam pertemuan ini, salah satu poin penting yang disampaikan kedua pemimpin Negara Eropa ini adalah desakan kepada HAMAS untuk membebaskan Gilad Shalit yang sudah 5 tahun ditawan

 

Jadi sekali lagi, Perancis sesungguhnya bisa lebih berperan dalam menjadi mediator perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Dibanding Jerman yang selama ini menjadi mediator perundingan pembebasan Gilad Shalit, sesungguhnya yang harus lebih giat maju di garis terdepan proses negosiasi itu adalah Pemerintah Perancis.

Termasuk didalamnya, membujuk Israel agar mau merespon jumlah angka pertukaran tahanan yang diminta Hamas sebagai syarat pertukaran antara Gilad Shalit dan tahanan-tahanan Palestina yang ada di berbagai penjara Israel.

Hamas terus menekan dan mendesak Pemerintah Israel membebaskan seluruh tahanan Palestina yang ada di Israel. Dan sekaligus mengecam intimidasi yang dilakukan Israel terhadap sekitar 6000 sampai 7000 orang tahanan Palestina di Israel.

( Hamas lupa bahwa menawan seorang warga negara asing selama 5 tahun berturut-turut, tanpa pernah mengizinkan pihak keluarga dan komunitas internasional menemui Gilad Shalit, adalah juga tindakan INTIMIDASI yang sangat amat buruk ).

Jika Hamas meminta 6000 sampai 7000 orang tahanan Palestina ditukar dengan 1 orang prajurit Israel, dari segi angka saja sudah sangat tidak sebanding.

Satu banding Tujuh Ribu !

Lalu, mau ditaruh dimana wajah dari Benjamin Netanyahu di hadapan seluruh rakyatnya, jika ternyata ia bisa didikte dan ditekan dengan mudah oleh sayap militer Hamas yang selama ini kerap kali mengancam sisi keamanan Israel sebagai sebuah negara ?

Jika seandainya Netanyahu mengabulkan permintaan Hamas untuk membebaskan seluruh tahanan Hamas di penjara Israel, maka barangkali detik pertama setelah kebijakan ini diambil Netanyahu akan dijatuhkan dari kursi kepemimpinannya dan dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin.

Sebagai pemimpin, ia harus menjaga kredibilitas dan legitimasi di hadapan rakyatnya sendiri.

Sebagai pemimpin, ia akan digugat sebab bisa didikte oleh sebuah kelompok atau grup yang sampai saat ini masih dinyatakan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dan komunitas internasional sebagai grup teroris.

Ini fakta !

 

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Paris, 21 April 2011

 

Netanyahu akan mendapat masalah yang sangat berat pada posisi jabatannya saat ini dan karier politiknya, jika ia bisa didikte dan dikendalikan Hamas lewat cara seperti ini.

Tidak mungkin Netanyahu tidak mau melakukan pertukaran tahanan untuk menyelamatkan Gilad Shalit.

Dalam dua tahun masa jabatan kedua Netanyahu sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2009 lalu, berulang kali pihak Keluarga Besar Gilad Shalit dan simpatisannya memilih mengadakan aksi unjuk rasa secara rutin di depan rumah Perdana Menteri Netanyahu sebagai desakan agar Gilad Shalit segera dibebaskan oleh Hamas.

Jadi agak mustahil jika Netanyahu tidak peduli pada nasib Gilad Shalit.

Netanyahu pasti sangat amat peduli pada nasib Gilad Shalit tapi barangkali yang menjadi permasalahan disini adalah tuntunan Hamas yang tidak sebanding dengan esensi utama misi pertukaran tahanan itu.

Satu orang tahanan harus ditukar dengan ribuan tahanan.

Lalu bagaimana jika diantara tahanan-tahanan yang harus dilepaskan dari penjara Israel itu memang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengancam  keselamatan dan memang terlibat dalam aksi-aksi militer ?

Berdasarkan informasi yang ditulis dalam WIKIPEDIA, diuraikan disana bahwa Gilad Shalit ditangkap bukan karena ia menyerang atau memerangi Palestina !

Tidak samasekali !

WIKIPEDIA menyebutkan bahwa Gilad Shalit ditangkap saat ia melintasi pos penjagaan di wilayah teritorial Israel.

Lalu saat itu, sejumlah anggota sayap militer Hamas yang bersenjata berhasil menyusup masuk dan menyerang kendaraan tempur milik militer Israel.

Disinilah letak ketidak-adilan yang dilakukan Hamas terhadap Gilad Shalit.

Gilad tidak dalam posisi menyerang, menyakiti atau memerangi Hamas saat ia ditangkap di suatu hari Minggu tanggal 25 Juni 2006.

Anggota sayap militer Hamas menyusup masuk ke wilayah Israel, lalu menyerang dan meledakkan kendaraan tempur milik militer Israel, kemudian menangkap prajurit yang sedang berada di kendaraan tempur itu.

Gilad ditangkap di wilayah Kerem Shalom di perbatasan Israel – Gaza.

Wikipedia menyebutkan Gilad Shalit ditangkap di suatu hari Minggu pagi tanggal 25 Juni 2006.

Penangkapan dilakukan oleh sejumlah anggota militan Hamas yang menyusup lewat terowongan bawah tanah untuk bisa menembus masuk ke pos penjagaan Israel di bagian selatan Jalur Gaza.

Terjadilah pertempuran yang menyebabkan dua anggota Hamas dan dua prajurit Israel Defense Forces (IDF) tewas, kemudian 3 prajurit Israel terluka.

Sementara Gilad dikabarkan patah pada tangan kiri dan terluka di bagian bahu, setelah kendaraan tempur (tank) yang membawa prajurit Israel dihajar oleh granat roket milik Hamas.

Penangkapan yang terjadi pada diri Gilad Shalit terjadi terjadi disaat prajurit malang ini baru menjalani masa dinasnya di kemiliteran Israel selama (kurang dari) satu tahun.

Masih berdasarkan informasi Wikipedia, Gilad Shalit bergabung dengan IDF pada bulan Juli 2005 untuk mengikuti jejak sang kakak yaitu Yoel Shalit.

 

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, duduk di tengah, didampingi Menteri Pertahanan Ehud Barak, menghadiri acara perpisahan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), dari Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi, kiri, kepada Letnan Jenderal Benny Gantz, berdiri pada Februari 2011 di Yerusalem, Israel.

 

Dari Nakba Sampai Flotilla Mengukur Kemampuan Jenderal Benny Gantz Dan Militer Israel

 

Jadi kini, menjelang Konferensi Paris yang ditawarkan Pemerintah Perancis kepada Israel dan Palestina, Perdana Menteri Netanyahu masih harus disibukkan ( atau tepatnya sedang di uji ) pada dua masalah besar yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di Israel yaitu masalah Gilad Shalit dan rencana kedatangan Kapal Flotilla Jilid Dua.

Kalau pada tahun 2010 lalu, Netanyahu sedang berada di luar negeri saat kapal Mavi Marmara datang maka di tahun 2011 ini Netanyahu harus ikut ” menyambut” kedatangan Kapal Flotilla Jilid Dua.

Kalau pada tahun 2010 lalu, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi yang bertanggung-jawab dalam menjalankan operasi “penyambutan” Kapal Mavi Marmara maka saat ini tugas itu akan dilakukan Letnan Jenderal Benny Gantz.

Seberapa mampu Letnan Jenderal Benny Gantz mengatasi iring-iringan Kapal Flotilla Jilid Dua yang secara hitam di atas putih sudah dinyatakan tidak legal oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dan inilah ujicoba pertama bagi Sekjen PBB Ban Ki-moon yang mendapat mandat untuk meneruskan masa jabatannya periode yang kedua.

Sebuah kebijakan dan pandangan yang resmi dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ternyata tidak didengar dan dianggap tak penting oleh sejumlah pihak yang tetap memutuskan untuk datang ramai-ramai menggertak Israel.

Menggertak Israel sebenarnya tindakan yang sia-sia.

Inilah negara yang paling tidak bisa digertak.

Kapal Flotilla Dua belum sampai ke perairan Israel saja, sebuah peringatan sudah disampaikan oleh Pemerintah Israel bahwa jurnalis manapun yang ikut dalam iring-iringan Kapal Flotilla Jilid Dua ini akan dicekal selama 10 tahun oleh Israel.

Kadang-kadang, kepusingan kita mengamati dan menyaksikan setiap tindakan dan kebijakan Israel ini bukannya tambah sembuh tapi kita malah dibuat tambah sakit kepala.

Seenak mereka saja membuat kebijakan kalau sudah kesal, jengkel dan marah akibat sisi keamanan negara mereka masuk pada zona tak aman.

Jauh hari sebelumnya, Angkatan Laut Israel juga sudah pamer kekuatan yaitu sengaja mempublikasikan simulasi latihan pasukan khusus dari Angkatan Laut Israel tentang bagaimana cara mereka menangani alias MENGUSIR Kapal Flotilla Jilid Dua.

Tak cuma simulasi, penjara pun sudah mereka siapkan jika tetap ada yang nekat memasuki wilayah Israel secara legal.

Israel ini memang paling lihai membuat pihak lain “sakit kepala” alias pusing tujuh keliling.

Kita juga masih ingat saat IDF membuat lagu plesetan dari lagu karya Michael Jackson, WE ARE THE WORLD.

Lagu ini diplesetkan oleh prajurit-prajurit Israel untuk menyindir Kapal Mavi Marmara yang datang ke Israel untuk maksud dan tujuan mengantarkan bantuan kemanusiaan ke Jalur GAZA.

Israel ini memang “gila” !

 

Foto Dokumentasi : Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, berkemeja hitam di sebelah kiri, didampingi Kepala Staf Militer Israel Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi, sedang mengunjungi Pasukan Komando Angkatan Laut Israel yang berperan dalam operasi pengusiran Kapal Mavi Marmara di bulan Mei 2010

 

Israel juga seakan mampu untuk mengemas berbagai  tindakan dan kebijakan yang terkesan semaunya dan sangat berlebihan sebagai wujud dari gigihnya mereka menjaga sisi keamanan nasional negara mereka.

Bahkan tahun lalu, saat semua pihak mengecam Israel karena mengusir iring-iringan Kapal Mavi Marmara ( tahun 2010 ), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu malah mendatangi Pasukan Komando dari Angkatan Laut Israel yang ditugaskan mengusir Kapal Mavi Marmara dengan mengatakan kepada para prajuritnya, “You are the best !”

Kini, ujian tentang Flotilla kembali datang menghampiri Israel.

Kepada Israel, khususnya IDF, di harapkan agar penanganan terhadap Kapal Flotilla Jilid Dua ini harus persuasif dan harus menjauhkan tindakan mereka dari segala sesuatu yang bersifat tindakan-tindakan represif.

Kepada Israel, khususnya IDF, di harapkan agar operasi penghalauan terhadap iring-iringan Kapal Flotilla Dua ini tetap mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai hukum internasional dan kemanusiaan.

Sebab saat ini  sebenarnya Israel sudah “menang” dengan adanya kebijakan dan himbauan dari Perserikatan Bangsa Bangsa bahwa semua bentuk bantuan lewat rencana kedatangan Kapal Flotilla harus disampaikan dengan cara yang LEGAL.

Tetapi, Israel tetap harus diingatkan tentang perlunya mereka mengendalikan dan menahan diri dalam menangani Kapal-Kapal Flotilla Jilid Dua.

Kali ini, dunia akan menyaksikan bagaimana Jenderal Benny Gantz, terutama para Jenderal dan Pasukan Komando dari Angkatan Laut Israel dalam menangani “tamu penting mereka” di wilayah perairan Israel.

Semua upaya diplomasi dari Israel yang meminta Perserikatan Bangsa Bangsa melarang konvoi Flotilla akan menjadi sia-sia jika Angkatan Laut Israel terjebak dalam tindakan kekerasan untuk menghalau kapal-kapal Flotilla.

Jangan ada kekerasan yang tidak perlu di wilayah perairan Israel saat Kapal-Kapal Flotilla itu menghampiri dan masuk dalam wilayah perairan Israel.

Hindarilah tindakan represif.

Hindarilah tindakan kekerasan.

Segala sesuatu bisa diselesaikan secara baik … !

Perdana Menteri Netanyahu sudah mendapat tekanan yang sangat berat akibat tindakan Hamas yang terus menerus memperpanjang penawanan terhadap Gilad Shalit.

Tekanan-tekanan itu akan menjadi lebih besar jika operasi penghalauan terhadap kapal-kapal Flotilla tidak ditangani secara persuasif. Dan Netanyahu punya peran yang sangat sentral dalam mengendalikan semua situasi ini.

Sambutlah kedatangan kapal-kapal Flotilla secara lebih manusiawi menjelang pertemuan untuk melanjutkan perundingan perdamaian yang ditawarkan Perancis dalam beberapa hari mendatang.

(MS)

Menunggu Jenderal Timur Pradopo Memilih Kabareskrim Baru Menjelang HUT Polri Ke 65

Salam Komando para perwira tinggi TNI / POLRI. Dari kiri ke kanan : Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Pangdam 1/BB Leo Siegers melakukan salam komando di Markas Polda Sumatera Utara, Medan, Kamis (16 / 6 / 2011).

 

Berpeluang Besar Wisnu Amat Sastro Jadi Kabareskrim Dan Sutarman Jadi Wakabareskrim

 

Jakarta, 23 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) —  Hanya tinggal seminggu lagi, atau tepatnya pada hari Jumat 1 Juli 2011, Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ) akan merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 65.

Inilah HUT POLRI pertama yang akan dirayakan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo sejak ia memimpin institusi kepolisian sejak dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 22 Oktober 2010.

Sumber KATAKAMI.COM di Mabes Polri menyebutkan bahwa perayaan HUT Polri tahun ini memang tidak dibuat berlebihan karena perintah dari Kapolri adalah mengedepankan kesederhaan dan kedekatan dengan anggota-anggota Polri di gugus terdepan di daerah yang terpencil.

Untuk menciptakan suasana dan nuansa ulangtahun lebih sederhana tetapi sarat akan makna yang positif, Kapolri Jenderal Timur Pradopo berbagi tugas dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna.

Pembagian tugas itu adalah Kapolri akan memimpin upacara di salah satu Polsek yang ada di Nangroe Aceh Darussalam.

Sedangkan Wakapolri Komjen. Nanan Soekarna akan memimpin upacara HUT Polri di salah satu markas kepolisian yang ada di Papua.

Lalu, pejabat utama Mabes Polri yang ditunjuk untuk memimpin upacara HUT Polri di ibukota Jakarta adalah Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen. Imam Sujarwo.

Kebijakan Kapolri Timur Pradopo untuk memimpin HUT Polri di daerah-daerah terdepan NKRI adalah mengikuti jejak dari Kapolri sebelumnya yaitu Jenderal Sutanto.

Kepada KATAKAMI.COM yang menghubunginya lewat percakapan telepon, Kamis ( 23/6/2011), Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suhardi Alius menginformasikan kegiatan Jenderal Sutanto semasa memimpin HUT Polri di Aceh.

Suhardi Alius adalah mantan Koordinator Sekretaris Pribadi ( Korpsri) Kapolri era kepemimpinan Kapolri Sutanto.

Pada tanggal 1 Juli 2006, Kapolri Jenderal Sutanto memimpin HUT Polri di salah satu Polri yang ada di Nangroe Aceh Darussalam.

Sutanto memerintahkan Wakapolri Komjen. Makbul Padmanegara untuk memimpin HUT Polri di Papua.

 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo

 

Yang menarik dari suasana HUT Polri tahun 2011 ini adalah teka teki tentang siapakah gerangan perwira tinggi Polri yang akan ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri untuk menggantikan Komjen. Ito Sumardi yang resmi memasuki masa pensiun per tanggal 1 Juli 2011.

Timur Pradopo secara pribadi tentu tak akan mau dan memang tak akan bisa sembarangan dalam menentukan pejabat utama ( terutama pejabat setingkat eselon 1).

Sebab, di lingkungan internal Polri, masalah mutasi dan promosi akan dibahas oleh Rapat Wanjak ( Dewan Kepangkatan ) yang dipimpin oleh pejabat utama setingkat Wakapolri.

Lalu, salah satu tahapan penting lainnya yang harus dilewati untuk menentukan posisi eselon 1 adalah pembahasan di level Istana Kepresidenan.

Pada level ini, Wakil Presiden yang ditunjuk untuk memimpin Rapat Tim Penilai Akhir (TPA).

TPA adalah forum rapat yang selalu dipimpin Wapres untuk membahas pengangkatan pejabat setingkat eselon I di lingkungan kementerian dan lembaga.

 

Foto Dokumentasi : Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo (kanan) dan Kepala BIN Sutanto mengikuti sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2010). Sidang kabinet paripurna yang baru pertama kali diikuti oleh Kapolri sejak menjabat tersebut membahas sejumlah masalah dalam negeri termasuk bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air beserta penanganannya. FOTO : ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/10.

 

Pada rapat TPA ini, Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki kontribusi yang sangat menentukan juga.

Sebab BIN akan memberikan masukan tentang figur-figur pejabat yang akan dibahas penempatan posisi jabatan terbarunya.

Bahkan tak cuma memberikan masukan, BIN juga berwenang untuk mengeluarkan semacam klarifikasi bahwa pejabat-pejabat yang akan ditunjuk tersebut “clear”.

Lalu hasil dari rapat TPA tadi sudah barang tentu akan dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Posisi Kabareskrim adalah salah satu posisi jabatan yang masuk dalam pembahasan di Rapat TPA.

Sehingga, bagi siapapun yang penasaran dan sangat menantikan pejabat baru Kabareskrim, jangan dikira bahwa proses pemilihan ini bisa asal-asalan.

Bisik-bisik menyebutkan bahwa calon terkuat sebagai Kabareskrim baru adalah rekan seangkatan Kapolri Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono sesama lulusan Akpol tahun 1978.

Siapakah dia ?

Nama yang dispekulasikan paling besar peluangnya adalah Kapolda Sumatera Utara Irjen. Wisjnu Amat Sastro.

Spekulasi tentang besarnya peluang Wisjnu Amat Sastro memang menjadi sangat sulit dikembangkan lebih jauh sebab Kapolri Timur Pradopo memang sangat sulit ditebak.

Timur yang berpembawaan sangat amat kalem, tenang dan rendah hati ini adalah sosok yang tidak mau banyak omong.

 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo, tengah, didampingi Kapolda Sumatera Utara Irjen. Wisjnu Amat Sastro, istirahat sejenak di teras Mesjid Polresta Medan, usai melaksanakan sholat Dzuhur, 16 Juni 2011. (Foto : Erwin/polrestamedan.com)

 

Tapi salah satu indikasi yang (semoga) boleh dijadikan isyarat informal tentang kecenderungan penunjukan Wisjnu Amat Sastro sebagai Kabareskrim baru adalah saat Kapolri Jenderal Timur Pradopo berkunjung ke Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2011 lalu.

Bersama Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Timur Pradopo memberikan pengarahan kepada perwira TNI / Polri di Aula Kamtibmas Polda Sumatera Utara.

Kunjungan Kapolri dan Panglima TNI ke Sumatera Utara tersebut memang cukup menarik untuk dicermati.

Kapolri memang tidak memberikan keterangan apapun seputar bursa pencalonan Kabareskrim sebab yang disampaikan kepada media massa soal kunjungannya ke Medan adalah seputar hubungan kegiatan terorisme dan perdagangan narkoba di Indonesia.

Namun kunjungan ke Sumatera Utara tadi seakan mengandung makna tersendiri.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo memang berkawan dengan baik dengan Irjen. Wisjnu Amat Sastro.

Sebelum menjadi Kapolda Sumatera Utara, Wisjnu Amat Sastro menempati posisi sebagai salah seorang staf khusus Kapolri.

Sumber KATAKAMI.COM menyebutkan bahwa sesekali Kapolri Timur Pradopo secara mengejutkan bisa tiba-tiba mendatangi ruang kerja Wisjnu Amat Sastro pada malam hari.

Timur memang kerap bekerja sampai malam hari di Mabes Polri.

Dari ruang kerja Kapolri, ia berjalan sendirian ( tanpa disertai pengawalan yang ketat ) untuk “bersilahturahmi” dengan Wisjnu.

Tapi tak cuma ruang kerja Wisjnu yang bisa secara secara mendadak ( incognito ) didatangi oleh Kapolri Timur Pradopo.

Sumber KATAKAMI.COM juga menyebutkan bahwa Kapolri yang selalu datang pagi-pagi buta (sekitar jam setengah enam pagi ) ke Mabes Polri, pernah memasuki ruang kerja seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal.

Tentu saja perwira tinggi yang bekerja di ruang tersebut belum datang sebab Kapolri berkunjung sebelum jam kerja.

Sehingga pegawai sipil yang sudah lebih dulu datang dan sedang berbenah disanalah yang “menyambut” kunjungan mendadak Sang Kapolri. Timur melongok sebentar ke ruang kerja tersebut dan langsung pergi.

 

Wakapolri Komjen. Polisi Nanan Soekarna, kiri, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo

 

Jadi, semua pihak tampaknya harus tetap sabar menantikan pejabat Kabareskrim baru dalam suasana perayaan HUT Polri ke 65 ini.

POLRI di usia yang ke 65 diharapkan dapat lebih meningkatkan profesionalisme, baik secara instrumental, struktural dan kultural di era kebebasan informasi seperti saat ini.

POLRI di usia yang ke 65 diharapkan dapat lebih membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia, baik mereka yang membutuhkan pelayanan dari pihak Kepolisian, maupun yang hendak mencari atau menyampaikan informasi.

POLRI di usia yang ke 65 harus lebih menyadari bahwa masyarakat Indonesia menginginkan agar POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, harus senantiasa memberikan tanggapan yang positif dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, memperluas kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas terhadap publik.

POLRI di usia yang ke 65 harus dapat memahami bahwa untuk memperluas kemitraan dengan masyarakat, maka yang harus dilakukan adalah melakukan langkah-langkah yang bersinergi dengan kebutuhan lingkungan masyarakat.

Misalnya, memberikan ruang untuk berdemokrasi dengan masyarakat, membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, melakukan pencitraan diri yang lebih positif dan profesional di mata masyarakat dengan cara berperilaku, bersikap dan melayani dengan sepenuh hati.

POLRI di usia yang ke 65 juga jangan sampai melakukan pembeda-bedaan kelas sosial didalam masyarakat.

 

Logo Hari Bhayangkara Ke 65 Tanggal 1 Juli 2011

 

Sebab tantangan tugas ke depan bagi POLRI akan semakin berat karena dampak globalisasi.

Sehingga, seluruh anggota kepolisian harus mampu menjalankan tugas pokoknya dengan sebaik-baiknya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih terampil dan mahir tentang fungsi teknis POLRI.

Tidak terpengaruh dengan adanya intervensi dari pihak manapun dan dalam hal apapun.

Selamat Ulang Tahun ke 65 untuk seluruh anggota Kepolisian Republika Indonesia pada momen penting Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 2011 mendatang.

Bertugaslah dengan baik.

Terus dan terus mengabdi kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Lebih profesional dan proporsional.

Dan siapapun nanti yang akan terpilih sebagai Kabareskrim ( dan Wakabareskrim ) yang baru, biarlah waktu yang akan menjawab dalam hitungan hari pada suasana Hari Bhayangkara ke 65 ini.

Pilihlah yang terbaik dari segenap calon yang berbaik.

Siap !

Laksanakan !

 

(MS)

Berpeluang Besar Wisnu Amat Sastro Jadi Kabareskrim Dan Sutarman Jadi Wakabareskrim

Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Amat Sastro bersama isteri Ny. Mutiara Br. Sitepu

 

 

Jakarta, 11 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Pergantian jabatan Kepala Kepala Badan Reserse & Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri hanya tinggal hitungan hari.

Komisaris Jenderal Ito Sumardi akan resmi pensiun per tanggal 1 Juli 2011 mendatang.

Kabarnya, Komjen. Ito Sumardi akan mendapat tugas baru sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Dai Bachtiar.

Selain Komjen. Ito Sumardi, di bulan Juni ini Bareskrim Polri juga akan segera melepas Irjen. Matius Salempang untuk memasuki masa pensiunnya.

Jadi, posisi Kabareskrim dan Wakabareskrim sama-sama kosong memasuki tanggal 1 Juli 2011 mendatang sebab secara kebetulan Komjen. Ito Sumardi dan Irjen Matius Salempang sama-sama memasuki masa pensiun.

Dalam struktur organisasi Polri, jabatan Kabareskrim ibarat tulang punggung utama Kapolri.

Bareskrim juga ibarat jantung dari seluruh tugas utama yang diemban jajaran kepolisian di negeri ini.

Dengan dibantu oleh pejabat Wakabareskrim, seorang Kabareskrim harus mampu menangani kasus-kasus hukum, misalnya kejahatan perbankan, kasus mafia pajak, kasus mafia hukum, penanganan narkoba dan kasus-kasus hukum lainnya yang menjadi domain tugas dari reserse.

Bahkan seorang Wakabareskrim, bertugas untuk melakukan pembinaan dan pembenahan ke dalam.

Jadi ketika sekarang, seorang Kapolri harus sekaligus mengganti duet Kabareskrim dan Wakabareskrim sekaligus, maka ia harus mencari pasangan yang sangat handal.

Sehingga, khusus untuk jabatan Kabareskrim dan Wakabareskrim ini, Kapolri harus memilih figur-figur yang memang sangat memahami dan menguasai bidang reserse.

Spekulasi mulai bermunculan di berbagai media massa tentang siapa yang akan menjadi Kabareskrim baru.

Banyak nama yang disebut-sebut.

Bahkan kalangan politisi juga mulai rajin bersuara di media massa untuk memberikan pujian setinggi langit kepada sejumlah nama perwira tinggi yang mereka nilai “layak jadi Kabareskrim.

KATAKAMI.COM mendapat sedikit bocoran bahwa di kalangan internal Polri ada sejumlah nama yang dapat dijadikan gambaran tentang siapa-siapa saja yang berpeluang menjadi nominator jabatan Kabareskrim.

Dan salah satu nama yang dianggap berpeluang besar untuk menggantikan posisi Komjen. Ito Sumardi yaitu Irjen. Wisnu Amat Sastro.

Siapakah Wisnu Amat Sastro ?

Perwira tinggi yang satu ini berasal dari angkatan 1978 ( rekan satu Angkatan dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Wakapolri Komjen. Nanan Sukarna).

Irjen. Wisnu Amat Sastro saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara.

 

Kapoldasu yang baru Irjen Pol Wisnu Amat Sastro beserta istri Mutiara Boru Sitepu disambut dengan adat Karo saat tiba di Mapoldasu, Selasa (22/3/2011). Foto : ADLANSYAH NASUTION/SUMUT POS

 

Wisnu Amat Sastro lahir di Medan, 15 Oktober 1955.

Ia mempersunting seorang perempuan Batak dari Tanah Karo yang bernama Mutiara boru Sitepu.

Jenderal bintang dua yang berdarah Jawa – Deli ini tercatat sebagai putra daerah Sumut yang kedua yang memimpin Polda Sumut.

Putra daerah Sumut pertama yang menjabat kapolda adalah Irjen Hotman Siagian pada periode 18 Oktober 2000 hingga 11 Juni 2001.

Wisnu lahir di RS St Elisabeth, Medan, menempuh pendidikan SD di St Yosef Jalan Pemuda, SMP Budi Murni, dan SMAN 3 Medan.

Peluang Wisnu menjadi Kabareskrim memang besar sebab ia berasal dari Angkatan yang sama dengan Kapolri dan Wakapolri.

Muncul nama Irjen. Sutarman yang kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Akan tetapi, Irjen Sutarman berasal dari Angkatan yang jauh lebih muda yaitu Angkatan 1981.

Sehingga jika hendak “dikawinkan”, maka pasangan Irjen. Wisnu Amat Sastro dan Irjen Sutarman lebih sepadan dan lebih serasi sebagai Kabareskrim dan Wakabareskrim.

Kepada KATAKAMI.COM yang menghubunginya lewat percakapan telepon, Ruhut Sitompul, Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa usulan tentang nama Wisnu Amat Sastro dan Sutarman sebagai pasangan Kabareskrim dan Wakabareskrim cukup ideal.

“Kalau aku yang ditanya, bagus itu ! Pak Wisnu itu kan lebih senior dari Pak Sutarman, Pak Sutarman masih muda. Dia dari Angkatan 1981. Jadi Wakabareskrim dulu sajalah. Terlalu cepat kalau Angkatan 1981 sudah menempati posisi Kabareskrim. Lebih tepat kalau kesempatan menjadi Kabareskrim itu diberikan kepada Pak Wisnu. Beliau ini orangnya tegas dan berani. Pak Kapolri butuh orang yang seperti ini untuk mengurusi Bareskrim” kata Ruhut Sitompul.

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman ( Lulusan Akpol Angkatan Tahun 1981 )

 

Sementara itu ketika KATAKAMI.COM menanyakan “bocoran” tentang siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai Kabareskrim,  Komjen Ito Sumardi mengatakan bahwa yang berwenang menentukan adalah Kapolri.

“Terus terang saya belum tahu, siapa pengganti saya. Kita percayakan saja kepada Pak Kapolri. Sebab beliau pasti dapat memilih yang terbaik. Dan siapapun nanti yang menjadi pengganti saya sebagai Kabareskrim, maka dia harus mampu menjabarkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan pimpinan secara baik. Kabareskrim yang baru juga harus dekat dengan kalangan pers dan aktivis pemerhati Polri. Sebab, media massa terutama, mereka yang lebih tahu apa kelemahan dan kekurangan Polri. Sehingga jika Polri mendapat masukan dari pers, semua kritikan dan masukan itu harus jadi bahan introspeksi diri” kata Komjen. Ito Sumardi kepada KATAKAMI.COM secara eksklusif pada hari Jumat, 10 Juni 2011.

Jadi, kembali pada proses pergantian di lingkungan Bareskrim Polri, semua pihak hendaknya sabar menanti keputusan Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo jangan direcoki urusan pergantian jabatan Kabareskrim dan Wakabareskrim.

Biarlah internal Polri yang membahas dan menentukan figur-figur yang mereka nilai terbaik untuk menempati kedua posisi ini.

Tak perlu dicurigai.

Tak perlu suudzon.

Tak perlu saling sikut-menyikut.

Sebab, Polri pasti lebih tahu mana yang terbaik untuk urusan internal mereka.

Iya toh ?

 

 

(MS)

Lima Tahun Penawanan Gilad Shalit, Hamas-Fatah Rebutan Kursi Perdana Menteri Palestina

Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad, tengah, bersama Utusan Khusus Inggris untuk masalah TImur Tengah, Tony Blair dan Ketua Hubungan Luar Negeri Catherine Ashton, saat memberikan keterangan pers pada Konferensi Negara-Negara Donor untuk Palestina, tanggal 13 April 2011 di Brussels

 

Palestinian President Mahmoud Abbas: “I Have The Right To Name New Prime Minister”

 

Jakarta, 21 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Tanpa bermaksud untuk menjadi kebarat-baratan, ada satu pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Almarhum John F. Kennedy yang sangat terkenal di seluruh dunia yaitu “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu”.

Lalu di Indonesia juga ada sebuah kalimat indah yang senada dengan pernyataan Presiden John F. Kennedy tadi yaitu : “Dahulukanlah kepentingan bangsa, diatas kepentingan kelompok atau golongan”.

Kedua nasehat ini tampaknya perlu disampaikan kepada dua kekuatan politik di Palestina yaitu Fatah dan Hamas yang kini sedang tarik menarik kepentingan untuk berebut kursi Perdana Menteri.

Fatah, partai politik yang menjadi kendaraan politik Presiden Mahmoud Abbas menginginkan agar Salam Fayyad ( Perdana Menteri Palestina saat ini ), tetap diberi mandat untuk menjadi Perdana Menteri Palestina pada format pemerintahan koalisi antara Fatah dan Hamas pasca kesepakatan rekonsiliasi dan persatuan ( UNITY ).

Rekonsiliasi dan kesepakatan persatuan (UNITY) antara Fatah dan Hamas sendiri sudah dideklarasikan di Kairo, Mesir, pada awal Mei 2011 lalu.

Usulan Fatah agar Salam Fayyad yang tetap menjadi Perdana Menteri ditolak mentah-mentah oleh Hamas.

Padahal kalau Fatah, terutama Hamas menyadari bahwa kecenderungan ego sektoral dalam diri dan kepartaian mereka masih sangat kuat maka kesadaran untuk memberikan yang terbaik bagi “bangsa dan negara” akan menjadi terhalang.

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kiri, berbincang serius dengan Pemimpin HAMAS Khaled Meshaal dalam acara rekonsiliasi dan kesepakatan persatuan (UNITY) antara Fatah dan Hamas yang berlangsung di Kairo, Mesir, tanggal 4 Mei 2011

 

 

Ujung-ujungnya, rencana pertemuan antara Presiden Mahmoud Abbas dan Pemimpin Hamas Khaled Meshaal yang harusnya berlangsung pada hari Selasa (21 Juni 2011) untuk menentukan posisi Perdana Menteri ini dibatalkan alias ditunda.

Padahal pekan lalu, tepatnya di hari Rabu ( 15 Juni 2011 ), Mahmoud Abbas dan Khaled Meshaal saling berbalas pesan di jejaring sosial TWITTER mengenai rencana pertemuan mereka di Kairo.

Pesan dari Mahmoud Abbas : Hey, Mashal, you and me in Cairo next week– Hamas and Fatah party summit, yeah?

Jawaban dari Khaled Meshaal : Ummm, sure. Less party, more summit though, ok?

Entah apa maksud dan tujuan dari kedua pemimpin ini saling “berbalas pantun” di jejaring sosial Twitter seperti itu namun hanya berselang beberapa hari, rencana pertemuan kedua pemimpin ini justru dibatalkan alias ditunda.

Lalu, dimana letak kredibilitas mereka sebagai pemimpin kalau untuk urusan “bangsa dan negara” yang sangat amat penting saja, sudah menunjukkan ketidak-seriusan ?

Sebab pemimpin yang baik harus selalu menunjukkan kesamaan antara perkataan dan perbuatan.

Itulah inti dari kesejatian seorang pemimpin.

Lalu, apa hubungan antara pernyataan John F. Kennedy dan kalimat indah yang lazim di dengar di Indonesia, yang telah disampaikan di awal tulisan ini dengan situasi yang kini berkembang di Palestina ?

Hubungannya adalah Fatah dan Hamas harus sama-sama mengendalikan diri dan meletakkan kepentingan bangsa dan negara mereka diatas kepentingan kelompok dan golongan.

Untuk apa saling berebut kursi Perdana Menteri ?

Dan mengapa Hamas harus menolak pencalonan Salam Fayyad yang diusulkan oleh Fatah ?

 

Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri UNI EROPA, Catherine Ashton, kiri, bersama Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad di Ramallah, Tepi Barat, Palestina, tanggal 6 Januari 2011. Saat itu Catherine Ashton datang berkunjung untuk melihat situasi terakhir di Palestina.

Fatah wants Salam Fayyad to head Palestinian Unity Government

Salah satu nilai plus dari Salam Fayyad adalah figur yang satu ini sudah dikenal dan dipercaya oleh komunitas internasional.

Bulan April 2011 lalu misalnya, Fayyad mewakili Palestina hadir dalam Konferensi Negara-Negara Donor untuk Palestina yang diadakan di Brussels.

Dan setiap tamu negara yang datang berkunjung ke Palestina, selain bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas, pasti akan bertemu juga dengan Perdana Menteri Salam Fayyad.

Posisinya sebagai Perdana Menteri Palestina membuat Fayyad menjadi salah satu mata rantai pemerintahan Palestina.

Dan sebagai salah satu mata rantai, mau tak mau ia sudah banyak berperan dan banyak mengetahui apa saja yang telah dan perlu terus dilakukan Palestina sebagai sebuah negara.

Membangun jaringan dan lobi pada kancah internasional bukanlah hal yang mudah.

Membangun jaringan dan lobi berskala internasional tak semudah membalikkan telapak tangan.

Apakah Hamas yakin bahwa figur yang akan mereka usulkan untuk menjadi Perdana Menteri Palestina akan bisa dengan cepat membangun lobi dan jaringan pada komunitas internasional ?

Lagi-lagi, Hamas akan terbentur pada fakta yang masih tetap diberlakukan sampai saat ini oleh sejumlah negara ( termasuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ) bahwa nama Hamas masih dicantumkan dalam daftar hitam grup teroris.

Ini fakta yang sangat menyakitkan hati dan menyedihkan sebenarnya.

Kemandirian dan keberhasilan dari Pemerintahan Persatuan Palestina ( Palestinian Unity Government ) akan sangat tergantung pada pemulihan nama baik Hamas di mata dunia internasional.

Sesungguhnya, tak adil jika Hamas terus menerus dibelenggu oleg stigma internasional bahwa mereka adalah grup teroris.

Sepanjang stigma ini masih dilekatkan pada jatidiri Hamas maka akan sulit bagi Khaled Meshaal dan (Perdana Menteri Hamas di Jalur Gaza) Ismail Haniyeh untuk melangkah sebagai mitra sejajar dalam Pemerintahan Persatuan Palestina yang akan segera dibentuk itu.

 

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menyambut kunjungan dari Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad di Paris, 3 Februari 2011 Foto : REUTERS/Benoit Tessier

 

Lalu bayangkan jika perwakilan Hamas yang duduk sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Koalisi nanti !

Pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh Perancis, Jerman dan Israel kepada Perdana Menteri tersebut adalah mengapa Hamas masih menawan prajurit bernama Gilad Shalit sampai memasuki tahun kelima dan kapan akan dibebaskan ?

Hari Minggu 26 Juni 2011 mendatang adalah peringatan 5 tahun ditangkap dan ditawannya prajurit Israel yang bernama Gilad Shalit.

Gilad Shalit, anak dari pasangan Noam Shalit dan Aviva, memiliki 2 kewarga-negaraan yaitu ISRAEL dan PERANCIS.

Gilad Shalit, prajurit Israel berpangkap rendah dari Israel Defense Force (IDF).

Gilad ditangkap di wilayah Kerem Shalom di perbatasan Israel – Gaza hari Minggu, tanggal 25 Juni 2006.

Berdasarkan informasi di Wikipedia, Gilad Shalit ditangkap di suatu hari Minggu pagi tanggal 25 Juni 2006.

Penangkapan dilakukan oleh sejumlah anggota militan Hamas yang menyusup lewat terowongan bawah tanah untuk bisa menembus masuk ke pos penjagaan Israel di bagian selatan Jalur Gaza.

Terjadilah pertempuran yang menyebabkan dua anggota Hamas dan dua prajurit Israel Defense Forces (IDF) tewas, kemudian 3 prajurit Israel terluka.

Sementara Gilad, dikabarkan patah pada tangan kiri dan terluka di bagian bahu, setelah kendaraan tempur (tank) yang membawa prajurit Israel dihajar oleh granat roket milik Hamas.

Penangkapan yang terjadi pada diri Gilad Shalit terjadi terjadi disaat prajurit malang ini baru menjalani masa dinasnya di kemiliteran Israel selama (kurang dari) satu tahun.

Masih berdasarkan informasi Wikipedia, Gilad Shalit bergabung dengan IDF pada bulan Juli 2005 untuk mengikuti jejak sang kakak yaitu Yoel Shalit.

Lalu untuk menjembatani proses negosiasi pembebasan Gilad Shalit, JERMAN adalah salah satu negara dari kelompok UNI EROPA yang konsisten untuk menjadi mediator pembebasan prajurit Gilad Shalit.

Walaupun sampai saat ini, belum ada hasil yang sangat signifikan dari peran JERMAN sebagai mediator atas pembebasan Gilad Shalit.

 

Kedua orangtua dari Gilad Shalit, Noam Shalit, kedua dari kiri, disertai sang isteri, Aviva Shalit, paling kiri, bertemu dengan Paus Benediktus ke XVI, kedua dari kanan didampingi Presiden Israel Shimon Peres, saat Paus berkunjung ke Israel, 11 Mei 2009

 

Jadi, bayangkan, kalau posisi Perdana Menteri diisi oleh perwakilan dari Hamas, maka besar kemungkinan sang Perdana Menteri Hamas pada Kabinet UNITY ( Persatuan)  akan diserang oleh pertanyaan yang bertubi-tubi (disertai desakan) agar Hamas segera membebaskan prajurit Gilad Shalit.

Salah satu sisi positif dari nasib malang Gilad Shalit adalah ia tidak cuma punya satu jatidiri kewarga-negaraan.

Gilad Shalit memiliki 2 kewarganegaraan.

Sehingga wajar kalau selama ini Perancis ( didukung UNI EROPA ) terus menerus mendesak agar Gilad Shalit segera dibebaskan.

Jadi, semua terserah kepada Presiden Mahmoud Abbas sebagai pemimpin formal yang tetap sangat dihormati di mata dunia internasional, siapa yang akan ditunjuk dan diberi mandat sebagai Perdana Menteri ?

Dan siapapun yang duduk di kursi Perdana Menteri, Palestina tetap harus merespon desakan dari dunia internasional agar prajurit Gilad Shalit dibebaskan setelah selama 5 tahun ditawan ( tanpa pernah bisa dikontak, ditemui dan diajak berkomunikasi) oleh ayah ibu dan keluarga intinya.

Otoritas Palestina harus tetap mempertahankan performa dan lobi yang baik di hadapan komunitas internasional.

Semua beban politik, ganjalan, hambatan dan batu sandungan yang berpotensi mengganggu hubungan baik dengan komunitas internasional, sedapat mungkin harus dihindari.

Berkepanjangannya masa penawanan Gilad Shalit, termasuk salah satu potensi yang dapat menjadi beban politik bagi Kabinet Koalisi hasil perkawinan politik antara Fatah dan Hamas.

Salah satu kesialan yang diderita Hamas dalam menawan Gilad Shalit adalah prajurit yang satu ini memiliki 2 kewarga-negaraan.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tengah, bertemu dengan Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri UNI EROPA, Catherine Ashton, kiri, dan Utusan Inggris untuk masalah Timur Tengah, Tony Blair di Yerusalem, 19 Juni 2011

 

Kalau misalnya ia cuma menjadi warga negara Israel saja, barangkali dapat dimengerti jika Hamas berkeras hati untuk tidak mau mendengarkan desakan dari semua pihak untuk membebaskan Gilad Shalit.

Tapi sayangnya, prajurit yang malang itu merupakan warga negara PERANCIS juga.

Jadi, sambil Fatah dan Hamas berunding lagi soal siapa yang paling layak untuk duduk di kursi Perdana Menteri, tak ada salahnya kalau himbauan dan desakan tentang perlunya pembebasan terhadap Gilad Shalit segera dilakukan oleh Hamas.

Janganlah berlama-lama saling melakukan penawanan.

Dan kepada Pemerintah Israel juga disampaikan himbauan yang sangat jelas dan tegas agar permintaan Hamas ( dan Palestina secara keseluruhan ) tentang pertukaran tahanan untuk kepentingan pembebasan Gilad Shalit ini direspon secara baik dan bijaksana.

Akan sulit bagi komunitas internasional untuk bersuara sekeras apapun ke telinga Hamas dan Pemerintah Palestina tentang desakan pembebasan Gilad Shalit, jika Pemerintah Israel tetap tidak mau merespon tentang permohonan pembebasan tahanan-tahanan Palestina yang berada di penjara Israel.

Jika hati yang keras dilawan dan dihadapkan dengan hati yang juga sama kerasnya, maka bukan solusi yang dapat dihasilkan tetapi justru kebuntuan.

Lain halnya jika masing-masing pihak bersikap, berpikir dan sepakat menghasilkan sebuah kebijakan yang bijaksana maka solusi yang akan dicapai adalah solusi yang pasti terbaik.

 

(MS)

Ke Roma Netanyahu Berkelana Membangun Lobi Dunia Menolak Deklarasi Negara Palestina

Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan mereka di ROMA, 13 Juni 2011

Pasca Pertemuan Obama – Netanyahu, Dunia Jangan Frustasi Mendamaikan Israel – Palestina

Jakarta, 14 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Tiga minggu setelah lawatannya ke Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah melanglang buana lagi ke luar negeri.

Kali ini negara yang menjadi tujuannya adalah Italia.

Dan di Italia, Netanyahu melobi Pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Silvio Berlusconi agar menolak rencana pendeklarasian Negara Palestina pada bulan September 2011 pada forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Entah kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang Netanyahu, apa yang dimintanya diiyakan saja oleh Perdana Menteri Berlusconi.

Italia menyatakan akan menolak rencana pendeklarasian Negara Palestina Merdeka bulan September mendatang.

Dan politik ( tingkat dunia ) memang menjadi tontonan yang sangat memusingkan kepala !

Baru sepuluh hari yang lalu, Perdana Menteri Berlusconi menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Tiba-tiba di saat Netanyahu mengunjunginya ke Roma, Berlusconi bersuara minor tentang Palestina.

Dan harus jujur diakui, jalan menuju pendeklarasian itu menjadi tertatih-tatih sekarang.

Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi menerima kunjungan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 3 Juni 2011

Tak cuma satu tetapi mulai muncul satu-persatu ( dan jumlahnya semakin banyak ), negara-negara yang naga-naganya akan menghalangi jalan dan rencana pendeklarasian Palestina Merdeka.

Bagaimana dengan posisi Amerika Serikat ?

Oh sudah jelas, negara adidaya yang satu ini berada di belakang Israel.

Sekutu sejati.

Sekutu abadi.

Kini pertanyaannya, mengapa rencana pendeklarasian berdirinya Negara Palestina pada bulan September mendatang harus ditolak, ditentang dan digagalkan ?

Presiden Mahmoud Abbas harus melakukan banyak kajian dan mempelajari semua gelagat politik dunia yang terjadi belakangan ini.

Apakah ada yang salah dan kurang tepat dari kesepakatan rekonsiliasi serta persatuan  (UNITY) antara Fatah dan Hamas yang dicapai di Kairo pada awal Mei 2011 lalu ?

Rencana pendeklarasian Negara Palestina Merdeka itu merupakan cikal bakal pemerintahan baru yang merupakan hasil perkawinan antara unsur Fatah dan Hamas.

Bagaimana mungkin Palestina bisa mendapatkan kursi keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) jika mereka belum diakui keberadaannya secara resmi oleh lembaga dunia setingkat PBB ?

Di dalam internal Fatah dan Hamas sendiripun, mulai terjadi pertentangan tentang siapa yang dianggap layak atau tidak layak menjadi Perdana Menteri misalnya.

Fatah yang merupakan partai politik Presiden Mahmoud Abbas sangat berkeinginan kuat mengusung Salam Fayyad untuk menjadi Perdana Menteri Palestina ( versi kabinet koalisi nanti ).

Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad

Tetapi menurut Hamas, Salam Fayyad tak layak memimpin kabinet UNITY tersebut.

Padahal sebenarnya, Salam Fayyad masih sangat layak untuk tetap dipercaya menduduki posisi penting sebagai Perdana Menteri.

Jika menurut Hamas, Salam Fayyad tak layak jadi Perdana Menteri, lantas siapa yang menurut mereka layak menempati posisi yang sangat penting itu ?

Apakah maksud Hamas, perwakilan dari mereka yang lebih layak menjadi Perdana Menteri dalam kabinet pemerintahan UNITY ?

Jika menurut Hamas, mereka yang lebih layak memimpin kabinet pemerintahan UNITY maka satu hal yang harus diingatkan kepada Hamas bahwa tingkat resistensi dunia terhadap keberadaan Hamas masih sangat tinggi  karena nama Hamas masih dinyatakan sebagai grup teroris oleh banyak negara.

Akan jauh lebih baik jika figur-figur perwakilan Fatah yang menempati pos-pos puncak dalam pemerintahan UNITY tersebut ( sepanjang nama Hamas masih resmi masuk dalam daftar hitam teroris ).

Bahasa-bahasa pujian tentang disambut baiknya kesepakatan rekonsiliasi dan perdamaian antara Fatah dan Hamas dari banyak kalangan, harus diwaspadai oleh pihak Palestina.

Bahasa pujian terhadap kesepakatan persatuan Fatah dan Hamas ( UNITY ), tidak serta merta membuat setiap negara di dunia ini memberikan jaminan suara dukungan pada rencana pendeklarasian Negara Palestina merdeka bulan September mendatang.

Dan ini tampaknya disadari dan dimanfaatkan oleh Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, 20 Mei 2011 ( Foto : Pete Souza, White House )

Israel bisa dengan mudah melakukan berbagai lobi dan pendekatan ke banyak negara-negara yang sangat berpengaruh di dunia ini.

Israel bisa dengan sangat pintar memainkan lobi-lobi mereka untuk menggalang dukungan atas nama jargon “WAR ON TERROR”.

Akan sulit bagi pihak manapun yang mengklaim bahwa mereka akan membentuk sebuah pemerintahan ( tetapi ternyata dalam fondasi pemerintahan yang akan dibentuk itu, terdapat unsur-unsur terorisme sesuai dengan yang dikategorikan oleh sejumlah negara-negara besar dan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ).

Inilah yang berulang kali kami ingatkan dalam berbagai artikel yang kami tulis mengenai prospek perdamaian antara Palestina dan Israel ( yang membahas juga mengenai keberadaan Hamas ).

Sepanjang Hamas masih dinyatakan sebagai grup teroris dan masuk dalam daftar hitam di sejumlah negara, keberadaan mereka dalam kabinet pemerintahan baru di Palestina yaitu kabinet persatuan (UNITY) akan menjadi bumerang.

Jadi sesungguhnya, pilihan politik bagi Presiden Mahmoud Abbas menjadi semakin sulit.

Ingin tetap melanjutkan rencana pendeklarasian Palestina Merdeka, atau mempertahankan kesepakatan persatuan ( UNITY ) dengan rival politiknya yaitu Hamas ?

Jika pendeklarasian Palestina Merdeka itu sudah sangat mendesak sifatnya, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Mahmoud Abbas dan Fatah secara keseluruhan adalah menangguhkan atau menunda rencana pembentukan pemerintahan persatuan UNITY.

Artinya, batalkan dulu kesepakatan UNITY itu untuk memberi jalan yang seluas-luasnya bagi pendeklarasian Palestina Merdeka ( jika faktor Hamas menjadi beban politik yang menyulitkan di hadapan komunitas internasional ).

Atau jika Fatah ingin tetap bergandengan tangan dengan Hamas maka mau tak mau, keberadaan Hamas yang masih tetap dinyatakan sebagai grup teroris ( kelas dunia ) harus dipulihkan dan dikeluarkan dari daftar hitam terorisme di sejumlah negara.

Pahit memang kedengarannya ….

Tapi jika Palestina mencerna secara baik semua saran maka hal ini akan dapat dimengerti sebagai sebuah bentuk kepedulian.

Dan Israel juga jangan sampai terlena pada janji-janji politik dari pihak manapun juga ( bahwa seolah-olah Israel yang akan didengar dan dituruti ).

Sebab harus di antisipasi bahwa pada hari H, janji-janji politik itu bisa diingkari sehingga janji cuma tinggal sebatas janji.

Alias tidak ditepati.

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Untuk saat ini, Israel masih diatas angin karena faktor Hamas menjadi beban politik yang menyulitkan langkah Palestina menuju podium pendeklarasian di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Tapi, untuk bisa mengimbangi langkah politik Israel, Palestina masih punya waktu untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan kepala jernih dan hati yang tenang.

Lakukanlah hitung-hitungan, bagaimana kalkulasi politik jika pemerintahan persatuan (UNITY) itu tetap dipertahankan dan dilanjutkan ?

Jika gelagatnya tak baik, jangan ragu untuk menangguhkan atau menunda persatuan  (UNITY) demi kebaikan masa depan Palestina di forum internasional.

Nanti, pada saatnya, akan ada waktu yang lebih baik untuk menyambung dan melanjutkan kembali kesepakatan damai dan persatuan itu dalam wujud pembentukan kabinet koalisi.

Percayalah bahwa semua akan indah pada waktunya.

Atau, biarkan figur-figur Fatah menempati posisi-posisi puncak di pemerintahan tersebut untuk mengamankan dan menyelamatkan masa depan dari koalisi Fatah dan Hamas.

Jadi, kembali pada lobi-lobi politik Israel lewat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Benar apa yang dikatakan pepatah bahwa “Seribu Jalan Menuju Roma”.

Kunjungan (politik) Netanyahu ke Roma telah membuahkan hasil yang signifikan bagi Pemerintah Israel dalam menggalang lobi dunia untuk mematahkan langkah negara tetangganya menuju kancah internasional.

Tapi bukankah Netanyahu sendiri pernah menyatakan bahwa Israel siap mengakui dan menerima Palestina sebagai sebuah negara ( tapi dengan catatan Palestina juga harus mengakui keberadaan Israel sebagai Negara Yahudi ? )

Inilah sulitnya mendamaikan Israel dan Palestina.

Hidup bertetangga tetapi untuk saling mengakui keberadaan negara masing-masing saja sulitnya minta ampun.

Hidup bertetangga tetapi lebih banyak prosentase peperangan daripada perdamaiannya.

Hidup bertetangga tetapi sangat merepotkan dan memusingkan banyak negara di seluruh dunia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertemuannya dengan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi di ROMA, 13 Juni 2011

Daripada terus menerus seperti ini, berdamailah dan berikan pengakuan ke masing-masing pihak secara jujur.

Palestina mengakui Israel.

Dan Israel mengakui Palestina.

Apa sih susahnya ?

Dan satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di Pusat Studi Strategis SADAT-BEGIN di Universitas Bar-Ilan (Israel) tanggal 14 Juni 2009 paling cocok digunakan untuk menutup tulisan ini untuk tetap mendorong Pemerintah Israel ( khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ) agar tetap mengupayakan perdamaian dengan Palestina :

“With Gods help, we will know no more war. We will know peace”.

(MS)

Mantan KSAD Subagyo HS : Pengalaman Tempur Wajib Dipertimbangkan Bagi Calon KSAD

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purnawirawan) Subagyo HS

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando !

 

Jakarta, 10 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Cukup menarik untuk mencermati bursa pemilihan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menjelang masa pensiun Jenderal George Toisutta per tanggal 1 Juli 2011 mendatang.

Tiga nama yang masuk dalam bursa pencalonan KSAD ini adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal Budiman, Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Dan Kodiklat TNI AD) Letnan Jenderal Marciano Norman.

Tetapi, dua nama yang diprediksi sangat besar peluangnya adalah Wakasad Budiman dan Pangkostrad Pramono Edhie Wibowo.

Untuk membicarakan masalah tersebut, Jumat (10/6/2011) Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata melakukan wawancara eksklusif dengan Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purnawirawan) Subagyo Hadi Siswono.

Mega Simarmata adalah wartawati yang meliput di jajaran ABRI / TNI sejak era tahun 1995, dimulai dari peliputan di jajaran Kodam Jaya, Mabes TNI Angkatan Darat hingga Mabes TNI Cilangkap.

Semasa Jenderal Subagyo HS menjabat sebagai Wakasad dan akhirnya menjadi KSAD, Mega Simarmata sudah meliput di jajaran TNI Angkatan Darat.

Subagyo HS lahir di Piyungan, Jawa Tengah, tanggal 12 Juni 1946 menjadi KSAD dari mulai tanggal 16 Februari 1998 sampai  20 November 1999.

Inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Jenderal Subagyo HS :

 

Foto Dokumentasi : Jenderal TNI Subagyo HS semasa masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat

 

KATAKAMI.COM (K) : Sudah lama tidak bertemu,bagaimana kabarnya Bapak Jenderal Subagyo ?

SUBAGYO HS ( SHS) : Alhamdulilah, kabar baik.

(K) : Sekarang sedang ramai dibicarakan soal bursa pencalonan KSAD. Ada yang menarik disini, Pak Bagyo adalah mantan atasan langsung dari Wakasad Budiman. Tetapi, anda adalah senior dari Pangkostrad Pramono Edhie Wibowo di Satuan Kopassus. Disinilah sisi yang menarik dari figur Jenderal Subagyo HS dalam bursa pencalonan KSAD kali ini. Oke, yang pertama, bagaimana pendapat Pak Bagyo soal Wakasad Budiman ?

(SHS) : Kalau saya dimintai pendapat soal Budiman, jasa beliau ini besar semasa saya menjadi Wakasad dan KSAD. Dari segi kemampuan akademis, kepribadian dan syarat fisik, Budiman termasuk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pimpinan TNI Angkatan Darat. Tapi …

(K) : Wah, ada tapinya ini ..

(SHS) :  Tapi, semua itu tergantung dari faktor nasib dari Tuhan, dan dari penguasa.

(K) : Oh begitu Pak ya. Jadi faktor NASIB yang memegang peranan dalam bursa pencalonan ini ?

(SHS) : Begini, biar saya jelaskan supaya tidak menimbulkan salah paham. Saya mendengar bahwa ada dua calon yang paling potensial untuk menjadi KSAD saat ini.

Budiman dan Edhie Wibowo. Iya toh ?

Ada satu faktor yang sangat penting dari situasi ini yaitu faktor kepercayaan dari penguasa kepada nama yang dianggap paling tepat untuk menjadi pimpinan TNI Angkatan Darat. Kepada siapa, penguasa merasa lebih percaya. Kalau ada kepercayaan yang tinggi, itu memberikan rasa nyaman. Adem rasanya.

(K) : Lalu peran Wanjakti (Dewan Kepangkatan Dan Jabatan Tinggi) dimana, kalau faktor kepercayaan penguasa disebut sangat dominan ?

(SHS) : Lho, Wanjakitu itu bertugas untuk memberikan pertimbangan dari berbagai aspek dan dari berbagai sisi. Plus minus dari semua kandidat akan dibahas.

Ada matrix yang dibuat.

Bagaimana kemampuannya di bidang staf, kemampuan di lapangan, kemampuan intelijen, kemampuan persenjataan, psikotest, semua akan sangat detail dibahas oleh Wanjakti. Jadi, keputusan yang dibuat oleh Wanjakti terkait pencalonan KSAD misalnya, itu hanya merupakan sebuah saran kepada Presiden. Nah, saran dari Wanjakti itu boleh pakai tapi boleh juga tidak dipakai.

(K) :  Sebagai Mantan KSAD, anda lebih menjagokan siapa untuk terpilih sebagai KSAD ?

(SHS) : itu bukan wewenang saya. Tapi secara pribadi, yang dapat saya katakan adalah, kedua nominator dalam pencalonan KSAD ini, semuanya memenuhi kriteria. Budiman dan Pramono Edhie Wibowo sama-sama punya peluang yang besar.

 

Foto Dokumentasi : Presiden Soeharto melantik Jenderal Subagyo HS sebagai KSAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat) di Istana Presiden tanggal 16 Februari 1998 disaksikan KSAU, Marsekal Sutria Tubagus di Jakarta. [Dok TEMPO)

(K) :  Tapi, apa ada catatan khusus dari Pak Bagyo mengenai pengalaman memimpin di TNI AD ?

(SHS) : Begini, salah satu faktor yang sangat dominan untuk dipertimbangkan dalam pengangkatan seorang pimpinan di lingkungan TNI AD adalah pengalaman dan kemampuan tempurnya.

Ya betul, semua aspek akan dipertimbangkan.

Tetapi, ada satu faktor yang begitu penting untuk dijadikan pertimbangan khusus yaitu pengalaman kemampuan tempur seseorang.

Misalnya, saya ini kan berasal dari satuan Kopassus. Di Kopassus, prajuritnya memang dibentuk, dididik dan dilatih untuk bisa tetap tenang dalam situasi yang seberat apapun. Sehingga, prajurit Kopassus memang terlatih untuk bisa mengambil keputusan dengan pikiran yang sangat jernih dan tenang, walaupun dia berada dibawah tekanan.

(K) : Wah, ini ada nuansa solidaritas sesama korps baret berah nampaknya ?

(SHS) : Oh ndak ndak ndak, saya tidak boleh memihak. Saya harus netral. Dan tadi saya sudah bilang, baik Budiman dan Edhie, mereka berdua ini sama-sama punya peluang yang besar. Tapi, anda kan bertanya tentang pengalaman saya memimpin di TNI Angkatan Darat. Nah, saya menjawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Faktor pengalaman tempur memang sangat wajib dipertimbangkan jika hendak memilih posisi KSAD ini.

Namanya juga TNI Angkatan Darat, maka domain penugasannya adalah di daratan toh !

Paling  tidak, siapapun yang duduk pada posisi KSAD, dia mutlak harus memiliki kemampuan pengalaman tempur yang sangat baik. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab dari pengalaman tempur itulah, seorang KSAD akan mampu memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas di Angkatan. Termasuk untuk urusan persenjataan misalnya.

(K) : Oke, apa ada kesan tersendiri terhadap Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai junior anda di Baret Merah ?

(SHS) : Saya dapat laporan tentang bagaimana Edhie ini memperhatikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Setiap ulangtahun Kopassus, saya selalu hadir dalam kapasitas saya sebagai Mantan Komandan Kopassus. Setiap saya hadir, saya kan dapat laporan dari mereka. Pak, sekarang di Kopasus ada pembanguna ini itu, ada perkembangan ini itu, mereka ceritakan situasi dan kondisi prajurit dan keluarganya.

Terus terang saya terharu, Pramono Edhie Wibowo punya perhatian yang sangat besar sekali kepada kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Yang saya dengar, dia membangun banyak sekali rumah susun untuk prajurit dan keluarganya.

Hati saya tersentuh.

Jangan lupa, saya ini bekas komandan Kopassus.

Saya tahu bagaimana susahnya kehidupan prajurit. Itulah sebabnya, siapapun yang menjadi Komandan Kopassus pasti akan memberikan perhatian yang sangat besar untuk kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Dan Pramono Edhie Wibowo sangat gigih memperhatikan hal ini. Saya salut kepada Edhie. Jangan kaitkan dia dalam kaitan bahwa dia adalah ipar SBY.

Tapi, kita harus ingat, dia ini anaknya siapa ?

(K) : Kembali pada nominasi pencalonan KSAD, dua nama yang paling besar peluangnya adalah Budiman dan Pramono Edhie Wibowo. Tetapi, ada satu nama lagi yang disebut-sebut layak dipertimbangkan yaitu Komandan Komandi Pendidikan Dan Latihan (Dan Kodiklat TNI AD) yaitu Letnan Jenderal Marciano Norman. Menurut pendapat Pak Bagyo, calon yang harus dipertimbangkan itu cukup 2 orang saja atau bisa lebih ?

(SHS) : Lho, ketika saya menjadi KSAD, saya yang berinisiatif untuk menambahkan jumlah calon nominator untuk menjadi KSAD. Jadi jangan cuma Wakasad dan Pangkostrad saja.

Dulu, saya ingin agar kebijakan ( policy ) dari pimpinan TNI Angkatan Darat itu bisa berkesinambungan, walaupun orangnya sudah berganti. Sehingga, dalam hemat saya, posisi-posisi yang bisa memahami dan melanjutkan kebijakan Angkatan Darat adalah Wakasad, Pangkostrad dan Dan Kodiklat. Sehingga, pemikiran saya ini menjadi masukan bagi internal Angkatan Darat. Agar pemikiran saya ini bisa terwujud, Mabes TNI AD menjadikan semua pusat pendidikan (pusdik) berada di bawah satu atap dengan Kodiklat.

Dengan demikian, tanggung-jawab dari Kodiklat menjadi lebih besar dan posisi Komandan Kodiklat harus dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Ketika saya jadi KSAD, yang menjadi Dan Kodiklat adalah Mayjen. TNI Luhut Panjaitan. Tapi walaupun Mabes TNI menaikkan pangkat Dan Kodiklat jadi Letnan Jenderal, ternyata Dan Kodiklat yang dapat rezeki Letjen bukan Luhut, melainkan Sumardi. (Subagyo tertawa). Dari Kodiklat, Luhut dapat tugas jadi Dubes RI di Singapura toh. Dia tetap jadi Letjen tapi bukan sebagai Dan Kodiklat.

 

Pasukan TNI, khususnya dari Satuan KOPASSUS, memimpin proses evakuasi terhadap korban letusan Gunung Merapi, 5 November 2010

 

(K) : Yang terakhir, apa harapan dari Pak Subagyo untuk Angkatan Darat, siapapun nanti yang akan dipilih sebagai KSAD ?

(SHS) : Harapan saya, TNI Angkatan Darat harus tetap profesional dan terus mampu melaksanakan tugas yang diemban. Pembinaan teritorial harus tetap dilakukan dengan baik. Angkatan Darat tidak boleh jauh dari rakyat. Sebab jatidiri Angkatan Darat adalah kemanggulangannya dengan rakyat.

Contohnya saja waktu terjadi bencana di Gunung Merapi.

Siapa yang dikerahkan untuk membantu rakyat disana ? TNI !

Maaf saja, saya bukan sembarang bicara. Tidak cuma melakukan evakuasi atau pembangunan barak pengungsi, yang diperintahkan ng0prak-oprak sampai ke puncak Gunung Merapi waktu meletus tahun lalu, sopo ?

Tahu artinya ngoprak-ngoprak ? Opo yo artine ?

Yang anu itu lho, nyari-nyari warga yang tidak mau dievakuasi, nyanyi korban tewas yang masih terkubur dibawah puing-puing reruntuhan bangunan, yang melakukan semua itu siapa ? TNI !

Saya tidak bicara soal keberadaan Kopassus ya. Yang saya sorot disini adalah keterlibatan TNI dalam setiap situasi dan kondisi sesulit apapun demi kebaikan dan kepentingan rakyat Indonesia. TNI selalu ada untuk rakyat Indonesia sampai kapanpun.

Jadi sekali lagi, untuk masalah KSAD baru, saya tidak memihak kepada siapapun. Itu sudah ada yang mengurusi. Dan seperti yang saya bilang tadi, tergantung pada masalah nasib dan penguasa. Dalam hal ini tergantung Presiden juga. Tetapi, yang harus diingat disini faktor pengalaman tempur dari para nominator harus dipertimbangkan. Bahkan, faktor pengalaman tempur itu harus menjadi pertimbangan khusus.

(K) : Baik, terimakasih Pak Bagyo ya. Dan selamat ULANG TAHUN untuk tanggal 12 Juni nanti. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga.

(SHS) : Terimakasih. Terimakasih. Terimakasih Mega ya …

 

(Selesai)

Wakasad Letjen Budiman Penerima Adimakayasa Berpeluang Juga Jadi KSAD

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal Budiman

 

Jakarta, 9 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) —-  Empatbelas tahun yang silam, Budiman bertugas sebagai Sekretaris Pribadi (Spri) Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) yang dijabat oleh Letnan Jenderal Subagyo HS.

Posisi Budiman sebagai Spri Wakasad adalah pada periode tahun 1997.

Ketika Subagyo HS menjadi Wakasad, yang menjadi KSAD adalah Jenderal TNI Wiranto.

Dan saat Subagyo HS dipercaya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Budiman ditarik untuk menjadi Koordinator Sekretaris Pribadi (Korspri) KSAD.

Posisi Budiman sebagai Korspri KSAD adalah periode tahun 1998.

Saat Subagyo HS menjadi KSAD ( 16 Februari 1998 sampai  20 November 1999), yang menjadi ( Menhankam / Panglima ABRI ) adalah Jenderal TNI Wiranto.

Perjalanan waktu selama 14 tahun ternyata membawa Budiman menempati posisi yang dulu sempat ditempati oleh Jenderal Subagyo yaitu Wakasad.

Dan satu lagi kursi yang sangat penting lagi di Mabes TNI Angkatan Darat yang pernah diduduki oleh Subagyo HS yaitu kursi KSAD, bisa ditempati oleh Budiman.

Rekam jejak Budiman juga bisa mengimbangi bekas atasannya itu ( Subagyo HS) di lingkungan Istana Kepresidenan.

Kalau di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, Subagyo HS pernah menjadi Komandan Pengawal Pribadi ( Dan Walpri ), Budiman justru menempati posisi yang jauh lebih tinggi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Budiman pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) tahun 2008.

Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata telah mengenal Budiman sejak meliput di lingkungan Mabes TNI Angkatan Darat tahun 1997.

Ketika itu, Budiman masih berpangkat Letnan Kolonel yaitu saat ia bertugas sebagai Sekretaris Pribadi (Spri) Wakasad Letjen. Subagyo HS.

Budiman adalah sosok yang santun dan begitu tenang dalam pembawaannya.

Ia cukup profesional dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasannya di lingkungan militer.

 

Dokumentasi Foto : Mayor Jenderal TNI Budiman, lulusan Akabri tahun 1978, dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) oleh Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, di ruang Kantor Sekretariat Negara, Rabu 16 April 2008. Pengangkatan Budiman sebagai Sesmil menggantikan Mayjen TNI Bambang Sutedjo, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22/M/Tahun 2008.

 

Letnan Jenderal Budiman dilahirkan di Jakarta, tanggal 25 September 1956.

Sebelumnya Budiman telah menjalani penugasan di 16 negara, diantaranya Australia, Somalia, Papua Nugini, Denmark, AS dan China, serta berbagai operasi militer mulai Operasi Seroja di Timor-Timur, Operasi Bhakti Trans Kal dan UNOSON di Somalia.

Budiman memulai dinasnya tahun 1979 sebagai Danton Yonzipur Kodam III Siliwangi, kemudian Danki A Yonzipur Kodam III Siliwangi, Dankitar Akabri darat, Pasiops Yondewasa Mentar Darat, Pasiops Yondewasa Tarsis Akmil, Dan Kotakta Yontar Remaja, PS Kasisiapsat Bagbinsat Ditzi, Kasisiapsat Bagbinsat Ditziad, Dandenzipur 6 Kodam VII Tanjungpura.

Budiman kemudian masuk Kopassus sebagai Kazi, Danyon Zipur 10 Kostrad, dan dipercaya sebagai Sespri Wakasad.

Tahun 1998 jadi Korspri KASAD. Setelah menjadi Korspri KSAD, setelah itu Budiman menjadi Danpusdikzi, Paban II/Bindik Spersad.
Pada tahun 2003 diberi kepercayaan menjadi Danrem 061 Surya Kencana Siliwangi, sebelum ditarik sebagai Pamen Denmabesad, Dirjakstra Ditjen Strahan, dan terakhir sebelum dilantik menjadi Sesmilpres, Letjen. Budiman ditugaskan sebagai Perwira Staf Ahli TK III Bidang Politik Keamanan Nasional (Polkamnas).

Letjen. Budiman memiliki tiga anak dari hasil pernikahannya dengan Wanti Mirzanti.

 

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal Budiman, berdiri, bersama Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) hadir dalam pembukaan temu wicara MK dengan TNI Angkatan Darat di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (6/5/2011). Temu wicara tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman berkonstitusi dan hukum bagi para perwira TNI AD. Foto : Media Indonesia / SUSANTO/rj

 

Dari hitung-hitungan di atas kertas, sejujurnya peluang Letnan Jenderal Budiman untuk menjadi KSAD lebih besar dari kandidat lain yang namanya masuk dalam bursa KSAD.

Mengapa ?

Sebab posisi Wakasad adalah posisi yang sangat strategis dalam struktur organisasi Mabes TNI Angkatan Darat. Wakasad yang menjadi orang nomor dua di lingkungan TNI AD, tentu menguasai seluruh permasalahan yang ada di dalam lingkungan TNI AD.

Tapi saat ini, tiga nama terkuat yang masuk dalam bursa KSAD adalah Wakasad Letnan Jenderal Budiman, Pangkostrad Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan Komandan Komando Pendidikan Dan Latihan ( Dan Kodiklat TNI AD ) Mayor Jenderal Marciano Norman.

Letnan Jenderal Budiman merupakan lulusan Akabri dari Angkatan tahun 1978.

Budiman penerima anugerah ADIMAKAYASA atau LULUSAN TERBAIK dari Angkatan 1978.

Lalu, Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, lulusan Akabri tahun 1980.

Dan Letnan Jenderal Marciano Norman, lulusan Akabri tahun 1978.

Khusus mengenai Budiman dan Pramono Edhie Wibowo, walaupun Wakasad Budiman berasal dari Angkatan yang lebih senior dari Pramono Edhie Wibowo, tetapi dari segi usia Budiman lebih muda.

Budiman akan pensiun pada tahun 2014.

Sementara Pramono Edhie Wibowo memasuki masa pensiunnya tahun 2013.

 

Wakasad Letjen TNI Budiman melakukan kunjungan ke perbatasan. Kehadiran Wakasad untuk melihat secara langsung kesiapan anggota TNI di lapangan dalam melaksanakan tugas mengamankan wilayah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, tanggal 5 April 2011

 

Yang menarik disini adalah saat Budiman menjadi Sekretaris Militer Presiden ( SBY ), Marciano Norman menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Dan Paspampres ).

Sehingga, Presiden SBY sudah tidak asing lagi terhadap 3 nama yang beredar sebagai calon-calon KSAD baru untuk menggantikan Jenderal George Toisutta yang akan resmi memasuki masa pensiunnya per tanggal 1 Juli 2011.

Jika memang 3 nama perwira tinggi TNI ini yang berpeluang paling besar untuk dibahas oleh Panglima TNI dalam rapat Wanjakti ( Dewan Kepangkatan Dan Jabatan Tinggi ) maka hanya akan ada satu nama yang disepakati secara final sebagai calon KSAD untuk diusulkan kepada Presiden SBY.

Kini, Panglima TNI harus sangat cermat memilih yang terbaik dari yang paling baik terkait bursa calon KSAD.

Budiman, Pramono Edhie Wibowo atau Marciano Norman.

Jika Budiman yang dianggap paling tepat untuk menjadi KSAD, maka seluruh pimpinan di lingkungan TNI / Polri akan dipegang oleh Angkatan 1978.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan 1978.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga dari Angkatan 1978.

Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna dari Angkatan 1978.

 

Letnan Jenderal Marciano Norman, saat ini menjabat sebagai Komandan Komando Pendidikan dan Latihan ( Dan Kodiklat TNI AD).

 

( Kebetulan, Budiman dan Marciano Norman juga sama-sama dari Angkatan 1978 ).

Letnan Jenderal Marciano Norman, saat ini menjabat sebagai Komandan Komando Pendidikan dan Latihan ( Dan Kodiklat TNI AD).

Marciano Norman pernah bertugas sebagai Pangdam Jaya.

Sebelum menjabat sebagai Pangdam Jaya, Mayjen TNI Marciano Norman adalah komandan Pasukan Pengaman Presiden sejak tahun 2008.

Bedanya hanya satu, Budiman adalah penerima anugerah ADIMAKAYASA.

Ya, Budiman adalah Lulusan Terbaik Akabri 1978 berasal dari Corps Zeni.

Jadi, siapapun nanti yang akan dipilih untuk menjadi KSAD maka keputusan itu harus dihormati oleh semua pihak.

Entah itu Budiman, Pramono Edhie, ataupun Marciano Norman, mereka adalah perwira tinggi-perwira tinggi TNI AD yang terbaik.

Jadi, dalam hitungan hari Panglima TNI bertugas untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik untuk menjadi KSAD baru.

Budiman-kah ?

Pramono Edhie-kah ?

Atau, Marciano Norman-kah ?

Kita tunggu saja …

 

 

(MS)

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando !

Foto Dokumentasi : Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo menyelesaikan ujian menembak guna mendapatkan brevet kehormatan Taipur Kostrad di Makodif-I Kostrad Cilodong, Bogor, Jabar, Rabu (6/10/2010)

 

Oleh : Mega Simarmata

 

Jakarta, 8 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Nama Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo belakangan menjadi ramai “dibicarakan” di media massa terkait peluangnya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) untuk menggantikan Jenderal George Toisutta yang akan memasuki masa pensiunnya per tanggal 1 Juli 2011 mendatang.

Pramono Edhie Wibowo dilahirkan di Magelang, 5 Mei 1955.

Ia adalah anak dari Almarhum Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Sarwo Edhie Wibowo.

Pramono Edhie Wibowo adalah lulusan AKABRRI Angkatan Tahun 1980.

Berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor: Kep/630/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dan keputusan Panglima TNI nomor: Kep/642/IX/2010, Pramono Edhie Wibowo ditunjuk menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ( Pangkostrad) pada tanggal 28 September 2010.

Pramono Edhie Wibowo mulai berdinas sebagai Pangkostad tanggal 30 September 2010 ( setelah sebelumnya, ia bertugas sebagai Pangdam III / Siliwangi).

Edhie juga pernah berdinas sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

Lalu, selama 5 tahun Edhie pernah bertugas sebagai Ajudan Presiden semasa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Bahwa dalam hubungan kekerabatannya, Pramono Edhie Wibowo dikenal sebagai ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, faktor keluarga yang satu ini harusnya tidak dipolitisir.

Rekam jejak seorang prajurit atau track record sepanjang ia bertugaslah, faktor penentu yang wajib dipertimbangkan jika hendak dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jangan karena Pramono Edhie Wibowo adalah ipar dari Presiden SBY, muncul spekulasi bahwa peluangnya untuk menjadi KSAD adalah karena faktor nepotisme.

 

TB Hassanudin, Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang juga Mantan Sekretaris Militer ( Sesmil ) di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri

 

Dalam percakapan dengan KATAKAMI.COM yang menghubunginya pada hari Rabu (8/6/2011), TB. Hassanudin selaku Anggota Komisi 1 DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa Pramono Edhie Wibowo memang paling besar peluangnya menjadi KSAD.

“Untuk menjadi KSAD itu, ada beberapa yang layak dipertimbangkan oleh Wanjakti yaitu Wakil KSAD, Pangkostrad, Irjen TNI dan Komandan Komando Diklat. Kalau menurut pendapat saya, peluang terbesar itu ada pada Pangkostrad. Track record dia sangat bagus. Sebab saya ini bekas atasannya. Semasa dia menjadi Ajudan Presiden Megawati, saya atasan langsung para Ajudan Presiden. Semua Ajudan Presiden berada langsung dibawah Sekretaris Militer (Sesmil). Nah dulu, saya yang jadi Sesmil” kata TB Hassanudin.

Menurut TB Hassanudin, Pramono Edhie Wibowo adalah seorang prajurit TNI yang mempunyai rekam jejak dan kemampuan yang baik.

“Siapapun yang pernah menjadii Ajudan Presiden berarti mereka punya kemampuan yang sangat baik. Dulu diantara 4 orang Ajudan Presiden Megawati, Pak Pramono Edhie ini yang paling senior. Dan karena ia yang berasal dari Kopassus, saya melihat bahwa dia sangat paham untuk urusan pengamanan kepala negara. Dan yang membuat saya sangat menghargai Pak Pramono Edhie ini, dia bisa menempatkan diri semasa hubungan Ibu Megawati dan Pak SBY kurang begitu baik. Kita semua tahu kan, waktu itu Pak SBY memutuskan untuk mengundurkan diri dari kabinetnya Ibu Megawati. Tapi sebagai Ajudan Presiden, walaupun Pak Pramono Edhie ini ipar dari Pak SBY, beliau tetap bertugas sangat baik sebagai Ajudan Ibu Megawati sampai selesai menjalani masa kepresidenan” lanjut TB Hassanudin.

Lebih jauh, TB Hassanudin mengatakan bahwa faktor keluarga yang menunjukkan bahwa Pramono Edhie Wibowo adalah ipar dari Presiden SBY jangan dipolitisir.

“Jangan dipolitisir. Memangnya gak boleh berkarier di TNI, kalau misalnya prajurit TNI itu merupakan anggota keluarga dari seseorang yang terkenal di Indonesia ini ? Boleh kan. Saya sebagai bekas atasannya, tidak melihat sesuatu halpun yang salah dari masalah ini. aya tahu kapasitas pribadinya. Saya tahu kualitasnya sebab saya memang bekas atasannya. Tetapi kalau misalnya nanti dia terpilih sebagai KSAD dan melakukan kekeliruan, ya tinggal dikritik saja. Apalagi saya sekarang ada di Komisi I DPR. Jadi, saya menilai bahwa pemberitaan yang terlalu berlebihan dengan menghubung-hubungkan faktor kekeluargaan Pak Pramono Edhie dengan Presiden SBY, terlalu berlebihan. Secara pribadi, saya tetap berkeyakinan bahwa peluang Pak Pramono Edhie ini yang jauh lebih besar untuk menjadi KSAD” kata TB Hassanudin.

TB Hassanudin menghimbau juga kepada Presiden SBY agar pemilihan KSAD ini harus benar-benar sesuai prosedur.

“Begini sajalah, siapapun presidennya, yang terbaik untuk dilakukan adalah menyetujui apapun dan siapapun yang diusulkan oleh Panglima TNI terkait pemilihan KSAD baru. Sebab, nama yang akan diusulkan oleh Panglima TNI itulah, yang sudah disaring oleh Wanjakti. Sehingga pemilihan KSAD itu harus sesuai prosedur. Kalau memang nama Pramono Edhie Wibowo yang diusulkan oleh Panglima TNI, ya Presiden SBY harus menyetujui itu. Tidak perlu sungkan” tegas TB Hassanudin.

 

Foto Dokumentasi : Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta (kiri) menyerahkan Pataka kepada Pangkostrad baru Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo. Mayor Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang juga adik dari Ibu Negara Ani Yudhoyono resmi menjabat sebagai Panglima Kostrad menggantikan Letnan Jenderal Burhanudin Amin yang memasuki masa pensiun. Serah terima jabatan Pangkostrad (sertijab) berlangsung di Markas Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat (5/11/2010) dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta bertindak sebagai inspektur upacara. Foto : Media Indonesia / MOHAMAD IRFAN/pj

 

Pramono Edhie Wibowo sesungguhnya adalah pribadi yang sangat pendiam, santun dan sangat Njawani.

Sehubungan dengan pengalamannya sebagai Ajudan Presiden Megawati, Pramono Edhie Wibowo sudah menjadi Ajudan Megawati semasa putri sulung Bung Karno itu menjadi Wakil Presiden di tahun 1999 ( dimana Kyai Haji Abdurrahman Wahid yang menjadi Presiden).

Saat Megawati naik menjadi Presiden pada bulan Juli 2001 sampai tahun 2004, seluruh Ajudan ( baik dari Polri, TNI AD, TNI AU dan TNI AL) tetap dipercaya untuk menjadi Ajudan Megawati di Istana Kepresidenan.

Dan Pramono Edhie Wibowo menjalankan tugasnya sebagai Ajudan Presiden sampai detik terakhir Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Semasa Pramono Edhie Wibowo menjadi Danjen Kopassus, ia mengikuti jejak para pendahulunya yaitu memberikan perhatian penuh pada masalah kesejahteraan prajurit.

Ini terlihat dari sumbangsih Pramono Edhie Wibowo dalam urusan perumahan prajurit.

Dalam percakapan dengan KATAKAMI.COM, Rabu (8/6/2011), Wakil Danjen Kopassus Brigjen. TNI. Agus Sutomo mengatakan bahwa para pimpinan satuan di Kopassus memang selalu memberikan perhatian pada masalah kesejahteraan prajurit.

“Hampir semua pimpinan, baik itu Komandan Jenderal ( Danjen) dan Komandan Group ( Dan Group ) di Kopassus ini memang memberikan perhatian para masalah kesejahteraan prajurit, terutama fasilitas perumahan. Salah satu contoh adalah seperti yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo saat bertugas sebagai Danjen Kopassus, saat ini beliau sudah berpangkat Letnan Jenderal dan memimpin Kostrad. Beliau membangun perumahan prajurit dalam bentuk rumah susun di dalam komplek Kopassus ini. Dan rusun itu bisa menampung sekitar 100 KK anggota Kopassus” kata Brigjen Agus Sutomo.

 

Foto Dokumentasi : Danjen Kopasus baru Brigjen TNI Lodewijk Freidrich (kiri), mantan Danjen Kopasus Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo (kanan) bersama Kasad Jenderal TNI George Toisutta (tengah) memberi hormat saat devile pasukan Kopassus seusai upacara serah terima jabatan (Sertijab) di Makopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (4/12). Brigjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus menggantikan Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo. Foto : Media Indonesia / RAMDANI

 

Jadi, kembali pada masalah peluang Pramono Edhie Wibowo menjadi KSAD, biarkan semua proses mengalir seperti air.

Tak perlu dibendung.

Biarkan mengalir secara alami.

Tanpa harus mengkait-kaitkan keberadaan dirinya sebagai ipar seorang Presiden, Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo memang layak untuk dipertimbangkan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Pramono Edhie Wibowo juga harus mempertahankan kemampuan dirinya untuk menempatkan diri secara baik dalam setiap putaran waktu.

Tetap rendah hati ( low profile ).

Tetap berpegang pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Tetap menjadi kebanggaan baret merah yang selalu dekat dan terus dekat dengan rakyat.

Menjaga jarak yang sama dengan semua kelompok dan golongan sebab prajurit TNI memang tidak diperbolehkan berpolitik.

Harus netral dan profesional.

Komando, Jenderal Edhie !

Anda layak, sangat layak untuk menjadi KSAD.

Kemampuan dan profesionalisme Pramono Edhie Wibowo sebagai prajurit saptamargais tak perlu diragukan lagi.

Dan kepada Presiden SBY, ia pun harus memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada para mantan Ajudan Presiden dan AJudan Wakil Presiden yang masih aktif di kedinasan mereka ( baik di  TNI dan Polri ).

Dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama maka Presiden SBY menunjukkan sikap kenegarawan yang sungguh berkeadilan.

 

(MS)

 

Penulis ( Mega Simarmata ) adalah WARTAWATI yang bertugas di Istana Kepresidenan selama 9 tahun yaitu dari tahun 1999 – 2008 ( terutama semasa Pramono Edhie Wibowo menjadi Ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi Wakil Presiden dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat ini Penulis adalah Direktur dan Pemimpin Redaksi Situs Berita KATAKAMI.COM

Renumerasi Tak Gagal, Naikkanlah Lagi Gaji Polisi, TNI, Hakim & Jaksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

 

Jakarta, 3 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Salah seorang aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa pemberian RENUMERASI atau kenaikan tunjangan telah gagal terkait kasus korupsi yang mencuat lewat dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang hakim.

Seperti yang diberitakan Media Indonesia Online (Jumat, 3 Juni 2011),  Koordinator Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho  berpendapat bahwa Pemerintah dinilai gagal dalam menyalurkan remunerasi bagi insitusi penegakan hukum di Indonesia.  Sebab, nyatanya masih ada saja seorang hakim yang terjerat kasus korupsi yakni hakim Syarifuddin.

Baca : ICW Sebut Renumerasi GAGAL

Menurut Emerson, dibutuhkan hukuman yang lebih berat dari biasanya jika mendapati seorang penegak hukum melakukan korupsi.

“Sudah jelas dia seorang penegak hukum dan telah diberikan remunerasi oleh pemerintah. Jika memang masih melakukan korupsi, berikan hukuman yang lebih berat kepada koruptor tersebut,” kata Emerson.

Lebih lanjut, Emerson juga menekankan bahwa strategi pemerintah dengan pemberian remunerasi seperti ini jelas bukan senjata ampuh dalam memberantas korupsi dari dunia penegakan hukum di negara ini.

“Jelas, dari penangkapan ini, pemerintah dan juga elemen masyarakat telah mendapatkan poin penting yakni kenaikan gaji atau remunerasi hakim masih menyisakan korupsi di lembaga peradilan itu,” sambungnya.

 

Ilustrasi Gambar : Law

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap seorang hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di rumahnya di Kompleks Kehakiman, Sunter, Jakarta Utara pada Rabu 1 Juni malam.

Selain Syarifuddin, KPK juga menangkap seorang kurator berinisial PW yang diduga menyuap. Duit senilai Rp 250 juta dan 1 mobil Mitsubishi Pajero juga ikut disita.

Selain itu, ikut disita uang USD 84.228, 284.900 dollar Singapura, 20 ribu Yen, 12.600 Baht dan Rp 141 juta.

KPK menjerat Syarifuddin dengan pasal 12 a atau b atau c pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001. Sementara PW dijerat pasal 6 ayat 1 a dan atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001.

Sekarang kembali ke masalah RENUMERASI.

Pendapat dari Emerson Yuntho (ICW) bahwa pemberian RENUMERASI (Kenaikan Tunjangan) telah gagal, rasanya terlalu naif.

Salah seorang anggota Komisi III DPR-RI yaitu Trimedia Panjaitan dari Fraksi PDI Perjuangan justru berpandangan lain.

 

Trimedia Panjaitan

 

Kepada KATAKAMI.COM yang menghubunginya, Jumat (3/6/2011), Trimedia Panjaitan justru menilai bahwa sejalan dengan adanya semangat pembaruan di masing-masing institusi ( terutama Polri, Kejaksaan dan Peradilan / Hakim ), sesungguhnya pemberian RENUMERASI sangat berarti bagi masing-masing anggota dalam ketiga institusi penegakan hukum tersebut.

“Kita jangan menilai dari sudut pandang yang negatif. Renumerasi itu sangat berarti untuk mereka. Selama ini kita sudah sering mendengar, di daerah-daerah misalnya, ada hakim yang terpaksa mencari uang tambahan untuk keluarganya dengan cara narik becak atau ngojek” kata Trimedia.

Lebih jauh Trimedia Panjaitan mengatakan bahwa selama ini alasan utama yang selalu didengungkan adalah terbatasnya kemampuan negara sehingga peningkatan kesejahteraan bagi aparat negara tidak bisa dilakukan secara terus menerus.

“Saya tidak sependapat dengan ICW. Jika menurut mereka pemberian renumerasi itu gagal, menurut saya justru sangat signifikan manfaat dan arti dari uang renumerasi itu buat mereka.  Jangankan dengan polisi, hakim atau jaksa yang ada di luar negeri, dibandingkan dengan gaji aparat yang ada di KPK saja, sudah sangat jauh bedanya. Polisi dan Jaksa yang ditugaskan ke KPK oleh institusi mereka, pasti senang karena di KPK gaji mereka bisa lebih besar” lanjut Trimedia.

Trimedia Panjaitan menambahkan bahwa renumerasi tidak perlu dihentikan dan sebaiknya dibiarkan saja tetap berlaku seperti sekarang ini.

“Sebenarnya, kalau pemerintah ini memiliki politik penegakan hukum yang sangat tinggi maka politik anggaran juga harus dapat mengimbangi. Salah satu caranya adalah naikkan gaji mereka. Atau misalnya, untuk di Kepolisian adalah menaikkan anggaran mereka untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sementara untuk Kejaksaan, naikkan juga anggaran mereka untuk bisa lebih maksimal melakukan penuntutan dan penyidikan. Selama ini, anggaran dari masing-masing institusi tadi untuk melakukan tugas mereka, sangat terbatas” ungkap Trimedia.

 

Dari kiri ke kanan : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basri Arif

 

Jadi dengan kata lain, kita harus lebih bijaksana dalam memberikan komentar, kritik dan pandangan apapun jika sudah menyangkut tingkat kesejahteraan aparat negara.

Khususnya Polisi, Militer (TNI), Jaksa dan Hakim.

Sebab, faktanya gaji mereka semua memang sangat tidak memadai, hidup pas-pasan alias sangat terbatas dan dinamika kehidupan yang begitu cepat berkembang seakan jadi tak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima dari negara.

Mereka punya keluarga.

Dan dalam kehidupan berkeluarga, biaya hidup semakin hari sudah semakin tinggi.

Komentar yang kurang tepat dan sangat sinis tentang tingkat kesejahteraan mereka, dapat menjadi pukulan berat bagi moral mereka dalam menjalankan tugas negara.

Seolah-olah selama ini, negara sudah sangat maksimal memberikan tingkat kesejahteraan yang sangat amat sempurna kepada aparatnya di tanah air tercinta ini.

Faktanya ?

Boro-boro, cing !

Untuk bisa mendapatkan RENUMERASI saja, perjuangan untuk mencapai peningkatan tunjangan yang bertambah lewat kebijakan yang satu ini sangat amat lama.

Menjelang akhir tahun 2010, khususnya di sepanjang tahun 2011 inilah, RENUMERASI diberikan kepada aparat negara.

Dan pemberian RENUMERASI itu, bukan setiap bulan melainkan diberikan per tri wulan ( 3 bulan sekali ).

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

 

Marilah kita bersikap bijaksana dan murah hati jika sudah menyangkut tingkat kesejahteraan bagi aparat negara (terutama bagi mereka yang memang ada di level-level bawah).

Alasan klasik tentang terbatasnya KEMAMPUAN NEGARA, jangan lagi menjadi satu-satunya alasan untuk tidak secara konsisten menaikkan gaji aparat negara ini.

Naikkan lagi gaji mereka !

Dan naikkanlah gaji mereka dengan lompatan yang lebih besar porsi dan hitung-hitungannya.

Hargai kerja keras dan pengorbanan mereka, dimanapun juga mereka bertugas.

Pengabdian memang tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Tetapi, janganlah pula aparat-aparat negara ini dipaksa untuk mengabdi dan terus mengabdi dengan tingkat pendapatan yang itu-itu melulu ( angkanya ).

Setelah RENUMERASI, carikanlah lagi waktu yang paling cepat dan paling baik untuk menaikkan gaji mereka.

Tidak semua aparat negara ( terutama yang di level bawah ) bisa seberuntung BRIPTU NORMAN KAMARU ( anggota Brimob Gorontalo) yang mendadak bisa jadi selebriti nasional, diundang kesana kemari untuk berjoget India CAYA CAYA ( sehingga memungkinkan ia mendapat penghasilan tambahan ).

Bagaimana dengan aparat-aparat kita yang lainnya, termasuk mereka yang bertugas di daerah-daerah terpencil, di perbatasan-perbatasan dan di daerah-daerah konflik ?

Mereka tidak bisa neko-neko.

Hargai mereka  !

Dan jangan sampai ada kesan bahwa negara membiarkan hidup mereka ( sekeluarga ) harus terus menerus akrab dengan segala sesuatu yang berbau penderitaan dan keterbatasan.

Bayangkan, sudah mau 66 tahun Indonesia merdeka dan lembaga kepresidenan juga sudah 5 kali berganti pimpinan, tetapi alasan klasik tentang terbatasnya KEMAMPUAN NEGARA untuk bisa memaksimalkan tingkat kesejahteraan aparat-aparat negara, masih tetap langgeng sampai sekarang.

Jadi, sekali lagi untuk masalah renumerasi, RENUMERASI tidak gagal !

Sekali lagi, setelah RENUMERASI, justru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berinisiatif menaikkan gaji bagi aparat-aparat negara ini.

Hanya kepada NEGARA, para aparat negara ini menggantungkan nasib mereka terkait masalah kesejahteraan.

Iya toh ?

Dan jujur saja, kita semua capek mendengar berita-berita tentang kasus-kasus korupsi yang kini seakan jadi lagu wajib di semua pemberitaan media massa.

Tapi kita juga hendaknya menyadari dan ikut merasakan, aparat-aparat negara itu ( terutama mereka yang ada di lebel bawah ), juga sudah sangat capek hidup sangat terbatas, berkekurangan dan akrab dengan penderitaan dalam arti yang sesungguhnya.

Cape deh ….

 

 

(MS)

Buka Tutup Perbatasan Rafah Di Mesir Dan Gaza Plintat Plintut

Map of the Rafah border crossing between Egypt and Gaza Strip

 

 

Jakarta, 6 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) —- Belum genap dua minggu, pintu perbatasan Rafah sudah aneh bin ajaib nasibnya.

Sebentar dibuka.

Sebentar ditutup.

Baru beberapa hari dibuka, tiba-tiba ditutup secara sepihak oleh Pihak Mesir.

Lalu, begitu tahu Pemerintah Mesir menutup pintu perbatasan Rafah secara sepihak,  Pemerintahan Hamas di Jalur Gaza membalas dengan menutup juga akses menuju Mesir melalui perbatasan Rafah.

Jadi jangan salahkan jika judul tulisan ini menyoroti sikap plintat plintut Pemerintah Mesir dan Hamas di Jalur Gaza.

Plintat Plintut artinya (terkesan) RAGU-RAGU …

Tanggal 28 Mei 2011 Pemerintahan baru Mesir ( yang sejak kejatuhan Hosni Mubarak, dijabat oleh kalangan MILITER MESIR sesuai mandat pengunduran diri dari Hosni Mubarak) mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk membuka secara permanen pintu perbatasan di wilayah Rafah untuk masuk ke Jalur Gaza.

Pintu perbatasan ini ditutup secara permanen sejak tahun 2007 lalu ( pasca kemenangan Hamas pada pemilihan umum di Jalur Gaza ).

Dan sehubungan dengan telah dibukanya kembali pintu perbatasan di Rafah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas bergegas menemui pimpinan militer Mesir Muhamed Hussein Tantawi yang kini memegang tampuk kekuasaan tertinggi pasca jatuhnya Presiden Hosni Mubarak.

Abbas datang menemui Tantawi pada hari Senin, 30 Mei 2011.

Dan soal penutupan pintu perbatasan Rafah ( pasca dinyatakan dibuka kembali secara permanen), pada hari Sabtu (4 Juni 2011) pihak Mesir telah menutup gerbang perbatasan darat Rafah, yang berbatasan dengan Jalur Gaza, tanpa melakukan koordinasi dengan pihak Palestina demi proser perlindungan dan pengembangan.

Akibat penutupan secara sepihak di hari Sabtu (4/6/2011) tersebut, rakyat Palestina melakukan aksi protes.

Petugas perbatasan Palestina mengatakan, tiga buah bus yang membawa 180 penumpang  menunggu beberapa jam di hari Sabtu itu bermaksud untuk melewati perbatasan Rafah, pintu gerbang kelompok Islam Hamas menuju Mesir.

“Kami belum diberi tahu apapun tentang alasan penutupan tersebut, para penumpang marah,” ujar salah seorang petugas.

 

Perbatasan Rafah di wilayah Mesir yang menghubungkan ke Jalur Gaza, Palestina, telah dibuka kembali secara permanen oleh pemerintahan baru Mesir, setelah selama 4 tahun ditutup. Tetapi baru beberapa hari dibuka, pintu perbatasan Rafah sudah mengalami ketidak-pastian antara buka dan tutup

 

Polisi Hamas menggiring para warga yang protes tersebut untuk kembali ke ke perbatasan setelah tentara Mesir meminta mereka membubarkan diri.

Tidak ada laporan adanya kekerasan atau penangkapan dalam peristiwa tersebut.

Insiden itu terjadi ketika warga Palestina disebut-sebut sedang merencanakan pergerakan ke daerah perbatasan Israel dari negara-negara Arab untuk menandai peringatan 5 Juni penangkapan West Bank dan Gaza oleh Israel pada perang tahun 1967.

Salah seorang sumber dari keamanan Mesir – seperti yang diberitakan Republika Online (Sabtu, 4/6/2011) mengatakan bahwa pangkalan di Rafah, satu-satunya pintu gerbang Gaza yang tidak dikontrol Israel, sudah ditutup untuk perbaikan dan akan dibuka kembali pada hari Minggu. Para petugas di Gaza mengaku tidak pernah diberitahu tentang hal itu sebelumnya.

Mesir sudah membuka perbatasan secara rutin pada 28 Mei, sebuah langkah yang memudahkan kondisi wilayah pesisir yang hampir seluruh perbatasannya diblokade Israel itu. Israel beralasan hal itu untuk memastikan Hamas tidak menyelundupkan senjata.

Namun ketegangan terjadi di pangkalan Rafah telah sejak Hamas menganggap Mesir telah membatasi jumlah orang yang diperbolehkan melintasi perbatasan dalam pekan ini..

Petugas perbatasan Hamas mengatakan, Mesir telah menentukan batas maksimum penduduk Gaza yang diperbolehkan melintasi perbatasan, yakni 350 orang per hari. Sedangkan petugas keamanan senior Mesir membantah penetapan kuota tersebut.

 

Perdana Menteri Hamas di Jalur Gaza, Ismail Haniyeh

 

Lalu, kalau pintu perbatasan Rafah itu dibuat menjadi sangat aneh bin ajaib nasibnya, maka tanda tanya besar layak ditujukan kepada Pemerintah Mesir dan Hamas selaku penguasa di Jalur Gaza.

Untuk apakah diumumkan kepada komunitas internasional tentang pembukaan pintu perbatasan secara PERMANEN, tetapi pada faktanya di lapangan tidak sepermanen yang digembar-gemborkan.

Artinya, pengumuman tentang pembukaan pintu perbatasan Rafah secara PERMANEN tadi masih bersifat prematur dan sangat terburu-buru diumumkan kepada publik.

Tidakkah Pemerintah Mesir dan Hamas menyadari bahwa tindakan mereka main buka tutup secara tak pasti penuh keragu-raguan, akan sangat buruk dampaknya kepada rakyat Palestina sendiri.

Bayangkan, jika para pelintas batas yang menyeberang dari wilayah Gaza ke Mesir adalah untuk kepentingan medis !

Bayangkan, jika para pelintas batas yang menyeberang dari Mesir ke Gaza adalah untuk tujuan kemanusiaan misalnya !

Baru beberapa hari mereka pindah kavling, ternyata pintu perbatasan telah ditutup secara sepihak.

Lalu, jika ada diantara para pelintas batas itu yang membawa orang-orang sakit, situasi yang serba tak pasti terkait trafik “lalu lintas” di perbatasan Rafah akan membuat para orang sakit tadi menjadi lebih buruk kondisinya.

Maksud hati membawa mereka untuk bisa segera mendapatkan pelayanan Medis di Mesir, dengan ditutupnya pintu perbatasan itu secara sepihak akan membuat para penderita sakit tadi menjadi terabaikan dan semakin tertunda untuk bisa mendapatkan pelayanan medis.

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Mohamed Hussein Tantawi selaku pimpinan tertinggi militer Mesir pada hari Senin, 30 Meo 2011, untuk mengucapkan terimakasih kepada Mesir yang telah membuka secara permanen pintu perbatasan menuju Jalur Gaza

 

Dan kesalahan terbesar Hamas dalam kondisi perbatasan Rafah yang ditutup sementara oleh Pemerintah Mesir adalah Hamas terbawa emosi untuk membalas dengan tindakan yang sama.

Oleh karena Mesir menutup sepihak perbatasan Rafah, maka Hamas menutup juga perbatasan itu dari wilayah Gaza.

Tidakkah Hamas memikirkan nasib rakyatnya yang bisa terlunta-lunta di pintu perbatasan itu ?

Tidakkah Hamas menyadari bahwa jika rakyatnya emosi akibat kemarahan yang membludak tak dapat menyeberang ke wilayah Mesir, berpotensi besar untuk menciptakan situasi yang chaos atau KACAU.

Namanya juga sedang kecewa dan sangat marah, rakyat Gaza bisa mengamuk di perbatasan itu.

Lalu kalau sudah mengamuk, siapa saja bisa diserang.

Syukur-syukur kalau tidak bawa senjata ( terutama senjata api ), bagaimana kalau ada yang membawa senjata api ?

Apakah petugas di perbatasan Rafah sudah mengantisipasi terjadinya kekacauan yang sangat buruk akibat kemarahan para pelintas batas yang kecewa akibat penutupan ?

Lalu, jika terjadi chaos, bagaimana kalau situasi yang chaos itu dimanfaatkan pihak ketiga untuk memperburuk situasi dan keamanan di wilayah tersebut ?

Atau, terbuka juga kemungkinan, ada provokasi yang sengaja memanfaatkan situasi chaos tadi untuk menyerang ke wilayah Israel agar militer Israel melakukan aksi pembalasan ( padahal situasi di perbatasan Rafah sedang chaos misalnya ).

Ini bukan omong kosong yang bermaksud untuk menakut-nakuti.

Tetapi sebatas menganalisa bahwa situasi dan kondisi di perbatasan Rafah berpotensi menimbulkan tragedi kemanusiaan.

 

Pimpinan tertinggi Hamas, KHALED MESHAAL, diharapkan memberi perhatian penuh mengenai masalah perbatasan Rafah antara Mesir dan Jalur Gaza

 

Itu sebabnya, baik Pemerintah Mesir, ataupun Hamas, tidak boleh setengah hati dalam membuat kebijakan tentang pembukaan perbatasan  Rafah secara permanen.

Kalau memang mau dibuka secara permanen, ya buka saja secara permanen ( tanpa pembatasan waktu dan kuota ).

Atau, jika memang belum ada kesepakatan final antara Pemerintah Mesir dan Hamas tentang pengaturan administrasi dan MEKANISME yang sangat detail, jangan dulu diumumkan bahwa perbatasan Rafah telah dibuka secara permanen.

Harusnya, Pemerintah Mesir dan Hamas mematangkan dulu semua langkah bersama yang akan mereka ambil terkait pembukaan perbatasan Rafah.

Dan karena masalah ini menyangkut HAMAS, maka pimpinan tertinggi Hamas yaitu KHALED MESHAAL harus memberi atensi yang penuh dan sangat khusus mengenai masalah perbatasan Rafah.

Khaled Meshaal perlu menanyakan kepada Ismail Haniyeh, apakah pantas membalas penutupan sementara dari pihak Mesir dengan penutupan sepihak juga dari wilayah Jalur Gaza ( ke arah Mesir melalui Rafah ).

Khaled Meshaal perlu menanyakan kepada Ismail Haniyeh, apakah ada jaminan keamanan yang sangat penuh dan utuh dari Hamas untuk setiap pelintas batas yang memasuki atau meninggalkan Jalur Gaza ?

Artinya, sudah seberapa siapkah Hamas mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat menimbulkan ketidak-stabilan keamanan di sana.

Atau, kalau boleh bertanya secara sangat amat kritis kepada Ismail Haniyeh, anda bisa memimpin atau tidak ?

Apakah pantas jika seorang pemimpin yang dipercaya rakyatnya, justru membiarkan rakyatnya menjadi terkorbankan akibat ketidak-pastian di perbatasan tersebut ?

Jika Ismail Haniyeh memang bisa memimpin secara baik ( fakta di lapangan menunjukkan bahwa Ismail Haniyeh memang mendapat mandat penuh dari rakyat Palestina di Jalur Gaza ), maka ia harus bisa menunjukkan kemampuannya memimpin (leadeship) yang baik serta sangat kredibel

Jangan sampai masalah perbatasan Rafah yang aneh bin ajaib ( sebentar dibuka sebentar ditutup ), menjadi pemicu masalah baru yang berakibat fatal.

 

Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel ( IDF Chief) Letnan Jenderal Benny Gantz

 

Dan jangan juga misalnya, ada oknum Hamas yang patut dapat diduga sengaja cari gara-gara di perbatasan Rafah agar bisa menciptakan masalah baru dengan Militer Israel ( Israel Defense Force atau IDF ) yang sejak bulan Februari 2011 dipimpin oleh Kepala Staf mereka, Letnan Jenderal Benny Gantz.

Sebab, paling enak menuduh Israel (khususnya IDF) kalau sudah terjadi kehebohan dan segala sesuatu yang berbau kekacauan.

Kalau sudah ribut besar, maka  Israel yang akan dikecam oleh seluruh dunia ( biasanya begitu ).

Pembukaan pintu perbatasan Rafah memang dikecam dan sangat disesalkan oleh Pemerintah Israel.

Sebab pembukaan perbatasan ini akan menjadi ancaman keamanan yang baru bagi mereka ( dalam kaitan memanasnya hubungan antara Israel dan SAYAP MILITER Hamas yang selama ini kerap kali mengirimkan roket dan mortar ke wilayah Israel ).

Tapi, tidak bijaksana jika misalnya terjadi kekacauan atau chaos di perbatasan Rafah, maka ujung-ujungnya Israel yang dituduh sebagai biang kerok.

Padahal belum tentu demikian !

Seperti yang sudah diulas di bagian atas tulisan ini, faktor kemarahan dari rakyat Gaza akibat penutupan sepihak pintu perbatasan ( apalagi jika kondisi fisik dan mental mereka sudah sangat tertekan serta kelelahan ) akan membuat rakyat Gaza bisa mengamuk.

Dan itu sudah terbukti saat sejumlah rakyat Gaza mengamuk di hari Sabtu ( 4/6/2011 ) lalu.

Sehingga, masalah perbatasan antara Mesir dan Gaza ini, jangan disepelekan karena berpotensi menimbulkan tragedi kemanusiaan jika tidak ditangani sebaik-baiknya.

Janganlah mengorbankan rakyat Gaza yang terlanjur senang dan sangat berharap banyak dengan adanya keputusan untuk membuka perbatasan itu secara PERMANEN.

Jangan juga keputusan untuk membuka perbatasan Rafah menjadi plintat plintut penuh keragu-raguan seperti anak sekolah dasar yang lupa belajar tetapi sudah harus menempuh ulangan atau ujian di kelasnya.

 

ILUSTRASI GAMBAR : Animasi Pintu Yang Buka Tutup Buka Tutup

 

Anak kecil ini akan menentukan jawaban dengan cara menebak ala hitung kancing baju.

Bayangkan, jika situasi dan kondisinya menjadi seperti ini ( sekedar ilustrasi saja ) :

Buka.

Tutup.

Buka.

Tutup.

Ah, buka aja deh.

Eh, Eh, Eh, Tutup, Tutup, Tutup !

Jangan tutup, buka lagi ya

Tapi ternyata, (bayangkan satu lagi ILUSTRASI ini) kalau pada puncaknya terdengar sayup-sayup suara begini :

Ladies and Gentlemen, sorry to tell you this : Although we already announced that the Rafah border terminal was opened permanently but “today” we announced that the Rafah Border Terminal closed temporarily …


(MS)

Mengetuk Hati Khaled Meshaal Saat Lagu "Seal Over Seven Seas" Membawa Ingatan Pada Gilad Shalit

Pimpinan HAMAS, Khaled Meshaal

 

Jakarta, 1 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Memasuki bulan Juni di tahun 2011 ini, pasangan Noam dan Aviva Shalit pasti akan lebih terguncang hatinya.

Siapakah Noam dan Aviva Shalit ?

Mereka adalah sepasang suami isteri yang selama 5 (lima) tahun terakhir ini terus tanpa henti mencari, mengharapkan dan tak kenal lelah ” berteriak” kesana kemari agar putra kesayangan mereka, Gilad Shalit, bisa kembali ke tengah keluarga.

Gilad Shalit adalah seorang prajurit Israel berpangkat rendah yang ditangkap dan ditawan oleh Kelompok Militan Islam (HAMAS) yang menguasai Jalur Gaza (Palestina).

Gilad ditangkap di wilayah Kerem Shalom di perbatasan Israel – Gaza tanggal 25 Juni 2006.

Berdasarkan informasi di Wikipedia, Gilad ditangkap di suatu hari Minggu pagi tanggal 25 Juni 2006. Penangkapan dilakukan oleh sejumlah anggota militan Hamas yang menyusup lewat terowongan bawah tanah untuk bisa menembus masuk ke pos penjagaan Israel di bagian selatan Jalur Gaza.

Terjadilah pertempuran yang menyebabkan dua anggota Hamas dan dua prajurit Israel Defense Forces (IDF) tewas, kemudian 3 prajurit Israel terluka.

Sementara Gilad, dikabarkan patah pada tangan kiri dan terluka di bagian bahu, setelah kendaraan tempur (tank) yang membawa prajurit Israel dihajar oleh granat roket milik Hamas.

 

Gambar Gilad Shalit yang dirilis oleh Hamas lewat tayangan video pada tanggal 2 Oktober 2009

 

Penangkapan yang terjadi pada diri Gilad Shalit terjadi terjadi disaat prajurit malang ini baru menjalani masa dinasnya di kemiliteran Israel selama (kurang dari) satu tahun.

Masih berdasarkan informasi Wikipedia, Gilad Shalit bergabung dengan IDF pada bulan Juli 2005 untuk mengikuti jejak sang kakak yaitu Yoel Shalit.

Walaupun Gilad adalah prajurit Angkatan Pertahanan Israel tetapi prajurit malang ini memiliki dua kewarga-negaraan yaitu Israel dan Perancis.

Itu sebabnya, sejak 5 (lima) tahun terakhir ini, Perancis dan Uni Eropa juga ikut mengupayakan agar Hamas melepaskan Gilad dari masa penawanan yang sudah begitu lama.

Dalam pernyataannya baru-baru ini, mantan Kepala Staff Angkatan Pertahanan Israel (Former IDF Chief) Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi mengungkapkan bahwa selama ini militer Israel terus berusaha mencari dan mengupayakan agar Gilad Shalit dapat ditemukan kembali dan pulang ke tengah keluarganya.

Namun, kata Gabi Ashkenazi, sampai saat ini IDF tidak bisa melacak dan sampai saat ini tidak mengetahui dimana Gilad Shalit disembunyikan oleh Hamas.

Sementara itu, baru-baru ini Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF Chief) Letnan Jenderal Benny Gantz mengungkapkan bahwa IDF terus berusaha mencari Gilad Shalit tetapi semua proses yang dilakukan tak harus diketahui oleh publik.

 

Orangtua dari prajurit Gilad Shalit, sang ayah Noam, kanan, dan sang ibu, Aviva Shalit

 

Yang ingin disampaikan dalam tulisan ini hanyalah sebuah bentuk kepedulian atas kegundahan hati sepasang orangtua yang mencari anaknya yang “hilang” selama bertahun-tahun.

Jika di bulan Juni ini, ribuan aktivis bersiap untuk berlayar dengan armada kapal FLOTILLA ke perairan Israel untuk membawa bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina di Jalur GAZA, maka ada sisi lain yang bisa disorot dari sudut pandang kemanusiaan di bulan Juni ini.

Di bulan yang sama dengan rencana kedatangan armada kapal FLOTILLA, pasangan Noam dan Aviva Shalit pastilah akan kembali terkenang saat pertama kali anak lelaki mereka diculik dan ditawan di bulan Juni 1986 lalu.

Membayangkan kegundahan hati dari pasangan ini, teringat rasanya pada sebuah lagu lama yang dinyanyikan oleh GINA T. yang berjudul  “Seal Over Seven Seas”.

Day by day I miss you so
You have to go my love
Where a ship so far away
You don’t tell that will return
Before the autumn comes
Everyday I dream of you

[BRIDGE:]

In my dream a little seagulls
Flying through the darkest night
Searching for some teardrops in
The wind with the ship of lonely loveless
I sail over seven seas
Try to find the captain of my heart

[CHORUS:]

I sail over seven seas
To find to your heart
I sail through the darkest night
I sail to your heart
I sail over seven seas
To find to your heart
I sail with the winter night
Oh… alone in the dark
I don’t fear the stormy night
And night don’t feel too cold
All because I miss you so
In the distance I can see
The island of my home
Oh… I like to be with you


Aviva Shalit

 

Bayangkan, jika sang ibu (Aviva Shalit) yang menyanyikan lagu sendu “SEAL OVER SEVEN SEAS” sambil terus memimpikan kepulangan sang anak dalam keadaan sehat dan selamat setelah lima tahun menghilang tak tentu arah.

Raib entah kemana.

Disebutkan masih hidup tapi tak bisa ditemui.

Saat iring-iringan kapal FLOTILLA hendak memasuki perairan Israel di tahun 2010 lalu, Noam dan Aviva Shalit dengan sangat antusias ingin menitipkan surat untuk putra mereka Gilad ( agar Hamas berkenan menyampaikan surat itu ).

Siapa saja di dalam keluarga besar Shalit ini, terus mendatangi semua pihak ( baik di dalam negeri Israel, maupun di luar negeri, termasuk kepada Pemerintah Perancis dan Uni Eropa ) agar membantu pembebasan bagi Gilad Shalit.

Kondisi bathiniah dari keluarga besar Shalit — terutama sang ibu yaitu Aviva Shalit — memang sangat pantas diilustrasikan sebagai sebuah kapal yang telah berlayar ke tujuh benua, tujuh samudera dan bahkan ke semua penjuru angin yang diharapkan mampu membawa pulang anak mereka ke tengah keluarga.

Aviva Shalit pasti sudah sangat merindukan dan bahkan tak mampu lagi menahan kerinduannya yang membludak terhadap sang anak.

Aviva Shalit pasti sudah kehabisan airmata untuk menangisi nasib buruk sang anak tetapi tangisan duka itu tak bisa dihentikan sampai sang anak bisa benar-benar kembali ke tengah keluarga.

Hamas pernah mengatakan bahwa Gilad Shalit adalah satu-satunya harapan yang bisa digunakan untuk menekan Israel agar mau membebaskan seluruh tahanan politik yang saat ini ada di penjara Israel.

Barangkali, itu sebabnya Hamas tidak mau memberikan sedikitpun celah dan peluang bagi pembebasan Gilad Shalit.

 

Pimpinan Hamas, Khaled Meshaal

 

Tanpa harus mengenal satu orangpun dalam kabinet Israel, tanpa harus mengenal satu orangpun dalam struktur kemiliteran Israel ( IDF), dan tanpa harus mengenal secara langsung Keluarga Besar Shalit, terutama sang ibunda yaitu Aviva Shalit, siapapun akan dapat merasakan kegundangan dan guncangan yang sangat kuat dalam hati, pikiran dan jiwa mereka kehilangan anggota keluarga selama bertahun-tahun.

Dan salah seorang yang paling berkompeten dalam masalah penahanan ini adalah pimpinan Hamas, Khaled Meshaal.

Kepada Khaled Meshaal, semua saran dan harapan paling tepat untuk disampaikan.

Sebagai pimpinan tertinggi dari Hamas, Khaled Meshaal tentu punya kebijakan yang secara kuat akan berpengaruh di dalam struktur organisasi Hamas.

Lupakanlah sejenak kebencian yang sangat mendalam pada Israel.

Ingin rasanya mengajak Khaled Meshaal mencerna sebuah ilustrasi yang sangat sederhana ini.

Di bagian wilayah Palestina, terdapat kota kecil bernama BETLEHEM.

Disanalah bayi Yesus dilahirkan oleh sang bunda, Maria, yang oleh umat Islam memang dihormati dan dipanggil dengan nama Siti Mariam.

Saat kanak-kanak Yesus berusia 12 tahun, Siti Maryam kehilangan anaknya selama 3 hari.

Kepanikan dan kesedihan yang luar biasa melanda Siti Maryam saat ia harus terpisahkan oleh ruang dan waktu dengan sang anak. Ia mencari kesana kemari, hingga akhirnya sang anak ditemukan kembali.

Kepanikan dan kesedihan yang sama, juga dirasakan oleh Aviva Shalit.

Figur Siti Maryam yang memang dihargai oleh umat Islam disebut dalam ilustrasi ini sebab kondisi bathiniah yang dirasakannya juga dirasakan oleh Aviva Shalit.

Tulisan ini tidak punya maksud yang buruk dan tak ingin masuk pada substansi nilai keagamaan tertentu.

Tetapi dalam kitab sejarah dan memang tertulis dalam Al Quran, sekelumit tentang nama Siti Maryam ada tertera disana.

Baik Injil maupun Al-Quran sama-sama menuliskan tentang gambaran mengenai Siti Maryam bahwa ia adalah wanita yang taat dan soleh.

Baik Injil maupun Al-Quran sama-sama menuliskan tentang kunjungan Malaikat Jibril ( Malaikat Gabriel ) kepada Siti Maryam.

Pembicaraan Malaikat Jinril dan Siti Maryam terekam dalam salah satu surat didalam Al-Qur’an :

“Jibril berkata; “Demikianlah”. Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”. (surat Maryam: 21)”

“…Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah ia. (Maryam: 35)”

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbincang dengan Pimpinan Hamas, KHALED MESHAAL, saat Fatah dan Hamas melakukan rekonsiliasi dan menanda-tangani kesepakatan persatuan (UNITY) di Kairo, Mesir, tanggal 4 Mei 2011

 

Jadi, tulisan ini hanya sekedar ingin mencari sebuah ilustrasi, yang kira-kira memang dapat menjadi ilustrasi dan gambaran tentang kegundahan hati seorang ibu.

Sehingga, atas nama kemanusiaan, Khaled Meshaal diketuk hatinya untuk sudilah kiranya memberikan belas kasihan dan empati kepada ibu dari Gilad Shalit.

Izinkanlah Aviva Shalit  bisa berkomunikasi ( atau bahkan menjenguk) sang anak yang masih tetap dalam tawanan Hamas.

Bahkan, seandainya mungkin, izinkan Gilad Shalit kembali ke tengah keluarganya setelah 5 (lima) tahun ditawan oleh Hamas.

Salah satu manfaat dari rekonsiliasi dan persatuan ( UNITY ) antara Fatah dan Hamas adalah penggunaan sarana dan kekuatan diplomasi kepada komunitas internasional.

Jika Hamas membebaskan Gilad Shalit, bersuaralah dan gunakan jalur diplomasi di jalur resmi ( termasuk diantaranya Perserikatan Bangsa Bangsa ) agar Israel didesak untuk membebaskan tahanan politik Palestina.

Gunakan cara yang kini digunakan oleh Israel.

Israel menggunakan kekuatan diplomasi untuk melobi komunitas internasional agar armada FLOTILLA JILID DUA yang akan “menyerbu” perairan mereka dilarang datang jika menggunakan cara yang tidak legal.

Jika Israel bisa menggunakan kekuatan diplomasi mereka, jangan mau kalah.

Gunakan juga kekuatan diplomasi.

Tetapi, izinkanlah terlebih dahulu prajurit Gilad Shalit untuk bebas kembali dan bisa pulang ke tengah keluarganya.

Anak muda yang malang ini terlalu tak berdaya dan tak adil jika harus menanggung semua beban politik yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Israel.

Dengan kata lain, kepada Khaled Meshaal selaku pimpinan Hamas, harapan yang sangat besar kembali disampaikan dengan setulus hati, bebaskanlah Gilad Shalit.

Walau misalnya disebut bahwa hampir seluruhnya anggota Hamas yang terlibat langsung dalam penculikan dan penangkapan terhadap Gilad Shalit sudah tak ada, tetapi pemegang komando dalam struktur organisasi HAMAS adalah Khaled Meshaal.

Sehingga memang, paling tepat jika harapan ini disampaikan kepada Khaled Meshaal.

Jadi sekali lagi, bebaskanlah Gilad Shalit.

Atau paling tidak, beri kesempatan kepada keluarganya untuk berkomunikasi secara langsung.

Semoga hati Khaled Meshaal sungguh dapat diketuk untuk mau mempertimbangkan dan melakukan hal ini.

[CHORUS:]

I sail over seven seas
To find to your heart
I sail through the darkest night
I sail to your heart
I sail over seven seas
To find to your heart
I sail with the winter night
Oh… alone in the dark
I don’t fear the stormy night
And night don’t feel too cold
All because I miss you so
In the distance I can see
The island of my home
Oh… I like to be with you

(MS)

Ya Rafah, Ya Flotilla Palestina, Menyapa Sisi Politik Keamanan Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat sambutan yang sangat meriah ( STANDING OVATION) dari anggota Kongres Amerika saat berpidato tanggak 24 Mei 2011 di Capitol Hill, Washington DC. Setidaknya, sepanjang Netanyahu berpidato itu, ia mendapatkan 29 kali STANDING OVATION dari seluruh anggota Kongres Amerika

 

Kekecewaan Mahmoud Abbas Dan Hamas Menjelang Obsesi Deklarasi Palestina Merdeka

Jakarta, 31 Mei 2011 (KATAKAMI.COM) — Persis seminggu yang lalu, atau tepatnya 24 Mei 2011, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi bintang di hadapan seluruh anggota Kongres Amerika saat ia diberi podium kehormatan untuk berpidato.

Tak bisa dipungkiri bahwa Netanyahu memang terlihat betul secara terang benderang seakan menjadi anak emas kalangan politisi Amerika saat muncul di podium Kongres Amerika.

Perlu waktu satu minggu untuk mengamati berbagai reaksi atas pidato Netanyahu di hadapan Kongres Amerika.

Komentar paling buruk tentu datang dari pihak Fatah dan Hamas yang mewakili kalangan Palestina.

Yang paling gamblang diutarakan oleh perwakilan Fatah bahwa Netanyahu bukan “A Man Of Peace”.

Ejekan dari pihak Fatah kepada Netanyahu ini patut disayangkan sebab ejekan itu terkesan asbun alias asal bunyi saja !

Netanyahu memang bukan “A Man Of Peace” dalam konotasi yang muluk-muluk.

Siapapun pemimpin di Israel, bukan ” A Man Of Peace” dalam arti kiasan.

Tetapi, seluruh pemimpin di Israel ( baik yang duduk di pemerintahan dan di kalangan militer mereka ) memang terus didorong, diharapkan dan diminta oleh semua komunitas internasional untuk terus membuka peluang perdamaian dengan Palestina.

Justru perdamaian itulah yang sedang diusahakan oleh komunitas internasional untuk bisa terwujud antara Palestina dan Israel.

Dan pidato Netanyahu itu, sesungguhnya bukan atas inisiatif dan kemauan Netanyahu secara pribadi.

Ia diminta dan diundang secara resmi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika John Boehner untuk berbicara tentang visi dan misi Israel dari sisi politik, pertahanan dan keamanan.

 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, JOHN BOEHNER, kiri, berjalan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang diundang untuk berpidato secara khusus di hadapan seluruh anggota Kongres Amerika di Capitol Hill, Washington DC, pada tanggal 24 Mei 2011.

 

Sehingga kalau ada pihak yang merasa tak nyaman dengan pidato Netanyahu, maka yang harus ditanya adalah Ketua DPR Amerika John Boehner, mengapa Boehner berinisiatif harus mengundang Perdana Menteri Israel untuk berbicara di hadapan Kongres Amerika ?

Tetapi kalau ada yang ingin mempertanyakan itu kepada Ketua DPR Amerika, John Boehner, maka pertanyaan itu bisa dipatahkan sebab Kongres Amerika punya hak untuk melakukan kebijakan politik mereka ( termasuk kebijakan mengundang pemimpin negara tertentu untuk menjadi tamu khusus mereka ).

Jadi jika ada yang mengecam pidato Netanyahu di hadapan Kongres Amerika ( bahwa seakan-akan ia tak pantas berdiri di podium Kongres), satu hal yang harus di ingat bahwa jika kita ingin menyampaikan kritik atau kecaman, hendaklah semua kritik dan kecaman itu harus berlandaskan rasionalitas yang terukur dan sangat jelas.

Jika dari kehadiran Netanyahu di hadapan Kongres Amerika, keintiman antara Amerika dan Israel dipertanyakan dan disesalkan oleh sebagian pihak, maka yang mempertanyakan dan menyesalkan hal itu yang justru harus ditanya balik.

“Lho, mengapa kita harus heran ? Sebab dekat dan kuatnya hubungan Amerika dan Israel adalah sesuatu yang sudah bukan menjadi rahasia umum lagi” !”

Kita hanya akan buang waktu jika mempermasalahkan kuatnya Amerika dan Israel bersekutu alias sudah dari sononya mereka begitu.

Mau diapakan lagi ?

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Mohamed Hussein Tantawi selaku pimpinan tertinggi militer Mesir pada hari Senin, 30 Meo 2011, untuk mengucapkan terimakasih kepada Mesir yang telah membuka secara permanen pintu perbatasan menuju Jalur Gaza

 

Photostream : Palestinian Unity Ceremony in Cairo

Selang beberapa hari dari pidato Netanyahu di hadapan Kongres Amerika, tepat pada tanggal 28 Mei 2011 Pemerintahan baru Mesir ( yang sejak kejatuhan Hosni Mubarak, dijabat oleh kalangan MILITER MESIR sesuai mandat pengunduran diri dari Hosni Mubarak) mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk membuka secara permanen pintu perbatasan di wilayah Rafah untuk masuk ke Jalur Gaza.

Pintu perbatasan ini ditutup secara permanen sejak tahun 2007 lalu ( pasca kemenangan Hamas pada pemilihan umum di Jalur Gaza ).

Dan sehubungan dengan telah dibukanya kembali pintu perbatasan di Rafah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas bergegas menemui pimpinan militer Mesir Muhamed Hussein Tantawi yang kini memegang tampuk kekuasaan tertinggi pasca jatuhnya Presiden Hosni Mubarak.

Abbas datang menemui Tantawi pada hari Senin, 30 Mei 2011.

Di hari yang sama ( Senin, 30 Mei 2011), Perdana Menteri Netanyahu juga mengeluarkan pernyataan bahwa pembukaan pintu perbatasan menuju Jalur Gaza dari arah Rafah justru akan membuat situasi keamanan Israel menjadi terancam.

Yang kini perlu dicermati adalah sampai seberapa jauh Israel mengantiasipasi gangguan keamanan pasca dibukanya kembali pintu perbatasan Rafah.

Sebab akan terbuka dengan luas peluang dan kesempatan bagi Hamas untuk membangun konsolidasi mereka untuk lebih memantapkan eksistensi ( termasuk didalamnya peluang untuk menambah dan memperkuat persenjataan jika patut dapat diduga ada pihak-pihak tertentu yang diam-diam hendak memasok senjata ke Jalur Gaza ).

Hamas sendiri menyampaikan pandangan mereka bahwa tidak dibutuhkan pemantau asing pasca terbukanya kembali pintu perbatasan di Rafah.

Melalui salah seorang tokoh terkemuka di kalangan Hamas ,Ghazi  Hamad yang berbicara kepada radio lokal pada hari Senin ( 31/5/2011) bahwa tidak dibutuhkan pemantau asing.

Sementara menurut salah seorang tokoh Fatah, Saeb Erekat, mekanisme operasi penyeberangan di Rafah sewaktu-waktu bisa berubah, terutama pasca pembentukan pemerintahan koalisi antara Fatah dan Hamas.

Perbatasan Rafah di wilayah Mesir yang menghubungkan ke Jalur Gaza, Palestina, telah dibuka kembali secara permanen oleh pemerintahan baru Mesir, setelah selama 4 tahun ditutup.

 

Israel tentu tak senang dengan dibukanya kembali pintu perbatasan Rafah. Sebab, ancaman keamanan bagi negara mereka akan semakin terbuka lebar jika kekuatan bersenjata Hamas bisa meningkat secara fantastis pasca pembukaan pintu perbatasan tersebut.

Pihak oposisi di Israel mempersalahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas keputusan Pemerintah Mesir membuka secara permanen pintu perbatasan menuju Gaza dari titik Rafah.

Sebenarnya kalau mau jujur, tak ada satupun pihak di dalam Pemerintahan Israel yang pantas dipersalahkan atas kebijakan domestik yang diambil oleh Pemerintahan baru di Mesir ( yang kini dikuasai kalangan MILITER MESIR ).

Benjamin Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel, bukan Perdana Menteri Mesir.

Selain Shimon Peres sebagai Presiden, Benjamin Netanyahu adalah pimpinan dari militer Israel ( bukan pimpinan dari militer Mesir ).

Tidak ada satu orangpun di Israel yang bisa melibatkan diri ( baik langsung atau tidak langsung ) dalam setiap pertimbangan dan kebijakan resmi dari pemerintahan baru di Mesir ( pasca jatuhnya Presiden Hosni Mubarak ).

Mesir sedang dalam kondisi yang sangat amat ditekan dan disorot oleh rakyatnya sendiri, plus oleh komunitas internasional, agar secara sungguh-sungguh melaksanakan reformasi.

Bisa jadi, salah satu bentuk reformasi atau perubahan yang sangat signifikan yang mereka anggap sangat populer dan mendatangkan berkah politik yang besar adalah memakai isu Palestina.

Sehingga, perhatian dunia, tak hanya tertuju hal ihwal mengenai Hosni Mubarak sekeluarga ( dalam konteks peradilan ).

Memang harus ada terobosan politik yang jitu dari Pemerintahan baru Mesir untuk mengangkat citra mereka di hadapan rakyatnya, tetangga-tetangganya di kawasan, dan di hadapan komunitas internasional.

Pemerintahan baru di Mesir tak bisa disalahkan dengan kebijakan membuka secara permanen pintu perbatasan menuju Jalur Gaza.

Tetapi, dengan dibukanya kembali pintu perbatasan tersebut, baik angkatan pertahanan ( militer ) di Mesir dan Israel, harus sangat bersiaga penuh meningkatkan kewaspadaan mereka.

 

Presiden Israel Shimon Peres, berkemeja biru, didampingi pimpinan militer Israel ( IDF Chief of Staff ) Letnan Jenderal Benny Gantz sedang mengunjungi sebuah latihan militer di Israel tanggal 24 Mei 2011.

 

 

Kini, dengan dibukanya pintu perbatasan Rafah, maka Israel Defense Forces ( IDF ), tak bisa lagi hanya mengandalkan sistem pertahanan roket tercanggih mereka yaitu IRON DOME.

IRON DOME yang dibangun di perbatasan tertentu antara Israel dan Gaza, diharapkan dapat mematahkan serangan roket dan mortar yang selama ini terus menerus dikirimkan sayap militer Hamas ke wilayah Israel.

Dan kini, dengan dibukanya pintu perbatasan Rafah, maka ancaman keamanan pada IDF tak sekedar dan tak sebatas roket atau mortar semata.

Bisa lebih parah dan bisa lebih serius dari sekedar roket dan mortar.

Hamas, sampai detik ini, masih dinyatakan sebagai grup teroris dan secara resmi nama Hamas masuk ke dalam daftar hitam terorisme di sejumlah negara dan kalangan komunitas internasional.

Bayangkan jika persenjataan Hamas menjadi meningkat lebih hebat pasca terbukanya semua peluang dan kesempatan berhubungan dengan “pihak luar” secara bebas dan leluasa.

Atmosfir peperangan yang sangat buruk harus diantisipasi oleh semua pihak terkait situasi keamanan di Israel dan Palestina pasca dibukanya kembali pintu perbatasan tersebut.

Dan jika peperangan itu sudah semakin tak terelakkan maka ancaman keamanan itu akan menjalar di negara lain yang ada di sekitar Israel dan Palestina.

Semua ini hanya perkiraan yang masih sangat mentah.

Belum teruji. Dan belum terbukti.

Tetapi semua spekulasi inipun akan terpatahkan jika para petinggi Hamas bisa mengendalikan sayap militer mereka untuk tidak memperburuk situasi keamanan.

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kiri, berbincang dengan pimpinan HAMAS, Khaled Meshaal, pada saat Fatah dan Hamas menanda-tangani kesepakatan rekonsiliasi dan persatuan ( UNITY ) di Kairo, Mesir, tanggal 4 Mei 2011

 

Pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, harus memastikan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan pembukaan pintu perbatasan Rafah sebagai pintu yang sangat nyaman untuk membangun kesempurnaan persenjataan mereka untuk kepentingan peperangan melawan dan menghancurkan “musuh bebuyutan” mereka selama ini.

Khaled Meshaal harus sangat mampu mengendalikan sayap militernya demi keselamatan kalangan sipil yang kini lalu lalang di pintu perbatasan itu untuk keluar atau masuk dari wilayah Gaza.

Akan jauh lebih baik jika pembukaan pintu perbatasan Rafah secara permanen itu memang murni semurni-murninya digunakan oleh kebutuhan dan kepentingan rakyat ( sipil) Palestina.

Bukan untuk kepentingan yang berbau militeristik ( Hamas ).

Khaled Meshaal juga harus mengingat bahwa tujuan Fatah dan Hamas untuk melakukan reskonsiliasi dan persatuan ( UNITY ) adalah untuk membangun koalisi pemerintahan baru Palestina demi kebaikan rakyat mereka.

Jadi, persatuan ( UNITY ) itu bukan untuk mencari dan menambah masalah baru yang gaungnya akan sangat mendunia, jika ternyata sayap militer Hamas memanfaatkan pembukaan pintu perbatasan Mesir dan Gaza untuk kepentingan militeristik yang tujuan utamanya adalah mengibarkan bendera perang.

Angkatan Pertahanan ( Militer ) Israel, pasti tidak akan ragu-ragu meladeni umpan, provokasi dan tawaran untuk berperang dari pihak Hamas.

Sekecil atau sebesar apapun ancaman keamanan pada wilayah mereka, bisa ditebak bahwa militer Israel pasti akan dengan sangat sigap melakukan serangan balasan.

Dan pasca pembukaan perbatasan Rafah tersebut, maka bisa dispekulasikan bahwa saat ini Israel dalam tahap menunggu.

Atau istilahnya, “Wait and See !”

Tak mungkin mereka akan tenang-tenang saja saat ini pasca pembukaan pintu perbatasan tersebut.

Mereka pasti sudah menganalisa dan memperkirakan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, jika ada provokasi atau serangan sepihak dari lawan.

Kalau didepan mata, yang tampak hanyalah potensi kontak senjata dan peperangan yang berulang antara Palestina dan Israel, maka peta jalan menuju perdamaian yang selama ini diusahakan oleh semua pihak akan menjadi morat marit.

Lalu, pertanyaannya, masih adakah harapan untuk perdamaian itu bisa terwujud ?

Jika membayangkan potensi kontak senjata dan peperangan itu kembali terbuka lebar, maka siapapun yang duduk di kursi penonton menyaksikan panggung (proses) perdamaian antara Israel dan Palestina, mau tak mau jadi harap-harap cemas.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tengah, berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Benny Gantz, kiri, saat mereka mengunjungi sistem pertahanan roket, IRON DOME di wilayah Ashkelon, Israel, 10 April 2011

 

Jadi, saat ini, pimpinan militer di Israel, yaitu Letnan Jenderal Benny Gantz, punya begitu banyak tugas penting yang harus ia tangani sepanjang bulan Juni khususnya, dan bulan-bulan selanjutnya.

Ya Rafah.

Ya Flotilla.

Pembukaan pintu perbatasan Rafah mulai tanggal 28 Mei lalu, harus disikapi dengan tenang dan baik oleh miiliter Israel.

Sebab, akan ada kalangan sipil yang lalu lalang di pintu perbatasan untuk untuk menyeberang berdasarkan kebutuhan hidup dan kepentingan masing-masing.

Kemudian, iring-iringan armada kapal kemanusiaan Flotilla juga dijadwalkan akan menghampiri perairan Israel di bulan Juni mendatang.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa ( Sekjen PBB ) Ban Ki-moon sudah memberikan peringatan resmi kepada semua pemerintah agar ( jika ada ) warga negaranya yang ingin berpartisipasi dalam iring-iringan armada Flotilla itu, hendaklah menempuh jalur yang legal.

Hamas tak perlu mengecam Ban Ki-moon.

Tidak ada dari pernyataan Sekjen PBB yang salah terkait himbauan soal Flotilla tersebut sebab PBB berkomitmen sangat tinggi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan ( seperti yang terjadi pada insiden Flotilla di bulan Mei tahun 2010 lalu ).

Melalui himbauannya beberapa hari lalu, Sekjen PBB tidak melarang pemberian bantuan kemanusiaan tetapi menghimbau agar semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam armada FLOTILLA PALESTINA itu, hendaknya memberi bantuan kemanusiaan mereka dengan cara yang legal.

Barangkali maksudnya, jangan cari gara-garalah !

Carilah cara yang paling tepat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan itu untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza !

Tampaknya, bulan Juni ini akan menjadi bulan yang sangat sibuk bagi militer Israel.

Ya Rafah.

Ya Flotilla.

Ya Persaatuan ( UNITY ) antara Fatah dan Hamas.

Semua seakan menyapa secara bersamaan sisi politik, pertahanan dan keamanan Israel dari semua penjuru angin.

Tergantung cara dan isi sapaan itu, apakah menyapa secara baik, atau secara kasar dan brutal ?

Hindarilah semua bentuk anarkisme sebab semua upaya yang dikehendaki komunitas internasional adalah segala sesuatu yang memang dapat mempromosikan perdamaian bagi kedua belah pihak.

Janganlah lagi berperang sebab sudah bukan saatnya untuk terus menerus mempertahankan peperangan dan permusuhan yang tak berkesudahan.

 

Make Peace Not War

 

Ya Rafah, ya Flotilla, ya Unity, ya apapun juga agenda penting yang hendak atau sedang dilakukan di bulan Juni ini, ya itu itu juga harapan dari komunitas internasional : berdamailah secara langsung.

Jangan buang waktu.

Dan jangan memperpanjang lagi masa penahanan terhadap seorang prajurit Israel yang sudah ditawan sejak tahun 2006 lalu.

Sebab di bulan Juni ini jugalah, masa penawanan terhadap Gilad Shalit memasuki tahun ke-5 ( Gilad ditangkap dan ditawan oleh HAMAS pada tanggal 25 Juni 2006).

Jadi, jika himbauan untuk melepaskan Gilad Shalit disampaikan kepada Hamas, maka himbauan yang senada juga perlu disampaikan kepada Israel.

Israel juga harus mempertimbangkan pelepasan bagi tahanan politik Palestina yang kini ada di penjara Israel, jika nanti pada akhirnya ( mudah-mudahan) Khaled Meshaal dan kalangan Hamas memutuskan untuk membebaskan Gilad Shalit.

Harus sama-sama toh, sama-sama membebaskan.

Sama-sama melakukan dan menunjukkan itikat yang baik.

 

 

(MS)

Ke Bali Obama Berjanji Akan Pulang Kampung Lagi ke Indonesia

Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama

 

Jakarta, 28 Mei 2011 (KATAKAMI.COM) — Jika tak ada aral melintang, Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan datang kembali untuk yang kedua kalinya ke Indonesia.

Menurut rencana, kedatangan Obama di tahun 2011 ini adalah untuk menghadiri KTT Asia Timur yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan November 2011 mendatang.

Informasi tentang rencana kedatangan Presiden Obama ini diutarakan oleh pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang bertemu di Kantor Gubernur Bali baru-baru ini.

Menurut Gubernur Pastika kepada wartawan ( Kamis, 26/5/2011), Presiden Obama berjanji akan datang kembali ke Indonesia untuk menghadiri KTT Asia Timur.

KTT Asia Timur adalah pertemuan dari 10 negara anggota ASEAN, bersama dengan China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru. Pertemuan Bali akan menampilkan dua anggota baru, Amerika Serikat dan Rusia. Puncak Asia Timur diselenggarakan setelah para pemimpin ASEAN `pertemuan tahunan.

Pertemuan pertama diadakan di Kuala Lumpur pada tanggal 14 Desember 2005.

 

Keluarga Obama : ( dari kiri ), Michelle Obama, Malia Obama, Barack Obama dan Sasha Obama

 

Jika Obama menepati janjinya untuk datang kembali ke Jakarta di bulan November mendatang, maka itu adalah kunjungannya yang kedua ke Indonesia.

Kunjungan pertama Obama dilakukan tanggal 9 November 2010 lalu.

Ia memang membawa serta sang isteri tercinta tetapi Michelle Obama tidak mendampingi Obama hingga detik terakhir keberadaannya di Jakarta.

Dan hal ihwal kedatangan Obama ke Indonesia sepanjang tahun 2010 lalu memang penuh teka teki.

Dikabarkan akan datang tapi ternyata ditunda.

Lalu dikabarkan akan datang namun ternyata ditunda juga.

Saat berpidato di Kampus Universitas Indonesia (10/11/2011),  Presiden Obama mengatakan, ”Hari ini, saya kembali ke Indonesia, sebagai sahabat, tapi juga sebagai presiden yang mengupayakan kemitraan mendalam dan langgeng antara kedua negara kita”.

”Sebab sebagai negara besar dan majemuk; sebagai tetangga di sisi lain Pasifik; dan di atas semuanya sebagai negara demokrasi – Amerika Serikat dan Indonesia sama-sama terikat oleh kepentingan bersama dan nilai-nilai bersama,” katanya.

Obama juga menggarisbawahi peran yang dimainkan agama dalam pembangunan Indonesia, seraya memuji sisi spiritual dan ”kebinekaan yang sangat beragam”.

”Sebagaimana orang tidak bisa ditentukan hanya dengan keyakinan mereka, Indonesia ditentukan lebih dari sebatas penduduk muslimnya,” katanya.

”Namun, kita juga tahun hubungan antara Amerika Serikat dan masyarakat muslim mengalami ketegangan selama bertahun-tahun. Sebagai presiden, saya telah memprioritaskan untuk memulai memperbaiki hubungan ini,” katanya.

Presiden Obama mengatakan lebih banyak lagi perlu dilakukan untuk menanggulangi ”masalah-masalah yang bisa menyebabkan ketegangan selama bertahun-tahun”, meski dia juga menyerukan persatuan demi mengalahkan ”ekstrimis yang menempuh kekerasan”.

”Saya tegaskan bahwa Amerika tidak sedang, dan tidak akan, berperang dengan Islam,” katanya.

”Sebaliknya, kita semua justru harus bekerja sama untuk mengalahkan al-Qaida dan sekutunya, yang tidak berhak untuk mengaku pemimpin agama mana pun – tentu tidak bagi agama besar dunia seperti Islam. Tapi, mereka yang ingin membangun tidak boleh menyerah kepada teroris yang berusaha menghancurkan. Ini bukan tugas Amerika sendiri,” tandas Presiden Obama.

”Kemakmuran tanpa kebebasan hanyalah bentuk lain kemiskinan,” kata Obama. ”Sebab ada cita-cita yang dipegang bersama oleh manusia – kebebasan untuk mengetahui bahwa pemimpin anda bertanggungjawab kepada anda – dan bahwa anda tidak akan dipenjarakan karena tidak sependapat dengan mereka,” ujar Obama.

 

Kedua putri dari Presiden Barack Obama, Sasha Obama, kiri, dan sang kakak, Malia Obama, pada perayaan Paskah di Gedung Putih, 25 April 2011

 

Pemerintah Indonesia masih punya waktu sekitar 5 bulan untuk menyiapkan kunjungan Obama.

Semoga kali ini, Obama datang bersama keluarga lengkapnya yaitu Michelle, serta kedua putri mereka, Malia dan Sasha.

Biarlah mereka diberi kesempatan yang sangat leluasa untuk menikmati keindangan alam di Pulau Dewata, Bali.

Setidaknya, Obama perlu memperkenalkan dan menunjukkan kepada kedua buah hatinya yaitu Malia dan Sasha bahwa dahulu kala di negara yang bernama Indonesia inilah Obama pernah tinggal selama beberapa tahun.

Ada nostalgia dan sejarah yang tak akan bisa terhapuskan dalam lembaran hidup Obama di masa kecil tentang kehidupan singkatnya di Indonesia.

Jika tahun lalu, Obama sudah mengunjungi ibukota Jakarta dalam kapasitasnya sebagai Presiden Amerika maka sangat wajar jika kali ini Obama hendak mengunjungi Bali.

Bali adalah salah satu kebanggaan Indonesia kepada dunia.

Jadi, Gubernur Bali Made Mangku Pastika sudah harus membenahi Bali dengan sebaik-baiknya.

Membenahinya dari segala sesuatu yang masih menjadi beban dan kekurangan-kekurangan secara fisik.

Bersihkan Bali dari segala sampah dan apapun juga yang membuat wajah Bali menjadi tidak maksimal keindahannya di mata para pengunjung.

Amankan Bali dari segala sesuatu yang bisa menjadi ancaman keamanan.

TNI dan Polri sudah harus berkoordinasi menyambut kedatangan Obama.

Tentu dengan berkoordinasi dengan Pemprov Bali yang dipimpin oleh Gubernur Made Mangku Pastika.

Dalam hal pengamanan tamu negara, TNI menempati urutan pertama dalam hal pengamanan. Disusul oleh Polri yang bertugas mengamankan wilayah.

Dan ini perlu dikomunikasikan kepada Pihak Kedutaan Besar Amerika bahwa semua bentuk pengamanan mereka kepada Presiden Barack Obama, harus tetap dalam koordinasi dan kendali aparat keamanan Indonesia.

Kendali, tugas dan gtanggung-jawab yang sepenuhnya terkait kunjungan Obama, ada di tangan aparat keamanan Indonesia ( yang harus menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Pihak Amerika Serikat ).

Jika Obama datang bersama keluarga lengkapnya, pastikanlah juga mereka bisa mendapatkan keleluasaan dan kenyamanan yang sangat melindungi serta menghormati hak-hak privacy mereka untuk berlibur sejenak di Bali.

Jadi, bersiaplah Bali, untuk menyambut tamu yang sangat amat penting dari Gedung Putih.

 

Sunset in Bali Island

 

Menyambut Obama, tak perlu dengan kehebohan penanganan terorisme bahwa seakan-akan Indonesia ini sangat penuh dengan ancaman keamanan.

Sebab, hal itu justru berpotensi besar untuk membuat Obama tak ingin datang bersama keluarga lengkapnya.

Biarkan, biarkan mereka datang ke Indonesia, khususnya ke Bali.

Ke sebuah tempat yang sangat amat indah serta pernah dikunjungi puluhan tahun lalu oleh Obama kecil bersama sang bunda tercintanya yaitu Almarhumah Stanley Ann Dunham.

Ke Bali, Obama akan kembali.

Ke Bali, Obama akan “pulang kampung” lagi.

Ke Bali, semoga Obama bisa benar-benar dapat memperkenalkan dan menunjukkan kepada kedua putrinya bahwa Indonesia memang sebuah negara yang mempesona.

Datanglah Barry, bawa serta kedua putrimu.

Tunjukkan pada mereka keindahan Bali ( yang menjadi kebanggaan kami ).

Kebanggaan Indonesia.

Dan percayalah bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan semoga dapat memberikan kenyamanan saat Keluarga Obama hendak menikmati keindahan panorama Bali.

 

(MS)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.