Tag Archives: Mahmoud Abbas

Lima Tahun Penawanan Gilad Shalit, Hamas-Fatah Rebutan Kursi Perdana Menteri Palestina

Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad, tengah, bersama Utusan Khusus Inggris untuk masalah TImur Tengah, Tony Blair dan Ketua Hubungan Luar Negeri Catherine Ashton, saat memberikan keterangan pers pada Konferensi Negara-Negara Donor untuk Palestina, tanggal 13 April 2011 di Brussels

 

Palestinian President Mahmoud Abbas: “I Have The Right To Name New Prime Minister”

 

Jakarta, 21 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Tanpa bermaksud untuk menjadi kebarat-baratan, ada satu pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Almarhum John F. Kennedy yang sangat terkenal di seluruh dunia yaitu “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu”.

Lalu di Indonesia juga ada sebuah kalimat indah yang senada dengan pernyataan Presiden John F. Kennedy tadi yaitu : “Dahulukanlah kepentingan bangsa, diatas kepentingan kelompok atau golongan”.

Kedua nasehat ini tampaknya perlu disampaikan kepada dua kekuatan politik di Palestina yaitu Fatah dan Hamas yang kini sedang tarik menarik kepentingan untuk berebut kursi Perdana Menteri.

Fatah, partai politik yang menjadi kendaraan politik Presiden Mahmoud Abbas menginginkan agar Salam Fayyad ( Perdana Menteri Palestina saat ini ), tetap diberi mandat untuk menjadi Perdana Menteri Palestina pada format pemerintahan koalisi antara Fatah dan Hamas pasca kesepakatan rekonsiliasi dan persatuan ( UNITY ).

Rekonsiliasi dan kesepakatan persatuan (UNITY) antara Fatah dan Hamas sendiri sudah dideklarasikan di Kairo, Mesir, pada awal Mei 2011 lalu.

Usulan Fatah agar Salam Fayyad yang tetap menjadi Perdana Menteri ditolak mentah-mentah oleh Hamas.

Padahal kalau Fatah, terutama Hamas menyadari bahwa kecenderungan ego sektoral dalam diri dan kepartaian mereka masih sangat kuat maka kesadaran untuk memberikan yang terbaik bagi “bangsa dan negara” akan menjadi terhalang.

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kiri, berbincang serius dengan Pemimpin HAMAS Khaled Meshaal dalam acara rekonsiliasi dan kesepakatan persatuan (UNITY) antara Fatah dan Hamas yang berlangsung di Kairo, Mesir, tanggal 4 Mei 2011

 

 

Ujung-ujungnya, rencana pertemuan antara Presiden Mahmoud Abbas dan Pemimpin Hamas Khaled Meshaal yang harusnya berlangsung pada hari Selasa (21 Juni 2011) untuk menentukan posisi Perdana Menteri ini dibatalkan alias ditunda.

Padahal pekan lalu, tepatnya di hari Rabu ( 15 Juni 2011 ), Mahmoud Abbas dan Khaled Meshaal saling berbalas pesan di jejaring sosial TWITTER mengenai rencana pertemuan mereka di Kairo.

Pesan dari Mahmoud Abbas : Hey, Mashal, you and me in Cairo next week– Hamas and Fatah party summit, yeah?

Jawaban dari Khaled Meshaal : Ummm, sure. Less party, more summit though, ok?

Entah apa maksud dan tujuan dari kedua pemimpin ini saling “berbalas pantun” di jejaring sosial Twitter seperti itu namun hanya berselang beberapa hari, rencana pertemuan kedua pemimpin ini justru dibatalkan alias ditunda.

Lalu, dimana letak kredibilitas mereka sebagai pemimpin kalau untuk urusan “bangsa dan negara” yang sangat amat penting saja, sudah menunjukkan ketidak-seriusan ?

Sebab pemimpin yang baik harus selalu menunjukkan kesamaan antara perkataan dan perbuatan.

Itulah inti dari kesejatian seorang pemimpin.

Lalu, apa hubungan antara pernyataan John F. Kennedy dan kalimat indah yang lazim di dengar di Indonesia, yang telah disampaikan di awal tulisan ini dengan situasi yang kini berkembang di Palestina ?

Hubungannya adalah Fatah dan Hamas harus sama-sama mengendalikan diri dan meletakkan kepentingan bangsa dan negara mereka diatas kepentingan kelompok dan golongan.

Untuk apa saling berebut kursi Perdana Menteri ?

Dan mengapa Hamas harus menolak pencalonan Salam Fayyad yang diusulkan oleh Fatah ?

 

Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri UNI EROPA, Catherine Ashton, kiri, bersama Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad di Ramallah, Tepi Barat, Palestina, tanggal 6 Januari 2011. Saat itu Catherine Ashton datang berkunjung untuk melihat situasi terakhir di Palestina.

Fatah wants Salam Fayyad to head Palestinian Unity Government

Salah satu nilai plus dari Salam Fayyad adalah figur yang satu ini sudah dikenal dan dipercaya oleh komunitas internasional.

Bulan April 2011 lalu misalnya, Fayyad mewakili Palestina hadir dalam Konferensi Negara-Negara Donor untuk Palestina yang diadakan di Brussels.

Dan setiap tamu negara yang datang berkunjung ke Palestina, selain bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas, pasti akan bertemu juga dengan Perdana Menteri Salam Fayyad.

Posisinya sebagai Perdana Menteri Palestina membuat Fayyad menjadi salah satu mata rantai pemerintahan Palestina.

Dan sebagai salah satu mata rantai, mau tak mau ia sudah banyak berperan dan banyak mengetahui apa saja yang telah dan perlu terus dilakukan Palestina sebagai sebuah negara.

Membangun jaringan dan lobi pada kancah internasional bukanlah hal yang mudah.

Membangun jaringan dan lobi berskala internasional tak semudah membalikkan telapak tangan.

Apakah Hamas yakin bahwa figur yang akan mereka usulkan untuk menjadi Perdana Menteri Palestina akan bisa dengan cepat membangun lobi dan jaringan pada komunitas internasional ?

Lagi-lagi, Hamas akan terbentur pada fakta yang masih tetap diberlakukan sampai saat ini oleh sejumlah negara ( termasuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ) bahwa nama Hamas masih dicantumkan dalam daftar hitam grup teroris.

Ini fakta yang sangat menyakitkan hati dan menyedihkan sebenarnya.

Kemandirian dan keberhasilan dari Pemerintahan Persatuan Palestina ( Palestinian Unity Government ) akan sangat tergantung pada pemulihan nama baik Hamas di mata dunia internasional.

Sesungguhnya, tak adil jika Hamas terus menerus dibelenggu oleg stigma internasional bahwa mereka adalah grup teroris.

Sepanjang stigma ini masih dilekatkan pada jatidiri Hamas maka akan sulit bagi Khaled Meshaal dan (Perdana Menteri Hamas di Jalur Gaza) Ismail Haniyeh untuk melangkah sebagai mitra sejajar dalam Pemerintahan Persatuan Palestina yang akan segera dibentuk itu.

 

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menyambut kunjungan dari Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad di Paris, 3 Februari 2011 Foto : REUTERS/Benoit Tessier

 

Lalu bayangkan jika perwakilan Hamas yang duduk sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Koalisi nanti !

Pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh Perancis, Jerman dan Israel kepada Perdana Menteri tersebut adalah mengapa Hamas masih menawan prajurit bernama Gilad Shalit sampai memasuki tahun kelima dan kapan akan dibebaskan ?

Hari Minggu 26 Juni 2011 mendatang adalah peringatan 5 tahun ditangkap dan ditawannya prajurit Israel yang bernama Gilad Shalit.

Gilad Shalit, anak dari pasangan Noam Shalit dan Aviva, memiliki 2 kewarga-negaraan yaitu ISRAEL dan PERANCIS.

Gilad Shalit, prajurit Israel berpangkap rendah dari Israel Defense Force (IDF).

Gilad ditangkap di wilayah Kerem Shalom di perbatasan Israel – Gaza hari Minggu, tanggal 25 Juni 2006.

Berdasarkan informasi di Wikipedia, Gilad Shalit ditangkap di suatu hari Minggu pagi tanggal 25 Juni 2006.

Penangkapan dilakukan oleh sejumlah anggota militan Hamas yang menyusup lewat terowongan bawah tanah untuk bisa menembus masuk ke pos penjagaan Israel di bagian selatan Jalur Gaza.

Terjadilah pertempuran yang menyebabkan dua anggota Hamas dan dua prajurit Israel Defense Forces (IDF) tewas, kemudian 3 prajurit Israel terluka.

Sementara Gilad, dikabarkan patah pada tangan kiri dan terluka di bagian bahu, setelah kendaraan tempur (tank) yang membawa prajurit Israel dihajar oleh granat roket milik Hamas.

Penangkapan yang terjadi pada diri Gilad Shalit terjadi terjadi disaat prajurit malang ini baru menjalani masa dinasnya di kemiliteran Israel selama (kurang dari) satu tahun.

Masih berdasarkan informasi Wikipedia, Gilad Shalit bergabung dengan IDF pada bulan Juli 2005 untuk mengikuti jejak sang kakak yaitu Yoel Shalit.

Lalu untuk menjembatani proses negosiasi pembebasan Gilad Shalit, JERMAN adalah salah satu negara dari kelompok UNI EROPA yang konsisten untuk menjadi mediator pembebasan prajurit Gilad Shalit.

Walaupun sampai saat ini, belum ada hasil yang sangat signifikan dari peran JERMAN sebagai mediator atas pembebasan Gilad Shalit.

 

Kedua orangtua dari Gilad Shalit, Noam Shalit, kedua dari kiri, disertai sang isteri, Aviva Shalit, paling kiri, bertemu dengan Paus Benediktus ke XVI, kedua dari kanan didampingi Presiden Israel Shimon Peres, saat Paus berkunjung ke Israel, 11 Mei 2009

 

Jadi, bayangkan, kalau posisi Perdana Menteri diisi oleh perwakilan dari Hamas, maka besar kemungkinan sang Perdana Menteri Hamas pada Kabinet UNITY ( Persatuan)  akan diserang oleh pertanyaan yang bertubi-tubi (disertai desakan) agar Hamas segera membebaskan prajurit Gilad Shalit.

Salah satu sisi positif dari nasib malang Gilad Shalit adalah ia tidak cuma punya satu jatidiri kewarga-negaraan.

Gilad Shalit memiliki 2 kewarganegaraan.

Sehingga wajar kalau selama ini Perancis ( didukung UNI EROPA ) terus menerus mendesak agar Gilad Shalit segera dibebaskan.

Jadi, semua terserah kepada Presiden Mahmoud Abbas sebagai pemimpin formal yang tetap sangat dihormati di mata dunia internasional, siapa yang akan ditunjuk dan diberi mandat sebagai Perdana Menteri ?

Dan siapapun yang duduk di kursi Perdana Menteri, Palestina tetap harus merespon desakan dari dunia internasional agar prajurit Gilad Shalit dibebaskan setelah selama 5 tahun ditawan ( tanpa pernah bisa dikontak, ditemui dan diajak berkomunikasi) oleh ayah ibu dan keluarga intinya.

Otoritas Palestina harus tetap mempertahankan performa dan lobi yang baik di hadapan komunitas internasional.

Semua beban politik, ganjalan, hambatan dan batu sandungan yang berpotensi mengganggu hubungan baik dengan komunitas internasional, sedapat mungkin harus dihindari.

Berkepanjangannya masa penawanan Gilad Shalit, termasuk salah satu potensi yang dapat menjadi beban politik bagi Kabinet Koalisi hasil perkawinan politik antara Fatah dan Hamas.

Salah satu kesialan yang diderita Hamas dalam menawan Gilad Shalit adalah prajurit yang satu ini memiliki 2 kewarga-negaraan.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tengah, bertemu dengan Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri UNI EROPA, Catherine Ashton, kiri, dan Utusan Inggris untuk masalah Timur Tengah, Tony Blair di Yerusalem, 19 Juni 2011

 

Kalau misalnya ia cuma menjadi warga negara Israel saja, barangkali dapat dimengerti jika Hamas berkeras hati untuk tidak mau mendengarkan desakan dari semua pihak untuk membebaskan Gilad Shalit.

Tapi sayangnya, prajurit yang malang itu merupakan warga negara PERANCIS juga.

Jadi, sambil Fatah dan Hamas berunding lagi soal siapa yang paling layak untuk duduk di kursi Perdana Menteri, tak ada salahnya kalau himbauan dan desakan tentang perlunya pembebasan terhadap Gilad Shalit segera dilakukan oleh Hamas.

Janganlah berlama-lama saling melakukan penawanan.

Dan kepada Pemerintah Israel juga disampaikan himbauan yang sangat jelas dan tegas agar permintaan Hamas ( dan Palestina secara keseluruhan ) tentang pertukaran tahanan untuk kepentingan pembebasan Gilad Shalit ini direspon secara baik dan bijaksana.

Akan sulit bagi komunitas internasional untuk bersuara sekeras apapun ke telinga Hamas dan Pemerintah Palestina tentang desakan pembebasan Gilad Shalit, jika Pemerintah Israel tetap tidak mau merespon tentang permohonan pembebasan tahanan-tahanan Palestina yang berada di penjara Israel.

Jika hati yang keras dilawan dan dihadapkan dengan hati yang juga sama kerasnya, maka bukan solusi yang dapat dihasilkan tetapi justru kebuntuan.

Lain halnya jika masing-masing pihak bersikap, berpikir dan sepakat menghasilkan sebuah kebijakan yang bijaksana maka solusi yang akan dicapai adalah solusi yang pasti terbaik.

 

(MS)

Ke Roma Netanyahu Berkelana Membangun Lobi Dunia Menolak Deklarasi Negara Palestina

Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan mereka di ROMA, 13 Juni 2011

Pasca Pertemuan Obama – Netanyahu, Dunia Jangan Frustasi Mendamaikan Israel – Palestina

Jakarta, 14 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Tiga minggu setelah lawatannya ke Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah melanglang buana lagi ke luar negeri.

Kali ini negara yang menjadi tujuannya adalah Italia.

Dan di Italia, Netanyahu melobi Pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Silvio Berlusconi agar menolak rencana pendeklarasian Negara Palestina pada bulan September 2011 pada forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Entah kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang Netanyahu, apa yang dimintanya diiyakan saja oleh Perdana Menteri Berlusconi.

Italia menyatakan akan menolak rencana pendeklarasian Negara Palestina Merdeka bulan September mendatang.

Dan politik ( tingkat dunia ) memang menjadi tontonan yang sangat memusingkan kepala !

Baru sepuluh hari yang lalu, Perdana Menteri Berlusconi menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Tiba-tiba di saat Netanyahu mengunjunginya ke Roma, Berlusconi bersuara minor tentang Palestina.

Dan harus jujur diakui, jalan menuju pendeklarasian itu menjadi tertatih-tatih sekarang.

Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi menerima kunjungan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 3 Juni 2011

Tak cuma satu tetapi mulai muncul satu-persatu ( dan jumlahnya semakin banyak ), negara-negara yang naga-naganya akan menghalangi jalan dan rencana pendeklarasian Palestina Merdeka.

Bagaimana dengan posisi Amerika Serikat ?

Oh sudah jelas, negara adidaya yang satu ini berada di belakang Israel.

Sekutu sejati.

Sekutu abadi.

Kini pertanyaannya, mengapa rencana pendeklarasian berdirinya Negara Palestina pada bulan September mendatang harus ditolak, ditentang dan digagalkan ?

Presiden Mahmoud Abbas harus melakukan banyak kajian dan mempelajari semua gelagat politik dunia yang terjadi belakangan ini.

Apakah ada yang salah dan kurang tepat dari kesepakatan rekonsiliasi serta persatuan  (UNITY) antara Fatah dan Hamas yang dicapai di Kairo pada awal Mei 2011 lalu ?

Rencana pendeklarasian Negara Palestina Merdeka itu merupakan cikal bakal pemerintahan baru yang merupakan hasil perkawinan antara unsur Fatah dan Hamas.

Bagaimana mungkin Palestina bisa mendapatkan kursi keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) jika mereka belum diakui keberadaannya secara resmi oleh lembaga dunia setingkat PBB ?

Di dalam internal Fatah dan Hamas sendiripun, mulai terjadi pertentangan tentang siapa yang dianggap layak atau tidak layak menjadi Perdana Menteri misalnya.

Fatah yang merupakan partai politik Presiden Mahmoud Abbas sangat berkeinginan kuat mengusung Salam Fayyad untuk menjadi Perdana Menteri Palestina ( versi kabinet koalisi nanti ).

Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad

Tetapi menurut Hamas, Salam Fayyad tak layak memimpin kabinet UNITY tersebut.

Padahal sebenarnya, Salam Fayyad masih sangat layak untuk tetap dipercaya menduduki posisi penting sebagai Perdana Menteri.

Jika menurut Hamas, Salam Fayyad tak layak jadi Perdana Menteri, lantas siapa yang menurut mereka layak menempati posisi yang sangat penting itu ?

Apakah maksud Hamas, perwakilan dari mereka yang lebih layak menjadi Perdana Menteri dalam kabinet pemerintahan UNITY ?

Jika menurut Hamas, mereka yang lebih layak memimpin kabinet pemerintahan UNITY maka satu hal yang harus diingatkan kepada Hamas bahwa tingkat resistensi dunia terhadap keberadaan Hamas masih sangat tinggi  karena nama Hamas masih dinyatakan sebagai grup teroris oleh banyak negara.

Akan jauh lebih baik jika figur-figur perwakilan Fatah yang menempati pos-pos puncak dalam pemerintahan UNITY tersebut ( sepanjang nama Hamas masih resmi masuk dalam daftar hitam teroris ).

Bahasa-bahasa pujian tentang disambut baiknya kesepakatan rekonsiliasi dan perdamaian antara Fatah dan Hamas dari banyak kalangan, harus diwaspadai oleh pihak Palestina.

Bahasa pujian terhadap kesepakatan persatuan Fatah dan Hamas ( UNITY ), tidak serta merta membuat setiap negara di dunia ini memberikan jaminan suara dukungan pada rencana pendeklarasian Negara Palestina merdeka bulan September mendatang.

Dan ini tampaknya disadari dan dimanfaatkan oleh Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, 20 Mei 2011 ( Foto : Pete Souza, White House )

Israel bisa dengan mudah melakukan berbagai lobi dan pendekatan ke banyak negara-negara yang sangat berpengaruh di dunia ini.

Israel bisa dengan sangat pintar memainkan lobi-lobi mereka untuk menggalang dukungan atas nama jargon “WAR ON TERROR”.

Akan sulit bagi pihak manapun yang mengklaim bahwa mereka akan membentuk sebuah pemerintahan ( tetapi ternyata dalam fondasi pemerintahan yang akan dibentuk itu, terdapat unsur-unsur terorisme sesuai dengan yang dikategorikan oleh sejumlah negara-negara besar dan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ).

Inilah yang berulang kali kami ingatkan dalam berbagai artikel yang kami tulis mengenai prospek perdamaian antara Palestina dan Israel ( yang membahas juga mengenai keberadaan Hamas ).

Sepanjang Hamas masih dinyatakan sebagai grup teroris dan masuk dalam daftar hitam di sejumlah negara, keberadaan mereka dalam kabinet pemerintahan baru di Palestina yaitu kabinet persatuan (UNITY) akan menjadi bumerang.

Jadi sesungguhnya, pilihan politik bagi Presiden Mahmoud Abbas menjadi semakin sulit.

Ingin tetap melanjutkan rencana pendeklarasian Palestina Merdeka, atau mempertahankan kesepakatan persatuan ( UNITY ) dengan rival politiknya yaitu Hamas ?

Jika pendeklarasian Palestina Merdeka itu sudah sangat mendesak sifatnya, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Mahmoud Abbas dan Fatah secara keseluruhan adalah menangguhkan atau menunda rencana pembentukan pemerintahan persatuan UNITY.

Artinya, batalkan dulu kesepakatan UNITY itu untuk memberi jalan yang seluas-luasnya bagi pendeklarasian Palestina Merdeka ( jika faktor Hamas menjadi beban politik yang menyulitkan di hadapan komunitas internasional ).

Atau jika Fatah ingin tetap bergandengan tangan dengan Hamas maka mau tak mau, keberadaan Hamas yang masih tetap dinyatakan sebagai grup teroris ( kelas dunia ) harus dipulihkan dan dikeluarkan dari daftar hitam terorisme di sejumlah negara.

Pahit memang kedengarannya ….

Tapi jika Palestina mencerna secara baik semua saran maka hal ini akan dapat dimengerti sebagai sebuah bentuk kepedulian.

Dan Israel juga jangan sampai terlena pada janji-janji politik dari pihak manapun juga ( bahwa seolah-olah Israel yang akan didengar dan dituruti ).

Sebab harus di antisipasi bahwa pada hari H, janji-janji politik itu bisa diingkari sehingga janji cuma tinggal sebatas janji.

Alias tidak ditepati.

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Untuk saat ini, Israel masih diatas angin karena faktor Hamas menjadi beban politik yang menyulitkan langkah Palestina menuju podium pendeklarasian di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Tapi, untuk bisa mengimbangi langkah politik Israel, Palestina masih punya waktu untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan kepala jernih dan hati yang tenang.

Lakukanlah hitung-hitungan, bagaimana kalkulasi politik jika pemerintahan persatuan (UNITY) itu tetap dipertahankan dan dilanjutkan ?

Jika gelagatnya tak baik, jangan ragu untuk menangguhkan atau menunda persatuan  (UNITY) demi kebaikan masa depan Palestina di forum internasional.

Nanti, pada saatnya, akan ada waktu yang lebih baik untuk menyambung dan melanjutkan kembali kesepakatan damai dan persatuan itu dalam wujud pembentukan kabinet koalisi.

Percayalah bahwa semua akan indah pada waktunya.

Atau, biarkan figur-figur Fatah menempati posisi-posisi puncak di pemerintahan tersebut untuk mengamankan dan menyelamatkan masa depan dari koalisi Fatah dan Hamas.

Jadi, kembali pada lobi-lobi politik Israel lewat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Benar apa yang dikatakan pepatah bahwa “Seribu Jalan Menuju Roma”.

Kunjungan (politik) Netanyahu ke Roma telah membuahkan hasil yang signifikan bagi Pemerintah Israel dalam menggalang lobi dunia untuk mematahkan langkah negara tetangganya menuju kancah internasional.

Tapi bukankah Netanyahu sendiri pernah menyatakan bahwa Israel siap mengakui dan menerima Palestina sebagai sebuah negara ( tapi dengan catatan Palestina juga harus mengakui keberadaan Israel sebagai Negara Yahudi ? )

Inilah sulitnya mendamaikan Israel dan Palestina.

Hidup bertetangga tetapi untuk saling mengakui keberadaan negara masing-masing saja sulitnya minta ampun.

Hidup bertetangga tetapi lebih banyak prosentase peperangan daripada perdamaiannya.

Hidup bertetangga tetapi sangat merepotkan dan memusingkan banyak negara di seluruh dunia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertemuannya dengan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi di ROMA, 13 Juni 2011

Daripada terus menerus seperti ini, berdamailah dan berikan pengakuan ke masing-masing pihak secara jujur.

Palestina mengakui Israel.

Dan Israel mengakui Palestina.

Apa sih susahnya ?

Dan satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di Pusat Studi Strategis SADAT-BEGIN di Universitas Bar-Ilan (Israel) tanggal 14 Juni 2009 paling cocok digunakan untuk menutup tulisan ini untuk tetap mendorong Pemerintah Israel ( khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ) agar tetap mengupayakan perdamaian dengan Palestina :

“With Gods help, we will know no more war. We will know peace”.

(MS)

Ya Rafah, Ya Flotilla Palestina, Menyapa Sisi Politik Keamanan Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat sambutan yang sangat meriah ( STANDING OVATION) dari anggota Kongres Amerika saat berpidato tanggak 24 Mei 2011 di Capitol Hill, Washington DC. Setidaknya, sepanjang Netanyahu berpidato itu, ia mendapatkan 29 kali STANDING OVATION dari seluruh anggota Kongres Amerika

 

Kekecewaan Mahmoud Abbas Dan Hamas Menjelang Obsesi Deklarasi Palestina Merdeka

Jakarta, 31 Mei 2011 (KATAKAMI.COM) — Persis seminggu yang lalu, atau tepatnya 24 Mei 2011, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi bintang di hadapan seluruh anggota Kongres Amerika saat ia diberi podium kehormatan untuk berpidato.

Tak bisa dipungkiri bahwa Netanyahu memang terlihat betul secara terang benderang seakan menjadi anak emas kalangan politisi Amerika saat muncul di podium Kongres Amerika.

Perlu waktu satu minggu untuk mengamati berbagai reaksi atas pidato Netanyahu di hadapan Kongres Amerika.

Komentar paling buruk tentu datang dari pihak Fatah dan Hamas yang mewakili kalangan Palestina.

Yang paling gamblang diutarakan oleh perwakilan Fatah bahwa Netanyahu bukan “A Man Of Peace”.

Ejekan dari pihak Fatah kepada Netanyahu ini patut disayangkan sebab ejekan itu terkesan asbun alias asal bunyi saja !

Netanyahu memang bukan “A Man Of Peace” dalam konotasi yang muluk-muluk.

Siapapun pemimpin di Israel, bukan ” A Man Of Peace” dalam arti kiasan.

Tetapi, seluruh pemimpin di Israel ( baik yang duduk di pemerintahan dan di kalangan militer mereka ) memang terus didorong, diharapkan dan diminta oleh semua komunitas internasional untuk terus membuka peluang perdamaian dengan Palestina.

Justru perdamaian itulah yang sedang diusahakan oleh komunitas internasional untuk bisa terwujud antara Palestina dan Israel.

Dan pidato Netanyahu itu, sesungguhnya bukan atas inisiatif dan kemauan Netanyahu secara pribadi.

Ia diminta dan diundang secara resmi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika John Boehner untuk berbicara tentang visi dan misi Israel dari sisi politik, pertahanan dan keamanan.

 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, JOHN BOEHNER, kiri, berjalan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang diundang untuk berpidato secara khusus di hadapan seluruh anggota Kongres Amerika di Capitol Hill, Washington DC, pada tanggal 24 Mei 2011.

 

Sehingga kalau ada pihak yang merasa tak nyaman dengan pidato Netanyahu, maka yang harus ditanya adalah Ketua DPR Amerika John Boehner, mengapa Boehner berinisiatif harus mengundang Perdana Menteri Israel untuk berbicara di hadapan Kongres Amerika ?

Tetapi kalau ada yang ingin mempertanyakan itu kepada Ketua DPR Amerika, John Boehner, maka pertanyaan itu bisa dipatahkan sebab Kongres Amerika punya hak untuk melakukan kebijakan politik mereka ( termasuk kebijakan mengundang pemimpin negara tertentu untuk menjadi tamu khusus mereka ).

Jadi jika ada yang mengecam pidato Netanyahu di hadapan Kongres Amerika ( bahwa seakan-akan ia tak pantas berdiri di podium Kongres), satu hal yang harus di ingat bahwa jika kita ingin menyampaikan kritik atau kecaman, hendaklah semua kritik dan kecaman itu harus berlandaskan rasionalitas yang terukur dan sangat jelas.

Jika dari kehadiran Netanyahu di hadapan Kongres Amerika, keintiman antara Amerika dan Israel dipertanyakan dan disesalkan oleh sebagian pihak, maka yang mempertanyakan dan menyesalkan hal itu yang justru harus ditanya balik.

“Lho, mengapa kita harus heran ? Sebab dekat dan kuatnya hubungan Amerika dan Israel adalah sesuatu yang sudah bukan menjadi rahasia umum lagi” !”

Kita hanya akan buang waktu jika mempermasalahkan kuatnya Amerika dan Israel bersekutu alias sudah dari sononya mereka begitu.

Mau diapakan lagi ?

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Mohamed Hussein Tantawi selaku pimpinan tertinggi militer Mesir pada hari Senin, 30 Meo 2011, untuk mengucapkan terimakasih kepada Mesir yang telah membuka secara permanen pintu perbatasan menuju Jalur Gaza

 

Photostream : Palestinian Unity Ceremony in Cairo

Selang beberapa hari dari pidato Netanyahu di hadapan Kongres Amerika, tepat pada tanggal 28 Mei 2011 Pemerintahan baru Mesir ( yang sejak kejatuhan Hosni Mubarak, dijabat oleh kalangan MILITER MESIR sesuai mandat pengunduran diri dari Hosni Mubarak) mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk membuka secara permanen pintu perbatasan di wilayah Rafah untuk masuk ke Jalur Gaza.

Pintu perbatasan ini ditutup secara permanen sejak tahun 2007 lalu ( pasca kemenangan Hamas pada pemilihan umum di Jalur Gaza ).

Dan sehubungan dengan telah dibukanya kembali pintu perbatasan di Rafah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas bergegas menemui pimpinan militer Mesir Muhamed Hussein Tantawi yang kini memegang tampuk kekuasaan tertinggi pasca jatuhnya Presiden Hosni Mubarak.

Abbas datang menemui Tantawi pada hari Senin, 30 Mei 2011.

Di hari yang sama ( Senin, 30 Mei 2011), Perdana Menteri Netanyahu juga mengeluarkan pernyataan bahwa pembukaan pintu perbatasan menuju Jalur Gaza dari arah Rafah justru akan membuat situasi keamanan Israel menjadi terancam.

Yang kini perlu dicermati adalah sampai seberapa jauh Israel mengantiasipasi gangguan keamanan pasca dibukanya kembali pintu perbatasan Rafah.

Sebab akan terbuka dengan luas peluang dan kesempatan bagi Hamas untuk membangun konsolidasi mereka untuk lebih memantapkan eksistensi ( termasuk didalamnya peluang untuk menambah dan memperkuat persenjataan jika patut dapat diduga ada pihak-pihak tertentu yang diam-diam hendak memasok senjata ke Jalur Gaza ).

Hamas sendiri menyampaikan pandangan mereka bahwa tidak dibutuhkan pemantau asing pasca terbukanya kembali pintu perbatasan di Rafah.

Melalui salah seorang tokoh terkemuka di kalangan Hamas ,Ghazi  Hamad yang berbicara kepada radio lokal pada hari Senin ( 31/5/2011) bahwa tidak dibutuhkan pemantau asing.

Sementara menurut salah seorang tokoh Fatah, Saeb Erekat, mekanisme operasi penyeberangan di Rafah sewaktu-waktu bisa berubah, terutama pasca pembentukan pemerintahan koalisi antara Fatah dan Hamas.

Perbatasan Rafah di wilayah Mesir yang menghubungkan ke Jalur Gaza, Palestina, telah dibuka kembali secara permanen oleh pemerintahan baru Mesir, setelah selama 4 tahun ditutup.

 

Israel tentu tak senang dengan dibukanya kembali pintu perbatasan Rafah. Sebab, ancaman keamanan bagi negara mereka akan semakin terbuka lebar jika kekuatan bersenjata Hamas bisa meningkat secara fantastis pasca pembukaan pintu perbatasan tersebut.

Pihak oposisi di Israel mempersalahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas keputusan Pemerintah Mesir membuka secara permanen pintu perbatasan menuju Gaza dari titik Rafah.

Sebenarnya kalau mau jujur, tak ada satupun pihak di dalam Pemerintahan Israel yang pantas dipersalahkan atas kebijakan domestik yang diambil oleh Pemerintahan baru di Mesir ( yang kini dikuasai kalangan MILITER MESIR ).

Benjamin Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel, bukan Perdana Menteri Mesir.

Selain Shimon Peres sebagai Presiden, Benjamin Netanyahu adalah pimpinan dari militer Israel ( bukan pimpinan dari militer Mesir ).

Tidak ada satu orangpun di Israel yang bisa melibatkan diri ( baik langsung atau tidak langsung ) dalam setiap pertimbangan dan kebijakan resmi dari pemerintahan baru di Mesir ( pasca jatuhnya Presiden Hosni Mubarak ).

Mesir sedang dalam kondisi yang sangat amat ditekan dan disorot oleh rakyatnya sendiri, plus oleh komunitas internasional, agar secara sungguh-sungguh melaksanakan reformasi.

Bisa jadi, salah satu bentuk reformasi atau perubahan yang sangat signifikan yang mereka anggap sangat populer dan mendatangkan berkah politik yang besar adalah memakai isu Palestina.

Sehingga, perhatian dunia, tak hanya tertuju hal ihwal mengenai Hosni Mubarak sekeluarga ( dalam konteks peradilan ).

Memang harus ada terobosan politik yang jitu dari Pemerintahan baru Mesir untuk mengangkat citra mereka di hadapan rakyatnya, tetangga-tetangganya di kawasan, dan di hadapan komunitas internasional.

Pemerintahan baru di Mesir tak bisa disalahkan dengan kebijakan membuka secara permanen pintu perbatasan menuju Jalur Gaza.

Tetapi, dengan dibukanya kembali pintu perbatasan tersebut, baik angkatan pertahanan ( militer ) di Mesir dan Israel, harus sangat bersiaga penuh meningkatkan kewaspadaan mereka.

 

Presiden Israel Shimon Peres, berkemeja biru, didampingi pimpinan militer Israel ( IDF Chief of Staff ) Letnan Jenderal Benny Gantz sedang mengunjungi sebuah latihan militer di Israel tanggal 24 Mei 2011.

 

 

Kini, dengan dibukanya pintu perbatasan Rafah, maka Israel Defense Forces ( IDF ), tak bisa lagi hanya mengandalkan sistem pertahanan roket tercanggih mereka yaitu IRON DOME.

IRON DOME yang dibangun di perbatasan tertentu antara Israel dan Gaza, diharapkan dapat mematahkan serangan roket dan mortar yang selama ini terus menerus dikirimkan sayap militer Hamas ke wilayah Israel.

Dan kini, dengan dibukanya pintu perbatasan Rafah, maka ancaman keamanan pada IDF tak sekedar dan tak sebatas roket atau mortar semata.

Bisa lebih parah dan bisa lebih serius dari sekedar roket dan mortar.

Hamas, sampai detik ini, masih dinyatakan sebagai grup teroris dan secara resmi nama Hamas masuk ke dalam daftar hitam terorisme di sejumlah negara dan kalangan komunitas internasional.

Bayangkan jika persenjataan Hamas menjadi meningkat lebih hebat pasca terbukanya semua peluang dan kesempatan berhubungan dengan “pihak luar” secara bebas dan leluasa.

Atmosfir peperangan yang sangat buruk harus diantisipasi oleh semua pihak terkait situasi keamanan di Israel dan Palestina pasca dibukanya kembali pintu perbatasan tersebut.

Dan jika peperangan itu sudah semakin tak terelakkan maka ancaman keamanan itu akan menjalar di negara lain yang ada di sekitar Israel dan Palestina.

Semua ini hanya perkiraan yang masih sangat mentah.

Belum teruji. Dan belum terbukti.

Tetapi semua spekulasi inipun akan terpatahkan jika para petinggi Hamas bisa mengendalikan sayap militer mereka untuk tidak memperburuk situasi keamanan.

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kiri, berbincang dengan pimpinan HAMAS, Khaled Meshaal, pada saat Fatah dan Hamas menanda-tangani kesepakatan rekonsiliasi dan persatuan ( UNITY ) di Kairo, Mesir, tanggal 4 Mei 2011

 

Pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, harus memastikan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan pembukaan pintu perbatasan Rafah sebagai pintu yang sangat nyaman untuk membangun kesempurnaan persenjataan mereka untuk kepentingan peperangan melawan dan menghancurkan “musuh bebuyutan” mereka selama ini.

Khaled Meshaal harus sangat mampu mengendalikan sayap militernya demi keselamatan kalangan sipil yang kini lalu lalang di pintu perbatasan itu untuk keluar atau masuk dari wilayah Gaza.

Akan jauh lebih baik jika pembukaan pintu perbatasan Rafah secara permanen itu memang murni semurni-murninya digunakan oleh kebutuhan dan kepentingan rakyat ( sipil) Palestina.

Bukan untuk kepentingan yang berbau militeristik ( Hamas ).

Khaled Meshaal juga harus mengingat bahwa tujuan Fatah dan Hamas untuk melakukan reskonsiliasi dan persatuan ( UNITY ) adalah untuk membangun koalisi pemerintahan baru Palestina demi kebaikan rakyat mereka.

Jadi, persatuan ( UNITY ) itu bukan untuk mencari dan menambah masalah baru yang gaungnya akan sangat mendunia, jika ternyata sayap militer Hamas memanfaatkan pembukaan pintu perbatasan Mesir dan Gaza untuk kepentingan militeristik yang tujuan utamanya adalah mengibarkan bendera perang.

Angkatan Pertahanan ( Militer ) Israel, pasti tidak akan ragu-ragu meladeni umpan, provokasi dan tawaran untuk berperang dari pihak Hamas.

Sekecil atau sebesar apapun ancaman keamanan pada wilayah mereka, bisa ditebak bahwa militer Israel pasti akan dengan sangat sigap melakukan serangan balasan.

Dan pasca pembukaan perbatasan Rafah tersebut, maka bisa dispekulasikan bahwa saat ini Israel dalam tahap menunggu.

Atau istilahnya, “Wait and See !”

Tak mungkin mereka akan tenang-tenang saja saat ini pasca pembukaan pintu perbatasan tersebut.

Mereka pasti sudah menganalisa dan memperkirakan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, jika ada provokasi atau serangan sepihak dari lawan.

Kalau didepan mata, yang tampak hanyalah potensi kontak senjata dan peperangan yang berulang antara Palestina dan Israel, maka peta jalan menuju perdamaian yang selama ini diusahakan oleh semua pihak akan menjadi morat marit.

Lalu, pertanyaannya, masih adakah harapan untuk perdamaian itu bisa terwujud ?

Jika membayangkan potensi kontak senjata dan peperangan itu kembali terbuka lebar, maka siapapun yang duduk di kursi penonton menyaksikan panggung (proses) perdamaian antara Israel dan Palestina, mau tak mau jadi harap-harap cemas.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tengah, berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Benny Gantz, kiri, saat mereka mengunjungi sistem pertahanan roket, IRON DOME di wilayah Ashkelon, Israel, 10 April 2011

 

Jadi, saat ini, pimpinan militer di Israel, yaitu Letnan Jenderal Benny Gantz, punya begitu banyak tugas penting yang harus ia tangani sepanjang bulan Juni khususnya, dan bulan-bulan selanjutnya.

Ya Rafah.

Ya Flotilla.

Pembukaan pintu perbatasan Rafah mulai tanggal 28 Mei lalu, harus disikapi dengan tenang dan baik oleh miiliter Israel.

Sebab, akan ada kalangan sipil yang lalu lalang di pintu perbatasan untuk untuk menyeberang berdasarkan kebutuhan hidup dan kepentingan masing-masing.

Kemudian, iring-iringan armada kapal kemanusiaan Flotilla juga dijadwalkan akan menghampiri perairan Israel di bulan Juni mendatang.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa ( Sekjen PBB ) Ban Ki-moon sudah memberikan peringatan resmi kepada semua pemerintah agar ( jika ada ) warga negaranya yang ingin berpartisipasi dalam iring-iringan armada Flotilla itu, hendaklah menempuh jalur yang legal.

Hamas tak perlu mengecam Ban Ki-moon.

Tidak ada dari pernyataan Sekjen PBB yang salah terkait himbauan soal Flotilla tersebut sebab PBB berkomitmen sangat tinggi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan ( seperti yang terjadi pada insiden Flotilla di bulan Mei tahun 2010 lalu ).

Melalui himbauannya beberapa hari lalu, Sekjen PBB tidak melarang pemberian bantuan kemanusiaan tetapi menghimbau agar semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam armada FLOTILLA PALESTINA itu, hendaknya memberi bantuan kemanusiaan mereka dengan cara yang legal.

Barangkali maksudnya, jangan cari gara-garalah !

Carilah cara yang paling tepat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan itu untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza !

Tampaknya, bulan Juni ini akan menjadi bulan yang sangat sibuk bagi militer Israel.

Ya Rafah.

Ya Flotilla.

Ya Persaatuan ( UNITY ) antara Fatah dan Hamas.

Semua seakan menyapa secara bersamaan sisi politik, pertahanan dan keamanan Israel dari semua penjuru angin.

Tergantung cara dan isi sapaan itu, apakah menyapa secara baik, atau secara kasar dan brutal ?

Hindarilah semua bentuk anarkisme sebab semua upaya yang dikehendaki komunitas internasional adalah segala sesuatu yang memang dapat mempromosikan perdamaian bagi kedua belah pihak.

Janganlah lagi berperang sebab sudah bukan saatnya untuk terus menerus mempertahankan peperangan dan permusuhan yang tak berkesudahan.

 

Make Peace Not War

 

Ya Rafah, ya Flotilla, ya Unity, ya apapun juga agenda penting yang hendak atau sedang dilakukan di bulan Juni ini, ya itu itu juga harapan dari komunitas internasional : berdamailah secara langsung.

Jangan buang waktu.

Dan jangan memperpanjang lagi masa penahanan terhadap seorang prajurit Israel yang sudah ditawan sejak tahun 2006 lalu.

Sebab di bulan Juni ini jugalah, masa penawanan terhadap Gilad Shalit memasuki tahun ke-5 ( Gilad ditangkap dan ditawan oleh HAMAS pada tanggal 25 Juni 2006).

Jadi, jika himbauan untuk melepaskan Gilad Shalit disampaikan kepada Hamas, maka himbauan yang senada juga perlu disampaikan kepada Israel.

Israel juga harus mempertimbangkan pelepasan bagi tahanan politik Palestina yang kini ada di penjara Israel, jika nanti pada akhirnya ( mudah-mudahan) Khaled Meshaal dan kalangan Hamas memutuskan untuk membebaskan Gilad Shalit.

Harus sama-sama toh, sama-sama membebaskan.

Sama-sama melakukan dan menunjukkan itikat yang baik.

 

 

(MS)

Kekecewaan Mahmoud Abbas Dan Hamas Menjelang Obsesi Deklarasi Palestina Merdeka

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Raja Abdullah di Kerajaan Yordania, Senin, 23 Mei 2011

Moment of Opportunity: President Obama on the Middle East & North Africa 

Presiden Barack Obama’s Remarks on the Middle East and North Africa

Jakarta, 24 Mei 2011 (KATAKAMI.COM) — Memang paling membahagiakan jika kita memiliki tetangga yang dianggap mampu menjadi pendengar yang baik dan memberikan pengertian ( syukur-syukur bisa memberikan bantuan yang tulus ) jika kita sedang mendapatkan masalah apapun juga didalam kehidupan ini.

Itu jugalah yang dilakukan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Saat Abbas merasa kecewa pada Presiden Barack Obama yang secara bertubi-tubi menyampaikan pidato politik yang dianggap pro Israel, Abbas bergegas mengunjungi Raja Abdullah dari Kerajaan Yordania pada hari Senin 23 Mei kemarin.

Pidato politik Obama yang pertama disampaikannya pada hari Kamis, 19 Mei 2011.

Lalu, pada hari Minggu (22 Mei 2011) Obama kembali berpidato di hadapan para peserta Konferensi AIPAC  ( American Israel Public Affairs Committee) Policy Conference 2011 )  yang berisi kelompok pelobi terbesar pro Yahudi yang berlangsung dari tanggal 22-24 Mei 2011 di Washington DC).

Dari Amman, Yordania, seusai pertemuannya dengan Raja Abdullah, Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa Amerika dan Israel telah salah dalam mengartikan rekonsiliasi dan persatuan ( UNITY) yang dilakukan oleh Fatah dan Hamas.

Menurut Abbas, dalam pemerintahan Palestina yang kelak akan dibentuk ( berdasarkan koalisi ), tidak akan ada figur Fatah dan Hamas, melainkan akan diisi oleh orang-orang yang non partisan.

“Ini bukan mengenai Fatah dan Hamas. Ini adalah pemerintahan saya sehingga harus mengikuti stratgei yang saya jalankan” ungkap Abbas, Senin 23 Mei 2011 di Yordania.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kiri, berbincang dengan pemimpin tertinggi kelompok HAMAS, Khaled Meshaal, seusai penanda-tanganan kesepakatan persatuan (UNITY) antara Fatah dan Hamas, yang dilakukan di Kairo, Mesir, tanggal 4 Mei 2011 lalu.

Photostream : Palestinian Unity Ceremony in Cairo

Yang dihargai oleh Palestina dari pidato ( versi pertama ) Presiden Barack Obama adalah himbauan agar Israel dan Palestina kembali ke meja perundingan berdasarkan garis perbatasan tahun 1967.

Sementara yang sangat dianggap sangat mengecewakan dari Pidato Obama adalah kecaman tentang keberadaan Hamas yang tetap dianggap sebagai grup teroris ( yang kerap kali mengganggu dan mengancam keamanan Israel lewat serangan-serangan mereka ).

Kemudian, Obama juga dianggap mengecewakan karena seakan-akan hendak melobi sejumlah negara agar tidak mendukung ( atau memberikan suara ) dalam forum pemungutan suara di Perserikatan Bangsa Bangsa terkait obsesi pendeklarasian Negara Palestina bulan September 2011 mendatang.

Dalam pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Palestina pada hari Senin (23/5) disampaikan bahwa kedua kalinya Presiden Obama menampakan sikap politik yang mendukung Israel secara penuh, dengan cara yang telah keluar dari kebiasaan dalam mendukung Israel dan mengokohkannya di wilayah Palestina tanpa menghormati hak-hak maupun aspirasi Palestina.

Seperti yang diberitakan Harian REPUBLIKA (Selasa, 24/5/2011), Kementerian Palestina menegaskan bahwa mengabaikan hak-hak Palestina dengan sengaja membuktikan kebijakan Gedung Putih mengelabui Palestina lewat ungkapan manis seperti perdamaian, perundingan dan pembentukan Negara.

Dijelaskan bahwa pidato Obama di hadapan lobi yahudi mengungkap borok pidato pertamanya yang menegaskan bahwa mengamankan Israel sebagai prioritas utama dibandingkan lainnya. Ia menegaskan dukungannya terhadap Israel sebagai Negara kuat dan sekutu Amerika dan mengabaikan hak rakyat Palestina mendirikan Negara berdaulat, dan mengabaikan hak pengungsi untuk kembali ke negeri mereka.

Pemerintah Palestina di Gaza menyerukan kepada Negara-negara Arab dan Islam untuk membuat sikap serius dan tegas terhadap kebijakan Amerika, dan bekerja dengan sepenuh kekuatan menghadapi kebijakan yang bertujuan memperkuat Israel dan pemukiman yahudi dan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di hadapan peserta Konferensi AIPAC 2011, Senin malam ( waktu Washington ) 23 Mei 2011

Sementara bagi Israel, pidato Obama yang dianggap sangat mengecewakan adalah himbauan untuk kembali ke meja perundingan berdasarkan garis perbatasan tahun 1967 antara Israel dan Palestina.

Dalam pesan-pesan yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Netanyahu lewat jejaring sosial TWITTER, Netanyahu secara sinis mengatakan bahwa Obama tidak akan pernah bisa membuat dan memaksa Netanyahu untuk berundingan ( dengan Palestina ) berdasarkan garis perbatasan tahun 1967.

Juga dalam pidato pentingnya di hadapan peserta Konferensi AIPAC  ( American Israel Public Affairs Committee) Policy Conference 2011 ).

Ini adalah kelompok pelobi pro Israel ( Yahudi ) yang menyelenggarakan konferensi terbesar dalam sejarah mereka.

PM Netanyahu, dalam konferensi AIPAC 2011 di Washington pada Senin malam waktu setempat menegaskan kembali bahwa Israel tidak akan pernah bersedia untuk kembali ke garis( perbatasan ) yang dipertahankan pada tahun 1967.

Dalam konferensi AIPAC itu juga, Bibi berterimakasih pada Amerika yang telah memberikan bantuan ( uang ) dalam kaitan membangun sistem pertahanan IRON DOME yang dibangun oleh militer Israel di perbatasan untuk mengantisipasi serangan roket dan mortar dari pihak Hamas di tahun 2011 ini.

PM Netanyahu, dalam pidatonya di hadapan peserta Konferensi AIPAC, juga menyerukan agar HAMAS membebaskan prajurit Israel ( Gilad Shalit ) yang ditawan sejak tahun 2006 lalu.

Beruntunglah Netanyahu sebab dia memiliki 2 podium sangat penting untuk bisa menjawab pidato-pidato Presiden Obama sebelumnya. Selain berpidato pada Konferensi AIPAC 2011, Netanyahu masih punya 1 podium penting lagi untuk didatanginya guna menyampaikan visi dan misi Israel dalam masalah politik, keamanan dan perdamaian Timur Tengah.

Setelah berpidato di Konferensi AIPAC, puncak kunjungan PM Netanyahu ke Amerika akan ditandai dengan pidato politiknya di hadapan Kongres Amerika pada hari Selasa, 24 Mei 2011 ( waktu setempat  atau hari Rabu waktu di Indonesia ).

Khaled Meshaal, pemimpin tertinggi kelompok HAMAS

Lalu bagaimana dengan pihak Hamas dalam merespon pidato Obama ?

Lain lagi dengan Hamas, secara tegas Hamas langsung mengecam Obama lewat pidato-pidatonya.

Menurut Hamas, Palestina tidak memerlukan Obama untuk belajar tentang demokrasi.

Jadi kesimpulan sementara, seperti yang pernah dituliskan oleh KATAKAMI.COM lewat artikel sebelum ini yang berjudul  Pasca Pertemuan Obama – Netanyahu, Dunia Jangan Frustasi Mendamaikan Israel – Palestina  ,  ketiga pilar utama menyangkut proses perdamaian tersebut ( yaitu Fatah, Hamas dan Israel ) semuanya merasa mutung dan kecewa menurut porsi mereka masing-masing terkait pidato-pidato politik Presiden Barack Obama.

Lalu sekarang bagaimana nasib kesepakatan persatuan ( UNITY ) dari Fatah dan Hamas jika ternyata jalan mereka menuju pembentukan koalisi pemerintahan yang baru, mulai tersandung kerikil-kerikil tajam ?

Rusia, adalah negara pertama dari Kelompok Kwartet yang berinisiatif mengundang dan menggelar pembicaraan serius dengan Fatah dan Hamas.

Kelompok Kwartet Timur Tengah adalah Amerika Serikat, Rusia, Perserikatan Bangsa Bangsa dan (Negara-Negara) yang tergabung dalam UNI EROPA.

Inisatif mempertemukan dan melakukan pendekatan kepada Fatah dan Hamas dari pihak Rusia ( melalui Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov) pada hari Senin, 23 Mei 2011 kemarin memang sesuatu yang sangat pantas dihargai.

Sebab Palestina ( terutama Fatah ) tidak akan pernah bisa berjalan “sendirian” menyongsong dan mewujudkan obsesi mereka mendeklarasikan diri bulan September 2011 mendatang pada forum yang sangat terhormat yaitu di panggung Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Palestina sangat tergantung dari dukungan dan topangan tangan dari Kelompok Kwartet Timur Tengah.

Sesolid apapun Negara-Negara Arab misalnya untuk memberi dukungan penuh sepenuh-penuhnya pada Palestina agar bisa meraih obesi mereka, sekali lagi, Palestina tetap sangat membutuhkan dukungan dari Kelompok Kwartet Timur Tengah.

Bendera Palestina

Waktu memang tak banyak jika Presiden Mahmoud Abbas tetap gigih memperjuangkan pendeklarasian negara Palestina di hadapan komunitas internasional.

Sebab interval waktunya hanya tinggal beberapa bulan saja.

Satu hal yang perlu disadari dari mulai sekarang bahwa bukan Obama yang harus dipersalahkan jika Presiden Amerika yang ke-44 ini menyampaikan kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika lewat berbagai pidato politiknya di hadapan dunia.

Dan jika sudah bicara mengenai Amerika, Obama bukan merupakan kekuatan tunggal yang bisa dijadikan representasi dari negara adidaya yang sangat berpengaruh ini.

Ini yang harus jernih disadari oleh Presiden Mahmoud Abbas.

Tak perlu dan jangan merasa sangat kecewa pada Presiden Obama.

Segala sesuatu, sepanjang itu memang bertujuan baik, pasti akan mendapakan jalan dan kesempatan dari Tuhan.

Jangan cepat menyalahkan pihak lain jika Palestina merasa dihadapkan pada masalah besar menjelang rencana pendeklarasian di bulan September mendatang.

Carilah dulu akar permasalahannya.

Dan berusahalah setenang mungkin menemukan solusi yang paling bijaksana dan diyakini akan sangat mampu membawa semua permasalahan itu kepada jalan keluar yang sangat melegakan hati.

Dan bukankah salah satu akar permasalahan itu adalah faktor Hamas ?

Harus secara jujur diakui bahwa stigma atau penetapan sejumlah pihak internasional yang masih tetap memasukkan nama grup Hamas sebagai kelompok teroris dalam daftar hitam mereka, memang akan menjadi beban politik yang sangat berat bagi Palestina ( dalam hal ini Presiden Mahmoud Abbas dan Fatah ).

Jangan ditutupi fakta tentang hal ini !

Pertemuan Kelompok Kwartet Timur Tengah di Munich, Jerman, tanggal 5 Februari 2011

Tetapi, bicarakanlah itu kepada Kelompok Kwartet.

Apakah ada jalan keluar yang bisa diberikan untuk memecahkan masalah seputar Hamas ( yang masih dicap sebagai grup teroris ) ?

Presiden Abbas memang harus mencarikan jalan keluar secepatnya jika Fatah dan Hamas tetap berkekuatan hati mempertahankan dan melanjutkan persatuan ( UNITY ) untuk menyongsong koalisi pemerintahan di kemudian hari.

Mau kemanapun kaki menjelang target pendeklarasian Negara Palestina, sepanjang akar permasalahan ini tidak dicarikan jalan keluarnya maka Presiden Abbas harus siap-siap merasa kecewa dan terus kecewa.

Bagaimana jalan keluarnya ?

Jalan keluarnya sangat sederhana yaitu melakukan lobi dan pendekatan ke semua pihak ( terutama kepada Kelompok Kwartet Timur Tengah ), apa, bagaimana dan mungkinkah nama Hamas dibersihkan kembali dan dikeluarkan dari daftar hitam terorisme ?

Jadi dengan kata lain, Presiden Obama tidak bisa disalahkan jika dalam pidatonya ia mengecam Hamas.

Sebab Obama mengutarakan sesuatu yang mengacu pada fakta dan kebenaran bahwa setiap negara tidak akan bisa melakukan negosiasi dengan kelompok teroris manapun didunia ini.

Apa yang diucapkan oleh Obama dalam pidatonya dalam bentuk konsistensi dalam upaya perang melawan teror ( WAR ON TERROR ).

Tetapi yang Obama dan Kelompok Kwartet Timur Tengah perlu sadari bahwa Hamas adalah bagian dari Palestina.

Lepas dari stigma atau cap bahwa Hamas adalah grup teroris, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Hamas adalah kekuatan politik yang mendapatkan mandat sepenuhnya dari rakyat Palestina di wilayah Jalur Gaza.

Sehingga, kesepakatan untuk melakukan rekonsiliasi dan persatuan ( UNITY ) harus dilihat sebagai koalisi antara dua partai politik yang menjadi kekuatan politik riil di Palestina.

Fatah memutuskan untuk melakukan persatuan (UNITY) dengan partai politik yang juga mempunyai kekuatan nyata di akar rumput.

Jadi, Fatah tidak bermaksud melakukan persatuan (UNITY) dengan grup teroris.

Yang memasukkan nama Hamas sebagai grup teroris adalah pihak internasional.

Sementara untuk bisa meraih impian mendeklarasikan Palestina sebagai sebuah negara ( pasca kesepakatan persatuan atau UNITY ), pihak internasional itu jugalah yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya impian Palestina ini.

Presiden Mahmoud Abbas harus secara terbuka melobi dan mengkomunikasikan masalah Hamas ini kepada semua pihak yang terkait langsung dan tidak langsung dalam upaya membangun lobi yang sangat kuat menjelang bulan September mendatang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Barack Obama dalam pertemuan mereka, Jumat 20 Mei 2011 ( Foto : White House / Pete Souza )

Jadi, walau pahit dan sakit kedengarannya saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa bila Palestina hendak berdamai dengan Israel maka pilihannya hanya ada 2 yaitu melanjutkan perdamaian dengan Israel tanpa HAMAS, atau membatalkan perdamaian itu bila Fatah tetap bersikeras melanjutkan persatuannya (UNITY) dengan Hamas.

Bibi ( Panggilan Netanyahu ) berbicara apa adanya.

Ia tidak sedikitpun melakukan lobi kesana kemari agar kesepakatan ( UNITY) antara Fatah dan Hamas digagalkan.

Persatuan (UNITY) itu tetap terlaksana dan terwujud di awal bulan Mei lalu.

Israel sebatas menyampaikan posisi dan pendirian mereka terkait kesepakatan persatuan ( UNITY) Fatah dan Hamas.

Dan terbukti bahwa sinyalemen yang disampaikan Israel memang seperti “gayung yang bersambut” saat Presiden Obama menegaskan dalam pidato politiknya bahwa negara manapun didunia ini tidak akan ada yang bisa dan tidak akan ada yang mau bernegosiasi dengan grup teroris manapun.

Jadi sekarang, Presiden Mahmoud Abbas dan Hamas, tak perlu merasa kecewa pada Presiden Barack Obama.

Sebab bersama-sama komunitas internasional lainnya, Amerika tentu diharapkan akan tetap memberikan dukungan dan bantuan untuk rakyat Palestina.

Jika ada hambatan yang dirasakan sangat menghalangi, sekali lagi, carilah dulu akar permasalahannya agar bisa diselesaikan dan dicarikan solusi yang terbaik.

Palestina tidak akan pernah sendirian.

Seperti yang dituliskan dalam sebuah lagu yang berjudul, ” You Are Not Alone”.

Palestina tidak sendirian.

Tidak akan pernah dibiarkan sendirian.

Tetapi, berusahalah untuk menyelaraskan impian terkait pendeklarasian negara tersebut, dengan realita yang tidak mengundang masalah yang serius.

Kembalilah ke meja perundingan.

Lakukanlah lagi perundingan perdamaian secara langsung dengan Israel.

Sebab itu yang diharapkan oleh semua pihak, terutama oleh Kelompok Kwartet Timur Tengah.

Jangan kecewa, jangan marah, jangan berkecil hati, dan jangan cepat menyalahkan pihak lain bila ternyata menemukan kendala atau masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara bijaksana.

Yakinlah bahwa semua itu akan indah sesuai dengan waktunya.

Yakinlah bahwa dorongan dari semua pihak untuk berunding dan berdamai itu adalah untuk kebaikan bersama.

(MS)

Pasca Pertemuan Obama – Netanyahu, Dunia Jangan Frustasi Mendamaikan Israel – Palestina

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Barack Obama dalam pertemuan mereka, Jumat 20 Mei 2011 ( Foto : White House / Pete Souza )

Di Washington Obama Dan Netanyahu Akan Bertemu Kembali

Bayang-Bayang Veto Deklarasi Palestina Di Balik Romansa Politik Israel-Amerika

Obama Said “1967 lines” Not “Borders” – And It Matters

Jakarta, 22 Mei 2011 (KATAKAMI.COM) —  Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Jumat (20/5/2011) di Gedung Putih memang begitu menyita perhatian dunia.

Terutama karena sehari sebelum pertemuan itu berlangsung, Presiden Obama memutuskan untuk menyampaikan pidato politiknya tentang Timur Tengah ( dimana dalam pidato itu, Obama mengulas masalah situasi keamanan dan proposal perdamaian antara Israel – Palestina ).

Media internasional lebih tertarik menyoroti “sisi lain” dari pertemuan Obama dan Netanyahu.

Seakan-akan pertemuan ini akan menjadi tontonan tentang pertemuan dua rival yang sedang berseteru secara sangat sengit. Dan ini seakan dibenarkan dengan foto-foto yang diambil para pewarta foto dari media internasional saat Obama dan Netanyahu bertemu.

Ada yang cuma memotret tangan Obama dan tangan Netanyahu saat berjabatan tangan.

Ada yang menunjukan mimik wajah Obama yang sangat serius.

Lalu ada juga yang menunjukkan mimik wajah Netanyahu yang terkesan sangat dingin.

Padahal jika melihat foto-foto yang dirilis Gedung Putih atau Pemerintah Israel, situasi pertemuan itu tidak seseram yang digambarkan media internasional pada umumnya.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Barack Obama tersenyum saat mereka bertemu di Gedung Putih, 20 Mei 2011 ( Foto : IsraelPolitic's Blog)

Remarks by PM Netanyahu and President Obama following their meeting at The Oval Office

PM NetanyahuWhat ? Obama, you want me to give Palestinians a state based on 1967 borders? NEVER ever ever. I won’t! You can’t make me!

Sebab ternyata dalam pertemuan itu tetap ada senyum, kedekatan dan keakraban antar kedua pemimpin ini dalam pertemuan mereka, layaknya pertemuan antar dua sahabat baik.

Pertemuan antara Obama dan Netanyahu jangan diartikan secara negatif sebab pertemuan itu harus memberikan dampak yang (sangat amat) positif bagi masa depan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Bila ada satu atau dua perbedaan dalam konsep pemikiran antara Obama dan Netanyahu, itu bukanlah “neraka” bagi masa depan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Sesungguhnya, Obama harus diberi apresiasi sebab ia tetap memberikan sambutan yang baik untuk Netanyahu dalam pertemuan mereka dua hari lalu.

Tetapi posisi Obama memang harus berbeda dengan posisi Pemerintah Israel dan Pemerintah Palestina.

Obama memang harus menunjukkan sikap netral jika sudah berbicara tentang perdamaian antara Palestina dan Israel ( walau pada kenyataannya, fakta tentang bersekutunya Amerika dan Israel tak bisa ditutup-tutupi di hadapan dunia ).

Dari pidato politik terbaru yang disampaikannya, terlihat betul bahwa Obama berusaha mengakomodir semua hal yang dinilai Amerika sangat penting untuk dikritisi dan diperbaiki demi menyelamatkan dan melanjutkan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Apa yang disampaikan Obama adalah sebuah proposal terbaru tentang apa dan bagaimana menyelamatkan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Moment of Opportunity: President Obama on the Middle East & North Africa 

Presiden Barack Obama’s Remarks on the Middle East and North Africa

Obama punya hak untuk mengkritik dan menyatakan secara jujur, apa yang menurutnya kurang tepat dari situasi politik dan keamanan di Timur Tengah ( termasuk kritikannya tentang aksi teror yang dilakukan Hamas terhadap Israel dan tentang perlunya memulai kembali perundingan Palestina – Israel dengan mengacu pada yang digariskan tahun 1967).

Obama punya hak untuk menyampaikan ketidak-senangan dirinya ( atas nama Pemerintah AMERIKA) bahwa dalam penilaian Amerika memang ada perkembangan situasi politik dan keamanan di sejumlah negara Timur Tengah sangat mengecewakan.

Kebijakan politik luar negeri Amerika memang harus berdiri secara independen dan lewat pidato politiknya beberapa hari lalu, Obama sudah membuktikan hal tersebut.

Presiden Barack Obama berbincang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seusai pertemuan mereka di Gedung Putih, 20 Mei 2011 (Foto : White House, Pete Souza)

Tetapi satu hal yang juga perlu dikritik dari pidato Obama adalah pidato itu kurang fokus untuk masalah Palestina dan Israel.

Obama perlu mempertimbangkan kembali untuk menyampaikan kembali pidato politiknya menyangkut perdamaian Palestina dan Israel.

Bahkan kalau perlu, ada baiknya jika Obama dijadwalkan kembali bertemu dengan Presiden Palestina dan Perdana Menteri Netanyahu dalam forum pertemuan yang sama ( seperti yang pernah dilakukan Gedung Putih tanggal 1 September 2010 lalu ).

Sehingga dalam pertemuan segitiga itu, Obama dapat memperjelas dan mempertegas lagi, posisi dan keinginan Amerika terkait proposal perdamaian antara Palestina dan Israel tanpa harus menimbulkan kontroversi dan menuai kecaman dari sana-sini.

Sebab pidato politik terbaru dari Obama, mendapat kecaman dan kritikan dari Pemerintah Palestina, Pemerintah Israel dan Hamas.

Tiga unsur utama yang menjadi pilar penting dalam perdamaian itu secara terang-terangan menyampaikan ketidak-puasan pada pidato politik Obama.

Jika ketiga pilar ini ( Palestina, Israel dan Hamas) sudah sama-sama mutung alias tak senang pada proposal perdamaian Obama, lantas bagaimana masa depan dari perdamaian itu di kemudian hari ?

Sehingga yang terbaik untuk dipertimbangkan Obama adalah menyampaikan kembali proposal perdamaiannya dengan tatanan kata dan usulan yang lebih “manis” sehingga ketiga pilar tadi bisa dengan mudah didorong dan disadarkan untuk kembali ke meja perundingan.

Jauh lebih baik, jika ada forum pertemuan segitiga yang dijadwalkan untuk Presiden Obama, Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Abbas.

Sehingga, tak hanya lewat media massa mereka saling menyampaikan isi pikiran dan ketidak-puasan tentang apapun juga.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas misalnya, wajar saja jika ia langsung membahas pidato Obama dalam pertemuan dengan kabinet Palestina.

Sebab, jika Obama mengkritik Hamas sebagai pihak yang terus menerus melakukan aksi teror kepada Israel, maka itu adalah kritikan yang menjadi hantaman keras bagi Pemerintah Palestina.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (Foto : ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Antara Fatah dan Hamas saat ini sudah terjalin kesepakatan resmi dan persatuan ( Unity ) saat para pemimpin mereka bertemu dan menanda-tangani kesepakatan itu di Mesir, Kairo, tanggal 4 Mei 2011 lalu.

Mahmoud Abbas, Khaled Meshaal dan Ismail Haniyeh (selaku Perdana Menteri Hamas untuk wilayah Jalur Gaza), semuanya hadir dalam pertemuan di Kairo waktu itu.

Pasca pertemuan di Kairo tersebut, kini Fatah dan Hamas sedang bersiap untuk membangun koalisi pemerintahan.

Sehingga, dapat dimengerti, bagaimana pentingnya pidato Obama dibahas dalam kabinet Palestina saat ini karena masa depan persatuan Fatah dan Hamas akan menjadi terancam jika faktor keberadaan Hamas ternyata menjadi bumerang bagi Pemerintahan Palestina.

Sementara pada kenyataannya, Pemerintah Palestina sedang bersiap untuk menyambut momen penting yang sangat mereka harapkan yaitu mendeklarasikan negara mereka di bulan September mendatang.

Apa yang mau dideklarasikan, jika salah satu faktor yang akan dimasukkan dalam formula pemerintahan baru mereka, justru tetap dianggap dan diberi stigma sebagai grup teroris ?

Berulang kali, kami menuliskan dalam berbagai artikel yang menyoroti perdamaian Palestina dan Israel, sepanjang nama Hamas tetap masuk dalam daftar hitam kelompok teroris internasional, maka hal tersebut akan menjadi beban politik yang sangat berat bagi Fatah yang menjadi partai politik Presiden Mahmoud Abbas.

Kini, semua menjadi termentahkan kembali terkait rekonsiliasi dan persatuan Fatah dan Hamas.

Kini, semua seakan-akan harus kembali ke titik nol jika formula rekonsiliasi dan persatuan itu hendak dilanjutkan.

Sampai kapanpun, pujian indah dari komunitas internasional tentang rekonsiliasi dan persatuan ( UNITY) antara Fatah dan Hamas hanya akan menjadi pujian basa-basi yang berisikan kamuflase.

Sebab, pada faktanya, faktor Hamas tetap akan menjadi bumerang.

Yang perlu dipikirkan adalah, mau sampai kapan Hamas diberi stigma sebagai grup teroris oleh komunitas internasional ?

Sebab, memang hanya ada dua kekuatan politik di Palestina yaitu Fatah dan Hamas.

Tetapi secara kebetulan, Hamas memang mempunyai sayap militer yang tingkat militansinya sangat amat radikal ( dan inilah yang kerap melakukan serangan fisik ke wilayah Israel ).

Setiap bentuk serangan dari arah Jalur Gaza ke Israel, sampai kapanpun akan tetap dikategorikan sebagai serangan atau aksi terorisme jika nama Hamas tetap masuk dalam daftar hitam terorisme di Perserikatan Bangsa Bangsa dan sejumlah negara besar ( termasuk Amerika Serikat ).

Jadi, Pemerintah Palestina harus sangat bijaksana menyikapi perkembangan yang terjadi di dunia.

Jangan terbuai pada pujian komunitas internasional tentang rekonsiliasi dan persatuan ( UNITY ) yang dilakukan beberapa waktu lalu di Mesir sebab harus ada upaya diplomasi yang sangat amat serius untuk mempromosikan kabinet koalisi tersebut ( apakah mungkin kabinet koalisi itu diterima oleh komunitas internasional atau malah menimbulkan resistensi ? ).

Sebab, kemanapun arah proses perdamaian ini akan dibawa, ujung-ujungnya akan sampai ke situ-situ juga yaitu Fatah dan Hamas sudah menyatakan bersatu atau melakukan UNITY menjelang pendeklarasian Negara Palestina.

Dan pemimpin tertinggi HAMAS, Khaled Meshaal, sudah menyatakan bahwa HAMAS tidak sedang bermain-main dalam hal rekonsiliasi dan persatuan dengan Fatah.

Khaled Meshaal secara serius mengungkapkan bahwa pihaknya akan membuktikan bahwa Hamas memang punya itikat yang baik untuk melanjutkan dan mempertahankan UNITY ( Persatuan ) dengan Fatah.

Jadi,  jika ada negara-negara atau pihak tertentu dalam Kelompok Kwartet Timur Tengah ( Kelompok Kwartet adalah Amerika, Rusia, Perserikatan Bangsa Bangsa dan Uni Eropa), yang berpendirian teguh untuk mendukung Palestina Merdeka yang akan dideklarasikan bulan September mendatang, termasuk jika Kelompok Kwartet mendukung sepenuhnya proposal perdamaian yang disampaikan Presiden Barack Obama dalam pidato politiknya beberapa hari yang lalu, satu hal yang perlu dipikirkan secara serius adalah mempertimbangkan untuk memulihkan nama HAMAS agar mereka tak lagi masuk dalam daftar hitam teroris internasional.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ( Foto : SEBASTIAN SCHEINER/AFP/Getty Images)

Dan untuk Pemerintah Israel, pertarungan politik dan diplomasi mereka masih terus berlanjut seiring dengan kunjungan Perdana Menteri Netanyahu ke Amerika Serikat.

Bibi ( panggilan Netanyahu ) masih berada di Washington.

Satu agenda penting lagi yang harus dihadapinya dalam kunjungan ke Washington yaitu memenuhi undangan resmi Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Amerika untuk berpidato.

Pidato politik Netanyahu di hadapan Kongres Amerika ini diperkirakan akan sangat lugas, tegas dan jelas menyangkut posisi Israel dalam merespon proposal perdamaian yang diharapkan oleh komunitas internasional.

Pidato politik Netanyahu di hadapan Kongres Amerika tampaknya memang akan menjadi panggung politik yang sangat istimewa untuk Israel.

Dalam pidato politik itulah, Netanyahu berkesempatan sangat luas dan leluasa menjawab pidato politik Obama beberapa hari lalu.

Dalam pidato politik itulah, Netanyahu harus dapat menyampaikan visi dan misi Israel yang diharapkan tetap membuka peluang sebesar-besarnya bagi upaya melanjutkan perundingan perdamaian dengan Palestina.

Dalam pidato politik inilah, Netanyahu dituntut untuk bisa membuktikan kepada dunia internasional bahwa Israel tetap sangat serius untuk melanjutkan perundingan perdamaian ( secara langsung ) dengan Pemerintah Palestina.

Walaupun sudah dapat ditebak, kesediaan Israel berunding dengan Pemerintah Palestina pasti dengan satu “syarat utama” yaitu tidak mengikut-sertakan Hamas dalam Pemerintahan baru Palestina.

Sinyalemen tentang rasa keberatan Israel bila Hamas dimasukkan dalam Pemerintahan baru Palestina, sudah berulang kali disampaikan Israel dalam pernyataan-pernyataan mereka selama ini.

Dan Israel, pasti, tak akan mengubah sikap dan pendirian mereka, bahwa perdamaian itu harus dilakukan tanpa Hamas.

Bendera Israel dan Palestina

Jadi kalau boleh membuat sebuah spekulasi dan perkiraan, Israel ( lewat pidato politik Netanyahu di hadapan Kongres Amerika dalam beberapa hari ke depan ini ) tetap akan menyampaikan kesediaan mereka secara sungguh-sungguh untuk berdamai secara riil dengan Palestina ( asal tanpa Hamas dalam pemerintahan yang akan dibentuk Palestina ).

Netanyahu harus memastikan bahwa pidato politiknya akan sangat detail berbicara tentang konsep perdamaian agar semua pihak mendengar dan mengetahui secara jelas perkembangan situasi politik dan keamanan yang terjadi sampai saat ini antara Israel dan Palestina.

Berpidatolah dengan sangat baik, Bibi.

Sampaikanlah ke hadapan dunia ( melalui kehadiran di Kongres Amerika ) tentang masih terbukanya peluang perdamaian dengan Palestina menurut kerangka pemikiran Israel.

Janganlah lupa bahwa komunitas internasional sangat berharap banyak pada (Presiden Israel) Shimon Peres dan Benjamin Netanyahu untuk tetap membuka peluang perdamaian dengan Palestina secara riil.

Dan bagi komunitas internasional, upaya untuk mendamaikan Palestina dan Israel ini, kalau tidak disikapi dengan hati dan pikiran yang sangat tenang dan bijaksana, memang akan menimbulkan kefrustasian yang berat bagi komunitas internasional.

Tetapi, buanglah rasa frutasi dan keputus-asaan bahwa seolah-olah sulit dan mustahil mendamaikan kedua negara ini.

Sebab, harus tetap ada unsur internasional yang setia mengawal dan mendorong proses perdamaian itu, sekaligus menjembatani jurang yang sangat dalam antar dua sisi perdamaian yang masih tetap terpisah antara Palestina dan Israel.

Mendamaikan Palestina dan Israel, memang tak semudah membalikkan telapak tangan.

Mendamaikan Palestina dan Israel, memerlukan kesabaran dan kegigihan yang sangat besar dari semua pihak.

Dunia tak boleh frustasi dalam mendamaikan Palestina dan Israel, apapun kendalanya, dan mau sampai kapapun perjuangan mendamaikan kedua negara ini harus ditempuh, sekali lagi, dunia tak boleh frustasi karena upaya perdamaian itu harus tetap dilanjutkan.

Sampai kapapun !

(MS)

Khaled Meshaal Pindah Markas, Persatuan Hamas-Fatah Jangan Buat Perdamaian Dengan Israel Kandas

Khaled Meshaal, pimpinan tertinggi kelompok militan Islam, HAMAS, yang kini tidak lagi bermarkas di Syria tetapi memutuskan untuk pindah ke Qatar

Bayang-Bayang Veto Deklarasi Palestina Di Balik Romansa Politik Israel-Amerika

Mungkinkah Fatah-Hamas Bersatu Agar Terwujud Peta Jalan Menuju Perdamaian Palestina-Israel

Jakarta, 2 Mei 2011 (KATAKAMI.COM) — Barangkali karena situasi politik dan keamanan di Syria sudah semakin tak menentu alias mencekam, pemimpin tertinggi kelompok militan Islam yang menguasai Jalur Gaza ( Palestina ) memutuskan untuk berpindah markas ke Qatar.

Dari Syria ke Qatar, Khaled Meshaal selaku pimpinan tertinggi HAMAS, dipastikan akan disibukkan dengan acara pindahan tersebut sebab tentu ia memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian dan konsolidasi.

Khaled Meshaal – pria yang dilahirkan di desa Silwad, sebelah utara Ramallah pada tahun 1956 ini — ternyata tak boleh hanya memfokuskan perhatian dan kesibukan dirinya pada acara pindahan markas sebab ada agenda yang jauh lebih penting akan dilakukannya dalam pekan ini.

Apakah itu ?

Ya, HAMAS akan segera menanda-tangani kesepakatan persatuan ( UNITY ) Dengan rival politiknya selama ini yaitu FATAH di Kairo pada hari Rabu, 4 Mei 2011.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kiri, dan Pemimpin tertinggi kelompok HAMAS, Khaled Meshaal. Kedua pemimpin Palestina ini akan bertemu di Kairo untuk menanda-tangani kesepakatan persatuan antara FATAH dan HAMAS.

Walau semula President Palestina Mahmoud Abbas sempat menolak untuk bertemu dengan Khaled Meshaal tetapi mau tak mau pertemuan antar kedua pemimpin ini tak bisa lagi ditunda atau dihindari.

Seperti yang dilaporkan Kantor Berita Ma’an yang berkantor di Palestina, Khaled Meshaal sudah tiba di Kairo pada hari Minggu ( 1 Mei 2011) untuk menghadiri pertemuan pentingnya dengan Presiden Abbas.

Hari Senin ini ( 2 Mei 2011 ), Khaled Meshaal akan memimpin serangkaian pembicaraan dengan para pejabat Mesir.

Dan puncaknya akan bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas pada hari Rabu ( 4 Mei 2011 ) untuk sama-sama menanda-tangani dokumen persatuan yang sangat amat penting dan ditunggu-tunggu dengan kesepakatan persatuan antar saudara sekandung berdarah Palestina.

Memang harus Khaled Meshaal yang hadir, bukan yang lain.

Sebab tongkat komando kepemimpinan HAMAS ada di tangan Khaled Meshaal sehingga keputusan maha penting seperti ini memang membutuhkan kehadiran dan persetujuan resminya.

Hadirnya Khaled Meshaal di Kairo menjadi sebuah pertanda baik tentang kesungguhan HAMAS untuk menerima tawaran persatuan ( UNITY ) yang disampaikan Presiden Mahmoud Abbas.

Sebelumnya, Perdana Menteri HAMAS yang bermarkas di Jalur Gaza, Ismail Haniyeh, sudah mengumumkan bahwa dirinya siap untuk mengundurkan diri agar memberikan jalan yang lebih mudah bagi terwujudnya persatuan antara HAMAS dan Fatah.

Kesediaan Haniyeh untuk mundur ini, entah karena ia berbahagia ( sebab anak lelakinya akan dimasukkan oleh Presiden Abbas ke dalam kabinet baru Palestina ) atau karena Haniyeh memang menyadari pentingnya bagi kedua kubu – yaitu HAMAS dan Fatah – untuk sama-sama mendorong terlaksananya persatuan ini.

Letnan Jenderal Benny Gantz ( Kepala Staff Militer Israel atau IDF), paling kiri, Menteri Pertahanan Ehud Barak, Presiden Shimon Peres, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Letnan Jenderal Gaby Ashkenazi ( Kepala Staff IDF yang lama, dalam acara perpisahan untuk Kepala Staf IDF yang lama di Tel Aviv, pada tanggal 13 Februari 2011

Israeli PM Netanyahu Responds to the Palestinian Authority-Hamas Agreement

Lalu bagaimana reaksi Israel ?

Sudah barang tentu Israel murka dan sangat tidak nyaman dengan rencana persatuan ( UNITY ) dari HAMAS dan Fatah.

Salah satu bentuk kemarahan Israel adalah menahan hak keuangan Palestina.

Israel hari Minggu (1/5/2011) memutuskan untuk MENUNDA transfer pajak Palestina dan biaya bea cukai kepada Otorita Palestina

Israel tak ingin dana itu masuk ke kantong HAMAS.

Selama ini, Israel menarik pungutan bea masuk di tapal batas dan pelabuhan, untuk selanjutnya diserahkan pada Otoritas Palestina. Hal ini merupakan salahsatu keputusan Kesepakatan Oslo, pada tahun 1993.

Lalu bentuk kemarahan lainnya dari Israel adalah Wakil Perdana Menteri ( yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan ) EHUD BARAK menghubungi Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki Moon.

Lewat percakapan telepon itu, Israel mendesak agar PBB menekan Palestina untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara.

Kemarahan Israel soal pengakuan ini memang sangat wajar mengingat Perdana Menteri HAMAS, Ismail Haniyeh, secara terang-terangan mengeluarkan pernyataan kepada media massa bahwa dengan persatuan yang akan segera dicapai antara HAMAS dan Fatah ini maka pengakuan atas Israel harus dibatalkan !

Dokumentasi foto : Menteri Pertahanan Israel EHUD BARAK berjabatan tangan dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon

Bagaimana reaksi dari Perserikatan Bangsa Bangsa ( UN ) ?

Seperti yang diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA ( 2/5/2011), Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mencatat “dengan senang” kesepakatan persatuan baru antara faksi-faksi Palestina Hamas dan Fatah, tetapi sedang menunggu rincian kesepakatan itu, kata juru bicaranya Minggu kemarin.

Ban membahas kesepakatan itu lewat PERCAKAPAN TELEPON dengan Menteri Pertahanan Israel dan Wakil Perdana Menteri Ehud Barak pada hari Sabtu ( 30/4/2011), yang menyatakan kekhawatiran tentang keterlibatan Hamas dalam pemerintah persatuan nasional Palestina.

“Sehubungan dengan persatuan Palestina, Sekjen PBB mencatat dengan senang bahwa pemahaman telah dicapai antara Fatah dan Hamas sebagaimana diumumkan di Kairo,” kata juru bicara PBB Martin Nesirky.

Ban “menunjukkan bahwa PBB akan mempelajari perjanjian dengan hati-hati sekali pada saat rinciannya tersedia” dan mencatat keprihatinan Israel, kata juru bicara menambahkan.

Ehud Barak mengatakan para pemimpin dunia dan PBB harus “melampirkan syarat-syarat untuk kerja sama dengan pemerintah persatuan Palestina” sehingga sejalan dengan tuntutan Kuartet Timur Tengah untuk perantaraan kesepakatan damai.

Diplomatik Kuartet yang terdiri – PBB, Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa – telah menuntut mengakhiri kekerasan dan pengakuan Israel sebagai negara. Namun Hamas menolak untuk mengakui Israel dan serangan roket terhadap Israel bulan lalu menewaskan seorang remaja negara Yahudi itu.

Ban “menekankan perlunya kemajuan ke arah persatuan Palestina dalam rangka Otorita Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas dan komitmen dari Organisasi Pembebasan Palestina,” kata jurubicara itu.

“Dia menyambut baik upaya-upaya itu, termasuk kontribusi penting Mesir”.

Ban mengatakan harus ada “rekonsiliasi” yang mempromosikan “perdamaian, keamanan dan non-kekerasan.”

Dalam pembicaraan dengan Barak, Ban menyatakan “kekhawatiran” pada kebuntuan pada perundingan antara Israel dan Palestina, yang membeku sejak September ketika Israel menolak untuk memperpanjang moratorium permukiman Yahudi di tanah Palestina yang dicaplok pada perang 1967.

“Perundingan lanjutan setelah itu tidak diinginkan oleh kedua pihak,” kata pemimpin PBB.

Presiden Mesir Hosni Mubarak, paling kiri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, nomor dua dari kiri, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, tengah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, nomor dua dari kanan, dan Raja Abdullah dari Kerajaan Yordania, paling kanan, sedang berjalan menuju podium untuk memberikan keterangan pers seusai pembicaraan damai Israel - Palestina yang diadakan di Gedung Putih tanggal 1 September 2010

Sesungguhnya, ada beberapa hal penting yang perlu dikoreksi dari pernyataan Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Tak benar bahwa proses dialog perdamaian antara Israel dan Palestina menjadi BUNTU sejak periode September 2010.

Memang betul, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengundang para pemimpin Palestina dan Israel untuk datang ke Gedung Putih guna melakukan pembicaraan damai — dengan disaksikan oleh Presiden Mesir Hosni Mubarak dan Raja Abdullah dari Yordania yang juga diundang oleh Presiden Barack Obama untuk datang –.

Tapi setelah pertemuan itu, memang belum ada UNDANGAN berikutnya untuk Pemerintah Israel dan Pemerintah Palestina !

Sama sekali tidak ada …

Jika tidak ada satupun unsur internasional ( entah itu PBB atau Kelompok Kwartet yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, PBB dan Uni Eropa ) yang berinisiatif mengundang Pemerintah Israel dan Pemerintah Palestina bertemu kembali — seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Barack Obama — apakah itu bisa menjadi justifikasi atau pembenaran bahwa seolah-olah perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina menemui jalan BUNTU ?

Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa perundingan perdamaian itu mencapai jalan buntu !

Tidak ada yang buntu …

Presiden Mahmoud Abbas bertemu dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Downing Street 10 London tanggal 8 Maret 2011

Semua pihak sedang mengusahakan agar kedua belah pihak kembali duduk di meja perundingan untuk membahas langkah-langkah selanjutnya, terlebih menjelang pendeklarasian PALESTINA sebagai sebuah NEGARA pada bulan September 2011 mendatang.

Tetapi, walau belum ada lagi pertemuan spektakuler seperti yang digelar di Gedung Putih 1 September 2010 lalu, toh para pemimpin Palestina dan Israel tetap melakukan lobi serta kunjungan ke sejumlah negara yang berperan penuh dalam upaya perdamaian di Timur Tengah.

Lalu Presiden Shimon Peres juga bertemu dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron pada tanggal 29 Maret 2011.

Kemudian Presiden Shimon Peres juga telah bertemu dengan Presiden Barack Obama tanggal 6 April 2011.

Sebelum Shimon Peres bertemu PM David Cameron, Presiden Mahmoud Abbas justru sudah lebih dulu diterima oleh PM David Cameron pada tanggal 8 Maret 2011.

Lalu Presiden Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ( dalam pertemuan yang terpisah ) dengan melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menjelang akhir bulan Maret 2011.

Tercatat juga bahwa Perdana Menteri Netanyahu sudah bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Berlin pada tanggal 7 April 2011 lalu.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev bertemu dengan Presiden Palestina Mahmous Abbas di kediaman kepresidenan Rusia GORKI, 22 Maret 2011

Dan rencananya di bulan Mei 2011 ini, Kanselir Jerman Angela Merkel akan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Daftarnya tak cukup hanya sampai disitu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga telah bertemu dengan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy pada tanggal 21 April 2011.

Kemudian di awal bulan Mei ini, Perdana Menteri Netanyahu dijadwalkan akan bertemu dengan PM David Cameron dan Presiden Nicolas Sarkozy.

(Selain tentunya, PM Benjamin Netanyahu mendapat undangan khusus dari Ketua DPR Amerika Serikat, JOHN BOEHNER, untuk berpidato di hadapan KONGRES AMERIKA pada tanggal 24 Mei 2011 mendatang ).

Lihatlah semua daftar kunjungan dari masing-masing pemimpin Israel dan Palestina.

Mereka aktif melobi dan mengunjungi ke sejumlah pemimpin negara yang berperan penuh dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Jadi, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk menyebut bahwa perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina mencapai titik buntu sejak periode September 2010.

Eskalasi keamanan antara sayap militer HAMAS dan Militer Israel memang sangat memanas beberapa bulan terakhir ini karena masing-masing pihak saling melakukan “ritual” balas membalas setiap kali mendapat serangan.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama Kanselir Jerman Angela Merkel saat mereka bertemu di Berlin pada tanggal 7 April 2011 lalu

Tetapi di tingkat pengambil kebijakan dari masing-masing pihak yaitu Israel dan Palestina, terlihat jelas bahwa mereka sungguh-sungguh menembus semua ruang dan waktu untuk membangun lobi dan mencari dukungan guna melanjutkan proses perdamaian.

Kemudian, salah satu poin yang sebenarnya harus jadi catatan Perserikatan Bangsa Bangsa jika ingin menilai Israel dalam konteks perdamaian dengan Palestina, atas permintaan Amerika Serikat maka pada tanggal 14 November 2010 Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan untuk melakukan pembekuan alias penundaan pembangunan pembangunan perumahan Yahudi di Tepi Barat yang selama ini menjadi pemicu debat paling berat.

Tapi namanya juga Israel, walau dibekukan, bila mereka jengkel dan merasa tidak nyaman terhadap sesuatu yang dianggap tidak adil menyangkut kepentingan Israel, pembangunan perumahan itu ibaratnya bisa sangat cepat berubah keputusan seperti bunglon yang berubah warna.

Dibekukan, tapi bisa tiba-tiba ada izin yang dikeluarkan untuk pembangunan perumahan dalam jumlah yang dibuat relatif sangat kecil.

Sekarang kembali pada masalah persatuan ( UNITY ) yang akan segera dilakukan oleh dua kubu yang menjadi rival politik sangat berseteru selama puluhan  tahun, HAMAS dan Fatah.

Jujur saja, sangat tidak tepat dan salah besar jika Perserikatan Bangsa Bangsa sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kesepakatan persatuan antara HAMAS dan Fatah ini patut disambut gembira.

Mengapa ?

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menyambut kedatangan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Istana Kepresidenan Perancis tanggal 21 April 2011

Perserikatan Bangsa Bangsa ( UN ) harus mencabut dulu kebijakan mereka sebelumnya yang memasukkan nama organisasi HAMAS ke dalam daftar hitam organisasi teroris.

Tak cuma PBB, ada sejumlah negara yang juga memasukkan nama organisasi HAMAS ke dalam daftar hitam organisasi teroris.

Semua itu harus dinaturalisasi atau diputihkan kembali jika memang komunitas internasional mendukung persatuan antara HAMAS dan Fatah.

Tidak boleh ada lagi diskriminasi bahwa HAMAS adalah teroris !

Cabut dulu kebijakan terdahulu yang masih tetap berlaku sampai detik ini ….

Sehingga, tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengabaikan, menolak, mengecam atau membantah semua bentuk protes dari Israel yang sangat menentang rencana REKONSILIASI & PERSATUAN antara Hamas dan Fatah.

Sangat legal dan bisa dibenarkan oleh hukum internasional, semua bentuk protes Israel dalam situasi yang semacam ini.

Disinilah letak kebenaran yang disuarakan Israel terkait rencana rekonsiliasi dan persatuan antara HAMAS dan Fatah.

Dokumentasi foto : Perdana Menteri HAMAS, Ismail Haniyeh, kiri, bertemu dengan pemimpin tertinggi HAMAS, Khaled Meshaal, di Mekkah, Arab Saudi tanggal 8 Februari 2007

Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh ‘ready to resign’ for unity

Sebab salah satu unsur yang akan bersatu itu, memang nyata-nyata masih termasuk dalam daftar hitam organisasi teroris yang dirujuk dan dilegalkan oleh lembaga dunia sekelas Perserikatan Bangsa Bangsa.

Sehingga, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pemerintah Israel, ada baiknya disampaikan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa dan sejumlah negara yang masih tetap mencantumkan nama HAMAS ke dalam daftar hitam teroris, agar mencabut dan segera mengeluarkan nama HAMAS dari daftar hitam itu.

Sebab daftar hitam untuk skala teroris ini akan menjadi beban politik yang sangat berat sepanjang masa bagi HAMAS.

Lepaskan mereka dari daftar hitam itu !

Beri HAMAS kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka juga punya hak untuk berpolitik dan bergerak leluasa dalam kehidupan tanpa harus dibebani dengan embel-embel teroris.

Tetapi, HAMAS juga harus diberi peringatan yang sangat keras, tegas dan jelas !

Kendalikan sayap militer anda semua yang selama ini sering latah menyerang ke arah Israel sehingga itulah yang kerap kali menjadi pemicu serangan-serangan militer Israel ke arah Gaza.

Dokumentasi Foto : Pemimpin tertinggi HAMAS, Khaled Meshaal, paling kiri, melakukan sholat berjamaah dengan Presiden Mahmoud Abbas, nomor 2 dari kiri, dan disebelah Mahmoud Abbas adalah Perdana Menteri HAMAS, Ismail Haniyeh di sela-sela pertemuan mereka di Mekkah, Arab Saudi , tanggal 8 Februari 2007

Dan Khaled Meshaal juga harus bisa memberikan nasihat yang bijak kepada Perdana Menteri Ismail Haniyeh agar lebih menahan diri jika ingin mengeluarkan pernyataan terbuka.

Jika ingin bersatu dengan Fatah, silahkan bersatu !

Tetapi jangan sesumbar menyatakan bahwa PALESTINA harus sepakat menolak keberadaan Israel.

Apa yang mau ditolak dari keberadaan Israel sebab mereka memang ada di muka bumi ini.

Israel, seperti halnya Palestina, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai dunia internasional yang harus saling bergandengan tangan mempromosikan perdamaian tanpa henti sepanjang masa.

Jadi, jangan sok galak kalau memberikan pernyataan sebab dampak dari pernyataan sesumbar yang pahit soal pengakuan atas Israel itu, bisa dibalikkan lagi oleh Israel bahwa HAMAS adalah organisasi teroris yang disahkan oleh lembaga dunia PBB.

Semua harus menahan diri dalam situasi yang sangat rawan seperti ini.

Apa susahnya saling mengakui keberadaan masing-masing ?

Apa susahnya saling menghormati dan memberikan jalan yang seluas-luasnya bagi terwujudnya perdamaian yang dinanti-nantikan semua pihak atas Israel dan Palestina ?

Jadi, dengan kata lain, persatuan ( UNITY ) antara HAMAS dan Fatah memang harus disambut baik.

Mantan Perdana Menteri Inggris, TONY BLAIR, paling kiri, yang merupakan utusan resmi Inggris dalam kelompok KWARTET yang mengurusi masalah perdamaian Timur Tengah, sedang bersama Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad, tengah, dan Chaterine Ashton, Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan UNI EROPA ( EU) dalam acara konferensi pers dari para donor untuk Palestina yang berlangsung di Markas Uni Eropa, di Brussels, tanggal 13 April 2011

Momen penting ini menjadi sangat menarik dengan kehadiran Khaled Meshaal sebagai pemimpin tertinggi HAMAS yang kini bermarkas di Qatar ( setelah pindah dari markas sebelumnya yang berbasis di Syria ).

Selamat kepada masing-masing pihak yang sudah menempuh semua proses panjang tawar menawar agar persatuan ini tercapai.

Tetapi untuk komunitas internasional yang merasa masih memasukkan nama HAMAS ke dalam daftar hitam teroris, sebaiknya jangan banyak komentar positif tentang persatuan HAMAS dan Fatah ini.

Sekali lagi, bersikaplah adil kepada HAMAS, keluarkan dulu nama HAMAS dari daftar hitam itu.

Persatuan ( UNITY ) ini akan mudah digugat di kemudian hari jika unsur HAMAS ada didalam pemerintahan atau Kabinet Palestina yang dibentuk atas dasar koalisi HAMAS dan Fatah.

Khaled Meshaal dan Mahmoud Abbas akan segera berjabatan tangan dan menanda-tangani dokumen maha penting tentang rekonsialisasi mereka.

Semoga ini menjadi pertanda baik untuk semakin membuka jalan bagi pendeklarasian Palestina sebagai sebuah negara bulan September nanti.

Tetapi ingatlah satu hal bahwa jangan lagi mengatakan bahwa Israel harus ditolak atau dinyatakan tidak ada di muka bumi ini  !

Akuilah juga Israel !

Israel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas internasional.

Mereka ada secara nyata dan jangan bilang bahwa mereka harus dinyatakan tidak ada di muka bumi ini !

Make Peace Not War

Sama halnya bahwa PALESTINA juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas internasional.

PALESTINA ada secara nyata menjadi bagian dari tatanan dunia.

Jadi, akhir kata, untuk menutup tulisan ini, semoga kita semua bisa meminta kepada Pemerintah Israel agar mereka menjadi sangat bijaksana untuk tidak menahan atau menunda trasnfer dana pajak & cukai yang menjadi hak dari Otoritas Palestina.

Berikan apa yang menjadi hak Palestina !

Semoga pesan ini sungguh dapat dipertimbangkan oleh Presiden Shimon Peres dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Dan kepada pihak HAMAS ( khususnya Khaled Meshaal ), betapa susahnya menunggu keputusan yang baik dari HAMAS menyangkut pembebasan dari prajurit Israel yang ditawan HAMAS sejak tahun 2006 lalu yaitu Gilad Shalit.

Bebaskanlah prajurit yang malang itu.

Terlalu naif jika satu orang prajurit yang tak berdaya harus menjadi tumbal dan alat penekan untuk membuat Pemerintah Israel membebaskan seluruh tahanan politik Palestina yang sampai saat ini mendekam di penjara Israel.

Peace

Percayalah segala sesuatu bisa dikomunikasikan secara baik.

Bebaskan dulu prajurit Gilad Shalit dan biarkan ia kembali ke tengah keluarganya dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Pertimbangkanlah hal-hal penting yang sebenarnya jika itu dilakukan, pasti akan dapat memajukan semua proses perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Biarkanlah perdamaian itu membungkus masing-masing pihak yang bertikai dengan kehangatan perdamaian yang sangat sejati di muka bumi ini.

Damai !

Berdamailah !

Sebab perdamaian itu adalah tujuan akhir yang sesungguhnya dari setiap jejak langkah manusia di dalam kehidupan ini.

Perdamaian, termasuk tujuan yang sesungguhnya dari seluruh proses panjang yang dilakukan antara Israel dan Palestina selama ini.

Jadi, tunggu apalagi ?

Berdamailah …

(MS)

Pesan Damai Obama Menemui Jalan Terjal Berliku Perdamaian Palestina Dan Israel

Wakil Presiden Joe Biden, kiri, dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, kanan, menyaksikan Presiden Barack Obama dalam sebuah kesempatan

 

Jakarta, 13 April 2011 (KATAKAMI.COM) — Siapapun juga didunia ini akan mengakui bahwa hal tersulit yang bisa dicapai untuk urusan diplomatik adalah mendamaikan Israel dan Palestina. Selalu ada saja cerita demi cerita, eskalasi demi eskalasi dan guncangan demi guncangan yang terjadi dari kedua pihak.

Meningkatnya eskalasi keamanan di perbatasan Jalur Gaza dan Israel beberapa minggu terakhir ini, sudah dibayang-bayangi dengan rencana kedatangan Kapal Kemanusiaan Flotilla jilid 2 ke Jalur Gaza bulan Mei mendatang ( yang diprotes secara keras oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ).

Kemudian datang lagi perdebatan soal rencana pendeklarasian Negara Palestina yang rencananya akan diresmikan bulan September 2011 mendatang.

Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations) pada hari Selasa (12/4/2011) kemarin telah merilis sebuah pernyataan bahwa Palestina siap untuk menjalankan roda pemerintahan mereka pada bulan September mendatang.

Tampaknya Pemerintah Israel tak nyaman dengan suara yang muncul mendadak dari Perserikatan Bangsa Bangsa ini.

Seperti yang diberitakan oleh Kantor Berita Ma’an , Rabu (13/4/2011), lewat salah seorang Menteri Israel yaitu UZI LANDAU mengatakan Amerika akan menggunakan hak veto mereka untuk menentang jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa mengambil keputusan secara sepihak pendeklarasian Negara Palestina bulan September mendatang.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tengah, menyaksikan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton berjabatan tangan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di kediaman Perdana Menteri Israel di Yerusalem, 15 September 2010.

 

Sementara pada hari Selasa (12/4/2011), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton menginformasikan bahwa Presiden Barack Obama akan mengumumkan kebijakan luar negeri Amerika tentang Timur Tengah dan Afrika Utara dalam beberapa pekan mendatang.

Hillary yang berbicara dalam sebuah forum menambahkan pula bahwa Pemerintah Amerika akan melakukan dorongan baru yang lebih komprehensif terkait rencana perdamaian antara Israel dan Palestina.

Presiden Obama sendiri belum banyak bicara tentang isyarat yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton.

Pernyataan terakhir Presiden Obama tentang perdamaian antara Israel dan Palestina disampaikannya saat menerima kunjungan dari Presiden Israel Shimon Peres di Gedung Putih tanggal 5 April lalu.

Singkat kata, Obama hanya ingin agar Palestina dan Israel sama-sama mengupayakan perdamaian tercipta diantara kedua pihak ini.

Make peace !

Sebenarnya jika ingin berpikiran secara objektif, muara dari semua perdebatan dan wacana apapun tentang perdamaian antara Israel dan Palestina adalah fondasi perdamaian yang harus dibuat kokoh antara kedua negara yang bertetangga ini.

 

Dokumentasi Foto : Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kiri, berjalan di sisi Presiden Barack Obama, tengah, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Gedung Putih, 1 September 2010

 

Apa yang dikatakan Presiden Obama memang benar sekali !

Antara Israel dan Palestina harus sama-sama punya itikat baik dan berusaha semaksimal mereka untuk membuktikan bahwa mereka sungguh mau dan bisa berdamai.

Percuma komunitas internasional rama-ramai secara keroyokan memberikan dukungan ini dan itu kepada salah satu pihak, jika ternyata di lapangan prinsip-prinsip perdamaian itu tak tercipta dan terlaksana secara nyata.

Sebab, apapun kebijakan luar negeri Amerika yang akan diumumkan Presiden Obama terkait proses perdamaian antara Israel dan Palestina, bisa dispekulasikan bahwa Obama pasti akan tetap menyuarakan pentingnya perdamaian itu diwujudkan secara nyata.

Dan posisi Obama memang sangat sentral dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Dukungan Amerika ( yang kali ini akan sangat tergantung dari keputusan Obama selaku orang nomor satu di Amerika ), tampaknya akan terdorong ke persimpangan jalan yaitu mendukung Palestina untuk berdiri sebagai sebuah negara atau mencari formula baru untuk menjadi sebuah solusi yang kompromistis.

Win win solutions.

Obama tentu tak bisa berjalan sendirian untuk mendukung Palestina.

Kuatnya pengaruh dan lobi Israel di kalangan politisi Amerika ( tak cuma di Partai Demokrat tapi juga di Partai Republik), akan menjadi pertimbangan yang sangat mutlak untuk didengar Obama.

Obama atau pemimpin dunia manapun juga tentu tak merasa nyaman sebab akhir-akhir ini perkembangan yang terjadi antara Israel dan Palestina justru tidak membaik.

Situasi kok menjadi serba tidak kondusif.

Terus terang, situasinya malah semakin memprihatinkan.

Sehingga, Obama tidak salah jika terus berpikir keras untuk mencari terobosan baru untuk bisa mencari jalan keluar terbaik dalam membantu perdamaian antara Palestina dan Israel.

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

 

Yang kini harus diingatkan, sekali lagi, itikat baik dan kemauan yang sangat keras dari Palestina dan Israel untuk sama-sama berusaha mendorong semua perkembangan ( terutama di sektor keamanan ) ke arah yang lebih baik dan positif demi menyelamatkan misi perdamaian itu sendiri.

Dan jika sudah bicara mengenai Palestina maka semua pihak tidak bisa mengabaikan faktor Hamas.

Yang justru terjadi di lapangan adalah benturan dari masing-masing kekuatan militer antara Hamas dan Israel.

Meningkatnya eskalasi di Jalur Gaza sempat membuat pihak Hamas merajuk agar Perserikatan Bangsa Bangsa ( lewat Dewan Keamanan PBB ) untuk segera memberlakukan juga zona bebas terbang ( No Fly Zone) seperti yang ditetapkan untuk wilayah Libya.

No Fly Zone ?

Untuk apa ?

Tidak dibutuhkan No Fly Zone di atas langit Israel ataupun Palestina.

Dan tidak boleh ada sedikitpun ruang atau peluang bagi kekuatan militer asing yang dikerahkan untuk menekan salah satu pihak dari Israel dan Palestina.

Hamas juga sempat menawarkan gencatan senjata kepada pihak militer Israel.

Bagaimana mau gencatan senjata, kalau ternyata tetap saja ada roket dan mortar kiriman Hamas yang diam-diam mendarat di wilayah Israel ?

Hamas juga harus lebih objektif.

Meningkatnya eskalasi di Jalur Gaza tidak lepas dari serangan-serangan mereka juga ke arah Israel lewat kiriman seribu satu macam roket atau mortar yang terus menerus mendarat seenaknya di negara orang lain.

Sehingga, bukan No Fly Zone yang dibutuhkan di atas langit Israel dan Palestina, tetapi kemampuan untuk sama-sama menahan diri agar tidak memperburuk situasi.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, didampingi Menteri Pertahanan Ehud Barak, dan para pimpinan militer Israel mengunjungi lokasi pembangunan IRON DOME atau sistem pertahanan misil, 10 April 2011

 

Ya betul, militer Israel  ( terutama Angkatan Udara Israel atau Israel Air Force / IAF  ) memang selalu sangat keras jika sudah melakukan serangan balasan ke arah Jalur Gaza.

Serangan militer Israel yang dilancarkan dari darat, laut ataupun udara, tidak akan ada yang tidak keras “pukulannya”.

Sebagai kekuatan militer dari negaranya, mereka memang sekedar menjalankan tugas yang menjadi perintah dari pimpinan.

Serang ya serang.

Ada hierarki.

Ada garis komando.

Begitulah pakem dan aturan baku yang berlaku di dalam institusi kemiliteran.

Mereka seakan tidak mau tahu kalau sudah marah.

Tetapi itulah Israel !

Namun yang harus kita sadari bahwa setiap negarapun akan sangat tegas menjaga kedaulatan negara mereka.

Tiap-tiap negara memang mengharuskan kekuatan-kekuatan militer mereka untuk menjaga setiap jengkal wilayah negara mereka untuk menjaga kehormatan, kedaulatan, pertahanan dan keamanan dari masing-masing negara.

Begitu juga Israel.

Ini fakta yang harus disadari.

Tetapi Israel memang harus diingatkan bahwa mereka perlu mengendalikan kemarahan mereka jika ingin melakukan serangan balasan ke pihak Hamas.

Kendalikan serangan balasan ke arah Jalur Gaza sebab itu bisa membahayakan dan memakan korban yang semakin banyak di kalangan sipil Palestina.

Ingatlah bahwa kekuatan bersenjata, sedikit demi sedikit akan menjauhkan semua proses perdamaian yang selama ini sudah diperjuangkan oleh semua pihak terhadap Palestina dan Israel.

Kini, dikembalikan dan perlu ditanyakan kepada Presiden Shimon Peres dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seperti apa sekarang komitmen Israel dalam urusan perdamaian tersebut ?

Sebab kedua pemimpin Israel ini harus tetap diingatkan secara baik-baik bahwa komunitas internasional sangat konsisten untuk menyelamatkan dan melanjutkan proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

Bagaimana perdamaian itu bisa diselamatkan dan dilanjutkan, jika faktanya di lapangan tetap dar der dor dar der dor ?

Bagaimana perdamaian itu bisa diwujudkan secara nyata jika tiap hari ada bunyi ledakan roket dan mortar Hamas duarrr duarrr duarrr di wilayah Israel ?

Bagaimana perdamaian bisa terlaksana sesuai harapan jika Israel juga terus melakukan serangan balasan ke Jalur Gaza ?

Perdamaian hanya menjadi omong kosong kalau tidak ada itikat baik dari semua pihak !

 

Make Peace Not War

 

Jadi, ingatlah pesan Presiden Obama, ” Make Peace !”.

Obama tentu tidak sedang berbasa-basi ketika mengatakan hal ini.

Memang perdamaian yang mutlak dibutuhkan di antara Palestina dan Israel.

Sehingga, apa saja yang bisa mengganggu proses perdamaian itu, hendaknya diredam dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya.

Fatah, Hamas dan Israel, harus menyadari bahwa semua mata sedang memandang ke arah mereka tanpa berkedip.

Dunia sedang menyaksikan dan terus memonitor setiap detik dari perkembangan yang terjadi antara Palestina dan Israel.

Palestina tak perlu mengklaim bahwa seluruh dunia ada di pihak mereka terkait rencana pendeklarasikan negara Palestina pada bulan September mendatang.

Sebab klaim seperti itu hanya akan membuat Israel merasa panas hati.

Jangan mengeluarkan pernyataan yang bisa membuat situasi yang tidak kondusif.

Semua pihak harus bisa bersikap dan berbicara secara bijaksana.

Sebab, dunia internasional memang tidak boleh mendukung satu pihak, dan mengabaikan pihak yang satunya lagi.

Jangan menistakan salah satu pihak agar pihak yang lain lebih di anak-emaskan !

Palestina dan Israel, harus sama dan setara kedudukannya di mata dunia internasional.

Palestina dan Israel, harus sama-sama didukung agar masing-masing berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat dan bermartabat.

Tak cuma Palestina, Israel pun harus tetap didukung untuk bisa berdiri sebagai sebuah negara.

Keduanya juga harus didukung untuk berusaha semaksimal mungkin mewujudkan perdamaian yang sejati.

Jadi tak boleh hanya satu pihak yang didukung tetapi harus keduanya yang sama-sama diberi dukungan kuat.

Sebab, Palestina dan Israel sama-sama menjadi bagian dari komunitas internasional.

 

Presiden Shimon Peres bertemu Presiden Barack Obama di Gedung Putih, Washington, 5 April 2011

 

Jadi begini, ….

Kepada anda, Yang Mulia Shimon Peres dan Yang Mulia Benjamin Netanyahu …

Begitu juga kepada anda, Yang Mulia Mahmoud Abbas dan Yang Mulia Salam Fayyad …

Juga Yang Mulia Khaled Meshaal dan Yang Mulia Ismail Haniyeh ….

Anda semua kan punya telinga dan punya hati.

Dengar dan ingatlah pesan damai dari Yang Mulia Presiden Barack Obama !

Dengar dan ingatlah pesan dari seluruh dunia

Make peace ! ( Not War )

Mau damai saja, kok susah amat ?

Berdamailah …

Sebab semakin berkepanjangannya peperangan antara militer Hamas dan militer Israel hanya akan membuat pusing kepala dari para pemimpin dunia ( terutama Perserikatan Bangsa Bangsa ) yang memang sangat concern terhadap perdamaian.

Ya itu tadi, mau berdamai saja kok susah sekali.

Seakan-akan jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel memang sangat terjal dan berliku.

Dan pesan damai Obama memang seakan terbentur pada jalan terjal nan berliku ( menuju ) perdamaian antara Palestina dan Israel.

 

 

(MS)

Photostream : Mahmoud Abbas meets Head of the Egyptian Armed Forces Supreme Council Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi

Palestinian President Mahmoud Abbas (R) walks beside Field Marshal Hussein Tantawi, head of Egypt's ruling transitional council, before their meeting at the Ministry of Defense headquarters in Cairo April 7, 2011. REUTERS/Khalil Hamra/Pool

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, left, and Field Marshal Hussein Tantawi, head of the Egyptian Armed Forces Supreme Council, right, during their meeting in the ministry of defense headquarters in Cairo, Egypt, Thursday, April 7, 2011. (AP Photo/Khalil Hamra, Pool)

Palestinian President Mahmoud Abbas (C) stands beside Field Marshal Hussein Tantawi (2nd L), head of Egypt's ruling transitional council, before their meeting at the Ministry of Defense headquarters in Cairo April 7, 2011. REUTERS/Khalil Hamra/Pool

Mungkinkah Fatah-Hamas Bersatu Agar Terwujud Peta Jalan Menuju Perdamaian Palestina-Israel

 

 

Jakarta,  5 April 2011 (KATAKAMI.COM) — Walau berkedudukan di Damaskus, Syria, Khaled Meshaal diakui sebagai pemimpin tertinggi HAMAS — yang menguasai sepenuhnya wilayah Jalur Gaza, Palestina.

Khaled Meshaal adalah orang nomor satu dalam struktur organisasi HAMAS.

Sehingga, segala pemikiran, opini dan semua kebijakannya, akan diakui sebagai sesuatu yang benar-benar penting.

Bagaikan seorang kesatria yang hendak melepaskan anak busur panahnya, Khaled Meshaal mempunyai dua target bidikan jika ia ingin mengeluarkan pemikiran-pemikirannya belakangan ini.

Membidik Fatah, yang merupakan rival utama Hamas.

Dan membidik musuh bebuyutannya selama ini yaitu Israel.

Mengapa disebut membidik Fatah ?

Ini hanya perumpamaan saja.

Khaled Meshaal memang sedang dihadapkan pada sebuah wacana tentang perlunya Hamas melakukan persatuan nasional dengan Fatah demi keutuhan Palestina.

Padahal faktanya di lapangan, rivalitas politik antara Hamas dan Fatah tak pernah berkesudahan.

 

Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad sedang berbincang dengan Presiden Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat, Palestina, 14 Februari 2011

 

Lalu, jika berdasarkan kalkulasi politik, peluang bagi terwujudnya persatuan antara Fatah dan Hamas, apakah ada gunanya Presiden Mahmoud Abbas berkunjung ke Jalur Gaza dalam waktu dekat ini ( entah kapan kunjungan itu akan dilaksanakan ) ?

Dan jikapun Presiden Abbas akan berkunjung, dengan siapakah ia akan bertemu dari perwakilan Hamas ?

Cukupkah Perdana Menteri Ismail Haniyeh yang menyambut tamu penting dari Ramallah, Tepi Barat ini ?

Atau, adakah kemungkinan, mempertemukan Presiden Mahmoud Abbas dengan Khaled Meshaal sebagai orang nomor satu dalam struktur kepemimpinan Hamas ?

Oke, sebutlah misalnya Presiden Abbas memang jadi bertandang ke Jalur Gaza, apakah itu hanya akan menjadi sebuah seremonial belaka atau akan membuahkan hasil-hasil yang sangat positif dan signifikan untuk mengawinkan Fatah dan Hamas dalam kabinet baru Palestina ?

Mendekati Hamas, tampaknya memang sangat sulit.

Apalagi untuk mengambil hati mereka …

Tingginya tingkat militansi Hamas, menjadikan mereka sebagai sebuah kekuatan nyata yang tak bisa dianggap remeh.

Hamas piawai berpolitik dan terbukti dapat memenangkan pemilihan umum di wilayah Gaza.

Dan mereka juga memiliki sayap militer yang sering seradak seruduk menyerang ke wilayah Israel dengan seribu satu macam mortar dan roket.

Alhasil, Israel melampiaskan kegeraman dan kemarahan mereka dengan tidak tanggung-tanggung ke arah Gaza.

 

Dari kiri ke kanan : Letnan Jenderal Benny Gantz sebagai pimpinan baru militer Israel ( IDF), Menteri Pertahanan Ehud Barak, Presiden Shimon Peres, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kepala Staf IDF yang lama, Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi. Foto diambil dalam acara upacara perpisahan bagi pimpinan IDF yang lama karena telah memasuki masa pensiunnya bulan Februari 2011 lalu.

 

Dan siapapun yang duduk dalam pemerintahan di Israel, dari mulai Presiden Shimon Peres, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Ehud Barak, para menteri senior dalam kabinet Israel, sampai ke para petinggi di IDF ( militer Israel ), semua pasti siap siaga menunggu perkembangan dan gerakan provokasi apapun dari Hamas.

Posisi geografis mereka yang sangat berdekatan, memang membuat Israel harus sangat waspada atas serangan-serangan dari sayap militer Hamas.

Jarang memang, serangan mortar dan roket dari pihak Hamas meledakkan Israel dengan memakan jumlah korban yang sangat amat banyak.

Biasanya, hanya mendarat di wilayah Israel yang relatif menempel di wilayah perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza.

Tetapi, kiriman-kiriman mortar dan roket dari Hamas ke wilayah terorial Israel, selama ini akan sangat cepat sekali direspon oleh militer Israel ( IDF ).

Sebab, Israel memang menunjukkan ketegasan mereka menghadapi setiap ancaman bagi keamanan negara mereka.

Walaupun kadang-kadang yang sangat mengkuatirkan, serangan balasan dari Israel berpeluang besar bagi jatuhnya korban dalam jumlah yang besar.

Tapi, karakter Israel memang keras sekali.

Sangat keras.

 

 

Lalu, jika Palestina akan mendeklarasikan keberadaan mereka sebagai sebuah negara pada bulan September 2011 mendatang, waktu yang tersisa hanya tinggal 5 bulan lagi.

Sekarang sudah bulan April.

Lalu nanti masuk ke bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan … tibalah saat yang ditunggu-tunggu yaitu bulan September.

Dalam kurun waktu 5 bulan ke depan, seberapa banyakkah yang dapat dilakukan Palestina dan Israel untuk menunjukkan kepada komunitas internasional tentang terwujudnya peta jalan menuju perdamaian antar kedua negara bertetangga ini ?

Bagaimana mungkin mendeklarasikan berdirinya sebuah negara, jika faktor terpenting yang sangat dibutuhkan bagi terwujudnya deklarasi tadi justru terabaikan ?

Faktor terpentingnya, tak cuma bersatunya Fatah dan Hamas.

Tetapi “memaksa” Palestina dan Israel untuk sepakat berdamai.

Jika memang perdamaian itu mutlak dicapai, ya kembali lagi pada pertanyaan sebelumnya, sejauh mana dan seberapa banyak yang bisa dilakukan  antara Palestina ( yang terdiri dari Fatah dan Hamas ) serta Israel untuk memudahkan jalan bagi tercapainya peta jalan menuju perdamaian tadi ?

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

 

Kini semua dikembalikan kepada Presiden Mahmoud Abbas !

Apakah kunjungan resmi ke Jalur Gaza hanya akan menjadi sebuah seremonial belaka yang hanya akan menarik untuk sesaat saja di mata dunia internasional ?

Atau, secara sungguh-sungguh menjadikan kunjungan itu sebagai upaya serius merangkul Hamas untuk bersatu dalam satu kesatuan yang elegan dan terhormat ?

Sebagai orang nomor satu dan diakui eksistensinya di mata dunia internasional, sesungguhnya yang sangat pantas untuk ditemui oleh Presiden Abbas adalah pimpinan tertinggi juga dalam struktur kepemimpinan Hamas.

Tak cukup hanya Perdana Menteri Ismail Haniyeh.

Jajakilah juga pertemuan dengan Khaled Meshaal sebab dialah pemegang tampuk tertinggi kepemimpinan Hamas.

Bertempat di Damaskus, Syria, tanggal 11Mei 2010 Presiden Rusia Dmitry Medvedev bisa bertemu dengan Khaled Meshaal.

Mengapa Presiden Abbas tidak bisa ?

Toh beberapa tahun lalu, Abbas juga sudah pernah bertemu dengan Khaled Meshaal dan Ismail Haniyeh sekaligus.

Jadi sekarang, bertemulah lagi.

Harus bisa …

Sebab, para pengambil keputusan, yang harus saling berhadap-hadapan dan duduk bersama mendiskusikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mewujudkan persatuan Palestina.

Khaled Meshaal pun harus mau menemui “saudara setanah airnya” ini.

Sebab, pertemuan antar pemimpin tertinggi, yang paling menentukan keluarnya kebijakan-kebijakan penting bagi terwujudnya persatuan antara Hamas dan Fatah.

Walaupun dari pihak Israel, sudah sangat wanti-wanti kepada Fatah, jika ingin berdamai ( bersatu ) dengan Hamas, maka pilihannya hanya ada 2 yaitu ingin berdamai dengan Israel, atau bersatu dengan Hamas ?

Ungkapan keberatan yang dicetuskan Israel memang dapat dipahami karena selama ini tingkat militansi Hamas yang sangat amat tinggi memang kerap mengancam keamanan Israel.

Tapi, niat baik Presiden Abbas untuk merangkul Hamas, tetap harus dihormati sebagai sebuah itikat baik seorang negawaran yang berupaya serius membawa bangsa dan negaranya ke arah yang lebih pasti.

 

Dokumentasi Foto : Presiden Mahmoud Abbas ( kiri ) bertemu dengan para pemimpin HAMAS yaitu Khaled Meshaal ( tengah ) dan Ismail Haniyeh, Februari 2007.

 

Temuilah Hamas dengan misi yang pasti.

Jangan ada rasa saling curiga.

Dan jangan hanya sekedar menjadi sebuah seremonial belaka.

Hamas juga harus memberikan jaminan keamanan yang penuh bagi kunjungan yang sangat amat penting ini.

Jangan sampai ada akal-akalan yang bisa mengancam keselamatan Presiden Abbas atau mengganggu jalannya pertemuan penting tersebut ( jika kunjungan itu jadi dilaksanakan ).

Dan Presiden Abbas, sebenarnya tak cukup jika hanya akan menemui satu pimpinan Hamas.

Jika memang dalam struktur kepemimpinan Hamas, ada garis komando yang sangat kuat antara Khaled Meshaal dan Ismail Haniyeh maka kedua pemimpin Hamas ini harus bisa ditemui secara bersamaan.

Bertemulah dalam atmosfir politik yang positif dan penuh persaudaraan.

Bicarakanlah segala sesuatu yang sangat berguna bagi kepentingan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Jika dirasakan akan sangat sulit bagi Hamas untuk masuk melebur ke dalam kabinet baru Palestina versi Tepi Barat, carilah juga solusi yang paling tepat untuk menjadi jalan keluar.

Yang penting, persatuan itu diwujudkan.

Bukan cuma sekedar omong kosong.

Sebab, Hamas tetap harus diakui sebagai kekuatan politik riil di Palestina ( khususnya di Jalur Gaza ).

Dan inipun harus menjadi catatan tersendiri bagi Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu mempertimbangkan dicabutnya ketetapan yang menyebut bahwa Hamas masuk dalam kategori teroris.

 

No more war

 

Dan seandainya ada kesempatan untuk bisa menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk Khaled Meshaal dan Ismail Haniyeh maka pesan terbaik yang mendesak untuk disampaikan adalah kurangi dan persempitlah peluang bagi berkepanjangannya peperangan antara Hamas dan Israel.

Memang akan sangat panjang daftar kepedihan dan kesedihan yang tertulis dalam lembaran-lembaran sejarah menyangkut peperangan panjang antara Israel dan Hamas.

Palestina dan Israel, sama-sama menanggung kerugian dari peperangan selama ini.

Yang paling penting untuk diingat, jangan menyerang, jika tak ingin diserang.

Jangan juga tiba-tiba menyerang, padahal samasekali tak ada umpan serangan dari pihak lawan.

Sebab, untuk memulai sesuatu yang sangat penting artinya bagi berdirinya Negara Palestina secara formal di hadapan dunia internasional, tak ada salahnya untuk mengeleminir kontak senjata antara sayap militer Hamas dan kekuatan militer Israel.

Betul, bahwa di Israel terdapat begitu banyak warga negara Palestina yang ditawan dan masih tetap meringkuk dalam penjara.

Tetapi, sadarkah Hamas, betapa sulitnya meminta agar seorang prajurit Israel yang ditawan sejak tahun 2006 ( Gilad Shalit ) untuk dibebaskan secara sungguh-sungguh ?

Adilkah jika seorang serdadu yang masih sangat muda usianya, harus menanggung beban politik yang begitu berat ?

Gilad Shalit hanya seorang serdadu dengan pangkat yang masih termasuk rendah.

Dia hanya anak muda yang memilih jalan hidupnya sebagai tentara bagi negaranya.

Lalu, sekali lagi perlu ditanyakan kepada Hamas, apakah adil jika anak muda ini, harus tetap menjadi tumbal bagi sekian banyak warga Palestina yang ditahan Israel ?

Lepaskan dulu Gilad Shalit dan jangan lagi mempersalahkan juru mediasi dari pihak ketiga ( terutama mediator dari Jerman ).

Sudah saatnya Gilad Shalit di izinkan kembali ke tengah keluarganya.

Izinkan dia pulang.

Hampir 5 tahun ia ditahan, bukankah masa tahanan selama 5 tahun itu sudah sangat lama ?

Mata dunia menyaksikan perkembangan yang terjadi antara tiga komponen penting dalam proses perdamaian yang sangat penting di Timur Tengah ini yaitu Fatah, Hamas dan Israel.

Pertimbangkanlah keuntungan politik yang akan diperoleh Hamas jika prajurit Gilad Shalit dibebaskan.

Berpikirlah panjang dan ambil keuntungan politiknya jika hal itu dilakukan.

Bagi Israel, terutama bagi militer mereka ( IDF ), misi membebaskan Gilad Shalit akan sangat berharga luar biasa.

Israel tentu tidak akan mau terpojok di mata dunia internasional, jika seandainya Hamas bersedia melakukan terobosan untuk membebaskan Gilad Shalit itu, tidak dibalas dengan membebaskan tahanan-tahanan Palestina yang ada di penjara mereka.

Kekuatan diplomatik internasional akan menjadi pegangan bagi Hamas dan Israel untuk sama-sama menunjukkan itikat baik membebaskan para tahanan.

Untuk menjadi sangat diuntungkan di mata dunia internasional, singkirkan dulu semua dendam dan sakit hati.

Pintarlah dalam melakukan misi-misi politik.

 

 

Akhirnya, semua pihak tetap harus bersabar menunggu setiap perkembangan dari Palestina dan Israel.

Dan khusus untuk Palestina, dunia internasional juga menunggu hasil pertemuan Presiden Abbas dengan pimpinan Hamas di Jalur Gaza.

Lima bulan adalah waktu yang akan terasa sangat singkat untuk tiba pada tenggat waktu bulan September nanti.

Apakah dalam waktu 5 bulan ini, segala sesuatu akan sangat berarti bagi perkembangan proses perdamaian antara Israel dan Palestina ?

Apakah sungguh-sungguh Palestina dapat dideklarasikan sebagai sebuah negara, tanpa harus merugikan dan mengabaikan Israel ?

Sebab, Israel dan Palestina, sama-sama membutuhkan pengakuan bahwa mereka adalah negara yang berdaulat.

Sama dan setara, Israel dan Palestina harus sama-sama dihormati sebagai negara yang harus dihormati oleh komunitas internasional.

Dengan catatan : mereka harus berhenti bertikai ( alias berperang ) dan secara sungguh-sungguh mengutamakan perdamaian.

Ingatlah bahwa kekuatan senjata, bukanlah jawaban bagi misi penting tercapainya peta jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina.

Berdamailah sebab semua menunggu perdamaian itu terwujud secara nyata.

(MS)

Photostream : Swedish Foreign Affairs Minister Carl Bildt meets Palestinian Leaders

Palestinian President Mahmoud Abbas (R) shakes hands with Sweden's Minister of Foreign Affairs Carl Bildt as they meet on February 28, 2011 in Ramallah, West Bank. Bildt met with Abbas following talks the previous day with the Jordanian King, Prime Minister and Foreign Minister, which focused on European efforts to revive peace talks between Israel and the Palestinians. (Photo by Omar Rashidi/PPO via Getty Images)

Palestinian leader Mahmud Abbas (R) meets with Swedish Foreign Affairs Minister Carl Bildt at the Palestinian Authority headquarters in the West Bank city of Ramallah on February 28, 2011. (Photo by ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Palestinian prime minister Salam Fayyad (R) meets with Swedish Foreign Affairs Minister Carl Bildt at the Palestinian Authority headquarters in the West Bank city of Ramallah on February 28, 2011. (Photo by ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Abbas casts doubt on Palestinian elections

In this handout image provided by the press office of the Palestinan President, Prime Minister Dr. Salam Fayyad (L) submits his government's resignation to President Mahmoud Abbas on February 14, 2011 in Ramallah, West Bank. The Palestinian Authority cabinet was dissolved ahead of long-overdue elections to be held by September. It is a move seen as an attempt to placate Palestinians who would push for similar protests seen recently across the Arab world, but critics and political rivals have voiced doubt that a change in cabinet will bring any real reform. (Photo by Thaer Ganaim/PPO via Getty Images)

 

RAMALLAH, West Bank, Feb 17  (KATAKAMI.COM / Reuters) – Palestinian President Mahmoud Abbas said on Thursday that an election promised by September would not be held if Hamas refused to allow voting in the Gaza Strip.

The election promise was issued on Saturday by the Palestine Liberation Organization in an apparent bid to head off any wave of popular protest fanned by the uprisings elsewhere in the Middle East.

But Abbas said he could not divide Palestinian territory.

“Elections should include the West Bank and Gaza, and without that we cannot hold elections,” the president told a news conference.

Hamas, an Islamist movement opposed to peace with Israel, controls the Gaza Strip where 1.5 million Palestinians live. Abbas’s Palestinian Authority holds sway in the West Bank, home to 2.5 million.

The two territories, which would form a single state under a peace treaty with Israel, are separated by Israeli land.

Abbas’s comment, following talks with visiting East Timor President Jose Ramos-Horta, seemed to be aimed at putting the blame squarely on Hamas for refusing to let the Palestinian people chose a new leadership.

It coincided with a small demonstration in the West Bank’s main city, Ramallah, by about 1,000 protesters who rallied at a downtown roundabout calling for an end to Palestinian divisions.

“STATE OF CONFUSION”

Unlike Tunisia, Egypt, Bahrain or Yemen there does not appear to be a strong anti-government groundswell among West Bank Palestinians. Their main frustrations are over the unending split between Hamas and Abbas’s Fatah movement and the lack of progress toward a peace that will end Israeli occupation and finally give them a state of their own.

Hamas spokesman Sami Abu Zuhri said Abbas’s backtracking proved that Hamas was right, and was a good example of “the state of confusion the Palestinian Authority lives in.”

“Elections are not the magic solution to the Palestinian crisis. What is needed is a comprehensive study and a reevaluation of the entire Palestinian situation in order to reorganize it. And elections can come as a result of that reorganization and not as an introduction to it,” he said.

Hamas controls public demonstrations in Gaza, and opposition rallies are not permitted. The West Bank does not permit pro-Hamas rallies on its turf.

Abbas aide Nabil Abu Rdainah on Wednesday asked why “no one criticizing Hamas” over its refusal to let voters choose.

“We cannot (hold elections) in the West bank alone. They will say we are trying to divide the country and make two states,” he said.

On Saturday, Abbas’s Palestinian Authority said the spirit of change in Egypt should inspire Palestinians to unite, and senior presidential aide Yasser Abed Rabbo said the leadership “has decided to hold presidential and legislative elections before September.”

But Hamas quickly turned down the proposal. Spokesman Fawzi Barhoum said the Western-backed Abbas, who has served as president since 2005, lacked the legitimacy to make such a call.

“Hamas will not take part in this election. We will not give it legitimacy. And we will not recognize the results,” Barhoum said immediately after hearing the announcement from Ramallah.

Palestinian presidential and legislative elections were last held in 2005 and 2006, when Hamas won power in an upset result. A unity government was short-lived and Hamas fighters in 2007 drove Fatah forces out of Gaza, seizing control of the enclave.  (*)

Antara Obama Dan Formasi Kabinet Israel Menjelang Target Negara Palestina September 2011

Presiden Palestina Mahmoud Abbas ( kanan ) bertemu dengan Pejabat Uni Eropa Untuk Kebijakan Luar Negeri Catherine Ashton di Tepi Barat, REUTERS/Fadi Arouri/Pool

 

Jakarta 17 Februari 2011 (KATAKAMI) —  Pejabat Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri, Catherine Ashton menyampaikan sebuah pernyataan yang terasa sudah basi tetapi cukup penting dicermati seputar target ( deklarasi pendirian ) Negara Palestina.

Ashton mengatakan bahwa walaupun kabinet Palestina mengundurkan diri beberapa hari lalu, disusul pengunduran diri juru runding Palestina Saab Erakat tetapi target (berdirinya ) Negara Palestina bisa dicapai bulan September 2011 walau masih terjadi kekacauan politik di wilayah tersebut”.

Ia mengatakan hal ini sesuai bertemu dengan para pimpinan Israel hari Rabu, 16 Februari 2011 lalu.

Tak hanya bertemu dengan para pimpinan Israel, pejabat Uni Eropa ini juga bertemu dengan para pimpinan Palestina.

Lalu mengapa pernyataan Ashton bisa dikategorikan basi ?


Presiden Barack Obama menyampaikan pidatonya di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 22 September 2010

 

Ya, sebab Presiden Amerika Serikat Barack Obama sudah lebih dahulu mencetuskan ambisinya untuk mendorong pendirian Negara Palestina.

Obama dengan rasa percaya diri menyampaikan itu saat berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa bulan September 2010 lalu.

Di sidang Majelis Umum itu jugalah ( pada bulan September 2010 ) itu, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengejek Obama bahwa sepertinya Amerika Serikatlah yang ada di balik serangan 11 September ( 9/11 ). Pidato kontroversial dari Ahmadinejad ini mengundang kecaman dari banyak pihak, termasuk dari Obama secara pribadi.

Lalu kembali ke target berdirinya Negara Palestina pada bulan September 2011 mendatang ( sesuai dengan “petunjuk” Yang Mulia Barack Obama di depan Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2010 ), apakah yang akan terjadi menjelang peristiwa penting tersebut ?

Timur Tengah seakan tersengat aliran listrik bertegangan tinggi sejak dua bulan terakhir ini.

 

Dokumentasi Foto : Presiden Mesir Hosni Mubarak (Kiri) dan Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, setibanya Mubarak dalam kunjungan kenegaraannya ke Tunisia, tanggal 30 Oktober 2006 ( REUTERS/Mohamed Hammi/Files )

 

Diawali dengan jatuhnya Presiden Tunisia Zine El Abidin Ben Ali pada tanggal 14 Januari 2011.

Seolah bernasib sama dan mendapat takdir politik yang tak sedap, Presiden Mesir Hosni Mubarak juga lengser keprabon pada tanggal 10 Februari 2011 ( tetapi pengunduran diri itu diumumkan melalui sang wakil yaitu Omar Suleiman ).

Beda-beda tipis situasinya, Yordania juga mulai bergejolak ( walau tak separah Tunisia dan Mesir ).

Dan kalau semua pihak cukup jeli mengamati guncangan-guncangan yang membidik Timur Tengah sejak dua bulan terakhir ini, sesungguhnya jurus goyang menggoyang dunia perpolitikan di wilayah Timur Tengah ( dan dunia secara keseluruhan ) sudah diawali dari bocornya sejumlah data diplomatik Amerika lewat WIKILEAKS.

Sejak November 2010, dunia tercengang dengan sejumlah ejekan tak bermutu dari kalangan diplomat Amerika kepada para pemimpin dunia yang sangat dihormati di negaranya masing-masing.

Hampir semua kena sodok dari bocoran Wikileaks.

Kekuatan Islam dan Negara-Negara Arab seakan mau diadu-domba.

Kekuatan Barat dan Negara-Negara Eropa yang punya pengaruh sangat penting seakan dilecehkan.

Tidak etis menguraikannya kembali disini sebab ejekan-ejekan itu sungguh sangat menyakitkan hati dan melukai martabat dari masing-masing pemimpin dunia yang diejek.

 

Dokumentasi Foto : Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat bertelepon dengan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, 3 Desember 2010 ( (Photo by Moshe Milner/GPO via Getty Images)

 

Termasuk “penyadapan” yang dilakukan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika Bibi ( panggilan Netanyahu ) mendiskusikan dan mengecam partai politik yang menjadi lawannya yaitu Partai Kadima.

Walaupun sesungguhnya kalau mau jujur, data diplomatik yang dibocorkan ini sungguh tak adil kepada para pemimpin negara-negara Timur Tengah dan Eropa.

Sebab, bocoran tentang para pemimpin Israel sungguh sangat minim dan datar-datar saja.

Barangkali diplomat Amerika yang bertugas di Israel memang diplomat yang santun dan tahu bagaimana “kegilaan” Israel sebab kalau  sampai ketahuan para pemimpin di Israel diejek dan disadapi secara berlebihan, Israel bisa membalas dengan lebih menyakitkan.

Dan setelah dikejutkan dengan bocoran Wikileaks, bulan Januari 2011 juga terjadi hal yang rada-rada mirip yaitu sejumlah dokumen dari pemerintah Palestina dibocorkan oleh sebuah media.

Bocoran itu antara lain berisi sejumlah kebijakan kabinet Presiden Abbas yang cenderung menguntungkan Israel.

Pemerintah Palestina sendiri mengecam pembocoran ini dan membantah dengan keras bocoran-bocoran tersebut.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (Kiri) berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC tanggal 1 September 2010 ( (Photo by Ron Sachs-Pool/Getty Images)

 

Jadi sejak November 2010, dunia internasional sedang diajak marathon untuk menyaksikan berbagai panggung kehidupan di kancah internasional.

Dan kembali pada target pendirian Negara Palestina di bulan September 2011 mendatang, bagaimana reaksi dan yang terlebih penting formasi dalam kabinet Israel saat ini ?

Obama tentu sudah sangat mempelajari bagaimana formasi kabinet Israel saat ini disaat Amerika Serikat seakan dibawa oleh gerakan politik Obama untuk mewujudkan target pendirian Negara Palestina di bulan September mendatang.

Presiden Israel Shimon Peres, didampingi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Bibi, yang dingin, tenang dan bersuara sangat dalam sekali intonasinya, kadang sangat sinis mengkritik Obama jika tindakan Obama dianggap sudah sangat keterlaluan.

Misalnya saat Bibi diperlakukan sangat tidak baik saat diundang datang ke Gedung Putih (Maret 2010), Bibi menuliskan dalam salah satu akun twitternya bahwa Obama bukan teman dari Israel dan harusnya Obama mengganti namanya menjadi Presiden Osama :

President Obama is no friend of Israel. His name should be President Osama.

Kabinet Bibi juga memiliki sejumlah menteri senior yang berpengaruh.

Termasuk didalamnya Mantan Perdana Menteri Israel ( yang kini menjadi Menteri Pertahanan ) Ehud Barak dan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman.

Di bagian militer, Israel baru mengganti pimpinan militer mereka dari Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi diserahkan kepada Mayor Jenderal Benny Gantz ( kini dipromosikan menjadi Jenderal bintang 3 setelah memangku jabatan sebagai pimpinan IDF ).

Di bagian intelijen, Israel juga sudah lebih dulu mengganti pimpinan Mossad dari Meir Dagan diserahkan kepada Tamir Pardo.

Israel tentu sudah mendengar, menyimak dan mencatat baik-baik isi pidato Obama saat tampil di Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2010 lalu bahwa Palestina harus sudah menjadi sebuah Negara pada Sidang Majelis Umum PBB di bulan September 2011 mendatang.

Israel tentu sudah tidak terkejut ketika Catherine Ashton mengulangi lagi target penting di bulan September mendatang.

 

Ilustrasi gambar : BENDERA PALESTINA

 

Yang menjadi pertanyaan, akan menjadi seburuk apa situasi politik dan keamanan di Negara-Negara Teluk dan wilayah Timur Tengah secara keseluruhan menjelang bulan September mendatang ?

Akan ada lagikah para pemimpin negara yang jatuh dan dijatuhkan ?

Akan ada lagilah tragedi-tragedi kemanusiaan yang menelan korban jiwa disana sini secara brutal dan penuh darah ?

Sepenting apakah momen pengumuman tentang berdirinya Negara Palestina ?

Apakah hanya akan menjadi seremoni belaka yang tak akan banyak membantu rakyat Palestina untuk hidup dalam sebuah negara yang benar-benar menjadi negara yang berdaulat ?

Disinilah Obama atau siapapun juga yang secara tegas ingin menuju pada satu titik penting pendeklarasian Negara Palestina di bulan September mendatang mencermati segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh.

Sebagai Israel tetap akan diatas angin.

Israel seakan sudah lebih cepat dan lebih dulu mempelajari watak, gaya dan ambisi politik pemerintahan Obama yang terkesan lebih Pro Arab ( berbeda dengan Presiden-Presiden Amerika sebelumnya yang “cukup akrab” bersekutu kuat dengan Israel ).

Dalam arti kata, situasi tentang kemungkinan berdirinya Palestina sebagai sebuah negara seakan sudah diprediksi secara baik oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang kesiapan Israel hidup berdampingan sebagai sebuah negara dengan Palestina.

Bibi Netanyahu sudah menyampaikan ini secara terbuka, jelas dan gamblang pada pidatonya di Pusat Studi Strategis Begin-Sadat (BESA), Universitas Bar-Ilan tanggal 14 Juni 2009.

Cupilkan pidato tersebut antara lain menyebutkan sebagai berikut :

“Oleh karena itu, hari ini kami meminta teman-teman kami di komunitas internasional, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, untuk sangat mengkritisi situasi keamanan di Israel. Tegas. Berkomitmen bahwa dalam perjanjian perdamaian di masa depan, wilayah yang dikuasai oleh Palestina akan dilakukan demiliterisasi: yaitu, tanpa tentara, tanpa kontrol wilayah udara, dan dengan langkah-langkah keamanan yang efektif untuk mencegah penyelundupan senjata ke wilayah itu – pemantauan nyata. Jadi bukan seperti yang terjadi di Gaza pada saat ini”

Dalam pidato itu, Bibi menutup pidatonya dengan sebuah kalimat sederhana tetapi bermakna dalam sekali yaitu :

With Gods help, we will know no more war. We will know peace.


Presiden Barack Obama (Kanan) mendengarkan pidato yang disampaikan Presiden Mahmoud Abbas seusai melakukan pembicaraan damai di Gedung Putih tanggal 1 September 2010. Acara ini juga dihadiri oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Mesir Hosni Mubarak dan Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania, ketiganya tidak tampak di gambar. ( REUTERS/Jason Reed )

 

Yang kini harus disampaikan kepada semua pihak tentang perdamaian antara Israel dan Palestina adalah wujudkanlah perdamaian itu tanpa harus mengorbankan banyak pihak yang semestinya tak perlu dikorbankan.

Sebab memburuknya situasi di kawasan Timur Tengah, hanya akan memperburuk juga masa depan perdamaian Israel dan Palestina.

Perang tak akan terhindarkan lagi.

Perang demi perang seakan sudah di depan mata.

Israel (barangkali) akan tetap tenang dalam kebungkaman mereka menyaksikan pergeseran-pergeseran situasi keamanan di wilayah-wilayah yang menjepit negara mereka dari lembaran peta dunia.

Tapi bisa diperkirakan bahwa saat ini Militer (IDF) dan intelijen Israel (Mossad) tentu sudah bergerak cepat semua mempelajari semua hal yang saling terkait menyangkut apapun yang bisa menguntungkan atau merugikan negara mereka sampai hal-hal yang sangat detail.

Insiden Mavi Marmara pada bulan Mei 2010 lalu, tentu menjadi pelajaran yang sangat berarti dan penting sekali bagi militer Israel (IDF).

IDF dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu menjaga kedaulatan negara mereka tanpa kompromi tetapi mereka dituntut untuk menerima delegasi perdamaian membawa bantuan kemanusiaan (tetapi anehnya ada diantara para penumpang kapal yang membawa senjata tajam).

Enam kapal yang datang, jatuh korban jiwa 9 orang.

Ini belum termasuk sejumlah prajurit Israel yang terluka akibat serangan senjata tajam sejumlah penumpang kapal.

Insiden Mavi Marmara yang berbuntut sangat panjang ini pasti akan menjadi catatan tersendiri bagi IDF untuk memperkuat pertahanan mereka ke depan di tengah memburuknya situasi keamanan di banyak negara sekitar Israel.

Yang harusnya diperhitungkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ( terutama oleh Amerika Serikat ) adalah fokuskanlah upaya mendamaikan Israel dan Palestina, terutama ambisi besar mendukung berdirinya Negara Palestina, pada hal-hal yang substansial dengan kedua agenda penting ini.

Lakukanlah semua cara yang menjamin keamanan di Timur Tengah.

Hindari setiap kecenderungan melakukan pendiktean atau intervensi terhadap masalah-masalah domestik dalam negeri ( dari negara manapun didunia ini ).

 

Dokumentasi Foto : Presiden Shimon Peres ( Kedua dari Kiri ) didampingi Menteri Pertahanan Ehud Barak ( Paling Kiri ), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (Ketiga dari Kanan ) dan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman dalam sebuah acara.

 

Wajah dari kabinet Israel yang saat ini dipimpin Presiden Shimon Peres dengan diperkuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seakan menjadi misteri tak terpecahkan oleh pihak yang berkeinginan kuat mengalahkan Israel.

Sebab para pemimpin Israel ini memang sangat tak terduga dan memaksa siapapun juga untuk sangat berhati-hati dalam menghadapi negara zionis ini.

Sampai bulan September nanti, formasi ideal dari kabinet Israel memang yang sudah ada seperti sekarang.

Bibi Netanyahu memang paling cocok dipasang untuk mengimbangi gerak politik Obama yang berkaitan dengan isu-isu Israel.

Dan kabinet Israel yang sekarang memang tepat jika disebut sebagai misteri yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses perundingan damai dengan Palestina.

Mereka bisa tersenyum dan berjabatan tangan dengan ramah dengan siapapun juga tamu negara.

Mereka bersedia datang ke negara manapun yang mengundang.

Mereka juga siap menyambut dengan penuh keramahan tamu negara dari manapun juga yang datang ke Israel.

Tetapi Israel juga bisa secara mendadak menggempur tetangganya kalau sudah marah dan mengamuk akibat provokasi Hamas lewat gempuran mortir mereka ke wilayah Israel.

Sebab sering kelompok bersenjata HAMAS yang menyerang Israel dengan mortir-mortir mereka ( dan balasan dari Israel juga beragam, kadang dibalas dengan serangan udara tetapi beberapa kali Israel menempuh jalur diplomatik yaitu melaporkan serangan demi serangan Hamas itu ke PBB ).

Namun pernah beberapa kali, Palestina tak melakukan provokasi apapun, Israel bisa menyerang dadakan.

Membingungkan.

Memang tak salah, jika Israel ini disebut negara yang paling “gila” di dunia ini.

Tak terlalu besar wilayahnya tetapi sangat kuat di bidang pertahanan dan keamanannya.

Tak segan menyerang Iran karena proyek nuklir tetapi sesungguhnya Israel sendiri dikabarkan memiliki sarana nuklir yang sangat canggih.

Namanya juga Israel, kadang pihak manapun yang mengikuti gerak Israel ini akan dipaksa untuk menjadi sakit kepala dan pusing yang berkepanjangan.

Israel memang seakan menjadi negara paling aneh sedunia.

Tapi Israel tak bisa dipandang sebelah mata.

Mereka menjadi negara yang disegani kawan dan ditakuti lawan.

Gaya mereka berpolitik dan cara mereka menjalankan pemerintahannya pun seakan tak mau terpengaruh oleh arus dunia yang sedang hingar bingar karena sesuatu hal.

Ketika seluruh dunia heboh dengan situasi keamanan di Mesir dan kuatnya tuntutan agar Presiden Hosni Mubarak turun dari jabatannya, Israel menarik diri dari hingar bingar itu.

Perdana Menteri Netanyahu melarang semua menterinya ngoceh ngalor ngidul sembarangan ke media soal Mesir.

 

Kepala Staf Angkatan Darat Israel (Pimpinan baru IDF) Letnan Jenderal Benny Gantz ( Kiri ) bersama Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi dalam upacara penghormatan di di Markas IDF dalam rangka pergantian tugas pimpinan IDF. (Photo : IDF Website )

Dan hebatnya lagi, walaupun dilarang oleh Sang Perdana Menteri untuk ngoceh ngalor ngidul soal Mesir tetapi sejumlah anggota kabinet Israel bisa justru asyik sendiri memainkan isu internal militer mereka yaitu tentang siapa yang akan memimpin IDF.

Tarik menarik tentang cikal bakal pimpinan IDF merajai pemberitaan media Israel selama beberapa waktu sampai akhirnya Presiden Shimon Peres berbicara agar jagoan-jagoannya tutup mulut soal siapa yang bakal memimpin IDF.

Shimon Peres yang cenderung pelit dan termasuk jarang berbicara kepada media, mendadak bicara menertibkan pemerintahannya yang tiba-tiba bunyi semua di media soal pimpinan IDF.

Intinya, Shimon Peres mengatakan, “Sebagai teman, saya nasehati kalian untuk diam !”.

( Tanpa harus memakai kata ” Teman “, jika seorang presiden menyuruh bawahannya untuk diam maka sudah pasti perintah itu akan dituruti. Tetapi Shimon Peres tampaknya mencoba santun tetapi keras menghardik ).

Bayangkan, di kala dunia internasional ( terutama Amerika ) sangat antusias mengomentari urusan dalam negeri Mesir misalnya, Israel sibuk dan seakan menikmati isu mereka sendiri yaitu pergantian pimpinan IDF.

Selama ini, jika diperhatikan dengan seksama ialah hal yang tak biasa terjadi di Kabinet Israel adalah jurus serang menyerang lewat pernyataan-pernyataan terbuka di media.

Sehingga kalau hal itu terjadi ( terjadi perang media alias saling serang lewat pernyataan terbuka di media ), yang harus dilakukan oleh pihak manapun yang menjadi pemerhati Israel ini adalah mencerna ada apa dibalik itu semua.

Itulah Israel.

Israel pintar memainkan isu dan mengemas semua pemberitaan yang sudah mereka prediksi akan keluar mengenai negara mereka.

Sehingga untuk bisa menghadapi Israel, seolah-olah peraturan pertama yang harus kita ingat bersama adalah jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang apa yang sedang terjadi di internal Israel.

Dan kembali tentang target penting di bulan September 2011 tentang berdirinya Negara Palestina (yang sudah terang-terangan dicanangkan Obama dan kini diikuti oleh Uni Eropa), lakukanlah pra kondisi yang sungguh dapat menjamin situasi keamanan dalam arti yang sesungguhnya.

Sebab jika misalnya ada pihak tertentu yang sangat berambisi ingin membuat Israel malu atau kalah di panggung internasional misalnya, hal ihwal berdirinya Negara Palestina ini sudah diprediksi lebih dahulu oleh Israel.

Israel tak akan pernah kehilangan muka.

Jadi janganlah ada yang mengarahkan gerakan internasional untuk urusan kalah menang dan agenda tersembunyi mempermalukan Israel.

Sebab percayalah, negara segila Israel pasti sudah pasang ancang-ancang dan sudah memperhitungkan semua kemungkinan yang bisa terjadi.

Bahkan jika dalam hitung-hitungan mereka, ada kemungkinan terjadi ancaman tertentu pada negara mereka, mungkinkah negara segila Israel akan tenang-tenang saja membiarkan mereka diberangus ?

Rasanya tidak mungkin !

Yang justru harus diminta kepada Israel adalah kesediaan mereka berkoordinasi dengan semua pihak internasional dan terus mau melanjutkan perundingan damai dengan Palestina dalam kerangka yang positif.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (Kiri) berjabatan tangan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton di Departemen Luar Negeri AS, 2 September 2010 REUTERS/Jim Young

 

Jika Palestina hendak didukung menjadi sebuah negara berdaulat, dukunglah juga Israel berdiri sebagai negara yang berdaulat.

Berdaulat artinya tidak didikte, tidak dipecundangi, tidak dipermalukan dan sungguh dihargai sebagai sebuah negara.

Berdaulat artinya tidak diatur siapa yang harus kalah dan siapa yang harus dimenangkan.

Berdaulat artinya tidak ditunjukkan kemunafikan tingkat tinggi yaitu seolah-olah didukung di depan muka tetapi diam-diam akan ditikam dari belakang agar terjatuh dan ambruk.

Siapapun juga pasti akan setuju bahwa Negara Palestina memang harus didukung sepenuhnya oleh dunia internasional.

Obama tidak perlu GR alias Gede Rasa bahwa seolah-olah hanya dirinya yang paling peduli soal Palestina sebab Obama saja baru dua tahun menjadi Presiden Amerika.

Indonesia termasuk negara yang sangat kuat mendukung berdirinya Negara Palestina.

Indonesia bahkan menjadi Negara yang sangat cepat menunjukkan kepedulian jika terjadi sesuatu pada Palestina selama ini.

Jadi urusan Palestina, tak hanya menjadi dominasi kepedulian Barack Obama atau Amerika.

Dunia internasional secara keseluruhan punya kepedulian yang sama besar dan sama kuat mengenai masalah Palestina.

Yang jadi persoalan adalah mengawal jalannya proses perdamaian ini ke arah yang positif dan tak menimbulkan instabilitas di wilayah Timur Tengah.

Dukunglah Palestina dan beri mereka bantuan sesuai yang mereka butuhkan.

 

Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad

 

Dukunglah Palestina agar Pemilihan Umum mereka dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Termasuk di Jalur Gaza, HAMAS tak boleh menghalangi rencana pelaksanaan Pemilihan Umum disana.

Seperti yang dikatakan oleh Presiden Mahmoud Abbas pada hari Kamis 17 Februari bahwa pemilu yang dijanjikan pada bulan September tidak akan dilakukan jika Hamas menolak untuk mengizinkan pemungutan suara di Jalur Gaza.

“Pemilihan harus mencakup Tepi Barat dan Gaza, dan tanpa itu kita tidak bisa menyelenggarakan pemilihan umum,” kata Presiden  Abbas dalam konferensi pers seusai bertemu dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, Kamis (17 Feb).

Dukunglah Palestina agar Kabinet Pemerintahan yang akan terbentuk tetap sangat kooperatif dalam perundingan dengan Israel ( entah itu dipelopori oleh Amerika, Kwartet dan Pihak manapun di komunitas internasional ).

Dukunglah Palestina juga dengan cara menjalin komunikasi dan diplomasi yang sama baiknya dengan pihak Israel ( sebab jika terjadi sesuatu, maka para Pemimpin Dunia bisa dengan mudah melakukan lobi, pendekatan dan komunikasi dengan para pemimpin Israel agar kebijakan mereka yang kurang tepat dapat dipertimbangkan kembali ).

Dukunglah Palestina  tanpa henti.

Tetapi diatas semua itu, situasi keamanan di wilayah Teluk dan Timur Tengah secara keseluruhan harus tetap kondusif dan aman.

Kalau situasi keamanan disana tetap seperti orang yang tersengat aliran listrik bertegangan sangat tinggi, bagaimana perdamaian itu bisa terwujud secara baik ?

Perdamaian adalah sebuah keindahan yang melodinya harus dimainkan dengan nada-nada yang indah dan enak untuk didengar.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat berpidato dalam sebuah Konferensi di Yerusalem, 16 Februari 2011 (Photo y GALI TIBBON/AFP/Getty Images)

 

Ya, perdamaian adalah sebuah SIMPHONY yang indah.

Apapun jenis musiknya, sepanjang senandung yang ingin dinyanyikan adalah soal perdamaian maka pastikanlah bahwa senandung perdamaian itu tak diisi dengan “agenda politik” yang sumbang dan tak enak untuk didengar.

Jrang Jreng Jrang Jreng.

Tra La La Tri Li Li

Mari bernyanyi tentang perdamaian ( tanpa harus menyaksikan disana sini terjadi pertumpahan darah dan pemandangan tak sedap yang menggilir pemimpin-pemimpin dunia tertentu berjatuhan ).

Tra La La Tri Li Li

Mari bernyanyi tentang perdamaian dengan meminta tanpa henti kepada Presiden Shimon Peres dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar Israel mempertimbangkan melepas tahanan-tahanan perempuan dan anak-anak yang ada di penjara Israel.

Lalu melonggarkan blokade di Gaza, termasuk diantaranya membiarkan pasokan air bersih yang lebih banyak untuk Palestina.

Kemudian, membisikkan juga sebuah pertanyaan sederhana kepada Palestina, “Dimanakah kini prajurit Gilad Shalit berada ?”

Lalu menyerukan kepada HAMAS agar berhenti bermain-main dengan lempar melempar mortir mematikan ke arah Israel agar tidak memperburuk situasi yang ada.

Oh, masih jauh jika ingin menikmati SIMPHONY yang indah tentang perdamaian antara Israel dan Palestina jika semua pihak yang harusnya mendukung, ternyata hanya setengah hati memberikan dukungan nyata agar perdamaian itu terwujud juga secara nyata.

Bukan Basa Basi !

(MS)

EU's Ashton targets Palestinian State by September

Palestinian President Mahmoud Abbas (R) meets European Union foreign policy chief Catherine Ashton in the West Bank city of Ramallah February 15, 2011. REUTERS/Fadi Arouri/Pool

 

JERUSALEM, Wednesday Feb 16 (KATAKAMI.COM / AFP) – EU foreign policy chief Catherine Ashton on Tuesday said the international community still sought to achieve a peace deal and a Palestinian state by September, despite the region’s political turmoil.

Despite the impasse in Israeli-Palestinian peace talks and the resignation of the Palestinian cabinet as well as Saab Erakat, their chief negotiator, Ashton said the goal was still achievable.

“It’s a timeframe that everybody has signed up to,” she told reporters in Jerusalem ahead of talks with Palestinian president Mahmud Abbas in the West Bank town of Ramallah.

“I think that we have to try and reach that target,” she said, while admitting it would be “challenging.”

Ashton flew in for a one-day visit aimed at galvanising both sides into restarting peace negotiations which hit an impasse late September and look unlikely to resume any time soon.

The deadline for achieving a peace deal was initially set by USPresident Barack Obama when he launched American-sponsored direct peace talks last September 2, only for the process to be suspended three weeks later.

The Middle East peace Quartet — the European Union, United States, Russia and United Nations — earlier this month reiterated its support for “concluding these negotiations by September 2011.”

Ashton met her Israeli counterpart Avigdor Lieberman on Tuesday before going to the West Bank city of Ramallah where she met Palestinian foreign minister Riyad al-Malki, government chief Salam Fayyad andPalestinian Authority president Mahmud Abbas.

“The analysis that I’ve just put to foreign minister Lieberman is that when you do have a situation of change… It’s also a moment to reflect on whether it’s time now to see progress on this issue, on these (peace) talks,” she said.

Israeli public radio quoted the firebrand Lieberman as telling his guest that the international community must find a way to block Iran’s nuclear ambitions before asking Israel to make concessions to the Palestinians.

Ashton was later meeting Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu.

Her visit is part of a Middle East tour in the context of two massive popular uprisings in Egypt and Tunisia that deposed their longtime presidents and are shifting the region’s strategic balance.

“The purpo/se is to recognise that there are changes going on,” Ashton said. “We’ve seen significant changes in Tunisia and of course in Egypt where the Egyptian people are now moving forward to determine their own future and where there’s an opportunity for us to try and engage better and more quickly on resolving the issue of the Middle East peace process.”

Her trip also comes 10 days after a meeting in Munich, Germany, of Quartet diplomats.

At those talks, the Quartet peacemakers called on all parties “to undertake urgently efforts to expedite Israeli-Palestinian” peace, terming it imperative because of the political turmoil in the region.

The Quartet will meet again in March, before which their envoys are expected to hold separate talks with Israeli and Palestinian negotiators in Brussels.

Ashton’s visit comes a day after Fayyad and his government submitted their resignation to Abbas, who reappointed Fayyad and asked him to form a new cabinet ahead of elections planned for September.

Erakat on Saturday resigned as chief Palestinian negotiator, and the Palestinians have decided to close their Negotiations Support Unit after thousands of confidential documents on peace talks with Israel were leaked to Al-Jazeera and the Guardian newspaper in London.  (*)

Mahmoud Abbas' cabinet to resign on Monday: sources

President Mahmoud Abbas

Feb 14 (KATAKAMI.COM / Reuters) – The Palestinian cabinet will tender resignations Monday after which Prime Minister Salam Fayyad will select new ministers at the request of President Mahmoud Abbas, political sources said.

The shake-up, disclosed to Reuters Sunday, was long demanded by Fayyad and some in Abbas’s Fatah faction. It follows the fall of Egyptian President Hosni Mubarak to a popular revolt that has set off reform calls throughout the Arab world.

“There will be massive change in the composition of the government,” one political source said of the planned mass-resignations in Abbas’s Palestinian Authority, which was formed under 1993 interim peace deals with Israel.

Another source said: “Dr. Fayyad will immediately start his discussion with the factions to form the cabinet. Some ministers will keep their portfolios.”

Bankrolled by international donors and engaged in security coordination with Israel, the Palestinian Authority has a limited mandate in the occupied West Bank. It lost control of the Gaza Strip to Hamas Islamists in a 2007 civil war.

Abbas’s credibility has been further sapped by long-stalled negotiations with Israel on an accord founding a Palestinian state. Hamas spurns permanent coexistence with the Jewish state.

Of the 24 posts in Fayyad’s cabinet, only 16 are currently staffed. Two ministers resigned and six are marooned in Gaza. Of those present in the cabinet, some face allegations of incompetence.

The Palestinian Authority announced Saturday it would seek new legislative and presidential elections by September but Hamas rejected that call and said it would not take part in the poll, nor recognize the results.

Palestinians Announce Plans for Presidential Elections

Palestinian President Mahmoud Abbas, center, gestures during a rally in the West Bank city of Ramallah, January 25, 2011

Feb 13 (KATAKAMI.COM / VOA) — The Palestinian Authority has announced plans to hold long-overdue presidential and legislative elections by September.

An aide to Palestinian President Mahmoud Abbas announced the timetable for the vote at a Saturday conference.  President Abbas’ four-year term expired in 2009, but had been extended indefinitely.

Hamas leaders, who rule the Gaza Strip, have rejected the plans. Earlier this month, Hamas spokesman Fawzi Barhoum said there could be no voting until the two governments are reconciled.

Meanwhile, the chief Palestinian negotiator in peace talks with Israel is resigning.  The French news agency (AFP) says Saeb Erekat tendered his resignation as a result of information leaked in documents last month.

In late January, Erekat accused the Al-Jazeera  television network of putting his life in danger by leaking documents saying he offered concessions during peace talks with Israel.  The network said the documents showed the Palestinian government was offering far-reaching concessions while getting little in return.  (*)

Some information for this report was provided by AP, AFP and Reuters.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: