Tag Archives: polri

Selamat Datang Timur Pradopo Dan Terimakasih Jenderal BHD

Dimuat juga di KATAKAMIDOTCOMNEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM

SBY Cukup Ajukan 1 Nama Calon Kapolri, Jusuf Mangga, Oegroseno Atau Timur Pradopo ?


Jakarta 5/10/2010 (KATAKAMI) — Mengejutkan. Itulah kata yang paling tepat menyikapi masuknya nama Komisaris Jenderal Timur Pradopo menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri) yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Senin (4/10/2010).

Timur Pradopo saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam).

Ia dilantik secara mendadak Senin ( 4/10/2010) kemarin di Ruang Rupatama Mabes Polri menggantikan Komjen Imam Hariyatna.

Dua nama yang diusulkan secara resmi oleh Mabes Polri kepada Presiden SBY untuk menjadi calon Kapolri adalah Komjen. Nanan Soekarna dan Komjen. Imam Sudjarwo akhirnya kandas dan tumbang seketika dari bursa panas calon Kapolri.

Sempat beredar rumors tentang masuknya nama Kabareskrim Komjen. Ito Sumardi ke dalam bursa calon Kapolri.

Namun perkembangan yang terjadi ternyata sangat cepat perubahannya.

Komentar miring bermunculan tentang pencalonan Komjen Timur Pradopo.

Diantaranya disebut pencalonan ini merusak MERIT SYSTEM di kalangan Mabes Polri.

Lalu Presiden dianggap mencalonkan perwira tinggi karbitan.

Apa bedanya Komjen Imam Sudjarwo dengan Komjen Timur Pradopo ?

Walaupun nama Imam Sudjarwo yang diusulkan secara resmi oleh Mabes Polri kepada Presiden SBY tetapi dari segi angkatan Timur jauh lebih senior dari Imam.


http://yustisi.com/wp-content/woo_custom/2560-Timur-Pradopo.jpg

Foto : Komjen Timur Pradopo


Timur dari Angkatan 1978.

Dan Imam dari Angkatan 1980.

Dan siapa bilang Nanan Soekarna jauh lebih berpengalaman dari Timur Pradopo ?

Salah besar penilaian semacam itu !

Timur telah membuktikan kemampuannya memimpin dua wilayah secara baik yaitu sebagai Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya.

Kelas atau tingkatan Polda Metro Jaya bisa dibilang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Polda-Polda yang ada di wilayah lainnya di Indonesia.

Penunjukan Timur Pradopo juga dituding karena faktor kedekatan dengan Presiden SBY.

Kedekatan dari sisi mana ?

Ketika nama Imam Sudjarwo yang diusulkan oleh Mabes Polri, tiba-tiba ada pihak tertentu yang menghembuskan rumors sangat tidak bertanggung-jawab bahwa Imam adalah kerabat dari Keluarga Besar Presiden SBY.

Rumors itu sendiri sudah dibantah oleh Kalangan Istana Kepresidenan.

http://www.matanews.com/wp-content/uploads/sby114.jpg

Foto :  Presiden SBY


Lalu ketika nama Timur Pradopo yang masuk ke bursa calon Kapolri, ia juga dituding mendapatkan “keberuntungan” ini karena faktor kedekatan dengan Presiden SBY.

Dari segi Angkatan saja, SBY dan Timur sudah sangat jauh bedanya.

SBY dari Angkatan 1973.

Sedangkan Timur dari Angkatan 1978.

Kedekatan itu dihubung-hubungkan dengan “kebersamaan” SBY bersama sejumlah polisi saat mereka bersama-sama ditugaskan mewakili Indonesia dalam Pasukan Perdamaian ke Bosnia Herzegovina beberapa tahun yang sangat silam di era Orde Baru.

Tapi tak cuma Timur Pradopo yang menjadi utusan Mabes Polri untuk bergabung dalam pasukan perdamaian itu.

Terdapat nama lain yang ikut dalam penugasan itu mewakili POLRI yaitu Wahyono ( saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen & Keamanan dengan pangkat Komjen), Kabareskrim Komjen. Ito Sumardi dan Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji.

Timur Pradopo tak perlu berkecil hati dengan tudingan sinis tentang faktor kedekatannya dengan Presiden SBY.

Ia harus bisa menjelaskan rumors itu di hadapan Komisi III DPR-RI yang akan mengadakan uji kepatutan dan kelayakan atau FIT AND PROPER TEST yang akan digelar beberapa hari mendatang kepada dirinya.

http://kabarnet.files.wordpress.com/2009/09/panglima2.jpg?w=600

Foto : Marsekal Djoko Suyanto (kiri) dan Jenderal Sutanto (keduanya rekan seangkatan SBY)


Timur harus merujuk pada pengalaman Marsekal Djoko Suyanto saat ia menjalani uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi I DPR-RI saat hendak diangkat menjadi Panglima TNI beberapa tahun silam.

Ketika itu, salah satu pertanyaan yang diajukan anggota Dewan adalah rumors tentang kedekatan Djoko Suyanto dengan Presiden SBY.

Dengan sangat tenang, Djoko mengatakan bahwa ia memang teman seangkatan Presiden SBY.

Djoko memberikan penjelasan tentang hal ihwal perkenalan dan kedekatannya dengan Presiden SBY.

Tidak ada yang istimewa tetapi mereka memang saling mengenal.

Kalau misalnya DPR mau mengkritik kedekatan Presiden SBY dengan sejumlah perwira tinggi, maka yang sangat cocok untuk dikritik adalah kuatnya kekerabatan dengan sesama Angkatan 1973 yang merupakan Angkatan Presiden SBY,

Sempat ada kelakar yang berbunyi AKBP atau Angkatan Bapak Presiden.

Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I itulah, AKBP atau Angkatan Bapak Presiden (1973) menguasai semua lini di bidang pertahanan dan keamanan di Indonesia.

http://i.okezone.com/content/2010/04/06/339/319703/quhdDYgzCX.jpg

Foto : Presiden SBY


Presiden SBY sebagai Kepala Negara.

Marsekal Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI.

Kapolri Jenderal Sutanto sebagai Kapolri.

Kepala Staf  TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Slamet Subianto.

Kepala Staf  TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Herman Prayitno.

Inilah era kejayaan Angkatan 1973.

Tapi itupun tidak ada salahnya.

Sah sah saja bagi seorang Kepala Negara untuk memberikan kepercayaan kepada perwira tinggi di kalangan TNI / Polri untuk menempati pos pos strategis.

Presiden memiliki HAK PREROGATIF.

Ia boleh menunjuk siapa saja untuk menjadi pembantunya.

Seorang presiden tidak akan pernah menunjuk seseorang yang dirasanya akan sangat sulit dan bisa memberikan ketidak-nyamanan jika diangkat sebagai salah seorang pembantu presiden.

Faktor kepercayaan sangat penting dan mutlak untuk didapatkan oleh siapapun yang dipercaya untuk menjadi pembantu presiden.

Presiden SBY samasekali tidak merusak MERIT SYSTEM di tubuh Polri.

(DOKUMENTASI FOTO 22 Februari 2001) Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri di Lanud halim Perdanakusuma Jakarta


Bandingkan dengan era Presiden KH. Abdurrahman Wahid yang pernah menaikkan pangkat seorang perwira tinggi 2 tingkat sekaligus dalam sehari agar bisa menjadi Kapolri.

Ini pernah terjadi !

Lalu bandingkan dengan era Presiden Megawati Soekarnoputri yang pernah membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) dari presiden sebelumnya yang memecat atau memberhentikan seorang Kapolri.

Seorang Kapolri yang sudah diberhentikan, diangkat kembali oleh Presiden Megawati.

Lalu dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, diberhentikan kembali karena akan diangkat Kapolri baru yang benar-benar baru.

Inilah pertama kali dalam sejarah, ada Kapolri yang sudah diberhentikan, bisa diangkat kembali menduduki jabatan sebelumnya.

Presiden Megawati dalam masa pemerintahannya juga pernah menampik nama-nama calon Kapolri yang diusulkan secara resmi oleh Mabes Polri.

Akhirnya Mabes Polri memberikan alternatif baru kepada Presiden Megawati yaitu mengusulkan nama Dai Bachtiar.

Akhirnya nama Dai Bachtiar yang dipilih Megawati untuk menjadi Kapolri.

Atas nama HAK PREROGATIF, para mantan presiden Indonesia masing-masing memiliki “kebijakan istimewa” menyangkut penunjukan seorang Kapolri.

Jadi, tidak ada yang salah pada kebijakan yang diambil oleh Presiden SBY menyangkut penunjukan nama Komjen. Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri.

SBY terlihat betul mendapatkan masukan yang sangat konkrit tentang kapan ia harus mengajukan nama calon Kapolri.

Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan resmi memasuki masa pensiun per tanggal 1 November 2010.

Banyak media massa (nasional) yang salah dalam memberitakan masa pensiun Jenderal BHD.

http://katakamidotcom.files.wordpress.com/2010/04/kapolri.jpg?w=588

Foto : Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri


Jenderal BHD memang akan berulang tahun tanggal 10 Oktober nanti.

Tetapi, secara ADMINISTRASI, masa pensiun itu akan efektif per tanggal 1 bulan berikutnya.

Itulah sebabnya dalam surat yang dikirimkan Presiden SBY kepada Ketua DPR-RI, dicantumkan bahwa mengacu pada akan berakhirnya masa tugas Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada tanggal 31 Oktober 2010.

Jenderal BHD MASIH TETAP sebagai perwira tinggi Polri yang aktif sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010.

Jadi bukan tanggal 10 Oktober Jenderal BHD pensiun.

Sekali lagi, Jenderal BHD akan resmi pensiun per tanggal 1 November 2010.

Kini, semua pihak diharapkan mau memberikan dukungan kepada pencalonan Komjen. Timur Pradopo agar proses SUKSESI di tubuh Polri berjalan dengan sangat baik.

Proses uji kepatutan dan kelayakan ( FIT AND PROPER TEST ) di DPR, semoga berjalan dengan sangat baik dan tidak mendapat hambatan apapun.

Berikanlah kesempatan dan kepercayaan kepada Komjen Timur Pradopo bahwa ia akan mampu melanjutkan reformasi di tubuh Polri dan mendatangkan perbaikan disana-sini yang memang dibutuhkan oleh institusi Polri.

Komjen. Timur Pradopo harus menjaga jarak dengan semua parpol.

http://katakamidotcom.files.wordpress.com/2010/02/mabes-polri1.jpg?w=588

Ia harus sama dekat dan sama jauhnya dengan semua partai politik.

Sebab seorang Kapolri tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Timur Pradopo bukan perwira tinggi karbitan.

Ia polisi yang senior.

Ia sudah pernah memegang 2 wilayah dalam rekam jejaknya.

Sehingga diharapkan kepercayaan sangat penting menjadi seorang KAPOLRI, akan dilaksanakan oleh Timur Pradopo dengan sebaik-baiknya.

Banyak hal positif yang sudah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri sehingga Timur Pradopo wajib melanjutkan semua hal yang sudah baik.

Tetapi, berbagai kekurangan dalam masa kepemimpinan Jenderal BHD dalam institusi Polri, harus bisa diperbaiki oleh Timur Pradopo.

Mabes Polri juga harus solid dan tak lagi berkubu-kubu didalam internalnya.

(Dokumentasi Foto) Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol.Timur Pradopo (tengah) didampingi Dir.Reskrim Umum, Kombes Pol. Idham Azis (kiri), serta Kabid.Humas, Kombes Pol. Boy Rafli Amar memaparkan temuan tersangka kasus penusukan terhadap jemaat HKBP Ciketing, di Markas Polda Metro, Jakarta, Selasa (14/9/2010).

Ingatlah pesan Presiden SBY bahwa dalam penanganan terorisme, Mabes Polri harus bisa dan harus mau bekerjasama dengan TNI ( dan Badan Intelijen Negara tentunya ).

Ingatlah juga pesan Presiden SBY bahwa hendaklah perwira tinggi Polri jangan ada  (lagi) yang sibuk bermanuver kesana-kemari hanya untuk mendapatkan posisi atau kedudukan yang lebih tinggi.

Seorang Presiden, tentu mendapatkan informasi dan laporan yang sangat cepat dan akurat.

Selamat datang, Jenderal Timur Pradopo.

Selamat menjalani semua proses yang wajib dilalui di parlemen untuk melangkah menjadi Tri Brata 1.

Rangkullah nama-nama lain yang gagal terpilih sebagai calon Kapolri agar jangan ada rasa sakit hati atau dendam yang tak pada tempatnya.

Dan terimakasih untuk Jenderal BHD yang sebentar lagi akan memasuki masa purna bhakti.

Terimakasih sebab Jenderal sudah melakukan yang terbaik untuk Bangsa, Negara dan rakyat Indonesia.

BHD pasti akan tetap dipercaya oleh Presiden SBY untuk menempati pos-pos penting dalam pemerintahan.

Misalnya mengisi salah satu posisi MENTERI pada saat dilakukan perombakan kabinet menjelang akhir bulan Oktober ini.

Atau dipertimbangkan menjadi DUTA BESAR INDONESIA untuk Kerajaan Malaysia menggantikan Jenderal Dai Bachtiar yang sudah terbilang cukup lama menempati pos penting tersebut.


http://dover9.com/wp-content/uploads/2010/04/polri-Logo.png


BHD pantas untuk menggantikan Dai sebab pos Duta Besar RI di Malaysia biasanya memang diisi oleh para Mantan Kapolri.

Atau di negara sahabat lain yang selama ini sudah menjalin kerjasama sangat baik dengan Indonesia yaitu kerjasama POLICE TO POLICE.

Dan lebih pantas lagi dipertimbangkan untuk mengisi salah satu pos strategis di kabinet pada saat RESUFFLE nanti.

Suksesi di tubuh Polri harus didukung semua pihak agar tidak terhambat atau tersandung oleh hal-hal yang tidak semestinya terjadi.

Timur Pradopo adalah pilihan Presiden yang diyakini mampu membawa Polri ke arah yang jauh lebih baik.

Asal diberi kesempatan dan kepercayaan, Timur pasti mampu.

Dan Timur Pradopo tidak boleh mengecewakan rakyat Indonesia.

Terlalu berat dan terlalu mahal harganya kalau kesempatan dan kepercayaan itu disia-siakan.

Sekali lagi, SIAP, selamat datang (calon) KAPOLRI BARU !

(MS)

Jurus Mubazir Polri Soal Terorisme Lewat 3 Elemen Anti Teror Yakni BNPT, Densus & CRT

Foto : Kombes Petrus Golose (kiri), Komjen Gories Mere (tengah) & Brigjen (Purn) Surya Darma saat ketiganya berada di Amerika Serikat, Januari 2007

 

Densus 88 Sudah Resmi Dibubarkan Jadi Operasi Di Medan Ilegal, Yang Ditangkap Itu Bukan Teroris

Mengecam Penyerbuan Densus Ke Bandara Polonia & Balada Post Power Syndrome Gories Mere

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Patutkah Dapat Diduga Ada Filosofi “KURA-KURA DALAM PERAHU” Dibalik Pemeriksaan Skandal Hukum Paling Memalukan Bandar Narkoba MONAS ?

Jakarta 1/10/2010 (KATAKAMI) -  Supaya tidak penasaran, apa kepanjangan dari BNPT maka kami beritahukan bahwa BNPT itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Tapi, hal ihwal tentang BNPT ini akan diuraikan nanti. Kami punya satu “cerita lama” yang perlu disampaikan di awal tulisan ini.

Seorang sumber KATAKAMI.COM yang berasal dari kalangan perwira tinggi Polri pernah bercerita pada tahun 2008 lalu bahwa rekannya sesama perwira tinggi Polri pernah menghubungi Kepala Badan Reserse & Kriminal (Bareskrim) Polri — saat itu djabat oleh Komjen. Susno Duadji –.

Menurut sumber kami itu, perwira tinggi dari kalangan intelijen itu menghubungi Komjen Susno Duadji dengan nada yang “terkejut dan sangat penasaran”.

Ia meminta agar Kabareskrim Komjen Susno Duadji mengecek dimana keberadaan Kombes Petrus Golose ( seorang perwira menengah di Bareskrim Polri yang menangani bidang Cyber Crime, dan di belakang layar diperbantukan juga untuk ikut menangani kasus-kasus terorisme ).

Usut punya usut, ternyata pada saat itu Kombes Petrus Golose sudah berbulan-bulan tidak masuk kantor.

Masih menurut sumber KATAKAMI.COM, Komjen Susno Duadji secepat kilat segera melakukan pengecekan tentang hal ihwal menghilangnya Kombes Petrus Golose.

Dan setelah dicek, ternyata tidak ada satupun pimpinan di Mabes Polri yang tahu atau memberi izin kepada Kombes Petrus Golose bisa membolos sampai berbulan-bulan seperti itu.

Sumber KATAKAMI.COM bercerita bahwa kepergian Kombes Petrus Golose itu samasekali tidak meminta dan tidak mendapatkan izin (baik lisan atau tulisan) dari Kapolri, Wakapolri atau Kabareskrim Polri.

Ternyata Petrus Golose ( yang merupakan tangan kanan dari Kalakhar BNN Komisaris Jenderal Gories Mere ini ) membolos dari Mabes Polri secara ilegal untuk berpergian ke Amerika Serikat.

Keberadaan Petrus Golose di Amerika Serikat menjelang penghujung tahun 2008 itu bertepatan dengan maraknya masa kampanye calon-calon Presiden, termasuk Barack Obama dari Partai Demokrat.

Sementara ketika itu di tanah air ( antara bulan September – Oktober 2008 ), 3 terpidana mati kasus Bom Bali I sudah mulai diberitakan di media massa dari dalam dan luar negeri bahwa mereka akan menjalani eksekusi mati di LP Batu ( Nusa Kambangan ).

Ketiga terpidana mati kasus Bom Bali I ini menjalani eksekusi mati pada tanggal 9 November 2008.

Pertanyaannya adalah, siapa yang memerintahkan Kombes Petrus Golose bisa berpergian ( secara ilegal ) ke Amerika Serikat untuk kepentingan atau misi yang tidak ditugaskan oleh Mabes Polri ?

Untuk apa ia pergi secara ilegal ke Amerika Serikat selama berbulan-bulan ?

Dan mengapa dibiarkan seorang perwira menengah Polri, bisa membolos selama berbulan-bulan tanpa mendapatkan sanksi tegas dari institusinya ?

Kalangan intelijen dan Bareskrim Polri tak bisa berbuat apa-apa untuk memantau, mengendalikan dan menindak perilaku seorang perwira menengah semacam ini.

Di saat yang bersamaan, tiba-tiba di tahun 2008 itu muncul sebuah SITUS TERORISME yang isinya ancaman dari ketiga terpidana mati kasus Bom Bali I ( Amrozi cs) bahwa mereka akan membunuh Presiden SBY dan para pejabat tinggi Indonesia.

Situs yang seolah-olah dibuat oleh kalangan TERORIS AL JAMAAH AL ISLAMYAH cabang Indonesia ini, ternyata setelah di usut dibayar, dibuat dan dikendalikan oleh pihak tertentu dari wilayah CANADA.

Kamuflase yang seolah-olah ingin membuat sensasi bahwa ketiga terpidana mati kasus Bom Bali I bisa membuat situs dari lokasi pemenjaraan mereka di Nusa Kambangan, akhirnya terkuak bahwa ternyata situs terorisme itu dibuat dari luar negeri.

Barack Obama saat berkampanye

 

Hebat kan !

Seberapa jauh ya, jarak antara AMERIKA SERIKAT KE CANADA ?

Lalu mengapa informasi ini kami ungkapkan sekarang lewat tulisan ini ?

Kami punya jawabannya dan ini sangat berkaitan erat.

Sebab Kombes Petrus Golose yang membolos secara ilegal selama berbulan-bulan dari BARESKRIM POLRI di penghujung tahun 2008 lalu, ternyata sekarang mendapat mutasi ( promosi ? ) ke BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME atau BNPT.

Apakah tidak dipertimbangkan rekam jejak seseorang jika ia hendak dimutasi atau dipromosikan ?

Apa maksud Polri lewat jurus 3 elemen anti teror yang saat ini dibentuk yaitu BNPT, Densus 88 Anti Teror dan Crisis Response Team ( CRT ) ?

Markas Besar Kepolisian memutasi para pejabat di Korps Detasemen Khusus 88 Anti Teror.Mutasi ini tertuang dalam surat telegram rahasia yang diperoleh wartawan bernomor STR/772/IX/2010, tertanggal 29 September.

Mereka yang dimutasi adalah Kepala Korps Detasemen Khusus 88 Anti Teror Brigadir Jenderal M. Tito Karnavian.

Tito dimutasi ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pengganti Tito, Komisaris Besar Mohammad Syafii, yang selama ini menjabat sebagil Wakil Kadensus.

Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Idham Azis, dimutasi menjadi Wakil Kepala Densus untuk menggantikan Syafii.

Selain Tito, turut pula bergabung ke BNPT adalah Komisaris Besar Petrus R. Golose.

Petrus sebelumnya menjabat di Wakil Direktur Ekonomi Khusus.

Lalu ada Komisaris Besar Rudy Sufahriadi, mantan Kapolres Jakarta Utara, yang juga bergabung ke BNPT.

Yang ingin disampaikan disini, silahkan saja Mabes Polri melakukan mutasi atau bahkan promosi kepada anggota-anggotanya yang diyakini cakap serta berpengalaman menangani masalah terorisme.

Tetapi satu hal, mutasi dan promosi itu harus mengacu pada prestasi kerja dan kinerja selama ini.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibentuk oleh Pemerintah Indonesia.

Yang sebenarnya diharapkan dari pembentukan BNPT ini adalah kemampuan dan kerendahan hati dari anggota-anggota Tim Anti Teror Polri adalah menjalin koordinasi dengan instansi lain dalam menangani terorisme yaitu dengan Badan Intelijen Negara ( BIN ) dan Tentara Nasional Indonesia ( TNI ).

Sejak Polri menangani kasus-kasus peledakan, dominasi penanganan terorisme ada di  tangan ( kelompok ) Komjen Gories Mere.

Selama bertahun-tahun, kelompok “sok eksklusif” inilah yang merasa paling mampu menangani kasus-kasus peledakan bom di Indonesia.

Ini terekam dalam sebuah rekaman audio (suara) saat Komjen Gories Mere didampingi Brigjen Surya Darma melakukan sebuah presentasi ilegal di sebuah tempat ( tanpa meminta izin dari Kapolri, Wakapolri atau Kabareskrim Polri) pada bulan Juli 2007.

Dalam forum terbuka, Brigjen Surya Darma yang saat itu menjadi Komandan Tim Satgas Bom mengatakan sebagai berikut :

“Di Indonesia ini, yang paling mampu menangani teroris cuma kami, saya dan Pak Gories, lihat saja kalau kami mogok … akan kami doakan agar di Indonesia ini banyak PELEDAKAN BOM”.

Kaset rekaman itu sudah disampaikan oleh satu pihak kepada Menkopolhukkam ( yang saat itu dijabat Widodo AS ), Kapolri ( yang saat itu dijabat Jenderal Sutanto ) dan Kabareskrim ( yang saat itu dijabat oleh Bambang Hendarso Danuri ).

Kelompok Gories Mere dikenal sangat tidak mau dan tidak bisa menjalin koordinasi dengan BIN dan TNI ( bahkan dengan kalangan internal Polri sendiri ) untuk menangani kasus-kasus peledakan bom.

Inilah yang pernah dikecam secara keras oleh Syamsir Siregar saat ia menjabat sebagai KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN).

Berulang kali, Syamsir menyampaikan kecaman yang sangat sinis dan keras karena Tim Anti Teror Polri sangat larut dalam EGO SEKTORAL mereka untuk menangani kasus-kasus terorisme.

Tetapi ketika di beberapa tempat, tindakan-tindakan brutal Densus 88 Anti Teror menimbulkan gangguan keamanan, ternyata yang harus tampil membela dan ikut mengamankan adalah BIN dan TNI.

Kuatnya kecaman tentang kecenderungan merasa eksklusif dalam menangani kasus-kasus terorisme ( dan dituding mengedepankan EGO SEKTORAL ) selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Gories Mere, akhirnya Mabes Polri menggelar LATIHAN ANTI TEROR GABUNGAN bersama TNI pada bulan Desember 2008.

Dua bulan setelah pengangkatan Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri, digelar LATIHAN ANTI TEROR GABUNGAN.

Itulah untuk yang pertama kali, POLRI & TNI bersatu didalam wadah latihan bersama penanganan anti teror.

Latihan gabungan ini dipantau langsung oleh Jajaran Kantor Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

Menkopolhukkam Widodo AS, Kepala BIN Syamsir Siregar, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso turun langsung ke lapangan untuk memantau jalannya LATIHAN GABUNGAN ANTI TEROR POLRI & TNI di bulan Desember 2008.

Sayang, latihan gabungan itu hanya merupakan kamuflase dan kepura-puraan belaka.

Terbukti pada bulan Juli 2009 ( 7 bulan setelah pelaksanaan LATIHAN GABUNGAN ANTI TEROR TNI- POLRI), Densus 88 Anti Teror kembali ke perilaku asal yaitu TIDAK MAU melakukan koordinasi dengan TNI saat menangani kasus peledakan bom di Hotel JW Marriot.

Jadi kalau sekarang Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengumumkan kepada media massa bahwa Mabes Polri siap melakukan koordinasi dengan TNI (Densus jaka, Den Bravo ataupun Sat Gultor Kopassus) dalam penangananan terorisme, pertanyaannya adalah … ” KEMANA SAJA POLRI SELAMA INI ? “

Mengapa baru sekarang ada keinginan dan kesadaran untuk sekedar “INGIN” berkoordinasi dengan TNI dalam menangani kasus-kasus terorisme ?

It’s too late.

Sudah sangat terlambat.

Tetapi tuntutan untuk berkoordinasi itu bersifat MUTLAK atau WAJIB HUKUMNYA.

Sebab ada pepatah yang mengatakan, “BETTER LATE THEN NEVER”

Lebih baik terlambat, daripada tidak samasekali.

Jalinlah koordinasi secara riil.

Secara nyata.

Bukan cuma sekedar lip service alias OMDO ( Omong Doang ).

Dan satu hal yang juga perlu dikritik dari kebijakan Mabes Polri adalah keberadaan sejumlah elemen ANTI TEROR yang di isi oleh orang-orang atau kelompok yang sama dalam penanganan terorisme.

Saat ini ada BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME ( BNPT ).

Lalu, pasca diterapkannya RESTRUKTURISASI ORGANISASI MABES POLRI, keberadaan Densus 88 Anti Teror telah dibubarkan atau dilikuidasi secara resmi dari seluruh Polda yang ada di Indonesia.

Restrukrirasi Polri secara resmi telah membubarkan DENSUS 88 ANTI TEROR.

Berdasarkan RESTRUKTURISASI ORGANISASI MABES POLRI tersebut, DENSUS 88 ANTI TEROR hanya ada di Mabes Polri sebagai pengambil kebijakan semata dan samasekali tidak mempunyai pasukan lagi di wilayah manapun yang ada di Indonesia.

Sebagai gantinya, Polri membentuk CRISIS RESPONSE TEAM ( CRT ) yang dilatih dan disiapkan di Amerika Serikat.

Ke depan, pasukan CRT inilah yang akan ditugaskan dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia melalui Polda – Polda yang ada di Indonesia.

Pertanyaannya, apa bedanya dan bagaimana pembagian tugas antara BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN ANTI TEROR, DENSUS 88 ANTI TEROR dan CRISIS RESPONSE TEAM ( CRT ).

Tidak ada bedanya !

Sebab, Mabes Polri menugaskan orang-orang yang sama untuk menduduki BADAN PENANGGULANGAN ANTI TEROR, DENSUS 88 ANTI TEROR dan CRISIS RESPONSE TEAM ( CRT ).

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs273.ash1/20051_274510809270_273072574270_3191953_4097548_n.jpg

Apa maksudnya, dipecah menjadi 3 bagian seperti ini ?

Bagaimana mengendalikannya ?

Bagaimana memantau dan mensinergikan kinerja dari 3 elemen ANTI TEROR ini ?

Di elemen yang MANA ( dari ketiga elemen ANTI TEROR ini), Polri bisa dan mampu menjalin koordinasi dengan BIN dan TNI ?

Lalu jika ada bantuan keuangan dari negara-negara asing, harus dialamatkan ke elemen ANTI TEROR yang mana ?

Siapa yang memegang komando dalam penanganan, penanggulangan dan penindakan ( sesuai ketentuan hukum yang berlaku ) dalam penanganan terorisme ?

Berdasarkan hukum, POLRI diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penindakan kasus-kasus terorisme.

Kalau memang Polri yang diberi kewenangan melakukan penangkapan dan penyidikan, untuk apa anggota-anggota Tim Anti Teror yang selama ini dikenal sebagai “orang-orang asuhan Gories Mere” disebar dan sengaja disusupkan ke semua elemen penanganan Anti Teror ?

Cukuplah dikumpulkan dalam satu wadah saja !

Untuk apa disebar dan dipecah-pecah, padahal orangnya dia-dia juga.

Atau dalam istilah yang penuh kelakar, LU LAGI LU LAGI ( L 4 ).

Ini bukan kritikan yang asal bunyi tetapi cobalah pertimbangkan betapa mubazirnya pemecahan penanganan anti teror yang sporadis seperti ini.

Dikumpulkan dalam satu wadah saja, Polri tidak pernah mau dan tidak pernah bisa berkoordinasi dengan internal dan eksternal.

Bukti konkrit yang paling nyata adalah kasus penanganan teorisme di Medan ( Sumatera Utara ) baru-baru ini.

Dengan dipimpin langsung oleh Kalakhar BNN Komjen Gories Mere, Densus 88 Anti Teror ( yang sebenarnya sudah dibubarkan ) menyerbu Bandara Polonia Medan tanpa mau melakukan koordinasi dengan TNI Angkatan Udara yang menjadi Tuan Rumah di Bandara Polonia Medan.

Tak cuma itu, seperti biasa … Komjen Gories Mere tak pernah mau dan tak pernah bisa berkoordinasi dengan internal Polri.

http://katakamidotcom.files.wordpress.com/2010/08/oegroseno.jpg?w=588

Kapolda Sumut Irjen Oegroseno

Polda Sumut tidak diberitahu dan tidak dilibatkan dalam aksi-aksi kelompok Gories Mere ini.

Tetapi, ketika tindakan dari “Densus 88 Anti Teror (Abal-Abal) pimpinan Gories Mere dikecam oleh TNI AU pasca penyerbuan Bandara Polonia Medan, TNI AU melayangkan surat protes secara resmi ke Polda Sumut.

TNI AU tidak bisa dan tidak mungkin mengirimkan surat protes kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) pimpinan Gories Mere.

Padahal penyerbuan atau operasi penyerangan (raid) ke Bandara Polonia Medan beberapa Minggu lalu dipimpin langsung oleh Kalakhar BNN Gories Mere.

Ini pelajaran bahwa sistem harus bekerja di negara ini.

Negara ini bukan negara ABAL-ABAL.

Semua harus ada aturannya.

Dan segala tindakan yang dilakukan aparatur penyelenggara negara harus bisa dipertanggung-jawabkan di muka hukum.

Tindakan apapun, tidak boleh siluman dan tidak boleh dilakukan semaunya sendiri saja.

Densus 88 sudah DIBUBARKAN SECARA RESMI oleh institusinya sendiri tetapi masih bisa melakukan OPERASI disana sini.

Di Aceh, di Medan, dan sekarang di Jakarta Timur ( pasca peledakan bom yang terjadi hari Kamis 30/9/2010 kemarin ).

Fakta bahwa DENSUS 88 ANTI TEROR sudah dibubarkan memang belum disadari dan dimengerti oleh semua pihak, termasuk oleh kalangan media massa di Indonesia.

Setiap penanganan anti teror ( terorisme ), pasti akan dihubungkan dengan DENSUS 88 ANTI TEROR.

Padahal DENSUS 88 ANTI TEROR sudah resmi dibubarkan oleh institusinya sendiri.

Nama DENSUS 88 sudah tidak bisa lagi disebut-sebut dalam penanganan terorisme di lapangan.

Polri seperti labil dan kebingungan sendiri untuk menangani terorisme ( pasca di likuidasinya DENSUS 88 ANTI TEROR ).

Tetap sama mengirimkan dan menyebutkan nama DENSUS 88 ANTI TEROR untuk menangani kasus-kasus peledakan bom atau TERORISME.

http://katakamidotcom.files.wordpress.com/2010/03/sby.jpg?w=588

Foto (Kiri ke Kanan) : Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD & Jenderal Djoko Santoso

Padahal, lewat proposal permohonan RESTRUKTURISASI yang diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mabes Polri menegaskan bahwa keberadaan DENSUS 88 hanya akan dibuat sebagai pengambil kebijakan saja dan tidak punya pasukan lagi di seluruh Polda yang ada di Indonesia.

Sialnya, Densus 88 Anti Teror sudah dibubarkan, tetapi cikal bakal penggantinya yaitu CRISIS RESPONSE TEAM ( CRT ) belum juga di resmikan keberadaannya ke hadapan rakyat Indonesia.

Jadi sekali lagi pertanyaannya, apa maksud Mabes Polri mengaca-acak dan memecah-mecah elemen penanganan terorisme seperti ini ?

Dari era Tim Satgas Bom dibentuk, koordinasi penanganan terorisme tidak pernah bisa dilakukan.

Bahkan pernah terjadi di era tahun 2007, Tim Satgas Bom berseteru dengan Densus 88 Anti Teror.

Ketika itu, Tim Satgas Bom dipimpin Brigjen Surya Darma, sedangkan Densus 88 Anti Teror dipimpin Brigjen Bekto Suprapto.

Tim Satgas Bom ingin agar prestasinya diberitakan di media massa dan diakui keberadaannya oleh publik.

Ini fakta yang tak bisa dipungkiri lagi.

Berada dalam satu wadah penanganan terorisme dibawah institusi POLRI saja sudah terjadi perseteruan, apalagi dipecah-pecah seperti ini !

Jangan mengada-ada dalam menangani kasus-kasus terorisme.

Lakukan regenerasi secara komprehensif untuk menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia.

Begitu banyak polisi-polisi yang cakap di seluruh wilayah Indonesia, berikan mereka kepercayaan untuk dilatih dan disiapkan secara sungguh-sungguh dalam penanganan teorrisme.

Sebab, penanganan terorisme di negara ini tidak boleh dan tidak bisa hanya dikuasai oleh segelintir orang saja yang selama ini berada didalam lingkaran satu nama saja yaitu Gories Mere.

Negara tidak bisa membiarkan EKSKLUSIVITAS semacam ini.

Negara tidak boleh kalah melawan TERORISME dan tidak boleh juga membiarkan HAK EKSKLUSIVITAS penanganan terorisme dibawah kendali satu nama saja yaitu GORIES MERE.

Memangnya siapa Gories Mere ?

Gories Mere itu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya dalam penanganan terorisme di negara ini.

Dia cuma sekedar perwira tinggi yang sudah bertahun-tahun mendapatkan tugas untuk menangani NARKOBA tetapi tetap nyangsang dan terus menerus gatal menangani kasus-kasus terorisme.

Alangkah kasihannya polisi-polisi lain di negara ini kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk mendalami penanganan terorisme.

Membangun jaringan membutuhkan waktu yang lama.

Harus ada regenerasi.

Dan regenerasi itu tidak bisa dikuasai oleh segelintir orang saja.

Dan PEMERINTAH juga harus mengkaji sistem penerimaan bantuan asing dari negara-negara lain dalam penanganan terorisme di Indonesia.

Pertimbangkanlah efektivitas “ONE GATE SYSTEM” dalam menerima, menampung dan mengelola bantuan asing untuk penanganan terorisme.

Ini masalah uang, jadi jangan sampai dinikmati terus menerus oleh MABES POLRI semata ( terutama oleh kelompok Gories Mere ).

Cukup, sudah terlalu lama Kelompok Gories Mere menikmati seluruh fasilitas dan apapun “kemudahan” yang melekat dalam operasi-operasi penanganan terorisme di negara ini. Misalnya, bantuan pelatihan teknologi atau pelatihan-pelatihan lain atas nama perang melawan teror.

Kalau cuma segelintir orang yang dibiarkan menguasai penanganan terorisme, maka orang yang itu-itu juga akan terus menerus menikmati seluruh fasilitas dan memenuhi undangan pelatihan dari sana-sini.

http://katakamidotcom.files.wordpress.com/2010/03/monumen1.jpg?w=588

Foto : Tugu Monumen Daftar Korban Tewas Kasus BOM BALI I di Bali

Sekali lagi, hentikan semua EKSKLUSIVITAS ini !

Kita semua juga juga perlu menghimbau kepada Presiden Barack Obama agar AMERIKA SERIKAT menghentikan semua pelatihan dan bantuan apapun kepada orang atau kelompok yang sama dalam penanganan terorisme di Indonesia.

Sudah tidak bisa lagi dibiarkan dan didiamkan kemudahan atau keistimewaan kepada kelompok “sok” eksklusif seperti itu.

Di Indonesia ini, instansi resmi yang harus berkoordinasi menangani terorisme adalah POLRI, TNI dan BADAN INTELIJEN NEGARA.

Bahkan ketiga instansi ini harus siap juga bekerjasama dengan instansi lain agar penanganan terorisme itu lebih terpadu yaitu bekerjasama dengan KEJAKSAAN AGUNG, DEPARTEMEN LUAR NEGERI, DEPARTEMEN HUKUM dan HAM dan Departemen lainnya.

Tidak bisa lagi dibiarkan penanganan terorisme itu hanya diketahui, dikuasai dan dikendalikan oleh hanya segelintir orang.

PEMERINTAH juga harus melakukan inventarisasi terhadap semua DOKUMEN RAHASIA NEGARA dalam penanganan kasus-kasus terorisme, termasuk menginventarisasi serta mengawasi keberadaan seluruh BARANG BUKTI dalam kasus-kasus terorisme selama ini.

Jadi kalau ada PELEDAKAN BOM di negara ini, jangan lagi mencurigai instansi diluar POLRI.

Curigailah, pihak-pihak yang mengetahui dan mengendalikan lalulintas BARANG BUKTI kasus-kasus terorisme selama bertahun-tahun terakhir ini.

Ribuan peluru ( amunisi ), bahan-bahan pembuat bom, senjata-senjata api yang standar dan berkaliber sangat canggih, dimana semua itu ?

Apakah Presiden tahu dan mendapat laporan, berapa ratus ribu peluru ( amunisi ), berapa kilogram bahan-bahan pembuat bom, berapa unit senjata api dan bom yang siap ledak dan seluruh perangkat yang berhasil dirampas dalam kasus-kasus terorisme selama 10 tahun terakhir ?

Memang, akan ada alibi bahwa barang-barang bukti itu sudah diajukan ke pengadilan ( seiring dengan dibawanya kasus-kasus terorisme ke Pengadilan ).

Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa sudah seluruhnya barang bukti kasus-kasus terorisme itu disita dan diamankan oleh aparat penegak hukum ?

Sebab, yang menangkap dan yang menjadi TANGAN PERTAMA yang menyita di lokasi penyergapan atau penangkapan adalah TIM ANTI TEROR POLRI.

Tidak ada yang tahu, apa yang sebenarnya yang terjadi, apa saja yang disita dan detail persenjataan apa saja yang ada di pihak “teroris?.

Coba, di cek, dimana semua itu ?

Selama 10 tahun terakhir, TNI tidak pernah dilibatkan oleh kelompok Gories Mere dalam penanganan terorisme !

Jadi bayangkan, seluruh barang bukti yang dirampas dan disita dalam kasus-kasus terorisme selama 10 tahun terakhir ini hanya diketahui dan dikuasai oleh kelompok Gories Mere saja.

Jangan ditutup-tutupi !

Dan jangan ada lagi kecurigaan terhadap TNI atau instansi lain.

Sederhana saja pemikirannya, dimana dan apa saja barang bukti ( terutama senjata, amunisi dan bom siap ledak ) yang disita dalam kasus-kasus terorisme selama 10 tahun terakhir.

Hei Bung 10 tahun itu bukan waktu yang singkat !

Pikirkanlah ini.

Dan hentikan semua debat kusir oleh REMISI untuk kasus-kasus terorisme.

Sebab, tidak perlu ada toleransi dalam kasus-kasus terorisme.

Disinilah NEGARA harus membuktikan bahwa NEGARA TIDAK BOLEH KALAH MELAWAN TERORIS.

Tetapi pertanyaannya, sudah dilaksanakankah semua keputusan hukum dari Majelis Hakim dalam kasus terorisme ?

Jawabannya, TIDAK !

Contoh nyata, vonis pidana kurungan (PENJARA) seumur hidup dari Majelis Hakim di Denpasar – Bali untuk ALI IMRON dalam kasus Bom Bali I.

Terpidana kasus Bom Bali I ini tidak pernah menjalani masa hukumannya di dalam penjara.

Ia dipinjam, dipakai dan dimanfaatkan oleh Kelompok Anti Teror pimpinan Gories Mere sampai detik ini.

Kalau memang hukum mau ditegakkan, seret dan penjarakan ALI IMRON ke dalam penjara.

Omong kosong soal penegakan hukum akalu GEMBONG TERORIS semacam ALIM IMRON — yang notabene menjadi perakit bom sehingga menewaskan ratusan orangg warga negara AUSTRALIA — ternyata dibiarkan bebas merdeka, tanpa perlu menjalani hukumannya.

http://image.com.com/gamespot/images/bigboxshots/6/928806_68119_front.jpg

Ilustrasi Gambar : WAR ON TERROR

Kesimpulannya, tanganilah kasus-kasus terorisme secara baik, benar dan mulai secara nyata berkoordinasi dengan semua pihak.

Tak perlu mengelabui rakyat Indonesia dan dunia internasional lewat pembentukan elemen-elemen baru ANTI TEROR, padahal di isi oleh orang-orang yang sama juga.

Hal ini hanya akan merugikan negara dalam hal anggaran.

Awasi secara ketat semua bantuan asing yaitu dengan memberlakukan ” ONE GATE SYSTEM” atau sistem satu pintu dalam menerima semua bantuan keuangan dan undangan-undangan pelatihan dari negara lain.

Sudah tidak boleh lagi dan sudah tidak bisa lagi dibiarkan ada “transaksi bantuan asing” yang UNTOUCHABLE alias tidak tersentuh oleh pengetahuan negara, parlemen dan media massa.

Semua bantuan asing itu harus diaudit dan dipertanggung-jawabkan pemakaiannya.

Satu sen pun, tidak boleh ada yang masuk ke kantor pribadi atau untuk mendanai operasi yang tidak resmi di hadapan negara.

Presiden SBY dan DPR harus menolak usulan pemberian anggaran sebesar Rp. 60 MILIAR untuk Densus 88 Anti Teror.

Waduh, besar sekali anggaran sebanyak itu hanya untuk DENSUS 88 ANTI TEROR.

Ada Badan Nasional Penanggulangan Anti Teror, ada Densus 88 Anti Teror, dan akan segera “tampil” CRISIS RESPONSE TEAM ( CRT ).

Mau berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar uang dari negara yang harus diberikan kepada MABES POLRI lewat elemen-elemen anti teror ini ( padahal isinya adalah orang-orang yang sama juga ).

Pikirkanlah hal ini, untuk apa dibentuk begitu banyak elemen anti teror tetapi isinya dia dia juga.

Sementara NEGARA diharapkan memberi anggaran untuk operasional dari masing-masing elemen anti teror itu.

Lalu bagaimana kalau ada negara-negara sahabat yang ingin memberikan bantuan keuangan, kerjasama, pelatihan dan latihan gabungan ?

Kepada siapa dan harus bagaimana menyalurkan semua itu ?

Janganlah dibuat jadi amburadul penanganan terorisme di negara ini.

Hanya teroris BODOH yang mau muncul dan petantang petenteng mau BALAS DENDAM secara terang-terangan, sementara Tim Anti Teror Polri sudah gencar unjuk gigi dan pamer diri sepanjang tahun 2010 ini.

Coba jelaskan, TERORIS mana di dunia ini yang mau memunculkan diri, kalau aparat keamanan sedang bersiaga penuh 24 jam dalam sehari sepanjang tahun 2010 ini ?

Atau “TERORIS” itu yang semakin bodoh ?

Kasihan sekali teroris-teroris itu, mereka disebut-sebut punya senjata yang super canggih tetapi tak punya pertimbangan tentang kapan atau dimana mereka harus membalas dendam ?

Dan yang lebih bodohnya lagi, “TERORIS” mana di dunia ini yang menulis surat dulu kepada POLISI bahwa aksi mereka untuk balas dendam ?

“Hei Polisi, terimalah peledakan bom ini, sebagai aksi balas dendam gue kepada kalian ya !”.

Cobalah dipikirkan semua itu, apakah masuk akal semua aksi-aksi tolol seperti itu ?

Terorisme itu bukan seperti sepasang manusia yang sedang di mabuk cinta.

Kalau sedang dilanda asmara, rindu atau patah hati, menulis surat dulu untuk mengungkapkan isi hatinya kepada sang kekasih.

Ya Tuhan, semakin hari semakin menggelikan semua aksi terorisme yang bertebaran di wilayah Indonesia ini.

Cukuplah sudah suguhan soal terorisme ini.

Boss, sudah 10 bulan di tahun 2010 ini terjadi gunjang ganjing penanganan terorisme ini dipaksakan untuk menjadi santapan rakyat Indonesia.

Busyet deh, sudah seperti permainan anak kecil yaitu PETAK UMPET.

Kejar-kejaran dari satu daerah ke daerah yang lain.

Dari satu toko emas ke toko emas yang lain.

Dari markas level terendah polisi ke markas lainnya.

Aduh, kira-kira dong kalau mau mengkondisikan semua itu ke hadapan publik.

Teroris mana yang mau HEAD TO HEAD bertarung kalau seluruh kekuatan anti terorisme di negara ini sudah “SIAGA SATU” di tempatnya masing-masing dengan mobilitas yang sangat tinggi.

Apakah sudah sangat idiot teroris-terorisi itu, habis “merampok” toko emas di satu daerah, lalu ngibrit merampok ke toko emas lainnya di daerah lain.

Atau dari satu bank ke bank lain.

Gila kali, kalau terjadi pergeseran aksi-aksi terorisme yang bebal sebebal-bebalnya seperti itu.

Yang tidak-tidak saja, capek sekali mendapat suguhan atraksi yang semacam itu.

Lalu kalau selama ini ada DOMINASI PENANGANAN TERORISME oleh satu kelompok tertentu didalam internal Polri, ada satu pertanyaan untuk kelompok sok eksklusif ini.

Katanya HEBAT dalam penanganan terorisme, hei, kok bisa beranak-cucu kasus-kasus terorisme itu dalam kurun waktu yang berkepanjangan ?

Untuk apa teroris itu menghajar dan menyerang markas polisi kelas teri ?

Kalau memang atas nama DENDAM maka yang akan mereka ledakkan adalah MARKAS DENSUS 88 ANTI TEROR atau KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL ( BNN) sebab teroris-teroris itu pasti sudah tahu bahwa “jagoan anti teror” selama 10 tahun terakhir ini bernama Gories Mere — seorang pejabat penanggulangan narkoba yang masih tetap ngotot turun ke lapangan urusan terorisme –.

Bagaimana sih ?

Atas pengakuan Gories Mere sendiri ( pada awal tahun 2007), ia mengatakan kepada KATAKAMI.COM bahwa Al Qaeda sudah mengincar dirinya untuk diculik.

Kalau sudah Al Qaeda yang ditudingnya hendak menculik, untuk apa mengorbankan polisi yang tak ada sangkut-pautnya dalam urusan terorisme ?

Ini logika yang harus disadari oleh kelompok sok eksklusif dalam penanganan terorisme.

Ingatlah ucapan dari mulut kalian sendiri tentang ancaman penculikan di tahun 2007 ( dan bisa jadi, itupun hasil karangan kalian sendiri saja ).

Rakyat Indonesia capek sekali disuguhi atraksi-atraksi “terorisme” ala FILM RAMBO.

Sudahlah Boss, nasihat sederhana ini akan sangat manjur yaitu “MENCIPTAKAN KETAKUTAN DI TENGAH MASYARAKAT ADALAH BAGIAN DARI TEROR ITU SENDIRI”.

Izinkan, dan biarkanlah, rakyat Indonesia hidup dengan tenang dan damai.

Jangan direcoki dengan aksi-aksi yang berkepanjangan ….

(MS)

Densus 88 Sudah Resmi Dibubarkan Jadi Operasi Di Medan Ilegal, Yang Ditangkap Itu Bukan Teroris

 

Dimuat juga di KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM 

Mengecam Penyerbuan Densus Ke Bandara Polonia & Balada Post Power Syndrome Gories Mere

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika? 

Jakarta 23/9/2010 (KATAKAMI) – Agak terlambat sebenarnya menyadari satu hal yang sangat penting mengenai operasi yang dilakukan Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah Sumatera Utara.

Keberadaan Densus 88 Anti Teror di Sumatera bisa disebut siluman dan ilegal.

Sebab saat ini dalam struktur organisasi Polri yang baru ( sesuai dengan kebijakan restrukturisasi Polri yang telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ), Polri sudah memutuskan untuk membubarkan Densus 88 Anti Teror Polri.

Istilah yang digunakan oleh Polri untuk pembubaran Densus 88 Anti Teror ini adalah LIKUIDASI.

Sekilas melakukan napak tilas, “dahulu kala” dibentuklah SATUAN TUGAS (SATGAS) BOM untuk menangani kasus-kasus peledakan bom terhitung kasus peledakan bom di malam natal tahun 2000.

Tim Satgas Bom ini dipimpin oleh Gories Mere.

Tetapi pada tahun 2003, atas bantuan sebuah negara asing maka Mabes Polri membentuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror.

Yang diperkenalkan kepada publik atau muncul di permukaan adalah DENSUS 88 ANTI TEROR.

Sementara Tim Satgas Bom lebih difokuskan untuk pergerakan-pergerakan di “bawah tanah”.

Akan tetapi, saat Bambang Hendarso Danuri menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) dengan pangkat Komjen, pada awal tahun 2007 BHD memutuskan untuk membubarkan Tim Satgas Bom dan meleburkannya menjadi satu ke dalam DENSUS 88 ANTI TEROR.

Kini, Densus 88 Anti Teror juga sudah dibubarkan di semua Polda yang ada di Indonesia dan mereka bersiap-siap untuk menyambut lahirnya pasukan baru bernama CRISIS RESPONSE TEAM (CRT).

Nama Densus 88 tetap ada tetapi hanya sebagai formalitas dan sudah tidak mempunyai pasukan resmi lagi di seluruh wilayah Indonesia.

Pencantuman nama Densus 88 hanya sebagai salah seorang pembantu Kapolri dalam hal pengambilan keputusan terkait penanganan terorisme.

Dengan kata lain, dalam bagan organisasi Polri yang baru, Densus 88 Anti Teror berada langsung dibawah kendali Kapolri tetapi keberadaan Densus 88 hanya ada di Mabes Polri sebagai pengambil keputusan (saja).

Tetapi disemua Polda yang ada di Indonesia, sudah tidak ada lagi Densus 88 Anti Teror.

Sekali lagi, di seluruh Polda yang tersebar di wilayah Indonesia sudah tidak ada lagi Densus 88 Anti Teror.

Iliustrasi Gambar : CRISIS RESPONSE TEAM ( C.R.T.)

 

Sebagai gantinya, Polri berencana untuk membentuk Crisis Response Team ( CRT) yang dilatih di Amerika Serikat.

Selanjutnya, untuk menggantikan keberadaan Densus 88 Anti Teror yang telah dibubarkan ( di likuidasi ) tadi, Crisis Response Team atau CRT yang akan ditempatkan di Polda – Polda.

Dan walaupun restrukturisasi Polri sudah disetujui Presiden, bahkan sudah di berlakukan secara resmi oleh Polri, Tim Anti Teror CRT belum di resmikan dan diperkenalkan kepada publik.

Jadi pertanyaannya, anggota “Densus 88″ yang dibawa dan dikendalikan oleh Komisaris Jenderal Gories Mere untuk beroperasi di Medan ( Sumatera Utara), apakah mereka bertugas secara resmi dan legal ?

Kalau mereka memang bertugas secara resmi dan legal, maka harus dipertanyakan, payung hukum apa yang dimiliki dan digunakan dalam melaksanakan tugas penanganan terorisme ?

Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas negara, harus dilaksanakan secara resmi dan legal !

Kalau “Densus 88″ yang beraksi di Medan (Sumatera Utara) adalah pasukan yang resmi dan legal, mana surat tugasnya dan tolong tunjukkan keberadaan mereka dalam struktur organsiasi Polri !

Maaf, barangkali hal ini belum disadari oleh Densus 88 Anti Teror yang berada di Medan (Sumatera Utara), kalian sudah tidak ada dalam struktur organisasi Polri.

Kalian sudah dibubarkan.

Kalian sudah dilikuidasi.

Kalian sudah diberangus.

Kalian sudah dienyahkan.

Densus 88 Anti Teror adalah masa lalu yang sudah tak berhak lagi melaksanakan tugas penanganan terorisme ke wilayah manapun di Indonesia ini,

Densus 88 Anti Teror adalah penggalan masa lalu yang sudah tidak diakui lagi keberadaannya dalam sistem dan aturan yang berlaku di negara ini.

Sehingga kalau misalnya Polri tetap ingin mengirimkan pasukan untuk menangani kasus-kasus terorisme maka yang harus dilakukan adalah mengirimkan pasukan BKO (Bawah Komando Operasional) melalui Polda setempat atau pasukan Brimob dari Markas Brimob Kelapa Dua, Depok ( Jawa Barat ).

Sepanjang Pasukan Crisis Response Team (CRT) belum diresmikan keberadaannya, pasukan Anti Teror Polri hanya bisa dikirimkan melalui 2 alternatif tadi.

Jadi bukan dengan cara mengirimkan dan membawa seenaknya bekas-bekas anggota Densus 88 Anti Teror yang sudah diberangus keberadaannya dari struktur organisasi Polri  ( dalam kaitan pelaksanaan tugas di seluruh wilayah Indonesia ).

Foto : Neta S. Pane

 

Lewat wawancara dengan KATAKAMI.COM di Jakarta (Kamis 23/9/2010), Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch mengatakan bahwa polisi yang bertugas di Medan mengatas-namakan Densus 88 Anti Teror bisa disebut sebagai polisi yang DISERSI.

“Mereka bisa dibilang DISERSI. Ya memang disersi namanya sebab Densus 88 Anti Teror sudah tidak ada lagi dalam struktur organisasi Polri. Densus hanya di Mabes Polri sebagai pengambil keputusan saja. Sudah tidak bisa lagi Densus 88 melakukan operasi anti teror apapun di Indonesia. Kalau mereka masih melakukan operasi berarti itu operasi yang ilegal. Sebab Densus memang sudah dihapus dari Polda-Polda yang ada di Indonesia” kata Neta S. Pane.

Menurut Neta, untuk mengantisipasi kevakuman dalam penanganan terorisme maka Deputi Operasi di Mabes Polri yang harus melakukan koordinasi dalam menyiapkan pasukan.

“Dalam situasi darurat seperti ini, Deputi Operasi yang harus menyiapkan pasukan. Dia bisa mengambil dari Mako Brimob Kepala Dua atau meminta Polda setempat untuk menyiapkan pasukan. Kalau lokasinya di Sumut maka Polda Sumut yang harus menyiapkan. Jadi lintas sektoral seperti ini menjadi tugas dari Deputi Operasi. Komando ada di tangan Deputi Operasi” lanjut Neta S. Pane.

Indonesia Police Watch kembali mengecam keberadaan Kepala Pelaksana Harian ( Kalakhar ) Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Gories Mere yang mengendalikan operasi Densus 88 Anti Teror di Medan.

“Gories Mere telah melakukan penyalah-gunaan wewenang. Dia sudah melampaui kewenangannya sebagai Kalakhar BNN. Sekarang kalau dia ditanya, operasi yang dia lakukan di Medan itu operasi pemberantasan narkoba berkedok terorisme atau operasi terorisme berkedok narkoba ? Dia harus bisa mempertanggung-jawabkan segala sesuatunya. Bikin malu saja. Selain tidak mau berkoordinasi dengan Polda Sumut, Gories Mere juga tidak mau berkoordinasi dengan TNI. Mau jadi apa Indonesia kalau ada Jenderal yang seenaknya seperti dia ini. Gories Mere ini harus ditindak secara tegas. Apalagi pasukan yang dia bawa itu adalah pasukan yang sudah dibubarkan” tegas Neta.

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

http://i284.photobucket.com/albums/ll30/jalakpengkor/cqb1.jpg

Foto : Sat Gultor (Den 81) Kopassus

Telah berkali-kali disampaikan kritik kepada Tim Anti Teror Polri ( dari mulai bernaung di bawah Tim Satgas Bom dan Densus 88 Anti Teror ), jalinlah koordinasi yang baik dengan sesama polisi dan instansi lain.

Entah itu TNI atau Badan Intelijen Negara (BIN).

Tim Anti Teror Polri bukan warga negara kelas 1.

Tim Anti Teror Polri hanyalah merupakan satu bagian dari mata rantai penanganan terorisme yang ada di Indonesia.

Apalagi saat ini sudah dibentuk Badan Penanggulangan Anti Teror (BPAT).

Selama bertahun-tahun, semangat “EGO SEKTORAL” menjadi ciri dari sepak terjang Tim Anti Teror Polri di bawah kendali Komjen Gories Mere.

Sekarang sudah tidak bisa lagi bertindak arogan atas nama eksklusivitas penanganan terorisme.

Terutama pasca pembubaran ( likuidasi ) Densus 88 Anti Teror Polri.

Mabes Polri juga tidak boleh mengeluarkan pernyataan resmi atau tak resmi bahwa orang-orang yang mereka tangkap dalam operasi penanganan terorisme adalah TERORIS.

Siapapun yang ditangkap dan dengan operasi apapun penangkapan itu dilakukan, tetap tidak boleh menyebut hasil-hasil tangkapan mereka itu adalah TERORIS.

Bung, Indonesia ini NEGARA HUKUM.

Dan Polri adalah aparat penegak hukum.

Tegakkanlah hukum sampai langit  runtuh.

Polri harus menghormati ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH ( PRESUMPTION OF INNOCENT).

Jangan menyebut diri sebagai APARAT PENEGAK HUKUM kalau tidak bisa melaksanakan hukum itu secara baik dan benar.

Bersalah atau tidaknya seseorang dalam kasus tindak pidana terorisme, hanya bisa dibuktikan lewat proses PENGADILAN.

Dan itu merupakan domain  tugas dari Majelis Hakim.

Bukan tugas Polri.

Selama bertahun-tahun menangani terorisme, ratusan orang memang sudah ditangkap.

Tapi jangan lupa, Polri sering salah tangkap, salah tembak dan salah sasaran.

Dari sekian ratus orang yang ditangkap, tidak semua diajukan ke Pengadilan.

Bahkan dari sekian banyak yang diajukan ke Pengadilan, tidak semua dinyatakan TERBUKTI BERSALAH oleh Majelis Hakim.

Yang lebih menyedihkan, ketika Majelis Hakim memutuskan bahwa ALI IMRON terbukti bersalah dalam KASUS BOM BALI I dengan vonis pidana penjara seumur hidup, Polri malah meminjam ALI IMRON dari dalam penjara (sejak tahun 2003 sampai saat ini).

Ini fakta !

Jadi jangan ASBUN menyebut hasil-hasil tangkapan itu adalah TERORIS.

Sebut mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu orang yang diduga (TERDUGA) teroris.

Mereka hanya bisa disebut TERORIS kalau sudah ada vonis terbukti bersalah dari majelis hakim.

Ikuti aturan hukum.

Hukum adalah hukum.

The LAW is the LAW.

Jangan sok petantang pententeng menangkap dan menembaki TERORIS.

Lalu pamer dan sesumbar ke media massa tentang hingar bingar penangkapan dan penembakan TERORIS.

Bikin malu saja kalau “HARE GENE” masih omong besar soal terorisme tetapi menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Polri, lakukanlah introspeksi diri.

Dan JANGAN lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu ( dalam hal penanganan terorisme ).

Ingatlah juga bahwa penanganan terorisme bukanlah HAK EKSKLUSIF dari segelintir orang di dalam internal Polri.

Jangan abaikan REGENERASI sebab itu menjadi kata kunci dalam keberhasilan penanganan terorisme di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang.

Pejabat-Pejabat yang diturunkan mengendalikan dan memimpin penangananan terorisme harus yang berkompeten dan disesuaikan dengan jabatan masing-masing.

Ini bukan urusan kecil dan bukan untuk main-main.

Sebuah operasi keamanan yang ditugasi dan dibiayai negara harus memiliki legitimasi agar dapat memberikan pertanggung-jawaban.

Bagaimana bisa memberikan pertanggung-jawaban kalau pejabat yang mengendalikan dan memimpin operasi itu adalah pejabat yang berada di luar dari struktur Polri untuk urusan penanganan terorisme ?

Ini urusan negara.

Kalau ada apa-apa, siapa yang harus bertanggung-jawab ?

Operasi keamanan tidak bisa diselewengkan menjadi OPERASI SILUMAN yang mendapat komando dari “orang tak dikenal” dalam bagan organisasi Polri untuk urusan penanganan terorisme.

Kalau misalnya, Irwasum Polri Komjen Nanan Soekarna mengatakan bahwa tidak jadi masalah jika Komjen Gories Mere memimpin operasi penanganan terorisme di Medan demi institusi, pertanyaannya adalah, apakah Komjen Nanan Soekarna tahu aturan main dalam pelaksanaan tugas ?

Pantas saja Nanan Soekarna tidak sanggup dan gagal menangani kasus kerusuhan anarkis di Medan (Sumatera Utara) pada bulan Februari 2009 — dimana dalam aksi kerusuhan anarkis itu sampai harus menewaskan Ketua DPRD Sumut Haji Azis Angkat –.

Dan memang akhirnya, pada bulan Februari 2009 Nanan Soekarna DICOPOT dari jabatannya karena gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai KAPOLDA SUMUT. Komjen Nanan Nilai Keberadaan Komjen Gories di Medan Tidak Masalah

Bagaimana mau berhasil dalam menjalankan tugas kalau aturan yang berlaku  tidak ditaati ?

Anda sudah masing-masing sudah diberi tugas, wewenang dan tanggung-jawab melalui jabatan yang dipercayakan oleh negara.

Laksanakan saja dengan sebaik-baiknya.

Jangan tumpang-tindih atau seenaknya.

Bisa jungkir balik POLRI kalau dibiarkan pejabat setingkat Irwasum memberikan pembenaran terhadap seorang perwira tinggi Polri yang melakukan penyalah-gunaan wewenang dalam tugasnya.

Jika pemerintah memberikan tugas dan tanggung-jawab untuk menangani narkoba, laksanakan tugas itu sebaik-baiknya.

Jangan tugas orang dicaplok hanya karena merasa paling mampu menangani terorisme.

Besar kepala itu namanya !

Bayangkan kalau misalnya Menteri Luar Negeri  “lancang” melakukan tugas-tugas dari Menteri Kesehatan, atau Menteri Perhubungan melakukan tugas-tugas dari Kepala Badan Intelijen Negara.

Atau misalnya, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Mabes Polri lancnag melakukan tugas-tugas dari Kabareskrim atau Kepala Divisi Humas.

Tidak bisa begitu kan.

Semua ada aturannya.

Dan wewenang tugas yang sudah diberikan oleh negara, tidak bisa disalah-gunakan seenaknya.

Mau jadi apa Indonesia kalau pejabat-pejabat yang sudah diberi tugas masing-masing, justru melakukan tugas orang lain ( dengan mengabaikan tugas utama dalam jabatan yang diembannya secara resmi).

Jadi, terimalah semua kritik dengan lapang dada.

 Dan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini.

Jalin koordinasi dengan sesama polisi dan instansi lain.

Sebab, Indonesia ini adalah negara hukum.

Bukan HUTAN RIMBA yang membiarkan satwa-satwa liar berkeliaran tanpa bisa dikendalikan.

Hormati dan laksanakan hukum sebagaimana mestinya.

The Law is the law.

Hukum adalah hukum.

Jangan dibelokkan atau disalah-gunakan ( termasuk dalam penanganan terorisme ).

Karena Densus 88 Anti Teror memang sudah dibubarkan, kendalikan diri dan jangan lagi berkeliaran atas nama Densus 88 Anti Teror.

Tunggu sampai Kapolri meresmikan keberadaan CRISIS RESPONSE TEAM (CRT).

Sebab Densus 88 Anti Teror adalah masa lalu yang sudah berlalu dan sudah dibubarkan secara resmi oleh internal Polri sendiri.

(MS)

Mengecam Penyerbuan Densus Ke Bandara Polonia & Balada Post Power Syndrome Gories Mere

IPW: Densus Merasa Seperti Polisi Nomor 1 di Negeri Ini

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Di “Negeri Para Bedebah” Aan Menang Melawan Mafia Narkoba, Mantap !

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

Jakarta 22/29/2010 (KATAKAMI) — Mungkin bagi banyak polisi, nama Gories Mere cukup disegani. Tapi bagi siapapun yang sangat teliti mengikuti sepak terjang dari perwira tinggi Polri Angkatan 1976 ini, Gories Mere tak ubahnya sebuah lagu lama yang nada-nadanya sudah tak lagi merdu jika menyanyikan senandung tentang pemberantasan terorisme.

Disaat semua pihak sedang menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR, Gories Mere memimpin aksi bau terasi dari Densus 88 Anti Teror Polri di Medan, SumateraUtara. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan mengirim surat protes pada Kapolda Sumut atas tindakan Densus 88 yang tidak prosedural. Pasukan elit ini menerobos Area Delta Bandara Polonia tanpa melalui proses seharusnya dan tidak mengindahkan petugas TNI AU yang bertugas di sana.

Peristiwa itu terjadi pada 13 September yang lalu saat Tim Densus hendak terbang dari bandara tersebut. 

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Gories Mere disebut-sebut ada dalam rombongan Densus 88 yang ‘menerobos’ Bandara Polonia untuk menuju Area Delta.

Namun Mabes Polri membenarkan tindakan Gories Mere yang ikut dalam operasi Densus 88 di bandara Polonia Medan.

“BNN kan punya wilayah hukum di Indonesia, jadi ya nggak masalah kalau ada di sana,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Iskandar Hasan saat dihubungi wartawan, Selasa (21/9/2010).

Silahkan Mabes Polri membela dan mencari pembenaran atas langkah-langkah Gories Mere yang masih saja berkutat di antara Densus 88 Anti Teror.

Publik sudah tak heran dengan kelakuan Gories Mere ini.

Inilah manusia yang paling tidak bisa menghormati dan menjalin koordinasi dengan instansi lain, bahkan dengan kalangan internal Polri.

Inilah manusia yang seakan-akan mengidap “POST POWER SYNDROME” sehingg tugas utamanya sebagai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional diabaikan dan ditelantarkan begitu saja.

Untuk apa, operasi-operasi Densus 88 dipimpin oleh seorang perwira tinggi bintang 3 yang aktif ?

Kurang kerjaan ?

Operasi di lapangan cukup dipimpin oleh kalangan internal Densus 88.

Dan Gories Mere bukan bagian dari struktur kepemimpinan dari Densus 88 Anti Teror, bahkan Polri secara institusi.

 

Foto : Neta S. Pane

 

Kepada KATAKAMI.COM lewat wawancara di Jakarta (22/9/2010), Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch mengecam keras aksi Gories Mere yang masih saja terus mengendalikan Densus 88 Anti Teror Polri.

“Gories Mere ini tidak sadar bahwa dia sudah berada diluar organisasi Densus. Tugas utamanya di BNN, silahkan kerjakan tugas utamanya di BNN. Jangan mengacak-acak Densus 88. Kok seperti orang yang mengidap sakit POST POWER SYNDROME. Tidak tahu malu kalau masih ngotot mengendalikan Tim Anti Teror Polri. Baik memimpin atau cuma sekedar ikut dalam oeprasi resmi Densus, Gories Mere tidak punya hak apapun” kata Neta S. Pane.

Neta juga menyarankan agar Densus 88 Anti Teror dibubarkan dan dilebur ke dalam Brimob.

“Densus ini sudah kehilangan kendali. Arogan dan sangat besar kepala. Jangankan terhadap instansi lain, terhadap sesama polisi saja tidak bisa dan tidak mau berkoordinasi. Bubarkan saja. Pemerintah harus tegas kepada Densus ini” lanjut Neta.

Neta S. Pane mensinyalir rangkaian panjang insiden demi insiden yang terjadi di Sumatera Utara yaitu dari mulai peristiwa perampokan Bank Niaga, pemburuan terorisme, penerobosan ke Lapangan Udara Polonia Medan oleh Densus 88 Anti Teror Polri sampai ke penyerangan Mapolsek di Hamparan Perak (Deli Serdang) patut dapat diduga adalah upaya yang sangat serius dari “pihak-pihak yang tertentu” untuk menjatuhkan citra Kapolda Sumatera Utara.

“Pak Oegroseno itu adalah calon Kapolri yang sangat favorite. Tapi belakangan ini, figur Oegroseno seakan mau ditenggelamkan oleh pihak tertentu yang sepertinya ketakutan kalau Oegroseno naik. Semua rangkaian yang terjadi di Sumatera Utara menjelang pemilihan Kapolri ini adalah kecenderungan untuk menjegal Oegroseno. Ada yang sangat ketakutan kalau Oegroseno naik. Sederhana sekali dan gampang membaca gerakan-gerakannya” tegas Neta. 

Neta juga mengecam keras pernyataan dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Iskandar Hasan yang membenarkan tindakan Gories Mere ikut dalam operasi Densus 88 menerobos Bandara Polonia Medan.

“Eh, tolong dimuat ya, Indonesia Police Watch mengecam Kepala Divisi Humas Polri kalau mereka membenarkan tindakan Gories Mere. Hei, Iskandar Hasan, apakah anda mau kalau Mantan Kepala Divisi Humas Polri seperti Abubakar Nataprawira misalnya, ikut campur dan masih terus mengendalikan tugas-tugas pokok di Humas Polri ?Apakah bisa dibenarkan kalau mantan Kapolri Jenderal Sutanto mengendalikan Kapolri BHD urusan internal Polri ? Apakah bisa dibenarkan kalau Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengendalikan Presiden SBY dalam urusan kabinet pemerintahan ? Tidak bisa kan ! Tidak boleh dikendalikan oleh orang-orang yang sudah tidak bertugas lagi secara resmi. Gories Mere tidak berhak mengendalikan Densus 88. Kok tidak tahu malu masih ikut-ikutan dalam urusan Polri” ungkap Neta S. Pane.

 

Foto : Mayjen TNI (Purn) TB Hassanudin

 

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, lewat wawancara dengan KATAKAMI.COM di Jakarta (22/9/2010), Mayjen TNI (Purn) TB Hassanudin yang merupakan Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengecam aksi penerobosan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror ke Bandara Polonia Medan beberapa hari lalu.

“Jangankan antar instansi, di tingkat RT / RW saja harus ada koordinasi. Apalagi antar instansi dalam pemerintahan, yang benar saja dong ! Jenderal bego namanya kalau benar ada perwira tinggi Polri ikut dalam operasi Densus menerobos Bandara Polonia dan sengaja menghardik Prajurit TNI AU yang sedang bertugas. Jenderal apa itu namanya kalau seenaknya saja terhadap instansi lain ? Itu namanya Jenderal Bego, tulis ya … itu namanya Jenderal Bego. Bodoh ! Berkoordinasi kok tidak mau ! Bagaimana kalau misalnya terjadi bentrokan antar petugas hanya karena tidak ada koordinasi ? Jangan seenaknya dong” kata TB Hassanudin.

TB Hassanudin juga meminta agar Polri memperbaiki koordinasi dengan TNI dalam urusan tugas di lapangan.

 

 Foto : Tjatur Sapto Edy

 

Seperti yang diberitakan DETIK.COM, Komisi III DPR menyayangkan insiden yang terjadi antara Densus 88 Antiteror Mabes Polri dengan TNI Angkatan Udara di Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Seharusnya Densus bisa menghormati institusi lain ketika melakukan operasi.
“Harusnya bisa menghormati institusi lain agar terjalin kerjasama yang baik. Lagi pula misinya kan sama. Kita tidak ingin terjadi insiden-insiden yang mensinyalir konflik antar institusi,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, Selasa ( 21/9/2010).

Kapolri, menurut Tjatur, harus bisa segera memberikan penjelasan yang transparan mengenai kejadian ini. “Kapolri harus menjelaskan secara rinci dan menegakkan kode etik serta protap yang ada di dalam melakukan operasi,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi III DPR siap turun ke lapangan untuk melakukan investigasi bila mendapatkan informasi yang menggambarkan tindakan satuan kepolisian yang tidak sesuai prosedur.

“Komisi III siap turun ke lapangan kalau ada operasi di lapangan yang tidak sesuai prosedur. Sebab kita ingin ada harmonisasi dalam satu institusi,” tuturnya.

Foto : Kalakhar BNN Komjen Gories Mere

 

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Jadi, sekali lagi, kepada Komjen. Gories Mere, jauh lebih baik kalau anda mengundurkan diri saja dari jabatan anda sebagai Kalakhar BNN.

Atau, Presiden SBY segera mengeluarkan keputusan untuk mencopot perwira tinggi Flores ini dari jabatannya sebagai Kalakhar BNN dan memberikan tugas baru sebagai STAF AHLI KAPOLRI bidang penanganan terorisme.

Jauh lebih baik, Gories Mere diberi kepercayaan sebagai Staf Ahli Kapolri bidang Anti Teror ( jika memang Gories Mere tetap mau diberi wewenang penuh untuk mengendalikan semua operasi Densus 88).

Apalagi struktur organisasi Polri yang baru, memang menempatkan Densus 88 berada langsung di bawah KAPOLRI.

Ya sudah, tempatkan saja Gories Mere sebagai Staf Ahli Kapolri bidang Anti Teror.

Dan biarkan sampai pensiun, Gories Mere menghabiskan masa tugasnya sebagai polisi sebagai Staf Ahli.

Negara ini punya aturan main yang baku dan berlaku.

Tidak bisa seenaknya menepuk dada bahwa seolah-olah hanya satu orang saja yang sangat pantas untuk menangani masalah terorisme.

Kasihan Indonesia, kalau terus menerus dipaksa untuk menyaksikan aksi brutal Densus 88 dibawah kendali Komjen Gories Mere.

Betapa malangnya, siapapun yang terkena penyakit POST POWER SYNDROME …

Mudah-mudahan (siapapun itu) yang merasa sangat frustasi karena ternyata gagal total melaju dan mencuat merebut peluang menjadi calon Kapolri, tak melampiaskan kefrustasiannya lewat aksi tontonan dar der dor yang menguatkan dugaan tentang POST POWER SUNDROME tadi …

 O la la, kasian deh lo !

Daripada kesana kemari dan luntang lantung mengabaikan tugas utama di BNN, sebaiknya Gories Mere segera menggelar operasi terpadu untuk menangkap Bandar Narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS yang sudah 3 kali berturut-turut diloloskan dari jerat hukum.

Gories, Gories, alangkah jauh lebih baik kalau anda memimpin penangkapan atas diri Bandar Narkoba MONAS, si pemilik 1 juta pil ekstasi yang sejak bulan November tahun 2007 sampai detik ini tak pernah bisa dijamah oleh HUKUM yang berlaku di Indonesia.

Pakai otak anda Gories !

Bahwa sebagai Kalakhar BNN, anda diwajibkan oleh negara memberantas narkoba dan mafia-mafia yang ada di belakang mata rantai barang haram (jadah).

Untuk apa anda memimpin atau ikut dalam operasi terorisme ?

Tahu diri dong, Boss …

Tangkap itu Bandar Narkoba LIEM PIEK KIONG alias MONAS, mengerti ?

 

 

(MS)

Manuver Polri Seakan Tak Punya Etika Pada Presiden, Kursi Kapolri Memanas

Jakarta 16/9/2010 (KATAKAMI) — Lewat salah seorang staf ahlinya yaitu Kastorius Sinaga, Mabes Polri “akhirnya” membocorkan nama kedua calon Kapolri yang mereka ajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Kepala Lembaga Diklat (Kalemdiklat) Komjen Imam Sujarwo dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Nanan Soekarna.

Stasiun televisi nasional METRO TV  misalnya (lewat program berita mereka edisi Kamis 16/9/2010 pagi), secara jelas, lugas dan gamblang mengutip pernyataan staf ahli Kapolri yaitu Kastorius Sinaga bahwa kedua nama calon yang diajukan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri kepada Presiden SBY adalah kedua nama perwira tinggi Polri tadi yaitu Komjen Imam Sujarwo dan Komjen Nanan Sukarna.

Padahal saat ini, Pihak Kepresidenan saja  belum mengambil keputusan apapun.

Bahkan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi terlihat betul menghormati pakem-pakem dan etika profesinya dengan tidak membocorkan isi surat yang telah diajukan Kapolri kepada Presiden terkait pengajuan nama calon Kapolri.

Sudi memahami bahwa dirinya tidak etis membocorkan surat yang dialamatkan kepada Sang Kepala Negara ( walaupun semua surat menyurat ditujukan kepada Presiden harus melalui “pintu” Mensesneg.

Tampaknya Polri sudah tidak memiliki kesantunan pada atasan tertinggi mereka yaitu sang kepala negara.

Bayangkan, pengajuan nama calon Kapolri itu merupakan surat berkategori rahasia dari seorang Kapolri kepada Presiden.

Yang namanya surat, apakah etis jika isi dari surat itu dibocorkan secara sengaja ke media massa untuk menjadi bagian dari manuver institusi ?

Disinilah Presiden SBY mendapat tantangan dari Polri, apakah Presiden bersedia dikendalikan dan diatur oleh bawahannya yang sudah sangat tidak sabar meloloskan jagoan mereka menjadi Kapolri yang baru.

Padahal sebelumnya, Presiden SBY sudah berulang kali mengingatkan agar para Jenderal di Mabes Polri tidak sibuk melakukan manuver terkait pergantian jabatan Kapolri.

Kini, semua berpulang pada Presiden SBY, apakah mau mengikuti dan meladeni gendang permainan Mabes Polri.

Tampaknya, patut dapat diduga ada salah satu nama yang sangat ingin dipaksakan oleh Mabes Polri agar nama itulah yang dipilih oleh Kepala Negara menjadi calon Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang akan resmi pensiun per tanggal 1 November 2010.

Polri seakan-akan sudah kehilangan kesantunan dan etika kepada atasan tertinggi mereka.

Manuver macam apa namanya kalau “mulut” yang dipakai untuk membocorkan adalah mulut dari kalangan staf ahli ?

Bagaimana mungkin seorang staf ahli yang notabene adalah “orang luar” Polri, bisa mengetahui isi surat dari seorang Jenderal bintang 4 kepada Presidennya ?

Seharusnya Polri menahan diri dan menghormati HAK PREROGATIF dari Kepala Negara untuk menentukan siapa yang akan dipilih menjadi calon Kapolri.

Polri juga harus mengingat bahwa Presiden BERHAK untuk tidak setuju dan menolak nama-nama yang diajukan Kapolri secara tertulis.

Foto : Kapolri Dai Bahtiar & Presiden Megawati Soekarnoputri

Ketidak-setujuan dan penolakan dari Kepala Negara terhadap pengajuan nama-nama calon Kapolri pernah terjadi pada era pemerintahan Presiden Megawati.

Ketika itu, dari 3 nama calon Kapolri yang diajukan secara tertulis oleh Mabes Polri, tidak ada satupun yang disetujui oleh Presiden Megawati sehingga akhirnya diajukan kembali satu nama tambahan.

Akhirnya, nama tambahan itulah yang dipilih oleh Presiden Megawati untuk menjadi Kapolri yang baru.

Nama tambahan itu adalah DAI BAHTIAR.

Sehingga, Mabes Polri harus belajar dari sejarah dan pengalaman dalam internal institusi mereka.

Presiden SBY tidak wajib menuruti usulan nama-nama calon Kapolri yang diajukan Mabes Polri atau Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional).

Foto Kiri ke Kanan : Menkopolhukkan Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri BHD, Kepala BIN Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji

Bayangkan saja, Kompolnas diketuai oleh Menteri Koordinatir Bidang Politik, Hukum & Keamanan (Menkopolhukkam).

Apa bedanya Kompolnas dan Mabes Polri ?

Sebab, Kantor Kementerian Polhukkam membawahi Mabes Polri dalam tugas-tugas resminya.

Lalu pejabat Menkopolhukkam yang merupakan pembantu presiden ternyata merangkap ganda menjadi Ketua Kompolnas ?

Harusnya Kompolnas tidak diketuai oleh jajaran pemerintahan agar badan yang satu ini bisa berdiri secara independen.

Dan kembali pada proses pergantian Kapolri.

Polri tidak boleh larut dalam euforia persaingan dan perilaku gegabah dalam perebutan kursi kekuasaan.

Dalam setiap negara, ada aturan main dan etika profesi yang harus dituruti oleh setiap aparatur penyelenggara negara.

Hormati Kepala Negara dan biarkan prosesnya mengalir sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Jangan dicampuri dengan seribu satu macam manuver.

Sebab, pelanggaran etika dalam kaitan manuver perebutan kursi Tri Brata 1 ini justru akan merugikan nama-nama yang diajukan.

Jika Presiden SBY tersinggung atas manuver ini maka kedua nama calon Kapolri itu akan di black list dan tidak akan ditanggapi oleh Kepala Negara.

Kasihan, kalau 2 orang perwira tinggi Polri menjadi korban dari permainan internal Polri sendiri.

Jangan berpikir kalau nama kedua calon itu dibocorkan lewat MULUT STAF AHLI di media massa maka Kepala Negara akan bisa didikte oleh Mabes Polri memilih nama yang hendak dipaksakan menjadi Kapolri baru.

Sekali lagi, hormatilah Kepala Negara.

Hormatilah aturan permainan dan etika profesi.

Apakah pantas membocorkan kepada media massa isi surat untuk seorang PRESIDEN yang berkategori RAHASIA ( TOP SECRET ) ?

Foto : Komjen Nanan Soekarna 

Dan tanpa mengurangi rasa hormat serta respek yang tinggi terhadap figur Irwasum Komjen Nanan Soekarna, tampaknya peluang untuk menjadi Kapolri lebih besar pada Komjen Imam Sujarwo.

Mengapa ?

Sebab Istana Kepresidenan harus melihat secara jelas, tegas dan lugas, bagaimana rekam jejak seseorang dalam perjalanan kariernya selama ini.

Februari 2009, Nanan Soekarno adalah salah seorang yang diperiksa oleh Irwasum Polri Komjen Jusuf Manggabarani karena kasus kerusuhan di Gedung DPRD Sumatera Utara yang menewaskan Ketua DPRD Haji Azis Angkat dari Fraksi Partai Golkar.

Sekali lagi, nama Nanan Soekarna adalah TERPERIKSA yaitu orang yang ikut diperiksa oleh Mabes Polri melalui tangan Irwasum.

Dan hasilnya, Nanan dinyatakan bersalah yaitu gagal / lalai menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Sumatera Utara dalam menangani tragedi maut yang menewaskan seorang pejabat penting setingkat Ketua DPRD.

Nanan akhirnya DICOPOT sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Ia ditarik ke Mabes Polri.

Atas kebaikan hati Kapolri Jenderal BHD, akhirnya Nanan diberi jabatan sebagai Kepala Humas Mabes Polri.

Tetapi kemudian, Nanan dipromosikan menjadi Irwasum.

Bayangkan, ini adalah sebuah IRONI.

Seseorang yang pernah menjadi TERPERIKSA dan dinyatakan BERSALAH oleh Irwasum Polri, justru bisa menjadi pejabat Irwasum itu sendiri.

Dan kasus yang dperiksakan kepada Nanan, bukan kasus lama tetapi kasus yang terjadi setahun yang lalu yaitu tahun 2009.

Kecuali, kalau dalam pemeriksaan itu Nanan dianggap tidak bersalah dan tidak dicopot.

Foto : Ketua DPRD Sumatera Utara Haji Azis Angkat dipukuli massa hingga akhirnya tewas didalam truk polisi saat dalam perjalanan menuju rumah sakit ( Februari 2009)

Tapi dalam kasus kerusuhan di Gedung DPRD Sumatera Utara, nama Nanan Sorkarna adalah TERPERIKSA dan ujung-ujungnya sang terperiksa ini memang DICOPOT dari jabatannya sebagai Kapolda.

Apakah yang seperti itu bisa disebut THE RISING STAR untuk menduduki jabatan Kapolri ?

Kalau misalnya ada kasus-kasus kerusuhan lain yang sama anarkis atau bahkan lebih anarkis di Indonesia, mampukah Nanan menangani ?

Memegang satu wilayah saja sudah gagal.

Apalagi jika harus memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar yaitu menjadi Tri Brata 1 ( Kapolri ).

Mohonm maaf jika ulasan ini disampaikan secara gamblang.

Semua harus dibuka secara transparan.

Presiden SBY sedang dalam posisi yang sangat terdesak untuk memilih nama calon Kapolri yang kredibel, memiliki integritas yang tinggi, memiliki rekam yang bersih dan tidak bermasalah serta cakap dalam menjalankan tugas-tugasnya sepanjang karier.

Jangankan kasus yang terjadi setahun atau dua tahun lalu, jika misalnya ada kasus-kasus tertentu yang terjadi “dahulu kala” terhadap kandidat Kapolri pun pantas untuk dipermasalahkan agar seorang calon Kapolri memang benar-benar “bersih” dan bisa diandalkan.

Dan Presiden SBY tidak wajib untuk menerima nama-nama yang dicalonkan Kapolri secara tertulis.

Presiden SBY bisa menolak nama-nama yang diajukan itu dan meminta nama baru sebagai tambahan.

Monggo Bapak Presiden, dipelajari dan dipertimbangkan segala sesuatunya demi kebaikan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

(MS)

Lebaran Bersama BHD, Cucu Kapolri Bertanya, “Abah, Apa Sih Artinya Menghilang Misterius ?”

Jakarta 11/9/2010 (KATAKAMI) — Di hari pertama lebaran, KATAKAMI.COM berkunjung rumah dinas Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) di Jalan Pattimura Jakarta Selatan.

Selama 4 jam, lebaran di hari pertama Idul Fitri (Jumat, 10 September 2010) kemarin terasa sangat hangat dan penuh suasana kekeluargaan.

Walaupun memang, pengamanan di rumah dinas Tri Brata 1 ini dibuat sistem “satu pintu” yaitu semua tamu datang dan keluar dari pintu samping yang dijaga ketat.

Di hari pertama lebaran, tamu-tamu yang datang sebagian besar adalah keluarga dari pihak Jenderal BHD dan juga dari pihak sang isteri, Nani Bambang Hendarso Danuri. Kapolri BHD mengenakan baju berwarna abu-abu. Sedangkan sang isteri tercinta mengenakan kebaya berwarna ungu.

“Selamat lebaran, Pak Kapolri. Mohon maaf lahir batin” demikian yang disampaikan KATAKAMI.COM diawal perjumpaan dengan Jenderal BHD sambil berjabatan tangan.

“Terimakasih. Mohon maaf lahir batin juga” jawab Jenderal BHD.

“Sakit apa waktu itu Pak Kapolri, beritanya kok ramai sekali di semua media massa ?” tanya KATAKAMI.COM

Jenderal BHD langsung tersenyum seraya berkata, “Ah tidak, saya baik-baik saja”.

Foto : Keluarga BHD menerima kunjungan Komisi III DPR saat hendak menjadi Kapolri (Oktober 2008)

KATAKAMI.COM lantas menghampiri Ny. Nani Bambang Hendarso Danuri untuk saling berjabatan tangan.

Suasana lebaran di hari pertama di rumah dinas Kapolri ini tidak pernah sepi dari tamu-tamu yang terus mengalir tanpa henti.

Walaupun pengamanan dibuat ketat dengan menerapkan sistem satu pintu, para penjaga tetap mempersilahkan serombongan ibu-ibu dari Indonesia Timur untuk bersilahturahmi kepada Keluarga Kapolri.

 Kapolri BHD memang tampak lebih kurus tetapi secara keseluruhan kondisi kesehatannya sudah sangat prima.

Ny. Nani Bambang Hendarso Danuri menceritakan perihal sakit suaminya yang sempat menimbulkan kontroversi di media massa bahwa Kapolri menghilang secara misterius selama beberapa hari.

Pemberitaan yang simpang siur di media massa sempat terbaca juga oleh cucu pertamanya (Kapolri mempunyai 2 orang cucu perempuan bernama Alia dan Reyna).

“Cucu saya Alia yang masih berumur 6 tahun pernah membaca koran yang judulnya besar-besar yaitu Kapolri menghilang secara misterius. Lalu cucu saya tanya ke Abahnya (kakek, red) … Abah, apa sih artinya menghilang misterius ? Kok Abah dibilang menghilang misterius. Kalau om om di koran mau ketemu Abah, datang aja ke rumah. Abahku kan ada di rumah. Ini nih … lagi tiduran diatas tempat tidur” demikian dituturkan Ny. Nani Bambang Hendarso Danuri kepada KATAKAMI.COM.

Ny. Nani Bambang Hendarso Danuri melanjutkan lagi bahwa pada kesempatan lainnya, sang cucu yang berambut ikal sepundak ini pernah juga membaca pemberitaan lainnya di surat kabar.

“Tuh cucu saya, pernah juga baca berita lainnya. Kapolri tidak masuk kerja. Cucu saya bilang begini, kasihan ya Abahku … lagi sakit tapi dimarah-marahi orang melulu” lanjut Ny. Nani Bambang Hendarso Danuri menirukan perkataan sang cucu.

Perempuan Sunda yang merupakan cinta pertama dari Jenderal Bambang Hendarso Danuri inipun mengatakan bahwa baru kali itu suaminya sakit lumayan serius.

“Bapak itu sakit vertigo. Jadi sepanjang kondisinya masih sakit, Bapak ada dirumah. Tidur di kamar karena kondisinya lemah. Saya, anak-anak, cucu-cucu, yang menemani Bapak sepanjang sakit. Prof. dr. Jusuf Miscbah yang menangani sakitnya Bapak. Itupun karena direkomendasikan Bapak Taufiq Kiemas. Pak Taufiq yang berbaik hati memberitahu bahwa sakitnya Bapak sebaiknya ditangani juga oleh Prof. dr. Jusuf Miscbah karena termasuk dalam tim dokter kepresidenan. Dan akhirnya kan sembuh.” kata Ny Nani Bambang Hendarso Danuri.

Sementara itu di lain kesempatan, Susi adik perempuan dari Kapolri BHD yang ikut hadir dalam acara open house di rumah Kapolri menceritakan bahwa dirinya juga ikut mendampingi sang kakak saat terbaring sakit dirumah.

“Saya kan juga datang ke rumah ini untuk menemani Mas Hen (Kapolri BHD, red). Jadi saya tahu bahwa kakak saya memang sakit. Yang bikin hati saya sedih, ada tabloid yang menuliskan fitnah bahwa Kapolri menghilang karena pergi untuk urusan pribadi yang tidak jelas. Urusan pribadi apa ? Kakak saya dirumah ini sepanjang sakit. Aneh ya, kadang-kadang ada media yang seenaknya saja menuliskan berita yang tidak dikonfirmasikan terlebih dahulu kebenarannya” kata Susi.

 

Foto : Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Ny. Nani Bambang Hendarso Danuri mempunyai penilaian yang khusus mengenai kepribadian sang suami

“Bapak itu sabar sekali orangnya. Saya yang lebih cuek. Dulu kami pertama berkenalan saat masih SMP. Bapak sudah senang sama saya sejak di SMP dulu. Tapi kami baru sepakat menjalin hubungan setelah Bapak lulus dari Akademi Kepolisian (BHD lulusan Akpol tahun 1974). Bapak itu orangnya sangat rumahan. Dia pintar main organ. Jadi kalau sudah dirumah, ya saya ini yang disuruh Bapak menemani. Boss … Boss … temani gue dong. Kadang-kadang kalau kami sedang guyon, Bapak memanggil saya Boss. Dia yang main organ, saya yang disuruh nyanyi” kata Ny Nani sambil tersenyum.

Isteri Kapolri ini juga menceritakan bahwa pernah satu kali saat sang suami bertugas keluar kota, Kapolri BHD menelepon sang isteri untuk berkomunikasi.

“Waktu itu Bapak di Medan, saya ditelepon. Saya bilang, Pak … cuacanya lagi buruk. Hujan terus di Jakarta. Bagaimana di Medan ? Kalau cuacanya buruk, jangan terbang dulu ya. Eh, suami saya malah menyahut begini … Mama ternyata sayang juga ya sama aku ? Ya iyalah, dimana-mana isteri pasti sayang sama suaminya. Saya tahu, Bapak becanda waktu itu untuk godain saya. Tapi kami memang sering becanda kalau dirumah. Saya yang suka iseng. Kalau misalnya Bapak pulang kantor, saya sengaja sembunyi karena saya tahu Bapak pasti nyari. Mama … Mama … Honey .. Honey … keluar dong. Saya jawab dari tempat persembunyian saya … tuh si Hani ada sama isterinya. Hahaha. Anak kami yang pertama kan namanya Hani” lanjut Ny Nani Bambang Hendarso Danuri sambil tertawa menceritakan kehangatan dalam keluarganya.

Dan menjelang berakhirnya masa tugas sang suami sebagai Kapolri pada bulan Oktober mendatang, Ny. Nani Bambang Hendarso Danuri punya pendapat tersendiri.

“Jabatan itu kan amanah. Bapak legowo melepaskan jabatannya nanti. Waktu sholat ied, saya malah sudah bilang sama Bu Yusuf ( isteri Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani, red) bahwa ini sholat terakhir kami bersama Keluarga Besar Polri. Kalau nanti sholat lagi pada Hari Raya Idul Adha, Bapak kan sudah bukan Kapolri lagi. Kami menyerahkan segala keputusan itu kepada Bapak Presiden” kata Ny Nani Bambang Hendarso Danuri.

 

Foto : Kapolri BHD (kiri) bersama Presiden SBY & Wapres Boediono

  

Begitulah suasana lebaran di hari pertama di rumah dinas Kapolri Bambang Hendarso Danuri.

Di hadapan sang isteri, anak-anak, menantu, cucu dan semua tamu yang hadir, Kapolri membuktikan kepiawaiannya bernyanyi dengan suara merdu. Sekaligus membuktikan bahwa tidak benar dirinya “menghilang secara misterius” seperti yang pernah ditanyakan sang cucu yang bernama Alia saat membaca salah satu pemberitaan di surat kabar.

“Abah, apa sih artinya menghilang misterius ?”

Dan memang suasana lebaran itu menjadi lebih istimewa karena Kapolri bersedia menyanyikan sebuah lagu yang berjudul “When You Tell Me That You Love Me”.

And baby …
Everytime you touch me
I become a hero
I’ll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I’m shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

Dan disaat semua hadirin bertepuk tangan meriah di penghujung nyanyian romantis yang dinyanyikan itu, Jenderal BHD tersenyum dan menatap mesra pada sang isteri.

Hangatnya suasana dalam keluarga yang terlihat dan terasa sangat nyata, tak akan mungkin membuat seseorang mau atau bisa menghilang secara misterius sebab keluarga yang bahagia adalah fondasi yang sangat kokoh untuk membuat ketegaran diri menjadi lebih teruji.

Dan memang benar, jabatan itu adalah sebuah amanah.

Bisa datang dan pergi, kapan saja, dimana saja, sesuai petunjuk atasan.

Yang tak boleh datang dan pergi sesuka hati alias harus terus dipertahankan adalah kehangatan dalam keluarga yang sudah dibangun secara sangat baik.

Seperti kehangatan yang menyentuh hati dalam Keluarga Jenderal BHD …

Siap, sekali lagi selamat lebaran pak Kapolri !

 

(MS)

Bersiaplah Indonesia Bila Ternyata Obama Tetap Enggan Datang

Jakarta 21/8/2010 (KATAKAMI)  Sudah lebih dari 1,5 tahun, Barak Hussein Obama menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke 44. Dan selama Obama menjadi Presiden, tercatat sudah 3 kali ia menunda rencana kunjungannya ke Indonesia yaitu November 2009, Maret 2010 dan Juni 2010.

Penundaan yang ketiga (Juni 2010) dikaitkan dengan “panasnya” situasi perpolitikan di Amerika sendiri yaitu saat Obama dan Partai Demokrat sedang berjuang menggolkan UU Layanan Kesehatan (Health Care Reform).

Kini yang menjadi pertanyaan, apakah Obama akan datang ke Indonesia sesuai dengan jadwal yang direncanakan bulan November mendatang ?

Peluang untuk terlaksananya kunjungan Obama ke Indonesia memang cukup besar sebab di bulan yang sama Obama juga akan berkunjung ke India.

Tetapi Indonesia belum bisa memastikan apakah tamu penting yang pernah melewati masa kanak-kanaknya di Indonesia memang akan datang.

Tidak ada jaminan tentang jadi atau tidaknya Obama datang.

 

Foto : (dari Kiri ke Kanan) Malia Obama, Presiden Obama & Sasha Obama 

 

Semua tergantung Obama dan jajaran (perangkat) keamanannya dalam menilai situasi di Indonesia.

Cukup kondusikah situasi keamanan di Indonesia untuk dikunjungi oleh Obama bulan November mendatang ?

Pihak Kepolisian Indonesia boleh saja optimis bahwa mereka dapat memberikan jaminan keamanan bagi kunjungan Obama.

Setidaknya ini tercermin dari pernyataan Irjen Wahyono selaku Kepala Badan Intelijen & Keamanan (Kabaintelkam) Polri yang disampaikannya kepada KATAKAMI.COM hari Kamis 19/8/2010 bahwa saat ini situasi keamanan cukup terkendali.

“Masak kalau anak Menteng mau datang, tidak boleh ? Boleh kan. Tidak ada masalah. Waktu Hillary Clinton datang saja, situasi di Jakarta aman saja kan” kata Wahyono.

Namun yang perlu diperhitungkan oleh Amerika menjelang kedatangan Obama adalah situasi keamanan di Indonesia pasca penangkapan Pemimpin Pondok Pesantren Ngruki Solo yaitu Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Apa yang perlu diperhitungkan atau dikuatirkan pasca penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir ?

Satu ilustrasi kecil yang bisa disampaikan disini adalah “obrolan” dua orang wartawan senior yang sama-sama meliput di bidang politik, hukum dan keamanan.

 

Foto : (Dari Kiri ke Kanan) Malia, Sasha, Michelle & Presiden Obama 

 

Keduanya juga sama-sama mencermati dengan seksama figur Barack Obama sejak masih mengikuti kampanye kepresidenan di negaranya.

“Dari 3 kali penundaan kunjungan Obama, posisi Ustadz Abu Bakar Baasyir adalah di Solo. Dari mulai penundaan pertama pada bulan November 2009, penundaan kedua bulan Maret 2010 dan penundaan ketiga pada bulan Juni 2010. Bayangkan saat ini, posisi Ustadz Baasyir adalah di Jakarta (tepatnya di Mabes Polri).  Lalu, secara rutin setiap 2 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat akan ada jam besuk bagi keluarga, kerabat dan para pengikutnya. Kelompok yang oleh Amerika menjadi sebuah “momok” yang perlu diwaspadai, saat ini ada di ibukota Jakarta” kata seorang wartawan kepada rekannya.

“Iya betul. Walaupun masa penahanan Ustadz Baasyir sudah diperpanjang oleh Polri sampai bulan Desember dan Obama dijadwalkan datang pada bulan November, tidak bisa menjadi jaminan bahwa Indonesia ini aman ya ?” sahut wartawan yang satunya lagi.

Yang ingin disampaikan disini adalah penangkapan dan penahanan Ustadz Abu Bakar Baasyir, tidak bisa dan memang bukan satu-satunya jaminan bagi Amerika untuk memastikan bahwa Indonesia AMAN 100 persen.

Justru ini perlu menjadi masukan “penting” bagi Gedung Putih.

Bisakah Polri mengendalikan kekecewaan dan kemarahan para pengikuti Ustadz Abu Bakar Baasyir atas cara-cara penangkapan yang tidak manusiawi ?

Foto : (Dari Kiri ke Kanan) Michelle, Malia, Presiden Obama & Sasha

Bisakah Polri memastikan bahwa perpanjangan masa penahanan terhadap Ustadz Abu Bakar Baasyir sampai bulan Desember mendatang, memang sepenuhnya akan mampu membuat Indonesia AMAN sehingga Presiden Barack Obama sekeluarga bisa datang berkunjung ke Indonesia ?

Polri boleh saja menghubung-hubungkan Ustadz Baasyir dengan 1001 macam tuduhan tentang pendanaan pelatihan militer.

Tapi itu semua hanya berdasarkan “ocehan” orang yang berlandaskan asumsi yaitu “katanya katanya”.

Kata si anu, ada pemberian uang tunai sekian ratus juta dan sekian ribu dolar.

Tetapi sekali lagi, itu masih asumsi dan belum bisa dibuktikan kebenarannya di muka hukum.

Kalau Ustadz Baasyir dituduh sebagai TERORIS maka tuduhan itu harus fokus dan jelas, pada kasus peledakan bom apa Ustadz Baasyir diduga terlibat ?

Kasus Bom Bali I tahun 2002, Bom di Hotel JW Marriot tahun 2003, kasus Bom di depan Kedubes Australia tahun 2004, kasus Bom Bali II tahun 2005 atau kasum Bom di Hotel Ritz Carlton tahun 2009 ?

Tidak sebutkan pada kasus peledakan Bom yang mana, Ustadz Baasyir diduga terlibat ?

Kalau cuma berdasarkan asumsi dan ocehan terduga teroris lainnya, harus dicari tahu tahu apakah proses penyidikan yang dilakukan kepada terduga teroris  — yang menyatakan Ustadz Baasyir mendanai pelatihan militer itu — berjalan sesuai aturan hukum ?

Apakah penyidikan itu disertai tindak kekerasan & penyiksaan agar terduga teroris mengatakan Ustadz Baasyir terlibat ?

Sebab ini bukan fitnah.

Penyidik kepolisian memang kerap melakukan tindak kekerasan terhadap para tersangka ( termasuk terhadap tersangka kasus terorisme ).

Sehingga, pasca penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir maka Polri perlu “bekerja ekstra keras” untuk menemukan bukti-bukti yuridis hukum tentang keterlibatan ulama Islam yang ini dalam kasus terorisme.

Polri harus mengingat bahwa dalam kasus-kasus sebelumnya, Polri gagal membuktikan keterlibatan Ustadz Baasyir dalam sindikat terorisme.

Polri tidak bisa hanya mengandalkan keterangan-keterangan yang disampaikan sejumlah saksi yang belum tentu bisa dibuktikan di muka persidangan.

Pertarungan tentang (DUGAAN) terkait benar atau tidaknya Ustadz Baasyir adalah “IKON TERORISME” di Indonesia, harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penyidik Polri pada saat persidangan nanti.

Foto : Presiden Obama, Wapres Joe Biden & Menlu Clinton memimpin rapat dengan perangkat keamanan

Disinilah, Gedung Putih harus mencermati duduk persoalannya.

Sampai persidangan Ustadz Baasyir digelar di pengadilan, belum saatnya Presiden Obama datang ke Indonesia.

Apa boleh buat, Presiden Obama tidak boleh dipaksakan untuk datang ke Indonesia dalam situasi yang serba WAS WAS.

Menangkap dan memenjarakan Ustadz Abu Bakar Baasyir, bukan SOLUSI yang terbaik untuk menjadi jaminan keamanan bagi kunjungan pemimpin dunia yang sangat amat penting sekelas Barack Obama.

Jaminan keamanan itu baru bisa disebut JAMINAN jika seseorang yang paling dikuatirkan sebagai dedengkot teroris, dibawa ke muka pengadilan.

Biarkan dulu persidangan digelar atas diri Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Ustadz Baasyir ditahan di IBUKOTA JAKARTA.

Dan Obama juga akan datang ke IBUKOTA JAKARTA (pada saat yang bersamaan) ?

Amerika perlu mengkaji situasi ini, apakah ini bukan merupakan sebuah situasi yang patut mendapat “perhatian khusus” dari perangkat keamanan Amerika ?

Walaupun Ustadz Baasyir dikerangkeng di Mabes Polri, pertanyaannya adalah apakah Polri bisa memantau dan mengendalikan siapa saja dan kemana saja pergerakan para pengikut Ustadz Baasyir ?

Yang disebut PENGIKUT disini tentu saja para santri dari Ustadz Baasyir.

Santri-santri yang mengagumi dan menghormati pemimpinnya ini, disana-sini sudah menggelar aksi-aksi unjuk rasa yang menuntut agar pimpinan mereka dibebaskan.

Di Jakarta dan di daerah, aksi unjuk rasa yang menuntut pembebasan Ustadz Baasyir terus digelar.

Polri sudah kadung menangkap dan memenjarakan Ustadz Baasyir.

Sehingga, proses ini tak bisa lagi dibendung yaitu menuntaskannya sampai ke muka hukum.

Foto : Presiden Barack Obama

Jadi, demi alasan keamanan bagi Presiden Barack Obama sekeluarga maka disarankan agar rencana kunjungan pada bulan November mendatang sebaiknya dikaji ulang.

Tidak ada maksud untuk menolak kedatangan Obama ke Indonesia.

Siapa sih orang atau negara didunia ini yang mau menolak pemimpin dunia yang memiliki kharisma seperti Presiden Obama ?

Semua tentu ingin berkenalan dengan Obama.

Semua juga ingin melihat secara langsung First Lady Michelle Obama dan kedua putri mereka yaitu Malia dan Sasha.

Tetapi, apa boleh buat, tampaknya  situasi di Indonesia memang kurang begitu “manis” untuk menyambut kedatangan Obama.

Dan ini terserah kepada Obama dan perangkat keamanannya.

Mereka harus sangat “cermat” mengawasi perkembangan situasi di Indonesia.

Tunggulah sampai situasi di Indonesia memang benar-benar aman terkendali dalam arti yang sesungguhnya.

Situasi yang aman terkendali itu, tidak tergantung pada seberapa banyak orang yang ditembak mati atau ditangkapi atas nama penanganan terorisme.

Situasi yang aman terkendali itu, tidak tergantung pada kecanggihan Polri menangkap dan memenjarakan ulama Islam sekelas Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Situasi yang aman terkendali adalah sebuah situasi yang natural tingkat keamanannya ( bahwa yang aman itu memang benar-benar aman ).

Bukan yang penuh rekayasa.

Dan dar der dor disana-sini atas nama “war on terror”.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah proses pergantian kepemimpinan yang akan terjadi di tubuh TNI dan POLRI.

Foto : (Kiri ke Kanan) Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso & Kapolri Jenderal BHD

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso akan pensiun per tanggal 1 Oktober 2010.

Kemudian, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan pensiun per tanggal 1 November 2010.

Padahal kedua INSTANSI inilah yang sangat berperan dalam pengamanan kunjungan Presiden Barack Obama.

Belum jelas, siapa yang akan dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Panglima TNI dan Kapolri yang baru.

Dan kalaupun sudah ditunjuk Panglima TNI dan Kapolri yang baru, masing-masing orang nomor satu ini memerlukan waktu untuk melakukan KONSOLIDASI dalam internal mereka.

KONSOLIDASI itu penting untuk menghindari resistensi di dalam internal mereka masing-masing.

Lalu bagaimana bisa diharapkan ada kinerja yang maksimal untuk pengamanan terhadap TAMU NEGARA sepenting Barack Obama, jika INSTANSI yang bertugas mengamankan saja masih harus berkutat dengan KONSOLIDASI terkait pergantian kepemimpinan mereka ?

Semua ini harus diperhitungkan karena memang menjadi acuan tentang KEAMANAN NASIONAL di Indonesia.

Jadi, bersiaplah Indonesia bila ternyata Presiden Obama memutuskan untuk menunda rencana kunjungannya untuk yang ke-empat kalinya.

Jangan kecewa bila ternyata kunjungan itu (nantinya) akan ditunda atau dibatalkan.

Sebab, yang sangat penting dilakukan oleh perangkat keamanan Amerika adalah menjaga KESELAMATAN Presiden mereka saat berkunjung ke negara lain.

Indonesia tak perlu kecewa bila kunjungan itu dibatalkan.

Bersiap-siap sajalah (jika dibatalkan).

Sebab sepertinya, Obama memang perlu mempertimbangkan untuk menunda kembali rencana kunjungannya.

(MS)

Menyoal istilah “Teroris Aceh”, Polri Jangan Asbun Kotori Nama Baik Serambi Mekkah

Habis Video Porno Terbitlah Ustadz Baasyir, Awas Post Power Syndrome Terorisme

Mau Pensiun BHD Obral Mutasi, Singkirkan Gories Mere & Densus Kumat Jualan Kecap Teror

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk

Jakarta 13/8/2010 (KATAKAMI)  Sudah sejak 8 bulan terakhir ini, Markas Besar Kepolisian Indonesia sedang antusias mengembar-gemborkan maraknya aksi terorisme di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Bahkan periode bulan Januari 2010 – Maret 2010, terdapat 13 orang warga sipil di Aceh yang tewas karena terkena peluru nyasar Densus 88 Anti Teror Polri.

Dikira teroris tetapi belum pernah ada proses hukum yang dilakukan atas diri korban — apakah terbukti mereka melakukan tindak pidana terorisme ? –.

Dan yang lebih memprihatinkan, selama 8 bulan terakhir ini juga sudah sangat sering digunakan istilah “TERORIS ACEH” oleh Polri.

Tidak tanggung-tanggung, stigma dan istilah “TERORIS ACEH” itu selalu menjadi jargon alias pernyataan resmi Kepolisian Indonesia dalam setiap jumpa pers di hadapan wartawan dari dalam dan luar negeri.

Dan puncaknya, pemimpin Pondok Pesantren Ngruki (Solo) Ustadz Abu Bakar Baasyir diserbu dan ditangkap secara brutal saat berada dalam perjalanan di kawasan Banjar pada hari Senin (9/8/2010) karena dikaitkan dengan “TERORIS ACEH”.

Polri seakan pindah kapling dari Poso ke Aceh

Beberapa tahun lalu, Poso (Sulawesi Tengah) yang menjadi lahan basah penanganan terorisme oleh Densus 88 Anti Teror.

Paling sedikit sudah 2 kali, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah mengumumkan bahwa Densus 88 Anti Teror melakukan PELANGGARAN HAM di Poso (Sulawesi Tengah).

Pertama, pada waktu Densus 88 Anti Teror menembaki secara BRUTAL Pondok Pesantren Amanah di Tanah Runtuh (POSO) persis di saat UMAT ISLAM disana menggemakan takbir di malam takbiran tahun 2006.

Akibat peristiwa ini, POSO memanas dan perwira tinggi beragama KRISTEN yang diduga menjadi OTAK penembakan brutal itu diusir alias diminta untuk angkat kaki dari Poso.

Bahkan ketika itu, Brimob juga diusir oleh masyarakat setempat karena dianggap menjadi dalang brutalisme yang menembaki pondok pesantren.

Suasana yang memanas akibat brutalisme Densus 88 Anti Teror Polri di Poso, membuat BADAN INTELIJEN NEGARA sampai harus “kerja  keras” melobi para pemuka agama dari lintas agama agar suasana bisa sejuk kembali.

Komnas HAM juga sampai harus mengirim tim khusus untuk menyelidiki peristiwa itu.

Hasil dari penyelidikan itu, Komnas HAM menyatakan polisi MELANGGAR HAM.

Kedua, pada waktu Densus 88 Anti Teror menembali perumahan warga sipil di Gebang Rejo (Poso, Sulawesi Tengah) tanggal 22 Januari 2007 yang menewaskan 13 orang warga sipil.

Penyerangan tanggal 22 Januari 2007 itu adalah serangan kedua sebab 11 hari sebelumnya yaitu tanggal 11 Januari 2007, Densus 88 Anti Teror sudah lebih dulu melakukan penyerangan brutal.

Tetapi korban jiwa berjatuhan pada tanggal 22 Januari 2007.

Dengan dalih mengejar “TERORIS POSO” yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), perumahan warga di Gebang Rejo ditembaki secara brutal oleh Densus 88 Anti Teror.

Tigabelas orang MATI secara mengerikan terkena tembakan.

Dan tidak ada satupun dari warga sipil yang tewas ini masuk dalam DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO).

Dengan kata lain, Densus menembak mati 13 orang warga sipil yang tidak bersalah.

Komnas HAM juga mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki peristiwa itu.

Hasilnya sama seperti penyelidikan Komnas HAM pada tragedi penembakan Pondok Pesantren di malam takbiran tahun 2006), Komnas HAM menyatakan polisi MELANGGAR HAM.

Pelanggaran HAM berikutnya, pindah ke “TERORIS JAWA”.

Di hadapan anaknya yang masih kecil, Abu Dujana yang disebut-sebut sebagai Panglima Sayap Militer Al Jamaah Al Islamyah (tanggal 9 Juni 2007), Densus 88 Anti Teror menembak Abu Dujana di bagian paha.

Dan penembakan brutal itu disaksikan secara langsung oleh anak Abu Dujana yang masih dibawah umur.

 

 

Peta Aceh

 

Kembali soal penggunaan dan penyebutan istilah “TERORIS ACEH”.

Mengapa hal ini dipermasalahkan ?

Baiklah, mari kita garis-bawahi istilah “TERORIS ACEH”.

Patut dapat diduga dengan mengatas-namakan perang melawan teror, Polri telah melakukan fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Nangroe Aceh Darussalam yang dikenal sebagai SERAMBI MEKKAH di Indonesia.

Pasca bencana alam Tsunami (26 Desember 2004) yang menewaskan ratusan ribu rakyat Aceh, solidaritas dan kecintaan dunia internasional terhadap Aceh begitu besar dan tulus sekali.

Bertahun-tahun komunitas internasional hadir di Aceh untuk berada di samping rakyat Aceh menjalani masa-masa sulit rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Tsunami.

Janda dan anak-anak yatim piatu juga pasti masih sangat banyak yang hidup sebatang kara di Aceh, Serambi Mekkah yang tingkat ke-Islamannya sangat amat luhur.

Penderitaan panjang rakyat Aceh akibat konflik senjata antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia ( yang menugaskan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI), seakan mencapai klimaksnya pada tragedi Tsunami.

Pertarungan panjang antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah secara resmi di akhiri dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Damai di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 atau 8 bulan pasca Tragedi Tsunami.

Foto : Perjanjian Damai Helsinki yang disaksikan Mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari

Artinya pada bulan Agustus 2010 ini, Pemerintah Indonesia akan memperingati 5 tahun Perjanjian Damai Helsinki.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah masa lalu.

Sebab, NKRI adalah harga mati !

Tetapi siapa yang tidak tahu bagaimana kuat, lengkap dan canggihnya persenjataan serta alat-alat komunikasi yang dimiliki kelompok Gerakan Aceh Merdeka selama puluhan tahun ?

TNI, pasti punya informasi yang sangat lengkap mengenai semuanya itu.

TNI kalah jauh dari TNA alias TENTARA NASIONAL ACEH dari segi persenjataan.

Tetapi selama kontak senjata terjadi, TNI berusaha bertugas semaksimal mungkin.

Dan TNI memang tak perlu diragukan lagi kemampuannya untuk mengatasi setiap potensi atau ancaman gerakan separatisme yang seperti apapun di republik Indonesia yang tercinta ini.

Entah itu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), semua bermuara pada gerakan ala klandeistein yang memperjuangkan pemisahan diri untuk membentuk negara baru di dalam Negara Kesatuaan Republik Indonesia.

Namun harus diakui bahwa di era Orde Baru, penetapan DOM atau Daerah Operasi Militer di Aceh banyak dikaitkan dengan Pelanggaran HAM.

Tapi itu dulu, semasa Orde Baru.

Walaupun pada bulan Maret 2010 lalu, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pernah mengatakan bahwa “TERORIS ACEH” tidak terkait Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetapi satu yang terpenting disini adalah POLRI telah lancang menggunakan istilah TERORIS ACEH.

Yang hendak dipertanyakan disini adalah PAYUNG HUKUM apa yang dipakai oleh Polri ( dalam ini Densus 88 Anti Teror ) untuk memberikan stigma buruk bahwa setiap orang yang mereka tangkapi dari wilayah Nangroe Aceh Darussalam adalah “TERORIS ACEH” ?

Ilustrasi gambar : Shut Up & Listen !

Hei Polri, tutup mulut kalian !

Jaga mulut kalian !

Jadilah aparat penegak hukum yang memang menguasai dan mampu melaksanakan dalil-dalil hukum itu secara baik dan benar !

TERORIS ACEH, apa maksud dari istilah ini ?

TERORIS POSO, TERORIS ACEH, kok gampang sekali memberikan cap atau stigma buruk yang patut dapat diduga berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

Mengapa gegabah dan berani sekali menyebutkan sebuah istilah yang bisa mengorbankan sesuatu hal yang  tidak sesungguhnya tidak berkaitan dan tidak bersentuhan samasekali dengan TERORISME.

Sudah delapan bulan, Polri asyik sendiri memakai, memfitnah dan menyebarkan pembunuhan karakter yang sangat terstruktur terhadap Nangroe Aceh Darussalam melalui istilah “TERORIS”.

Memakai kata TERORIS sudah salah sebab belum ada pembuktian hukum melalui proses peradilan di Pengadilan.

Apalagi menambahkan istilah TERORIS itu dengan nama Wilayah atau Kesukuan !

Begitu banyak orang yang menjadi keturunan — dimana dalam diri mereka mengalir darah ACEH –.

Pemilihan dan penggunaan istilah “TERORIS ACEH” mengotori nama baik Aceh sebagai SERAMBI MEKKAH INDONESIA.

Dan mencemari nama baik rakyat Aceh secara keseluruhan.

Mencermari nama baik umat Islam di Aceh.

Tindakan Polri ini sudah tidak bisa lagi ditolerir.

Rakyat Indonesia, khususnya para Ulama, Tokoh-Tokoh Masyarakat dan Umat Islam di Aceh, harus bangkit berdiri “melawan” arogansi Polri menyeretdan membawa-bawa nama Aceh dalam perang melawan teror.

Kalau istilah “TERORIS ACEH” itu hanya digunakan di kalangan terbatas Mabes Polri, silahkan saja dipakai istilah “TERORIS ACEH”.

Tetapi, istilah ini dipakai sebagai istilah resmi dari Markas Besar Kepolisian Indonesia.

Dari kacamata HUKUM saja, pemilihan dan penggunaan istilah “TERORIS ACEH” sudah salah besar.

Mengapa ?

Sebab bila Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penangkapan terhadap warga sipil dengan tuduhan dan menyebut orang-orang tangkapan itu sebagai TERORIS, ini sama dengan melanggar ASAS HUKUM PRADUGA TAK BERSALAH.

 

 

Ilustrasi gambar

 

 

The Presumption of innocence.

 

The presumption of innocence (the principle that one is considered innocent until proven guilty) is a legal right of the accused in a criminal trial, recognised in many nations. The burden of proof is thus on the prosecution, which has to collect and present enough compelling evidence to convince the trier of fact, who is restrained and ordered by law to consider only actual evidence and testimony that is legally admissible, and in most cases lawfully obtained, that the accused is guilty beyond a reasonable doubt. In case of remaining doubts, the accused is to be acquitted. This presumption is seen to stem from the Latin legal principle that ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (the burden of proof rests on who asserts, not on who denies).

Atau dalam bahasa Indonesia :

Asas hukum Praduga Tak Bersalah atau “Presumption of Innocence” adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya.

Asas Hukum Praduga Tak Bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system/cjs) [2] berdasarkan sistem hukum Common Law ( sistem adversarial/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (due process of law).

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip due process tsb. Friedman(1994) menegaskan bahwa, prinsip ”due process” yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau,[3] kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.

Asas Praduga Tidak Bersalah berhenti seketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana denda. Mengapa demikian? Karena proses pemeriksaan pengadilan yang ”fair and impartial” telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga kemudian majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi (a charge dan a de-charge) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel.

 

 

 

Payung hukum apapun yang dipakai oleh Densus 88 Anti Teror untuk melakukan tugas-tugas pemberantasan terorisme, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah HUKUM harus ditegakkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The Law is the Law.

Hukum adalah hukum.

Seseorang hanya bisa disebut TERORIS jika ia memang sudah menjalani peroses peradilan dan dinyatakan TERBUKTI BERSALAH oleh Majelis Hakim yang mengadilinya di Pengadilan.

Sadarkah POLRI bahwa mulut mereka selama delapan bulan ini sudah terlalu LANCANG.

Patut dapat diduga mulut mereka sudah berbau fitnah dan mereka tak pantas lagi disebut sebagai APARAT PENEGAK HUKUM.

Bahkan UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TERORISME pun, tidak akan bisa memberikan pembenaran atau legalitas yang memungkinkan POLRI untuk menyebut semua orang tangkapannya sebagai TERORIS !

Mengapa istilah TERORIS ACEH ini pantas untuk diprotes, digugat, dikecam dan dicibir beramai-ramai oleh Ulama, Tokoh Masyarakat dan Umat Islam di Nangroe Aceh Darussalam.

Kelancangan Polri memilih dan menggunakan istilah TERORIS ACEH sudah mengotori Serambi Mekkah dengan opini publik yang terbangun secara otomatis dari pernyataan-pernyataan dan pemberitaan yang berkesinambungan dari pihak Polri selama 8 bulan terakhir ini.

Foto : Dampak kehancuran akibat Tsunami di ACEH

 

Terlalu kejam rasanya jika memakai nama ACEH untuk istilah yang sangat sensitif.

Penderitaan rakyat Aceh sudah sangat panjang, penuh onak duri dan melalui jalan panjang yang berliku selama puluhan tahun.

Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama puluhan tahun, pasti karna faktor kemiskinan, ketidak-adilan dan tidak adanya asas persamaan dalam memperoleh keuntungan terkait sumber daya alam di wilayah Serambi Mekkah.

Tragedi Tsunami tahun 2004, memaksa rakyat Aceh untuk lebih berpasrah pada kegetirn hidup yang seakan harus berkubang dalam duka serta airmata yang berkepanjangan.

Hidup di barak-barak darurat.

Bau bangkai dimana-mana.

Trauma atas dasyhatnya gulungan air bah Tsunami yang menurut seorang anak kecil ( yang menjadi korban Tsunami, gulungan air bah itu setinggi pohon kelapa ), tidak bisa dilepaskan atau hilang begitu saja.

Apa mau Polri sebenarnya sehingga mereka sesumbar menggunakan istilah TERORIS ACEH ?

Jangan melakukan kebohongan publik, fitnah atau pembunuhan karakter !

Tidak tertutup kemungkinan, semua persenjataan dari ( bekas ) Gerakan Aceh Merdeka itu masih ada yang tersimpan dan tersebar dimana-mana.

Jangan anggap enteng terhadap kecanggihan persenjataan GAM di masa kejayaan mereka dulu.

Bahkan persenjataan dan alat-alat komunikasi TNI, jauh ketinggalan di banding persenjataan dan alat-alat komunikasi GAM.

Perlu pendalaman dan penanganan yang khusus untuk menelusuri semua dugaan itu.

Dengan konsekuensi, bisa mencederai kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

POLRI (khususnya Densus 88 Anti Teror) sudah tak bisa lagi dibiarkan “SENDIRIAN” dalam penanganan terorisme di wilayah manapun di negara ini.

Cukup !

Sertakan instansi lain yang punya berkemampuan sama, atau bahkan lebih tinggi dari Densus 88 Anti Teror yang baru “seumur jagung usianya”.

Densus 88 Anti Teror dibentuk atas dukungan sebuah negara adidaya pada tahun 2003.

Detasemen Khusus yang satu ini tak bisa lagi dibiarkan petantang petenteng kesana kemari atas nama perang melawan teror, mengumbar sesumbar secara sepihak tentang penanganan terorisme.

Harus ada koordinasi !

Harus ada kerjasama yang sangat amat baik, kuat dan menyeluruh antara BADAN INTELIJEN NEGARA, TNI & POLRI dalam penanganan terorisme.

Foto : Dampak kehancuran akibat Tsunami di Aceh

Hei Densus, tahu apa kalian soal Aceh ?

Kalian saja baru dibentuk tahun 2003 atas “inisiatif dan kebaikan hati” dari sebuah NEGARA ASING.

Sementara konflik di Aceh sudah terjadi selama puluhan tahun.

Dan konflik berdarah itu sudah berakhir secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2005.

Lantas, apakah bisa diterima jika Densus 88 Anti Teror datang mengudak-udak “TERORIS ACEH” secara heroik dan hebat di panggung kehidupan kita berbangsa dan bernegara ?

Polri, kalian sudah terlalu LANCANG menghakimi Nangroe Aceh Darussalam dengan menggunakan istilah TERORIS ACEH.

Polri, kalian sudah terlalu besar kepala di balik jargon-jargon kesukaan sebuah negara adidaya terkait “WAR ON TERROR”.

Hormatilah Nangroe Aceh Darussalam sebagai sebuah wilayah yang tingkat ke-Islamannya memang sangat tinggi.

Kendalikan mulut kalian dalam berbicara dan menggunakan istilah “TERORIS ACEH”.

Istilah itu kalian kenalkan dan kalian publikasikan secara terbuka ke media masa dalam dan luar negeri.

Apa mau kalian, Polri ?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak boleh mendiamkan hal ini terjadi terus menerus.

Jagalah perasaan rakyat Aceh.

Jangan lukai lagi hati mereka.

Kasihani mereka.

Kasihani Aceh.

Jangan asal bunyi alias ASBUN saja.

Foto: Panglima TNI, Kepala BIN &  Kapolri

Efektifkan BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT).

Sudahi langkah Polri yang menerus-menerus mengedepankan ego sektoral di balik jargon “WAR ON TEROR”.

Tak bisa lagi, Polri dibiarkan sendirian.

Sudah kebablasan !

Nangroe Aceh Darussalam adalah SERAMBI MEKKAH INDONESIA yang harus dijaga nama baiknya.

Nangroe Aceh Darussalam adalah wilayah Islami yang tingkat keimanannya terhadap ajaran-ajaran agama Islam, sangat amat tinggi.

Tetapi jangan salah kaprah menangani terorisme sehingga berdampak buruk pada nama baik Nangroe Aceh Darussalam.

Delapan bulan sudah berlalu, jika hal ini tidak diingatkan maka bisa mendatangkan masalah yang lebih serius di Serambi Mekkah Indonesia.

Sadarilah itu!

(MS)

Habis Video Porno Terbitlah Ustadz Baasyir, Awas Post Power Syndrome Terorisme

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk 

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika? 

Jurus Polri Menutup Aib & Restrukturisasi, Pengalihan Isu Ke Video Porno? 

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

 

 

 

Jakarta 10/8/ 2010 (KATAKAMI) Mengapa penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir diduga merupakan jurus pamungkas Polri ( dalam hal ini Densus 88 Anti Teror ) sebagai dugaan akal-akalan merengek dan mengemis bantuan dana ?

Tidak lama lagi, seluruh satuan Densus 88 di seluruh Polda yang tersebar di wilayah Indonesia akan segera dihapuskan.

Sebagai cikal bakal pengganti, sudah disiapkan Crisis Respond Team (CRT) yang sedang dilatih di Amerika Serikat.

Densus 88 Anti Teror hanya bersarang di Markas Polri sebagai pengambil kebijakan tok.

 

Jadi, kalau Densus 88 Anti Teror menangkap Ustadz Abu Bakar Baasyir pada hari Senin (9/8/2010) maka inilah aksi heroik yang dilakukan Densus 88 Anti Teror di ujung hidup mereka.

Dengan kata lain, sudah mau dibinasakan keberadaannya, tetapi tampaknya perlu tetap menunjukkan eksistensi diri.

Apa yang bisa dimaknai dari penangkapan Ustadz Abu Bakar Baayir ?  

Apakah patut dapat diduga ada kelompok tertentu di dalam Polri sendiri yang diam-diam bermanuver memanfaatkan operasi penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir ini sebagai ajang cari muka dan jual diri agar namanya yang dilirik sebagai calon Kapolri baru (mengingat dalam beberapa minggu ke depan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah harus mengajukan nama calon Kapolri ke DPR) ?

Apakah patut dapat diduga ada oknum perwira tinggi tertentu di dalam internal Polri yang mengidap sakit POST POWER SYNDROME sehingga jabatan yang sebenarnya diemban dari pemerintah untuk menangani masalah penanganan narkoba tidak dilaksanakan karena lebih “basah” jika turun langsung ke lapangan mengendalikan penanganan terorisme ?

 

Foto : Gories Mere

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Apakah patut dapat diduga akan ada lagi PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA yang akan dilakukan Komisaris Jenderal Gories Mere (Kalakhar Badan Narkotika Nasional) di tahun 2010 ini ( sebab dalam persidangan di Pengadilan, terdakwa kasus terorisme Muhammad Jibril mengemukakan bahwa sepanjang menjalani pemeriksaan dirinya disiksa, dipukuli, ditelanjangi, difoto dalam keadaan telanjang dan diancam akan dipermalukan lewat foto-foto bugil dalam keadaan babak belur jika Muhammad Jibril tidak mau menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan alias BAP yang disodorkan penyidik brutal dari Densus 88 Anti Teror) ?

Padahal Polri punya Peraturan Kapolri atau PERKAP nomor 8 tentang PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TUGAS-TUGAS POLRI, yang memerintahkan kepada semua penyidik Polri untuk tidak melakukan penyiksaan terhadap para terperiksa / tahanan.

Keterangan Muhammad Jibril di muka Pengadilan itu bukanlah kisah di masa kehidupan Adam dan Hawa.

Tetapi fakta yang terjadi di tahun 2010 ini ( persidangan Muhammad Jibril digelar pertama kali bulan Februari 2010).

Apakah patut dapat diduga ada pihak tertentu di dalam internal Polri yang ikut juga menyusupkan kepentingannya agar aib serta borok Polri seperti menjamurnya rekening-rekening montok kalangan perwira tinggi, kasus tabrak lari terhadap MAHASISWA yang berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu, dugaan adanya tren POLIGAMI di kalangan perwira tinggi yang sempat dilontarkan Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji dan jurus obral mutasi yang diduga dilakukan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di ujung masa kekuasaannya ?

Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak punya sense of crisis, mengeluh kepada rakyat bahwa dirinya mendapat ancaman keamanan tetapi di tengah masyarakat Indonesia, terjadi anarkisme dan penyiksaan terhadap kelompok minoritas KRISTEN yaitu jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Jakarta Timur ? 

Tidak usah mendramatisir bahwa seolah-olah Kepala Negara terancam keselamatannya agar mendapat simpati publik. Sementara rakyatnya sendiri teraniaya.

Ngoceh terus soal terorisme.

Sementara kebebasan beragama kepada rakyatnya, TIDAK ADA !

Memalukan kalau hidup 12 tahun pasca REFORMASI, masih ada penyiksaan dan penganiyaan terhadap kelompk minoritas non muslim di negara ini.

Sementara Presidennya diam saja, malah ngoceh soal terorisme.

Foto : Irjen Edward Aritonang

Lewat jumpa pers di Mabes Polri pada hari Senin (9/8/2010), Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menjawab pertanyaan KATAKAMI.COM bahwa penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir ini bukanlah pengalihan isu dari kasus-kasus rekening gendut dan bukan juga merupakan akal-akalan dalam rangka persaingan menjadi Kapolri.

Edward Aritonang yang segera akan menempati pos barunya sebagai Kapolda Jawa Tengah menjawab lagi pertanyaan KATAKAMI.COM yang lainnya bahwa Mabes POLRI memberikan jaminan penuh bahwa Ustadz Abu Bakar Baasyir tidak akan mendapatkan tindakan fisik dalam menjalani pemeriksaan di tangan penyidik Densus 88 Anti Teror. Edward mengingatkan pada penyidik Densus 88 Anti Teror bahwa Polri memiliki peraturan resmi yaitu PERKAP nomor 8 yang melarang keras para penyidik melakukan tindak kekerasan ( yang brutal ? ) kepada para terperiksa.

Edward Aritonang juga meluruskan informasi yang termasuk dalam pertanyaan KATAKAMI.COM, apakah benar operasi penangkapan Ustad Abu Bakar Baasyir dipimpin langsung oleh Komjen Gories Mere yang merupakan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) ?

“Operasi penangkapan ini dipimpin oleh Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror yang bernama Kombes Syafei, jadi bukan seperti yang ditanyakan tadi” jawab Edward kepada KATAKAMI.COM dalam acara jumpa pers di Mabes Polri.

Foto : Gories Mere ( Tengah )

Inilah SMS Kiriman Komjen Gories Mere Mengemis Perhatian

Hidup Terus Berputar, GORIES …..

Tidak salah jika wartawan menanyakan hal ini sebab pada faktanya saat melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD JIBRIL saja, nama Komjen Gories Mere disebut langsung di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (periode Februari 2010 – Juni 2010) karena perwira tinggi Flores inilah yang memerintahkan penyiksaan, pemukulan, penelanjangan dan pemotretan terhadap Muhammad Jibril sebagai brutalisme dan tindak kekerasan penyidik untuk memaksa terperiksa menanda-tangani BAP sesuai kemauan GORIES MERE ?

Gories Mere memang nyata-nyata ada hadir langsung dan ada di hadapan Muhammad Jibril saat dihajar, disiksa, ditelanjangi dan difoto Densus 88 dalam keadaan bugil.

Luar biasa  !

Gila betul …

Alangkah tidak tahu dirinya, jika ada seorang perwira tinggi berbintang 3 yang masih gatal ingin menangani kasus-kasus terorisme yang sudah bukan menjadi domain tugasnya.

Kasihan, ibarat mengidap sakit POST POWER SYNDROME …

Bayangkan jika tugas dari polisi level bawah dan level menengah, diambil alih dan dikendalikan langsung oleh level Jenderal berbintang 3.

Densus 88 Anti Teror saja dikepalai oleh Jenderal berbintang 1.

Masak tidak malu masih ingin mendapatkan panggung dalam pentas perang melawan terorisme.

Tolong punya malu sedikit dan sadarilah tugas pokok yang diberikan NEGARA kepada masing-masing pejabat di negeri ini.

Lahan penanganan terorisme ini memang LAHAN BASAH.

Basah sekali !

Bahkan sampai BECEK dan bisa-bisa BANJIR.

Banjir apa ?

Ya, banjir uang.

Uang bantuan dari hasil mengemis ke sana kemari atas nama penanganan terorisme.

Juga lahan pemasukan yang potensial jika menjual EKSKLUSIIVITAS PEMBERITAAN kepada media tertentu dari hasil nepotisme.

Ketika Komjen Gories Mere masih berpangkat Irjen dan menjabat sebagai Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri, ia pernah ditegur secara keras berulang-ulang kali oleh Kapolri yang saat itu masih dijabat oleh Jenderal Polisi Sutanto.

Sebab, atas perintah Gories Mere, semua pemberitaan dari hasil penanganan TERORISME hanya boleh diberitakan di satu media saja.

Pada tahun 2007 itu, Kapolri Jenderal Sutanto sampai harus terkejut ketika ia didatangi sejumlah wartawan senior dari media cetak nasional.

Foto : Jenderal Sutanto & Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Wartawan Protes Rahasia Negara Dibocorkan Kepada Satu Media Televisi, Kapolri Sutanto Marah & Menegur Keras Densus 88  

Hasyim Muzadi: Jangan Tangani Terorisme dengan Teror

Metode Operasi Antiterorisme Polri Undang Keprihatinan

Buyung Nasution : Main Tembak Mati Teroris, POLRI Tak Sesuai Hukum

  

 

“Pak Tanto, berapa sebenarnya uang yang diterima Polri sehingga Densus terus menerus memberikan EKSKLUSIVITAS kepada satu media saja ? Sebutkan angkanya Pak sebab media kami juga SANGGUP untuk membayar kalau memang Polri terdesak butuh UANG lewat cara seperti itu !” kata sejumlah wartawan senior dari harian nasional.

Namun kemarahan para jurnalis yang saat itu sudah sangat kehabisan kesabaran, bisa ditenangkan oleh Jenderal Sutanto.

Sutanto mengatakan bahwa ia sudah MEMERINTAHKAN kepada (Kabareskrim saat itu) Bambang Hendarso Danuri agar jangan ada lagi EKSKLUSIVITAS yang diberikan Densus 88 Anti Teror Polri kepada satu media saja.

Sutanto juga sempat marah besar karena Densus 88 Anti Teror dinilai MEMBOCORKAN RAHASIA NEGARA yaitu hasil-hasil penyidikan yang masih mentah kepada pihak tertentu.

Puncaknya, Gories Mere dicopot dari jabatannya sebagai Wakabareskrim Polri.

Yang ingin disampaikan disini, wahai Densus, pengalaman adalah guru yang terbaik.

Ingatlah bagaimana perjalanan kalian selama ini dalam melaksanaan tugas-tugas penanganan terorisme.

Perjalanan Densus 88 Anti Teror dalam menangani terorisme penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang membuat wajah Polri menjadi penuh dengan corengan-corengan.

Tanganilah terorisme secara baik dan benar.

Bukan berdasarkan pesanan pihak lain.

Bukan untuk kendaraan mencapai tujuan tertentu terkait permintaan bantuan dana dari pihak asing tertentu.

Bukan untuk ajang pelampiasan sakit (akut) POST POWER SYNDROME oknum tertentu yang merasa paling berhak menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia.

Iya kalau menangani terorisme secara baik dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tetapi bagaimana kalau penuh dengan bopeng-bopeng PELANGGARAN HAM ?

Dan satu hal yang juga perlu disampaikan kepada AUSTRALIA, terimakasih untuk PENGHARGAAN yang tinggi kepada Indonesia atas penangkapan Ustad Abu Bakar Baasyir sebab Pemimpin Pondok Pesantren Ngruki Solo ini dianggap sebagai otak pelaku Bom Bali I.

Sahabat kami, AUSTRALIA, coba buka kembali dokumen penting dalam pemerintahan anda.

Foto : Gembong Teroris ALI IMRON

Kok Indonesia Lindungi Teroris Ali Imron, Contempt of Court ?

Memoar Ali Imron Menohok Polri

Cari, apakah nama ALI IMRON, termuat sebagai pelaku utama KASUS BOM BALI I yang menewaskan lebih dari 200 orang warga negara Australia ?

Cari dulu, apakah ada nama ALI IMRON dalam dokumen AUSTRALIA terkait kasus Bom Bali I ?

Barangkali Pemerintah Australia lupa, maka lewat tulisan ini hendak diingatkan kembali bahwa ALI IMRON adalah pelaku utama kasus Bom Bali I yang merakit langsung bom yang diledakkan dengan kekuatan HIGH EXPLOSIVE sehingga ratusan rakyat Australia mati secara mengerikan di Bali !

Kemudian, poin terpenting yang ingin disampaikan disini, TERPIDANA ALI IMRON tidak pernah menjalani masa hukumannya di penjara.

Ali Imron hidup mewah, dibuatkan buku memoar yang mewah dan bisa bebas merdeka karena memutuskan untuk menjadi “INFORMAN” Tim Anti Teror Polri.

Apakah Pemerintah Australia tidak malu kepada Keluarga Korban Bom Bali I, bahwa PEMBUNUH yang sebenarnya ( bahkan yang menjadi pembuat bom dan turun langsung ke lapangan untuk melakukan EKSSEKUSI pemboman ) justru bebas merdeka dan hidup berkemewahan atas biaya oknum petinggi Polri ? 

Jangan lupakan RAKYAT AUSTRALIA yang menjadi korban pembunuhan ALGOJO TERORIS ALI IMRON lewat kasus Bom Bali I !

Sejak vonis dijatuhkan majelis hakim tahun 2003, ALI IMRON pura-pura dipinjam oleh Tim Anti Teror Polri dan tidak pernah dikembalikan lagi ke LP Grobokan Bali sampai detik ini.

Foto : Daftar Nama Korban Tewas Bom Bali I

Ingatlah kejahatan kemanusiaan yang satu itu, wahai AUSTRALIA !

Pedih, pedih sekali, jika ada keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga yang di cintainya karena kebiadaban TERORISME.

Perdana Menteri Australia JOHN HOWARD pada bulan Oktober 2007 pernah mengamuk dan marah besar kepada INDONESIA karena ketahuan bahwa ALI IMRON makan enak di rumah Brigjen Surya Darma ( tangan kanan Gories Mere ).

Saat itu Surya Darma menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror Polri.

Ternyata John Howard baru tahu bahwa Ali Imron ternyata tidak menjalani masa hukumannya di penjara.

Sebelumnya, PM John Howard juga pernah marah besar karena dari pemberitaan di media massa, ketahuan bahwa ALI IMRON enak-enakan ngopi di Starbucks dengan Gories Mere.

Foto : PM John Howard saat mengunjugi lokasi peledakan BOM BALI I

Menyingkap Eksklusifitas Tim Anti Teror

Kasihan Australia karena mereka tidak mengetahui bahwa memang ALI IMRON tidak pernah sekalipun menjalani masa hukumannya di dalam penjara sejak vonis dijatuhkan MAJELIS HAKIM pada tahun 2003.

Dan kalau mau jujur, sebenarnya sangat enak menjadi “TERORIS”.

Mau tahu alasannya ?

Ada oknum polisi yang secara rutin menyantuni keluarga TERORIS setiap bulannya.

Masing-masing keluarga “bekas” teroris, diberi biaya hidup secara beragam yaitu antara Rp. 2 juta sampai Rp. 5 juta.

Sumber KATAKAMI.COM menyebutkan bahwa pihaknya mendapat informasi langsung bahwa pemberian biaya hidup itu tetap dilakukan sampai saat ini dengan dalih pembinaan kepada keluarga bekas terorisme.

Ilmu pembinaan dari mana itu ?

Demi untuk membina orang yang dicap sebagai teroris, maka keluarga disumpal uang berkelimpahan agar (maksudnya) kembali ke jalan yang benar.

Ini kebijakan yang salah kaprah dan sangat tidak mendidik.

Ini kebijakan yang sangat kotor, buruk dan tidak berkeadilan.

Bayangkan, gaji prajurit TNI dan anggota Kepolisian yang berpangkat paling rendah saja, tidak sampai Rp. 2 juta setiap bulannya.

Itupun mereka harus bekerja keras, siang malam, tanpa henti, dengan resiko mengorbankan nyawa dalam tugas ( demi bangsa, negara dan rakyat Indonesia).

 

Jadi bayangkan, enak betul jadi teroris …

Pura-pura saja jadi teroris agar ditangkap Densus 88 Anti Teror.

Semakin banyak yang ditangkap maka semakin panjang daftar keluarga “binaan” yang harus dibiayai hidupnya secara berkemewahan bertahun-tahun/

Tak perlu kerja keras.

Tak perlu banting tulang.

Lalu pertanyaannnya sekarang, apa yang diharapkan dari keluarga-keluarga binaan itu jika mereka terus menerus dibiayai hidupnya ?

Darimana uang santunan itu didapatkan ?

Rekening atas nama siapa atau YAYASAN mana yang tujuan “mulianya” membiayai hidup sederetan panjang keluarga binaan eks teroris.

Apakah ada bantuan asing yang mengalir ke dalam misi sangat “mulia” ini ?

Apakah PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengendus bau busuk tindak pidana korupsi di balik aksi mulia ini  ?

Bayangkan kalau kita mendapat uang Rp. 5 juta setiap bulannya, apakah ada “makan siang gratis” di dunia ini ?

Seperti kata pepatah, “ADA UBI ADA TALAS, ADA BUDI ADA BALAS !”.

Jadi, dengan kata lain, banyak sekali permasalahan yang tersembunyi di balik penanganan terorisme di negara ini.

Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diperangi oleh semua negara.

Terorisme bukan ajang mencari untung dan memperkaya diri sendiri.

Terorisme bukan ajang sok mulia menghamburkan uang ( padahal masih sangat banyak, rakyat Indonesia yang hidup menderita dan tak tahu menahu dengan basahnya ladang terorisme ini ).

Tegakkanlah hukum demi memerangi terorisme itu sendiri.

Dan penegakan hukum terkait terorisme itu, tidak akan bisa dilakukan jika POLRI tetap dibiarkan sendiri dalam menangani terorisme.

Sudah saatnya penanganan terorisme ditertibkan.

Tertibkan semua dokumen penyidikan kasus terorisme !

Tertibkan semua barang bukti kasus-kasus terorisme !

Kumpulkan semua agar jangan ada lagi yang disalah-gunakan.

Pembentukan BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) jangan hanya basa-basi.

Efektifkan badan anti teror ini dengan melibatkan semua unsur aparat yaitu TNI, POLRI & BIN.

Dokumen rahasia negara dalam kasus-kasus terorisme ( termasuk barang bukti kasus-kasus terorisme) bukan hak milik pribadi dari oknum perwira tinggi tertentu saja didalam internal Polri yang bisa diwariskannya kepada anak, cucu dan cicitnya sendiri.

Rahasia negara adalah rahasia negara.

Rahasia negara adalah milik negara.

Bukan milik orang per orang ( dan bukan milik NENEK MOYANGNYA ! ).

Foto : Ustadz Abu Bakar Baasyir

 

 

Menutup tulisan ini, baik rasanya kalau mengutip pepatah lama yaitu “HABIS GELAP, TERBITLAH TERANG”.

Tapi mari diplesetkan saja menjadi, “HABIS VIDEO PORNO, TERBITLAH ABU BAKAR BAASYIR !”.

Polri seakan tak rela jika aib, borok, kesalahan dan dugaan pelanggaran hukum mereka diketahui rakyat Indonesia.

Apalagi sampai dibawa ke muka hukum.

Sehingga … ya itu tadi, “HABIS VIDEO PORNO, TERBITLAH ABU BAKAR BAASYIR”.

Perlukah dibuat slogan baru dalam kaitan penanganan teror yaitu “LANJUTKAN & MARI RAMAI-RAMAI JADI TERORIS !”.

Sebab, kalau menjadi teroris maka bisa mendapat biaya santunan hidup gratis berjuta-juta.

Seperti lirik lagu TAK GENDONG dari MBAH SURIP : Enak to, Mantep to ….

Wih … misi mulia apa itu ?

Enak to, mantep to ( dapat uang berjuta-juta atas nama pembinaan teroris ).

Rekening gendut yang uangnya moncer dari pundi-pundi siapa itu ?

Periksa …

Seret ke pengadilan jika memang ada dugaan tindak pidana korupsi.

Cari untung kok lewat jargon “WAR ON TERROR !”.

(MS)

 

Mau Pensiun BHD Obral Mutasi, Singkirkan Gories Mere & Densus Kumat Jualan Kecap Teror

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

 

 

Jakarta 8/8/2010 (KATAKAMI) Sejujurnya, keputusan Kapolri melakukan mutasi ( promosi ? ) kepada ratusan orang perwira tinggi dan perwira menengah Polri tanggal 5 Agustus 2010 lalu lewat Keputusan nomor KEP/479/VIII/2010 tidak sah.

Mengapa disebut tidak sah ?

Ya sebab saat ini Jenderal Bambang Hendarso Danuri sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Tiga bulan sebelum seseorang memasuki masa purna bhakti maka diberlakukan penerapan Masa Persiapan Pensiun (MPP).

BHD dilahirkan di Bogor tanggal 10 Oktober 1952. Ia pensiun tepat di hari ulang tahunnya yang ke 58 bulan Oktober mendatang. Tetapi secara admninistrasi, pemberlakukan masa pensiun untuk BHD efektif berlaku tanggal 1 November 2010.

Itu artinya mulai tanggal 1 Agustus 2010 lalu, Jenderal BHD sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Apakah pantas, jika seorang pimpinan yang sudah mau memasuki masa akhir kekuasaan dan kejayaannya dibenarkan menanda-tangani keputusan promosi jabatan kepada siapa saja yang ingin dipromosikannya ?

Memang, Polri memiliki Dewan Wanjak (Kepangkatan & Jabatan).

Foto : Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Setiap keputusan untuk melakukan promosi jabatan, kenaikan pangkat atau mutasi bagi jajaran kepolisian, harus melalui proses Wanjak ini.

Tetapi, keputusan akhir dan tanda tangan yang dibutuhkan untuk melegalkan kebijakan promosi atau mutasi tadi ada di tangan Kapolri.

Sehingga akan menjadi sangat rancu, siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas untuk diberikan kesempatan emas promosi jabatan atau mutasi.

Kalau dalam satu TR (Telegram Rahasia) yang dikeluarkan Kapolri dipromosikan dan dimutasikan sedikitnya 500 orang, maka bayangkan berapa ribu orang yang bisa dipromosikan dan dimutasikan oleh BHD sampai nanti ia memasuki masa pensiun ?

Busyet, bisa ribuan orang !

Bagaimana menyeleksi ribuan orang yang seakan kejatuhan durian runtuh kalau sistem permutasian dilakukan tertutup dan sepihak di tangan Kapolri ?

Kritikan ini bukan untuk menghalangi Polri melaksanakan sistem mereka dalam rangka TOUR OF DUTY, TOUR OF AREA.

Tetapi, tidak ada yang bisa memastikan apakah dari semua orang yang dipromosikan dan dimutasikan itu, memang pantas untuk diberi kesempatan emas tersebut.

Ambisi pribadi bisa jadi akan mendominasi setiap penunjukkan Kapolri  terhadap para bawahan yang dipilihnya untuk diberi posisi-posisi strategis.

Jangan sampai ada UDANG DI BALIK REMPEYEK eh DI BALIK BATU !

 

Foto : Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor KEP/479/VIII/2010 itu, nama-nama yang tercantun mendapatkan promosi jabatan, kebaikan pangkat & mutasi antara lain adalah :

1. Kapolda Jawa Tengah dari Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo kepada Irjen Pol Edward Aritonang.
2. Kapolda Jawa Timur dari Irjen Pol Pratiknyo diserahkan kepada Irjen Pol Badrodin Haiti.
3. Kapolda Sulawesi Selatan dari Irjen Pol Adang Rochyana kepada Irjen Pol Waenal Usman.
4. Kapolda Sulawesi Utara dari Brigjen Pol Hertian Aristarkus kepada Kombes Pol Carlo Tewu.
5. Kapolda Bali dari Irjen Pol Sutisna kepada Irjen Pol Hadiatmoko.
6. Kapolda DIY dari Brigjen Pol Sunaryono kepada Brigjen Pol Sutarsa.
7. Kapolda Jambi dari Brigjen Pol Dadang Garhadi Karnasaputra kepada Brigjen Pol Bambang Suparsono.
8. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Erwin PL Tobing kepada Brigjen Pol Sukrawardi Dahlan.
9. Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Sukawardi Dahlan kepada Brigjen Pol Sigit Sudarmanto.

Sementara, 5 pejabat Mabes Polri yang diganti adalah;

1. Deputi Operasi Kapolri dari Irjen Pol S Wenas kepada Irjen Pol Soenarko.
2. Kadiv Humas Polri dari Irjen Pol Edward Aritonang kepada Brigjen Pol Iskandar Hasan.
3. Kadiv Pembinaan Hukum (Binkum) dari Irjen Pol Badrodin Haiti kepada Brigjen Pol Muji Waluyo.
4. Kadiv Telematika dari Irjen Pol Yudi Sus Hariyanto kepada Brigjen Pol Robert Aritonang.
5. Deputi Logistik (Delog) Mabes Polri dari Irjen Pol Joko Sardono kepada Irjen Pol Uid Sus Hariyanto.

Ini baru nama-nama jajaran perwira tinggi.

Belum termasuk nama-nama perwira menengah.

Tidak ada transparansi dari kebijakan soal promosi jabatan, mutasi dan kenaikan pangkat sebab biasanya akan ditutup-tutupi karena hal semacam ini dianggap sebagai rahasia institusi.

Hal semacam ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan tudingan diberlakukan sistem “GARAGE SALE” alias obral murah.

Silahkan saja memasukkan hal permutasian ini ke dalam skup rahasia institusi.

Tetapi, masyarakat berhak menuntut transparansi dan asas keadilan bagi pemberlakukan promosi jabatan, kenaikan pangkat dan mutasi.

Jangan sampai ada faktor LIKE OR DISLIKE.

Jangan sampai ada faktor KEDEKATAN atau BALAS BUDI dari Kapolri kepada orang-orang terdekatnya menjelang memasuki masa pensiun.

Polri bukan milik Jenderal BHD seorang.

Disitulah dibutuhkan kontrol sosial dari parlemen, Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan (termasuk juga) dari media massa.

Sekali lagi, apakah pantas seorang Kapolri yang sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) di izinkan membuat kebijakan dan mengeluarkan Surat Keputusan soal promosi jabatan, kenaikan pangkat dan permutasian di jajaran Kepolisian.

Yang ingin disampaikan disini, tegakkanlah asas keadilan kepada semua anggota Kepolisian.

Foto : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

 

 

 

Presiden SBY perlu memperhatikan masalah ini sebab POLRI berada langsung dibawah Presiden.

Cegah dan larang Jenderal BHD mengeluarkan lagi Keputusan Resmi soal promosi jabatan, kenaikan pangkat dan atau permutasian di kalangan POLRI pasca keputusan yang dibuatnya baru-baru ini.

Ketegasan Presiden dibutuhkan untuk mencegah RESISTENSI dari kebijakan yang dikeluarkan BHD di masa-masa akhir kekuasaannya sebagai Tri Brata 1.

Iya kalau keputusannya mempromosikan, menaikkan jabatan & memutasikan itu tidak diprotes banyak kalangan.

Bagaimana kalau ada RESISTENSI ?

Baru diumumkan hari Jumat (6/8/2010) saja, sehari kemudiannya sudah diprotes oleh Indonesian Police Watch (IPW) terkait masuknya nama-nama perwira tinggi yang tersandung kasus rekening montok ( baca : Super Gendut ).

“Kami memprotes mutasi perwira Polri baru lalu karena mencederai rasa keadilan masyarakat. Beberapa pemilik rekening gendut mendapat jabatan strategis seperti Kapolda,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, kepada detikcom, Sabtu (7/8/2010).

Foto : Neta S Pane (Ketua Presidium IPW)

 

 

Lebih lanjut, Neta S. Pane mengatakan juga kepada KATAKAMI.COM bahwa Kapolri BHD memang memanfaatkan keputusan soal MUTASI ini untuk balas budi dan menyenangkan hati orang-orang terdekatnya selama ini.

Mengutip istilah dari Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang disampaikan di hadapan peserta Rakernas PDI Perjuangan baru-baru ini bahwa republik ini sudah menjadi republik KACAU BALAU karena banyaknya tabung gas yang MBELEDOS (meledak), Polri bukannya konsentrasi menangani masalah ini tetapi justru asyik-asyikan mau obrak pangkat dan jabatan.

Apakah itu pantas ?

Hanya dalam hitungan hari, rakyat Indonesia akan memasuki BULAN SUCI RAMADHAN.

Polri bukannya meningkatkan kinerja mereka untuk membuat situasi di tengah masyarakat ini menjadi lebih aman, nyaman, tenteram dan bebas dari TEROR MBELEDOS tadi, ini justru Kapolrinya asyik mau menaikkan pangkat dan jabatan bawahan di detik-detik akhir masa kekuasaannya.

Apakah Saudara Jenderal Bambang Hendarsi Danuri tidak punya SENSE OF CRISIS ?

Hei, buka mata kalian Polri, lihat dan saksikan penderitaan rakyat Indonesia.

Rakyat bertumbangan.

Bermatian.

Foto : Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri

 

 

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri memang tepat sekali menggambarkan bahwa republik ini seakan sudah menjadi republik KACAU BALAU.

Republik Mbeledos ?

Kondisi ini sudah menjadi TEROR yang sangat menghancurkan semua tatanan kehidupan rakyat yang semakin penuh penderitaan berkepanjangan.

Enak-enakan kalian obral pangkat dan jabatan !

Rakyat lagi terteror oleh “TERORIS MBELEDOS” tadi, tiba-tiba Densus 88 Anti Teror “kambuh lagi” seperti tahun lalu yaitu mengeksploitasi penanganan terorisme untuk jadi jualan kecap di media massa.

Densus, Densus, kalian sudah mau dibubarkan, masih juga punya keberanian untuk action disana sini.

Iya kalau yang ditangkap itu memang benar-benar teroris, bagaimana kalau patut dapat diduga semua itu adalah rekayasa belakaka ?

Pakai akal dong kalau mau jualan kecap !

Mari kita analisa dari sisi psikologis terhadap kalangan radikal Islam yang mengatas-namakan jihad untuk melakukan peledakan bom di masa-masa lampau.

Kadar ke-Islaman mereka sesungguhnya sudah baik tetapi mereka kurang tepat dalam menterjemahkan misi dari jihad itu sendiri.

Kalangan radikal islam itu, sudah pasti sedang mempersiapkan diri untuk memasuki BULAN SUCI RAMADHAN.

Bulan yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh dunia.

Tidak akan ada umat Islam yang mau membunuh atau berbuat dosa di BULAN SUCI RAMADHAN (termasuk hari-hari menjelang RAMADHAN).

Marhaban ya Ramadhan.

Ramadhan Kareem.

Umat Islam akan mengumandangkan salam “MARHABAN YA RAMADHAN”.

Selamat datang bulan suci Ramadhan.

Jadi, jangan aneh-anehlah kalian Densus !

Persiapkan saja diri kalian masing-masing menjelang pembubaran resmi.

Dan banyak-banyaklah berdoa agar Presiden AS Barack Hussein Obama berkenan atau bisa bermurah hati memberikan bantuan kepada Polri (sesuai yang diharapkan Polri untuk cikal bakal pembentukan CRISIS RESPOND TEAM, satuan baru yang sedang dilatih di Amerika untuk dibentuk di Indonesia).

Indonesia sudah cukup babak belur dengan semua jualan kecap soal terorisme.

Presiden SBY perlu menyingkirkan Kalakhar BNN Komjen Gories Mere dari Tim Anti Teror Polri sebab dalam struktur organisasinya yang terbaru Badan Narkotika Nasional (BNN) mendadak dibuat menjadi berada dibawah (kendali langsung) Presiden.

Foto : Memoar Ali Imron (terpidana kasus Bom Bali I) yang di anak-emaskan Polri

 

Memoar Ali Imron Menohok Polri

Kok Indonesia Lindungi Teroris Ali Imron, Contempt of Court ?

Lucu, ada seorang perwira tinggi yang (sudah untung dikasih jabatan) sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi malah nyangsang dalam teknis pelaksanaan tugas-tugas Densus 88 Anti Teror.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang terpidana teroris (MUHAMMAD JIBRIL)  dalam persidangannya beberapa waktu lalu, Komjen Gories Mere yang memimpin langsung penyiksaan fisik (diantaranya pemukulan brutal, ditelanjangi sampai bugil seratus persen, lalu difoto).

Terpidana teroris itu dipaksa menanda-tangani BAP sesuai kemauan Komjen Gories Mere.

Kalau menolak maka foto-foto bugil dalam keadaan babak belur (setelah di hajar Densus) diancam akan disebar-luaskan.

Pria flores yang patut dapat diduga terlibat dalam pembekingan Bandar Narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS ini masih saja ikut melakukan investigasi dan penyidikan kasus-kasus terorisme.

Hei Gories Mere, anda pikir anda siapa ?

Anda pikir, anda jagoan paling hebat di negara ini sehingga anda merasa berhak menganiaya siapapun hingga babak belur dan wajib mengikuti kemauan anda dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus-kasus terorisme ?

Tahu diri dong sedikit !

Jabatan anda di BNN saja, sudah pantas untuk diganti.

Anda sudah terlalu lama bercokol di BNN dan tidak ada prestasi yang maksimal.

Tidak usah anda siksa kalangan umat Islam atas nama penanganan terorisme.

Tugas utama anda di BNN, justru tidak anda laksanakan.

 

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Patutkah Dapat Diduga Ada Filosofi “KURA-KURA DALAM PERAHU” Dibalik Pemeriksaan Skandal Hukum Paling Memalukan Bandar Narkoba MONAS ?

 

Penuhi janji BNN untuk menangkap kembali Bandar Narkoba (tingkat internasional) Liem Piek Kiong yang patut dapat diduga sudah diloloskan dari jerat hukum sebanyak 3 kali berturut-turut.

Dengan kata lain, perwira tinggi yang pernah dikaitkan juga namanya dengan dugaan PENCURIAN barang bukti narkoba 13,5 sabu tahun 2006, sudah saatnya disingkirkan dari BNN dan Tim Anti Teror Polri.

Ia sudah diberi kesempatan menduduki jabatan di BNN selama 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan.

Tidak pantas, seorang Jenderal bintang 3 ikut campur di lapangan melakukan penyidikan dan apalagi sampai ikut memerintahkan penyiksaan fisik kepada tersangka.

Patut dipertanyakan, kalau ada polisi sebrutal ini, apakah ia memang seorang polisi atau MAFIA BAR BAR yang menyamar jadi Polisi ?

 

Rakyat Indonesia sudah TERTEROR oleh TRAGEDI MBELEDOS beberapa bulan terakhir ini.

Masak rakyat mau diteror lagi ?

Jangan ganggu umat Islam di negara ini untuk memasuki bulan suci Ramadhan dengan hati yang tenang.

Ya, Marhaban Ya Ramadhan, selamat datang bulan suci Ramadhan.

Hendaklah rahmat dan berkah menjelang bulan suci Ramadhan ini diberikan Tuhan kepada jajaran Kepolisian Indonesia ini supaya jangan semaunya dalam bertindak dan bertugas.

Jangan sok baik hati mengobral pangkat dan jabatan.

Jangan sok hebat dan haus pemberitaan sehingga jualan kecap (lagi) soal kasus terorisme.

Cape deh.

Mual rasanya kalau aparat di negeri ini bertindak semaunya sementara rakyat hidup dibawah tekanan dan teror kehidupan yang berkepanjangan.

Ibarat sedang bersedih hati menyaksikan penderitaan rakyat Indonesia, teringatlah kita dengan gaya penjaja barang obralan di pasar-pasar tradisional, “Seribu Tiga Seribu Tiga”.

Alamak, ngeri kali !

(MS)

 

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk

gambar

Anggota Badan Pekerja ICW, Tama Strya Langkun saat keluar dari rumah sakit

 

Dephan Jajagi Kembali RUU Kamnas

Selamat Datang RUU Kamnas

 

 

Jakarta 15/7/2010 (KATAKAMI) Ibarat ajang balapan mobil, itulah yang bisa di ilustrasikan dengan berbagai kasus hangat yang kini ramai dibicarakan di berbagai media massa.

Antara lain kasus perseteruan Mantan Kabareskrim Polri Komjen. Susno Duadji dengan institusinya sendiri yaitu Mabes Polri yang berujung pada pemenjaraan terhadap Susno di Markas Brimob Kelapa Dua Depok.

Kemudian kasus pengemplangan pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan yang menyeret sejumlah oknum di Mabes Polri, kasus rekening obesitas yang kabarnya dimiliki begitu banyak petinggi Polri yang akhirnya berkembang menjadi pemberitaan utama di Majalah Tempo dan di laporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belakangan kita tahu bersama, Majalah Tempo di hajar dengan 3 bom molotov dan salah seorang aktivits ICW yaitu Tama (tampak dalam foto diatas) di bacok di bagian kepalanya hingga harus dijahit 29 jahitan.

Itu belum termasuk, pemberitaan terheboh sepanjang tahun 2009 lalu yaitu perseteruan KPK dan Mabes Polri terkait anekdot Cicak – Buaya yang berujung pada pemenjaraan terhadap 2 Wakil Ketua KPK yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.

Belum lagi, dugaan keterlibatan Mabes Polri dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang diungkapkan sendiri oleh salah seorang perwira menengah Polri yaitu Kombes Wiliardi Wizard bahwa ada perintah dari atasan dalam kasus ini.

Satu per satu kasus yang menyudutkan Mabes Polri ini mendadak sontak jadi redup atau paling tidak seimbang dalam pemberitaan sejak hampir 1,5 bulan terakhir saat sejumlah selebriti terseret dalam kasus video porno.

 

Tempo Di Bom, Sapa Takut, Maukah Obama Tetap Datang ?

 

Itulah sebabnya diambil ilustrasi balapan mobil di awal tulisan ini sebagai gambaran kebut-kebutan dan salip-menyalip antara kasus-kasus yang menyudutkan Mabes Polri dengan kasus video porno.

Apalagi saat ini Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri terdesak untuk  segera menuntaskan dan mengumumkan 3 hal sekaligus yaitu kasus pelemparan bom molotov ke Redaksi Majalah Tempo, Kasus pembacokan (penyerangan) terhadap aktivis ICW dan hasil pemeriksaan internal Mabes Polri terhadap rekening obesitas alias rekening gendut sejumlah petinggi Polri.

Ya, sah sah saja jika ada yang mencibir dan berkata sinis bahwa jurus Polri kalau sudah terpojok adalah mengalihkan isu ke kasus video porno (lagi).

Sebenarnya Polri tak perlu merasa terpojok.

Di era yang penuh keterbukaan seperti ini, jika memang ada satu kasus yang dibuka mengenai institusi Polri maka Polri harus menjelaskan, menangani dan menyelesaikannya secara baik.

 

 

Harus di akui bahwa sepanjang tahun 2009 sampai 2010 ini, citra Mabes Polri seakan jungkir balik alias salto berulang kali sehingga menyebabkan institusi yang satu ini harus bolak balik terjerembab.

Sehingga ada satu pemikiran lama yang harus dikaji kembali pada saat ini yaitu perlukah menempatkan Mabes Polri di bawah (kendali) Kantor Kementerian ?

Sudah saatnyakah saat ini untuk menarik posisi Mabes Polri dari keberadaannya di bawah kendali Presiden secara langsung untuk digeser menjadi di bawah kendali Kantor Kementerian ?

Seperti misalnya TNI, yang dibuat menjadi berada dibawah kendali DEPARTEMEN PERTAHANAN.

Polri, bisa ditempatkan dibawah kendali Kantor Kementerian Hukum dan HAM, atau Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Itulah wacana yang selama bertahun-tahun ini digelindingkan dan dimatangkan.

Wacana menempatkan Polri berada di bawah kendali Kantor Kementerian bukan wacana baru.

Wacana ini termuat dalam Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Sesungguhnya, RUU Kamnas adalah sesuatu yang sangat amat penting untuk segera di sahkan.

Penting sebab masalah KEAMANAN NASIONAL adalah hidup mati kehidupan kita bersama sebangsa dan senegara.

Lewan wawancara dengan KATAKAMI.COM Kamis 15/7/2010 di Jakarta, TB Hassanudin Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa RUU Keamanan Nasional ini sudah terlalu lama digantung pembahasannya.

“Kalau sudah RUU Kamnas ini, setahu saya RUU yang satu ini tidak masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) untuk periode tahun 2010 – 2011. Saya juga tidak tahu kenapa ? Saya dengar kendalanya soal teknis yaitu masih akan didiskusikan. Tapi kalau waktu pembahasannya memakan waktu sampai 3,5 tahun, itu terlalu lama. RUU Kamnas ini penting dan bisa menjadi payung bagi RUU lainnya yang memang saling berhubungan” kata TB Hassanudin.

Menurutnya, masalah KEAMANAN NASIONAL adalah tanggung jawab negara sehingga tidak hanya menjadi domain Polri atau TNI secara terpisah-pisah.

“Jangan dibilang, KEAMANAN NASIONAL itu tugas Polri saja, atau tugas TNI saja. KEAMANAN NASIONAL itu adalah tugas dan tanggung-jawab negara yaitu melindungi kedaulatan, keutuhan dan keamanan negara. Tetapi kalau sudah ada ancaman yang datang maka negara yang akan melihat, siapa yang ditugaskan ? Semua itu tergantung tingkat dan jenis ancamannya. Jadi sudah saatnya RUU Kamnas ini dibahas kembali secara lebih komprehensif. Lebih baik terlambat, daripada tidak samasekali” ungkap TB Hassanudin yang merupakan Mantan Komandan Paspampres ini.

 

 

Ya memang, RUU Kamnas adalah produk UU yang mendesak untuk dihidupkan kembali pembahasannya.

Tak cuma pembahasan soal penempatan posisi Mabes Polri di bawah kendali Kantor Kementerian, RUU Kamnas juga mengatur perlunya koordinasi di bidang KEAMANAN NASIONAL atau National Security antara TNI dan POLRI.

Salah satu dampak yang dihadapi Indonesia akibat menggantungnya RUU Kamnas ini adalah perilaku semaunya atau EGO SEKTORAL yang mendominasi langkah-langkah Polri dalam menangani masalah TERORISME.

Tidak ada koordinasi yang konkrit di lapangan dengan TNI.

Koordinasi penanganan TEROR antara TNI – POLRI seakan-akan hanya manis di bibir saja yaitu dalam acara-acara latihan bersama saja.

Dan dalam prakteknya di lapangan, koordinasi itu NOL BESAR alias NIHIL !

Tidak ada yang bisa mengendalikan dan mengawasi Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri, kecuali pimpinan Polri sendiri yaitu Kapolri.

Setiap Kapolri yang bertugas mengambil kebijakannya masing-masing yaitu kendali atau perintah dalam penanganan teror berada langsung di tangan Kapolri.

Bayangkan untuk urusan penanganan terorisme, keputusannya hanya datang dari orang per orang.

Sementara korban jiwa yang berjatuhan tidak cuma satu atau dua orang tetapi banyak sekali.

Jatuhnya korban jiwa dalam penanganan terorisme yang dilakukan Polri selama ini, bukan cuma sekedar EKSES.

Sehingga, mulut siapapun dari jajaran aparat keamanan di Indonesia ini yang membenarkan PEMBUNUHAN & PENGHILANGAN NYAWA SECARA SENGAJA atas nama penangananan terorisme adalah salah besar.

Indonesia ini negara hukum.

Anda tidak bisa main bunuh seenaknya dengan bersembunyi atau menangatas-namakan terorisme.

Ikuti aturan main.

Tegakkan hukum.

Dan jangan main-main dengan urusan terorisme !

Kembali pada masalah RUU Kamnas. 

Tahun 2010 ini, tepat 3,5 tahun RUU Kamnas di gantung nasib dan keberadaan (pembahasannya).

 

 

 

Polri tidak setuju pada RUU Kamnas ini dengan alasan pemisahan Polri dari TNI di awal reformasi dulu adalah suatu amanah yang perlu dipertahankan.

Polri merasa keberadaannya yang berada langsung di bawah kendali Presiden adalah sesuatu yang paling tepat dan paling benar.

Pertanyaannya sekarang, apakah sejak Polri mendapat amanah reformasi (terpisah dari TNI) sejak 12 tahun terakhir ini sudah benar-benar mereformasi dirinya ?

Apakah dalam masa 12 tahun pasca reformasi ini, citra Polri sebagai INSTITUSI semakin membaik atau justru semakin terpuruk dan membusuk sebusuk-busuknya ?

Apakah dalam masa 12 tahun pasca reformasi ini, Polri yang merupakan garda terdepan dan andalan utama negara dalam penegakan hukum serta keamanan, sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya ?

Kalau sudah, mengapa ada seorang Komisaris Jenderal Polri yang punya begitu banyak data pelanggaran hukum dari internal Polri yang sangat up to date ?

 

Hasyim Muzadi: Jangan Tangani Terorisme dengan Teror

Metode Operasi Antiterorisme Polri Undang Keprihatinan

Buyung Nasution : Main Tembak Mati Teroris, POLRI Tak Sesuai Hukum

 

 

Kalau sudah, mengapa kelakuan Polri tidak jauh beda dengan masa orde baru yaitu penghilangan nyawa manusia secara paksa dan seenaknya dengan jurus PETRUS alias PENEMBAK MISTERIUS ?

“Betti” alias Beda Beda Tipis !

Sekarang, Polri bisa membunuh dan menghilangkan nyawa manusia atas nama penanganan terorisme.

Tak perlu melakukan Tes DNA sekalipun, sudah bisa di umumkan yang mati itu adalah gembong-gembong teroris kelas wahid.

Tak perlu ada surat keputusan resmi untuk bisa (tetap) ikut menangani terorisme, seorang perwira tinggi Polri bernama Komisaris Jenderal Gories Mere yang sebenarnya menjabat sebagai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional bisa ikut melakukan investigasi kasus-kasus terorisme dengan jurus PORNOGRAFI ?

Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia tahu, bagaimana cara manusia bernama Gories Mere ini menangani terorisme ?

Muhammad Jibril Abdul Rahman yang diseret dalam kasus terorisme tahun 2010 ini, di hadapan persidangan mengaku bahwa dalam proses penyidikan dirinya sangat disiksa, ditelanjangi dan difoto di hadapan manusia bernama Gories Mere tersebut !

Seperti yang diberitakan HARIAN KOMPAS berikut ini :

Cara-cara polisi melakukan pemeriksaan kembali dipersoalkan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarat Selatan, Selasa (11/5/2010), terdakwa Muhammad Jibril mengaku disiksa, bahkan sampai ditelanjangi.

“Disiksa sekitar empat hari. Awal penangkapan lalu saya di-BAP. Sewaktu BAP memang tidak ada penyiksaan,” kata putra Ustaz Abu Jibril yang disangka sebagai penyandang dana pengeboman hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Penyiksaan yang dilakukan tim Densus 88 itu meninggalkan bekas luka.

Selain itu, lanjut Jibril, tim Densus 88 juga mengancam akan menyebarluaskan gambar telanjang Jibril jika dia tidak mengaku pernah bertemu dengan Noordin M Top, tersangka teroris pengeboman JW Marriott dan Ritz-Carlton.

“Saya dibawa ke sebuah ruangan, disuruh buka celana, dan diambil gambar kemaluan saya. Laporan itu dibawa ke penyidikan. Kalau tidak mengaku bertemu dengan Noordin, dia bilang, saya akan diekspose ke semua media,” ujar Jibril menjawab pertanyaan tim kuasa hukum.

“Saya akan disebarkan pernah melakukan hubungan homoseksual. Lalu saya bilang silakan. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan. Lalu kepala saya didempetkan ke tembok. Saya pikir itu untuk tekanan. Kalau Anda ingin kebenaran, silakan, jangan saya disiksa-siksa,” tambah Jibril.

Seusai mendengarkan pernyataan Jibril, Ketua Hakim, Haryanto, mempertanyakan sikap Jibril terhadap jihad yang kemudian dijawab Jibril. “Jihad untuk bom di Indonesia, saya tidak menyetujui karena di Indonesia belum masuk negara konflik. Masih aman. Tapi kalau pengeboman di negara konflik Afganistan saya setuju,” ujarnya.”

Demikian yang diberitakan di Harian KOMPAS tanggal 11 Mei 2010. 

Komjen Gories Mere

  

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Manusia model apa itu ?

Diberi tugas sebagai pejabat penanganan narkoba, kok bisa-bisanya “nyangsang” ke masalah terorisme.

Mending kalau pangkatnya masih Kombes !

Ini sudah Komjen.

Pangkat Komjen tapi kelakuan seperti preman kelas pasar tradisional.

Main ancam-mengancam !

Sebaiknya, Gories Mere menghajar dirinya sendiri sampai babak belur dan remuk berdarah-darah.

Kemudian silahkan telanjangi dirinya sendiri.

Lalu memotret dirinya dalam keadaan TELANJANG BULAT.

Setelah itu, silahkan dia sebarkan foto bugil dirinya kemana-mana.

 

Mau atau tidak, kalau dirinya diperlakukan seperti hewan ?

Mau atau tidak dipermalukan seperti binatang ?

Pasti tidak mau !

Kalau memang tidak mau, jangan perlakukan orang lain seenak jidatnya sendiri.

Seolah-olah negara ini adalah negara yang membenarkan penerapan HUKUM RIMBA.

BNN tampaknya sudah kehilangan fokus pekerjaan utama mereka.

Mereka lupa bahwa mereka masih punya utang kepada negara ini yaitu menangkap kembali BANDAR NARKOBA Liem Piek Kiong yang terlibat dalam kasus narkoba Taman Anggrek dengan barang bukti 1 juta PIL EKSTASI.

Berdasarkan informasi dari pejabat Kejaksaan Agung, BNN berjanji akan menangkap kembali Liem Piek Kiong agar bisa disidangkan sesuai dengan kasusnya semula yaitu kasus Taman Anggrek.

Kapolri Sutanto melakukan sidak ke lokasi penangkapan Liem Piek Kiong di Apartemen Taman Anggrek (November 2007)

  

Skandal Hukum Bandar Narkoba Liem Piek Kiong Alias MONAS Yang Melibatkan GORIES MERE?

Terpidana Mati CECE Jual Beli Narkoba Dari Dalam Rutan ? Cape Deh !

Sejak ditangkap bulan November 2007, dari 9 orang yang ditangkap di Apartemen Taman Anggrek (Jakarta Barat) dengan barang bukti 1 juta PIL EKSTASI, hanya 3 orang saja yang diajukan ke Pengadilan.

Pemimpin sindikat Taman Anggrek yaitu Liem Piek Kiong alias MONAS justru diloloskan dari jerat hukum.

Ketika hal ini disinggung dan dipertanyakan oleh Kejaksaan Agung kepada BNN dan Polri tahun 2009 lalu, BNN berjanji akan menangkap kembali BANDAR NARKOBA Liem Piek Kiong alias MONAS.

Jadi bayangkan, bagaimana BNN bisa fokus pada tugas utama mereka menangani kasus-kasus narkoba sebab Kalakhar BNN sendiri merasa paling berhak dan sok jago menangani kasus-kasus terorisme.

 Jagoan apa seperti itu ?

Tidak mau berkoordinasi dengan TNI dan jurus yang digunakan menangani terorisme adalah jurus brutal yaitu tembak mati, telanjangi, pukuli dan foto bugil.

Kotor sekali cara-cara yang digunakan.

Itulah sebabnya, banyak hal dari Polri yang harus dibenahi kembali agar jangan morat marit seperti ini.

Polri tak bisa lagi berkelit dan berdalih sudah sangat nyaman dengan posisi serta keberadaan mereka yang berada langsung di bawah kendali Presiden.

Foto : Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD & Panglima TNI Djoko Santoso 

 

Sebab banyak kasus-kasus yang menimpa Polri sejak hampir 2 tahun terakhir ini, akhirnya menjadi beban dan ibarat “duri dalam daging” bagi pemerintahan SBY.

Kepala Negara jangan dibebani dengan struktur-struktur organisasi (diluar kabinet pemerintahan) yang nyempil ingin berada di kendali langsung Sang Presiden.

Polri misalnya.

Dan yang lebih hebat lagi, Badan Narkotika Nasional (BNN) bisa-bisanya ikut-ikutan di ubah struktur organisasinya berada di bawah kendali langsung Kepala Negara.

Logikanya, seorang Kepala Negara sudah sangat sibuk dalam tugas-tugas kenegaraannya.

Presiden memiliki pembantu-pembantunya dalam kabinet yaitu Para Menteri.

Dan Menteri dalam kabinet, bukan cuma satu atau dua orang.

Bayangkan kalau Presiden masih harus disuruh mengawasi detail tugas (day by day) dari instrumen-instrumen lain di luar para menterinya.

Presiden memang boleh dan berhak memanggil siapapun bawahannya, kapan saja, dimana saja dan untuk pembahasan masalah apapun di negara ini.

Tetapi yang dimaksud disini adalah bagan organisasi, jangan lagi ada yang dibiarkan di izinkan berada langsung di bawah Presiden.

Kendali dan pengawasannya menjadi sangat sulit dan absurd.

Presiden SBY

Kesimpulannya, Presiden SBY dan kabinetnya harus menjadwalkan pembahasan RUU Kamnas ke pihak DPR.

Sudah terlalu lama mempeti-eskan Rancangan Undang Undang yang satu ini.

Begitu banyak kritikan dan kecaman yang ditujukan kepada Polri.

Fakta yang mengemuka sangat mengecewakan terkait kinerja Polri.

Ajukanlah RUU Kamnas ini ke DPR dan biarkan produk Undang Undang yang satu ini diberlakukan sebagaimana mestinya.

Polri tak perlu lagi bersembunyi dibalik kata-kata REFORMASI sebab dilepaskan dari TNI pun, kinerja Polri tidak lebih baik kalau misalnya tetap menjadi satu dengan TNI.

TNI saja, bisa menyesuaikan diri ketika mereka harus ditempatkan di bawah kendali Departemen Pertahanan.

Bahkan, ketika REFORMASI memutuskan untuk selalu menempatkan SIPIL sebagai MENTERI PERTAHANAN, jajaran militer bisa bekerjasama dengan sangat baik sampai dengan saat ini.

Tak ada alasan lagi bagi Polri untuk bersikeras menolak RUU Kamnas.

Suka atau tidak suka, masyarakat Indonesia sudah sangat kecewa pada Polri.

Sehingga, RUU Kamnas ini diharapkan dapat menjadi titik baru REFORMASI POLRI yang lebih baik ke depan.

(MS)

Tempo Di Bom, Sapa Takut, Maukah Obama Tetap Datang ?

Indonesian magazine firebombed after graft report 

Indonesia’s leading news magazine Tempo attacked with Molotov cocktails

Jakarta 7/7/2010 (KATAKAMI)  Hari Selasa (6/7/2010) kemarin, Redaksi Tempo dilempari dengan 3 bom molotov.

Luar biasa.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menegaskan pelemparan bom molotov kepada Tempo itu tak ada hubungannya dengan polisi sebab bisa jadi ada yang memanfaatkan situasi saat ini.

Hal tersebut disampaikan Kapolri seusai menggelar ramah tamah dalam rangkat HUT Polri yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ya, terserah sajalah Polri mau ngomong apapun juga.

Tapi faktanya, Redaksi Tempo dilempari dengan 3 bom molotov.

Bayangkan kalau bom molotov itu dilempar ke halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat di jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta.

Atau ke halaman rumah dinas Duta Besar Amerika di Jalan Taman Suropati Menteng Jakarta.

http://www.motifake.com/image/demotivational-poster/0811/the-white-house-white-house-obama-demotivational-poster-1226026550.jpg

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

Apa jadinya dan apa reaksi dari Amerika, jika 1 saja (jangan sampai 3, cukup 1 saja bom molotiv) dilemparkan, kemudian meledak sangat keras di “pekarangan” perwakilan Amerika di Indonesia ini.

Wah, dampaknya pasti sangat berat dan akan menjalar kemana-mana.

Gedung Putih (White House) mustahil akan sangat senang atau diam saja jika aset-aset dan kepentingan mereka “diledakkan” di negara manapun dan untuk alasan apapun.

Tak ada bom meledak saja, Presiden Obama sudah menunda rencana kunjungannya ke Indonesia sebanyak 3 kali yaitu November 2009, Maret 2010 dan Juni 2010. 

Bayangkan kalau bom (entah molotov atau bom buatan teroris didikan Al Qaeda) dilemparkan dan diledakkan di Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa atau UN yang ada di ibukota Jakarta !

Bayangkan juga kalau bom molotov dilemparkan dan meledak secara mengerikan di halaman Kedutaan Besar Australia yang kini memiliki Perdana Menteri yang baru yaitu Julia Gillard !

Bayangkan kalau bom molotov dilemparkan dan meledak sangat mengerikan di halaman Kedutaan Besar Inggris di kawasan Bunderan HI, halaman Kedutaan Besar Jerman, Kedutaan Besar Jepang, Kedutaan Besar Perancis atau Kedutaan Besar lainnya di ibukota Jakarta ini !

Ini bukan basa-basi, bayangkan saja, kalau semua potensi itu terjadi di kantor-kantor perwakilan asing yang ada di ibukota negara kita.

http://cache.daylife.com/imageserve/0dJm4Hgeidc0c/610x.jpg

Foto : Redaksi Tempo (Selasa 6/7/2010) – Getty

  

Kita semua tahu, bagaimana gencarnya Densus 88 Anti Teror Polri menghajar semaunya pihak-pihak dan orang-orang yang mereka “hakimi” sebagai teroris.

Dari periode Januari 2010 – Maret 2010, 13 orang sudah ditembak mati.

Dari periode April 2010 – Juni 2010, sudah beranak satu lagi korban pembunuhan atas nama penanganan terorisme di Indonesia yaitu mati 1 orang lagi sehingga total keseluruhan yang sudah dibunuh sejak Januari 2010 adalah 14 orang.

Seiring dengan itu, Mabes Polri mengumumkan rencana pembubaran Densus 88 Anti Teror di semua Polda yang ada di Indonesia.

Sebagai gantinya, akan dibentuk Crisis Respond Team (CRT) yang seperti biasa … mengemis dan meminta-minta belas kasihan dari Amerika Serikat.

Pertanyaannya sekarang, mengapa bisa ada bom meledak di pekarangan kantor PERS nasional ?

Di saat Tempo bersuara sangat lantang mengangkat masalah rekening “obesitas” yang patut dapat diduga dimiliki para purnawirawan dan petinggi-petinggi Polri, mengapa bisa 3 bom molotov dilemparkan dan diledakkan di pekarangan Tempo ?

Apakah dikira, Tempo berkantor di hutan belantara yang tidak ada manusianya ?

Apakah dikira, Tempo berkantor di rawa-rawa, di dusun atau di ujung Jakarta yang penuh semak belukar ?

Hei, tidak, kantor redaksi Tempo terletak di jantung ibukota yaitu di JAKARTA PUSAT.

Tempo berkantor tidak jauh dari momumen penting yaitu TUGU PROKLAMATOR di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat.

Di Jakarta Pusat saja, POLRI bisa kecolongan, apalagi di wilayah lain yang ada di Jakarta dan di Indonesia !

http://www.ifj.org/assets/photos/b/153/185/8334499-85359b9-b.jpg

  

Taruhlah misalnya, ada bom molotov dilemparkan dan diledakkan bertubi-tubi ke halaman kantor Kedutaan Besar Asing yang ada di Indonesia, apakah tindakan itu akan di tolerir oleh mereka ?

Oleh Obama, yang menjadwalkan kunjungannya pada bulan November 2010 mendatang ?

Atau karena korbannya kali ini adalah PERS NASIONAL (INDONESIA) maka pelemparan dan peledakan bom itu dianggap sepele, hal kecil dan tak perlu dipermasalahkan ?

Jawab dulu, ini bukan masalah kecil !

Ini serangan dan ancaman yang paling fundamental terhadap kebebasan dan kemerdekaan PERS, hak  dari kalangan PERS NASIONAL untuk memperoleh perlindungan dan keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Silahkan siapa saja membantah bahwa pelemparan dan peledakan bom molotov itu bukan perbuatan mereka.

Tetapi, PERS NASIONAL (INDONESIA) berhak mencurigai pihak manapun yang dianggap menjadi otak pelaku dari serangan radikal yang pantas disamakan dengan kelakuan teroris Al Qaeda.

Wartawan bertugas dilindungi oleh Undang Undang.

Wartawan itu bukan warga negara kelas dua di negara ini.

Wartawan itu adalah profesi yang sangat mulia, terhormat dan sangat membanggakan.

Jangan ancam keselamatan diri wartawan, dimanapun dia hidup, dimanapun dia berada, kemanapun dia bertugas dan apapun yang dia tuliskan atau laporkan.

Jangan ancam dan jangan aniaya diri kami, para JURNALIS yang bekerja sepenuh hati demi pengabdian kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Darah kami darah WARTAWAN.

Hidup kami secara total dipersembahkan demi tugas-tugas kewartawanan yang bertujuan baik bagi kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat dengan menegakkan hukum, HAM dan demokrasi.

Menyuarakan kebenaran, kebaikan dan keadilan.

 

http://nimg.sulekha.com/others/original700/barack-obama-malia-obama-sasha-obama-michelle-obama-2009-7-10-13-42-4.jpg

Foto : Presiden Obama, Malia, Sasha & Michelle Obama

Jangan karena WARTAWAN bukan pihak yang sangat berkuasa penuh di muka bumi seperti Presiden Barack Obama atau AMERIKA SERIKAT sebagai negara adidaya yang sangat terkenal, maka Polri bisa berlaku seenaknya terhadap elemen manapun yang ada di Indonesia ini.

Perlakukan wartawan secara baik !

Catat itu !

Dan Amerika juga perlu mencatat ini baik-baik bahwa menjelang kedatangan Presiden Barack Obama sekeluarga ke Indonesia, sebuah redaksi MEDIA MASSA dilempari dan diledakkan dengan bom bertubi-tubi.

Tak cuma Amerika, hal ini juga harus menjadi perhatian dari semua negara.

Seperti inilah sebenarnya, wajah Indonesia.

Banyak omong, mengklaim paling jago membunuhi teroris.

Banyak omong, mengklaim sebagai pihak yang paling menguasai alur dan gerak teroris.

Lama-lama orang akan berpikir, siapa sebenarnya yang mengendalikan dan menjadi teroris yang sebenarnya ?

Empat bulan menjelang kedatangan Obama ke Indonesia, pastilah semua perkembangan keamanan di Indonesia menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Amerika.

Tak akan mungkin mereka happy-happy saja dan ENJOY LIFE mendengar kabar tentang adanya peledakan bom bertubi-tubi di sebuah redaksi MEDIA MASSA INDONESIA.

http://www.kjtools.com/usersubmissions/DaBomb.gif

Walaupun dibilang dan nanti diumumkan, peledakan bom itu perbuatan PREMAN (bukan TERORIS), tapi tetap saja nama benda yang dilemparkan dan diledakkan bertubi-tubi itu adalah B O M !

Bukan petasan.

Bukan fantasi.

Bukan halusinasi.

Sekali lagi, yang dilemparkan dan diledakkan itu namanya B O M.

Apakah kita tidak malu kepada dunia internasional bahwa di era yang serba terbuka seperti ini — 12 tahun pasca reformasi — teror dan intimidasi terhadap wartawan masih saja terjadi sampai detik ini ?

Tahun 2006 lalu, seorang WARTAWAN dari harian terkemuka (yang biasa meliput di MABES POLRI) menuliskan laporannya tentang kasus pencurian barang bukti narkoba 13 kg sabu (yang disita dari kasus narkoba TELUK NAGA).

Setelah ia menuliskan kasus pencurian barang bukti narkoba ini, motornya dirusak saat ia meliput ke MABES POLRI.

Kasus pencurian narkoba itu patut dapat diduga melibatkan seorang perwira tinggi POLRI berinisial GM.

Pernah juga terjadi beberapa tahun lalu, seorang WARTAWATI dari harian terkemuka menuliskan laporannya mengenai kasus NARKOBA.

WARTAWATI ini juga biasa meliput di MABES POLRI.

Setelah tulisan itu dia tuliskan, WARTAWATI ini disuruh masuk ke dalam mobil salah seorang perwira tinggi Polri yaitu KOMJEN GORIES MERE (saat itu pangkatnya belum sampai Komjen).

Kemudian WARTAWATI ini  diajak berputar-putar selama sekian jam keliling Jakarta.

Lalu, ia diturunkan di sebuah tempat dan disana sudah duduk (menunggu) KOMJEN GORIES MERE.

Walau duduk berhadap-hadapan, WARTAWATI ini dianggap tidak ada alias didiamkan juga selama sekian lama.

Tidak diajak bicara sebagai salah bentuk teror.

Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata, termasuk yang sangat amat sering mendapat teror dan intimidasi dari KOMJEN GORIES MERE.

http://www.metrobalikpapan.co.id/uploads/berita/dir08032009/img0803200998321.jpg

Foto : Irjen Bekto Suprapto ( saat ini menjabat sebagai KAPOLDA PAPUA)

 

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

  

Pernah satu kali yaitu Juni 2007, Kepala Densus 88 Anti Teror Polri Brigjen Bekto Suprapto mengadakan makan malam bersama di sebuah restoran Perancis yang sangat sederhana di kawasan Jakarta Selatan.

Mega Simarmata yang mengkoordinir acara makan malam ini, dicegat oleh seseorang yang mengenakan jaket hitam dan menggunakan helm.

“Naik kamu ke motor saya, saya tahu kamu mau kemana. Cepat !” kata pengendara motor itu (tanpa mau melepaskan helm yang dikenakannya supaya tidak ketahuan wajahnya).

“Anda mau apa ? Anda pikir anda siapa ? Anda sok jago ? Mau apa anda ? Pergi sana, saya tampar nanti anda !” jawab Mega Simarmata dengan nada yang sangat berani di suatu malam bulan Juni 2007.

Kejadian ini dilaporkan oleh Mega Simarmata kepada para petinggi Polri karena patut dapat diduga insiden itu adalah inisiatif dari KOMJEN GORIES MERE.

Ketika itu, memang terjadi perpecahan antara Tim Satgas Bom yang dipimpin Brigjen Surya Darma (tangan kanan Gories Mere) dan Densus 88 Anti Teror yang dipimpin oleh Bekto Suprapto.

Bisa jadi, gerombolan Gories Mere merasa sangat “panas hati” karena ternyata Kepala Densus 88 Anti Teror Polri (saat itu) begitu diterima dan bisa memiliki hubungan yang baik dengan kalangan pers.

Foto : Ali Imron (TERORIS Bom Bali I) yang divonis penjara seumur hidup

  

Kok Indonesia Lindungi Teroris Ali Imron, Contempt of Court ?

PM Australia Gusar Atas Skandal Starbucks

 
 

 

Kejadian lainnya yang pernah dialami oleh Mega Simarmata adalah penghinaan yang berbau SARA oleh TERORIS pelaku bom Bali I yaitu ALI IMRON.

TERORIS yang sudah divonis pidana penjara seumur hidup ini, sejak mendapatkan vonis itu dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2003, tidak pernah seharipun juga melewatkan masa hukumannya di dalam penjara.

Mega Simarmata terus menerus membuka kasus ini dan mendesak agar penegakan hukum dihormati oleh MABES POLRI.

Sebab, Bareskrim Polri yang berpura-pura meminjam ALI IMRON dari dalam penjara sehingga TERORIS ini tidak perlu menjalani masa hukumannya.

Akibat kritikan yang sangat pedas dan keras dari Mega Simarmata, tahun 2007 lalu sebuah SMS pernah dikirimkan dari nomor HANDPHONE Gories Mere.

Ternyata SMS itu adalah SMS dari ALI IMRON yang mengutip ayat injil yaitu ucapan Yesus Kristus sebelum wafatnya yaitu, “Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan”.

ALI IMRON mengejek Mega Simarmata dengan cara mengirim SMS ke nomor HP Gories Mere untuk diteruskan atau di forward kepada Mega Simarmata.

Ejekan TERORIS BIADAB ini adalah untuk mengecam konsistensi Mega Simarmata sebagau JURNALIS yang begitu gigih mendorong agar kasus-kasus terorisme diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ejekan melalui SMS dari ALI IMRON itu, dilaporkan oleh Mega Simarmata kepada Kapolri (saat itu) Jenderal Polisi Sutanto dan Kepala Badan Intelijen Negara (saat itu) Sjamsir Siregar.

Dan jika VONIS sudah dijatuhkan maka MABES POLRI harus menghormati keputusan hakim.

Jangan pura-pura meminjam TERORIS BIADAB dan tak pernah mengembalikannya lagi ke dalam penjara.

Jangan mengejek JURNALIS dengan ejekan berbau SARA sebab itu sangat menyinggung perasaan Umat Kristiani di seluruh dunia.

Dan mau mengejek sampai sejuta kalipun, WARTAWAN tidak akan takut, tidak akan gentar dan tidak akan mundur walau hanya selangkah.

Kasarnya, SAPA ELU, SAPA TAKUT ?

Setidaknya untuk KATAKAMI.COM sejak berdiri Oktober 2008 lalu, gangguan yang seperti apapun (jika itu sudah sangat merugikan) maka kami laporkan selama ini kepada Dewan Pers, Komnas HAM, Propam Polri, Polda Metro Jaya, bahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

http://cache.daylife.com/imageserve/0aw1ebYc1y7Of/610x.jpg

Foto : Presiden SBY didampingi Wapres Boediono & Kapolri BHD dalam acara Silahturahmi Polri (6/7/2010)

 

 

Hal yang menyejukkan hati dari insiden pelemparan dan peledakan BOM di Redaksi Tempo adalah nasihat bijak dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada MABES POLRI.

Saat menghadiri acara SILAHTURAHMI HUT POLRI pada hari Selasa (6/7/2010), Presiden SBY mengatakan agar POLRI jangan emosional dalam menghadapi kritik dari masyarakat (termasuk dari pers).

Dan Presiden SBY mengingatkan juga bahwa siapapun POLISI yang bersalah atau melanggar hukum, jangan berlindung di balik KORPS.

Terimakasih Pak Presiden !

Tapi mohon diperintahkan agar jangan ada lagi teror, intimidasi dan ancaman fisik kepada seluruh WARTAWAN yang bertugas di Indonesia.

Itulah sebabnya, POLRI jangan sibuk mengurusi “syahwat artis” lewat kasus video porno selebriti.

Akhirnya, Polri kena batunya.

Hebat kan, artis Luna Maya dan Cut Tari menjalani pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Dokter dari Densus 88 Anti Teror Polri.

Tim Dokter yang biasa mengurusi teroris-teroris, dikerahkan untuk menangani artis perempuan yang cantik jelita.

Waduh, hebat betul ya.

Hebat karena Densus 88 Anti Teror tidak tahu malu !

Sudah mau tamat riwayatnya (sebab Densus memang mau dibubarkan), tetapi masih cari sensasi yaitu melibatkan diri dalam penanganan kasus “syahwat artis”.

Bapak Presiden, mohon semua ini menjadi masukan.

Siapa saja, PERWIRA TINGGI POLRI dan anggota-anggota Kepolisian yang pernah secara langsung dan tidak langsung melakukan teror, intimidasi dan gangguan fisik kepada PERS dan anggota masyarakat, jangan diberi jabatan lagi.

Jangan diberi kenaikan pangkat.

Jangan didiamkan dan jangan dibiarkan.

Copot dan ganti dengan yang jauh lebih kredibel.

Apalagi kalau ada perwira tinggi Polri (semacam Komjen Gories Mere) yang bermimpi jadi Kapolri, wah wah wah, tolong di ingat kembali semua kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hukum yang berderet sangat panjang dalam rekam jejaknya.

Hormatilah dan jalinlah kerjasama yang baik dengan kalangan PERS.

Jangan pamer aksi kepada negara adidaya bahwa seolah-olah Densus 88 Anti Teror Polri dan MABES POLRI secara keseluruhan, paling hebat, paling top, paling mampu, paling cekatan dan paling SUPERIOR deh dalam hal penanganan terorisme dibanding negara manapun di muka bumi ini.

Kecian deh lo.

Merujuklah selalu kepada ILMU PADI yaitu, “Semakin Berisi Hendaklah Semakin Merunduk”.

Bukan justru membusungkan dada, mengangkat dagu dan menyombongkan diri secara gelap mata.

Tempo, kalian tidak sendirian menghadapi teror dan ancaman ini.

You are not alone.

We are not alone.

Rakyat Indonesia dan dunia internasional pasti akan dengan senang hati memberikan dukungan terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Darah kami darah wartawan.

Hidup mati kami adalah hidup mati sebagai seorang wartawan.

Mengabdi kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Bekerja secara total menyuarakan kebenaran, kebaikan dan keadilan bagi seluruh bangsa dan seluruh anggota masyarakat dunia.

Tempo di bom ?

Sapa takut !

Hoi, ini negara hukum Boss.

Jangan seenaknya di negara yang mengedepankan penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran apapun.

Mau dipenjara ?

Pasti (otak pelaku dan para pelaku lapangannya) takut.

Biasa begitu, berani berbuat tapi tak berani tak bertanggung jawab.

Cemen …

(MS)

SBY Cukup Ajukan 1 Nama Calon Kapolri, Jusuf Mangga, Oegroseno Atau Timur Pradopo ?

 

 

DIMUAT JUGA DI KATAKAMI.COM

 

SBY Yang Tahu Misteri Kapolri Baru, Jusuf Mangga Atau Oegroseno ?

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

 

 

Jakarta 4/7/2010 (KATAKAMI)  Bisakah kita bayangkan, bagaimana respon dan penilaian dari aparat kepolisian di seluruh dunia sebulan terakhir ini ?

Maksud kami, respon dan penilaian mereka terhadap kinerja POLRI yang termonitor di berbagai media massa ?

Topiknya cuma itu-itu saja.

Menembak mati seenaknya terhadap orang yang dituduh teroris sehingga penegakan hukum dianggap tak perlu.

Atau, perseteruan dengan perwira tingginya sendiri.

Atau, pemberiaan gelar kehormatan dan penghargaan dari negara sahabat kepada perwira tinggi Polri dalam hal pemberantasan narkoba (padahal patut dapat diduga perwira tinggi ini justru terlibat dalam pembekingan kasus-kasus narkoba kelas kakap. Misalnya dugaan pembekingan terhadap bandar narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS).

Atau, ribut-ribut soal video porno dan penahanan artis yang terkenal (supaya laris manis pemberitaannya di media massa).

Atau, ribut-ribut soal rekening gendut.

Tidak ada satupun berita yang enak didengar, manis dilihat dan terhormat untuk dipandang sebagai sebuah prestasi yang membanggakan.

Ya, terserah saja kalau misalnya Polri merasa tidak malu atas semua pemandangan yang memalukan itu.

Tapi masyarakat Indonesia merasa lelah dan muak dipaksa untuk melahap pemberitaan-pemberitaan yang sangat berlebihan mengenai topik-topik yang itu-itu saja.

Polri tidak mau tahu, hajar terus kasus video.

Seakan-akan tugas utama Polri adalah mengurusi urusan syahwat masyarakat. Kasihan rakyat Indonesia, dipaksa oleh Polri untuk dibungkam dengan pemberitaan seputar video porno semata.

Sebulan terakhir ini, seakan terjadi perang media antara topik video porno dengan topik rekening gendut.

Balap-balapan, topik mana yang lebih menggigit dan sensasional.

Tapi baiklah, mari kita tinggalkan topik video porno dan rekening gendut.

Foto : Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani

Sisi Lain Wakapolri Jusuf Manggabarani Berwajah Tanpa Ekspresi

The Rising Star Itu Bernama Jusuf Manggabarani & Pantas Jadi Kapolri

Ada hal yang jauh lebih penting untuk dibahas demi kebaikan Polri sendiri yaitu proses regenerasi di pucuk pimpinan institusi ini.

Wacana terbaru yang mencuat ke permukaan dalam beberapa hari ini adalah perlunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan lebih dari 1 nama calon Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alasannya, supaya sama dengan konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan DPR bisa lebih leluasa memilih kandidat Tri Brata 1 (Kapolri).

Namanya negara demokrasi, setiap orang bebas berpendapat.

Silahkan saja mengusulkan pandangan yang demikian karena pasti tujuannya adalah untuk kebaikan institusi Polri sendiri.

Polri saat ini berada dalam titik terendah dalam mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia.

Kepercayaan dn respek dari rakyat Indonesia sudah amburadul dan hancur berantakan terhadap institusi Polri.

Sayang Polri belum menyadari hal ini karena tampaknya sedang konsentrasi untuk mati-matian mengurus dan menuntaskan urusan “syahwat artis”.

Dan situasi inilah yang membuat KRISIS KEPERCAYAAN terhadap Polri menjadi lebih parah.

Dan kalau bicara soal pengajuan nama calon Kapolri ke DPR, satu hal yang harus kita sadari adalah Presiden SBY punya hak prerogatif untuk memutuskan berapa atau siapa yang akan diajukannya menjadi kandidat pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Indonesia memang negara demokrasi dan siapapun bebas menyampaikan pendapatnya.

Tetapi, aturan dan ketentuan yang ada juga tidak bisa ditabrak begitu saja.

UU memberikan otoritas dan legitimasi kepada Presiden SBY untuk memutuskan sendiri mengenai pemilihan atau pengangkatan para pembantunya, termasuk Panglima TNI atau Kapolri.

Jika merujuk pada tradisi Kabinet Indonesia Bersatu dari jilid satu terdahulu, Presiden SBY selalu mengajukan 1 nama calon Kapolri ke DPR.

Bulan Juni 2005, Presiden SBY mengajukan nama KOMJEN SUTANTO untuk menjadi calon Kapolri menggantikan Jenderal Dai Bahtiar.

Bulan Juli 2005, Presiden SBY melantik Sutanto menjadi Kapolri baru dengan kenaikan pangkat menjadi Jenderal bintang 4 penuh.

Foto : Sertijab Kapolri dari Sutanto ke BHD (Oktober 2008)

Bulan September 2008, Presiden SBY mengajukan nama KOMJEN BAMBANG HENDARSO DANURI menjadi calon Kapolri menggantikan Sutanto.

Bulan September 2008, Presiden SBY melantik Bambang Hendarso Danuri menjadi Kapolri baru dengan kenaikan pangkat menjadi Jenderal bintang 4 penuh.

Dengan fakta-fakta seperti ini, tentu kita semua dapat melihat sebuah garis lurus yang ditarik oleh Presiden SBY dalam hal pengajuan nama calon Kapolri yaitu cukup 1 nama tetapi dipilih yang terbaik dari yang memang baik di jajaran Polri.

Presiden SBY tentu mendapat masukan mengenai nama-nama calon Kapolri dari Mabes Polri, yaitu surat pengajuan resmi dari Kapolri yang akan digantikan.

Kemudian, Presiden SBY bisa meminta masukan dan pandangan dari Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Marsekal Djoko Suyanto yang kebetulan menjadi Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Lalu, Presiden SBY juga pasti akan meminta masukan dan pandangan dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang kebetulan adalah Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutant0.

Tetapi seluruh masukan dan kritikan dari masyarakat, pasti ditampung dan didengar Presiden SBY melalui media massa atau laporan-laporan dari lingkaran kekuasaannya.

Dan kalau sekarang hangat diperbincangkan, siapa kira-kira pengganti Jenderal BHD untuk menjadi Kapolri (baru) maka lagi-lagi semua itu menjadi hak prerogatif Presidn SBY.

Foto : (Kiri ke Kanan) Menkopolhukkam Djoko Suyanto dan Kepala BIN Sutanto

Disini, peran dari Menkopolhukkam Djoko Suyanto dan Kepala BIN Sutanto sangat strategis dalam hal proses regenerasi di tubuh Polri.

Keduanya harus sangat mencermati aspirasi masyarakat yang menginginkan agar Polri dipimpin oleh seseorang yang memiliki tingkat profesionalisme yang sangat tinggi, teruji dalam hal kepemimpinan, tidak bercacat cela dalam rekam jejaknya, tidak terlibat atau patut dapat diduga “tersenggol” namanya dalam kasus-kasus hukum (termasuk kasus narkoba, pembunuhan atau korupsi).

Kalau ditanya, siapa yang ingin jadi Kapolri ?

Pasti tidak ada yang mau tunjuk tangan tetapi patut dapat diduga ada yang sudah sibuk kasak-kusuk bergerilya mencari peluang atau menggelindingkan berita-berita tertentu ke media massa agar namanya dibaca Presiden.

Dapat gelar kehormatan dari negara sahabat dalam hal prestasi pemberantasan narkoba misalnya (padahal patut dapat diduga perwira tinggi Polri yang semacam ini justru terlibat dalam pembekingan mafia-mafia narkoba).

Atau mencari cara-cara lain untuk melakukan pembunuhan karakter kepada sesama rekan sejawat agar peluangnya naik menjadi Kapolri menjadi kandas.

Bisa juga menjual prestasi lewat pemberitaan media massa agar kesannya sangat cakap dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum.

Pokoknya, siapa cepat maka dialah yang menjadi “bintang pemberitaan”.

Semua kemungkinan bisa terjadi.

Sebab, pertarungan merebut kursi nomor satu di tubuh Polri memang menjadi ajang bergengsi yang sangat mendebarkan.

Foto : Sekretaris Satgas Mafia Pemberantasan Hukum Denny Indrayana & AAN

Presiden SBY masih punya waktu untuk mempertimbangkan siapa yang akan dipilihnya untuk menjadi calon pengganti Jenderal BHD.

Kapolri Bambang Hendarso Danuri sendiri akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 November 2010.

Tetapi paling tidak, antara bulan Agustus – September, nama calon Kapolri yang baru sudah baru dikantongi oleh Presiden SBY untuk diajukan ke DPR.

Apalagi bertepatan dengan itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso juga akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 Oktober 2010.

Maka, Presiden memiliki 2 tugas penting yaitu memilih nama-nama kandidat Panglima TNI dan Kapolri yang baru.

Kalau bicara soal nama-nama yang dianggap pantas untuk menjadi Kapolri baru, calonnya tidak jauh dari perwira tinggi Polri yang saat ini menduduki posisi-posisi strategis yaitu (misalnya) Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani (Lulusan Akpol Angkatan 1975), Kapolda Sumatera Utara Irjen Oegroseno (Angkatan 1978) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo (Angkatan 1978).

Tahun Angkatan kelulusan Komjen Jusuf Manggabarani (1975), bukan jadi alasan untuk mematikan kesempatan bagi perwira tinggi yang satu ini untuk masuk dalam bursa pemilihan Kapolri baru.

Sebab, sepanjang pemerintahan Presiden SBY, perpanjangan masa tugas pernah dilakukan yaitu kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.

Perpanjangan masa tugas selama 1,5 tahun itu akhirnya diakhiri setelah Presiden SBY memilih nama Djoko Suyanto untuk menjadi Panglima TNI bulan Februari 2006.

Bintang 2 yang disandang Oegroseno dan Timur Pradopo, tidak menjadi hambatan untuk pencalonan mereka.

Sebab, kalau memang Presiden SBY berkenan untuk memilih salah satu diantara 2 nama ini (Oegroseno atau Timur Pradopo) maka Mabes Polri harus cepat tanggap mencarikan posisi dan jabatan bintang 3 kepada Oegroseno dan Timur Pradopo.

Foto : (Dari Kiri) Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD & Panglima TNI Djoko Santoso

 

Jadi sekarang, tidak perlu terburu-buru mendesak Presiden untuk melakukan ini dan itu sesuai keinginan pihak tertentu di dalam internal Polri yang patut dapat diduga mengakalinya tercetus lewat media massa.

Mau satu atau dua calon Kapolri, itu terserah Presiden.

Mau Angkatan 1975 atau 1978, itu terserah Presiden.

Ada koridor-koridor yang tidak bisa di intervensi dari “hak veto” kepala negara dalam menentukan siapa yang dianggapnya layak dan pantas untuk memimpin Polri.

Yang justru sangat penting untuk diingatkan kepada Presiden SBY adalah jangan sampai salah pilih dalam menentukan Kapolri baru.

Jangan pilih yang bermasalah.

Jangan pilih yang bercacat cela dalam rekam jejaknya sebagai anggota kepolisian.

Periksa semua rekam jejak dari calon-calon Kapolri ini.

Proses seleksi yang sangat penting ini, membutuhkan kecermatan dan ketajaman Presiden SBY dalam melihat figur-figur yang paling tepat memimpin.

Presiden SBY juga diharapkan peka dan sensitif terhadap masukan-masukan masyarakat terkait penyimpangan, kekurangan dan kesalahan dari perwira tinggi manapun yang rekam jejaknya bermasalah (terutama dari sisi hukum dan HAM).

Jangankan untuk menjadi Kapolri, tahun 2006 yang lalu saja para Ulama Islam di Jabotabek ini pernah mengajukan PETISI PENOLAKAN kepada Kapolri Jenderal Sutanto sewaktu seorang perwira tinggi yang diduga sangat bermasalah hendak melaju sebagai Kapolda Metro Jaya.

Perwira Tinggi yang ditolak mentah-mentah ini memang diduga bermasalah dalam penanganan terorisme yang merugikan umat Islam.

Brutalisme penanganan terorisme itu menjadi catatan tersendiri bagi Kalangan Ulama Islam saat itu sehingga ambisi menjadi orang nomor satu di Polda Metro Jaya dari perwira tinggi itupun kandas sekandas-kandasnya.

Itulah sebabnya, Presiden SBY jangan sampai melakukan kekeliruan dalam memilih calon Kapolri yang baru.

Siap Pak Presiden, pilihlah yang terbaik.

Buka mata, buka telinga.

Dengarkan semua masukan dan kritikan terhadap nama-nama calon Kapolri baru.

Waspadai gerakan liar dari perwira tinggi Polri yang sibuk mencari akal agar namanya ikut “nyangkut” dalam bursa calon Kapolri.

Waspadai gerakan “mengharumkan nama, meninggikan prestasi dan mengharumkan citra” dari perwira tinggi tertentu agar dianggap kapabel menjadi calon Kapolri.

Iya kalau perwira tinggi model seperti ini pantas dicalonkan !

Bagaimana kalau rekam jejaknya yang sebenar-benarnya sangat bermasalah ?

Liriklah Komjen Jusuf Manggabarani.

Foto : Irjen Oegroseno (saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara)

Atau Irjen Oegroseno.

Atau (bisa juga) Irjen Timur Pradopo.

Tiga orang “THE RISING STAR” ini, sangat menonjol  dan menunggu jari telunjuk Presiden SBY untuk berhenti pada nama mereka saat sedang menimbang-nimbang baik buruk dari masing-masing kandidat.

Silahkan memilih Bapak Presiden, kepada siapa “hatimu” terpaut ?

Silahkan memilih Bapak Presiden, kepada siapa telunjukmu hendak tertuju diatas nama mereka ?

Jangan gunakan faktor like or dislike !

Jangan gunakan faktor kedekatan (pribadi) !

Sekali lagi, pilihlah yang profesional, berintegritas tinggi dan sangat cakap dalam penugasannya selama ini.

(MS)

Inilah SMS Kiriman Komjen Gories Mere Yang Tidak Tahu Malu Mengemis Perhatian

Komjen. Gories Mere

 

Jakarta (DOKUMENTASI KATAKAMI 9 MEI 2009) — Kami muat sebagian dari RIBUAN SMS yang diterima Pemimpin Redaksi KATAKAMI Mega Simarmata dari Komisaris Jenderal GORIES MERE dari periode 2006-2009.

Sekedar untuk memberikan peringatan bahwa kami tidak akan segan-segan membuka semua dokumentasi data dan rahasia, jika patut dapat diduga Sdr GORIES MERE melakukan teror dan intimidasi secara sangat berlebihan karena ingin agar kami menutupi berbagai dugaan pelanggaran hukumnya.

Terutama dugaan pelanggaran hukum yang patut dapat diduga menjadi beking bandar & mafia narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS.

Kami hanya ingin bahwa yang benar dikatakan benar, dan yang salah dikatakan salah.

Sumber KATAKAMI menyebutkan bahwa Komjen Gories Mere pernah tertangkap basah alias ketahuan mengejek institusinya sendiri dengan sebutan POLRI GOBLOK, POLISI-POLISI memang tolol. Ketika itu, Gories Mere secara terang-terangan menuding TNI sebagai dalang peledakan bom & menyebutkan nama 2 Jenderal TNI terkait Al Jamaah Al Islamyah.

Omongan yang tidak pantas ini disampaikannya dalam sebuah forum terbuka dan ternyata direkam secara audio.

Rekaman itu ada di tangan sejumlah PETINGGI POLRI, salah seorang diantaranya adalah KAPOLRI yang menjabat saat itu Jenderal Polisi SUTANTO (saat ini menjadi KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA atau BIN).

Atas omongan dan fitnahnya itu, Gories Mere telah ditegur secara langsung oleh seorang Jenderal TNI Purnawiawaan dan langsung Gories Mere meminta maaf  karena MALU atas perbuatannya yang sangat melebihi batas.

Sumber KATAKAMI yang lainnya menyebutkan bahwa semasa menjabat sebagai WAKABARESKRIM, Gories Mere pernah mengajak rombongan kecil yang menjadi KOMPLOTANNYA untuk menemui dan dibayari MAKAN SIANG oleh seseorang yang sedang BERPERKARA di Bareskrim Polri di sebuah hotel mewah yang terletak di BUNDERAN HI.

KATAKAMI.COM diberitahu langsung oleh orang yang berperkara tadi bahwa untuk jamuan makan siang dengan rombongan kecil Gories Mere sekitar 9 orang, ia mengeluarkan biaya sekitar Rp. 1 juta rupiah.

Dalam pertemuan tersebut, Gories Mere dan orang berperkara tadi membahas seorang pengusaha bernama SURYO TAN yang menjadi lawan perkara dari orang yang menjamu Gories Mere makan pada waktu itu. (Mengapa bisa, seorang pejabat BARESKRIM bertemu langsung dan dibayari makan oleh orang yang BERPERKARA ?). Hal ini sudah disampaikan juga secara INFORMAL oleh pihak tertentu kepada pimpinan POLRI pada waktu itu yaitu Jenderal Polisi SUTANTO.

Sumber KATAKAMI yang lainnya lagi menyebutkan bahwa Komjen Gories Mere juga pernah ketahuan menghadiri sebuah resepsi pernikahan di rumah seorang pengusaha pada tanggal 30 September 2007 dan disana salah satu topik pembicaraan adalah pimpinan POLRI saat itu tampaknya sudah saatnya untuk “DIGANTI”.

Informasi yang INFORMAL ini sudah disampaikan secara langsung kepada pimpinan POLRI waktu itu (Jenderal Polisi SUTANTO).

Ilustrasi gambar : ABNORMAL

 

Gories, janganlah menjadi serigala berbulu domba.

Berdamailah dengan diri sendiri dan kasihani diri anda sebab sangatlah hina bila ada seorang manusia yang mengemis perhatian serta menghalalkan segala cara agar perhatian itu WAJIB diterima oleh orang yang tak sudi menerima perhatian yang sangat menyimpang dan sangat menjijikkan.

Tidak, kami tidak mau dipaksa untuk menutupi kebenaran.

Selamat membaca sebagian kecil dari RIBUAN SMS-SMS dari seorang oknum perwira tinggi POLRI yang memang mengemis-ngemis perhatian dan permintaan tolong.

Copot, tangkap, penjarakan dan adili Komjen Gories Mere.

Negara tidak boleh kalah melawan NARKOBA.

Negara tidak boleh kalah melawan BEKING-BEKING dari sindikat narkoba INTERNASIONAL di Indonesia ini

Lawan NARKOBA !

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (17 Januari 2007, Pada Pukul 15.46.05)
Just arrive in DC, NON

(Gories Mere berada di Washington DC untuk mendampingi KAPOLRI Jenderal Sutanto yang melakukan kunjungan kerja ke AS, guna meminta akses pemeriksaan terhadap HAMBALI, teroris yang ditahan di Guantanamo Kuba).

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (18 Januari 2007, Pada Pukul 11.00.49)

Non, ini jawaban Brigjen Badrodin Haiti :

“Kapolda mana yang dihubungi Pak ? Sampai sekarang saya tdk pernah dihubungi oleh Ka BIN atau orang BIN masalah hal tsb”.

(Hal ini berkaitan dengan kabar bahwa POLRI telah meminta penambahan pasukan dari TNI untuk mengatasi situasi keamanan di POSO. Gories Mere sedang berada di Amerika Serikat, sementara di Gebang Rejo Poso berkecamuk bentrok fisik yang sangat serius antara POLRI dengan kelompok bersenjata. Atas perintah Gories Mere maka dilakukan penyerangan yang kedua kalinya di Poso tanggal 22 Januari 2007 yang mengakibatkan belasan orang sipil tak bersenjata tewas akibat tembakan POLRI. Saat itu, KOMNAS HAM turun ke lokasi bentrok tersebut dan menyimpulkan bahwa POLRI telah melakukan pelanggaram HAM).

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (22 Januari 2007, Pada Pukul 11.29.38)

Di Gebang Rejo, Poso, pagi ini, seberapa hebat dlm Negara Republik, ada berbagai jenis senjata yang ditembakkan kelompok sipil kriminal thd RAID (operasi penyerangan , Red) Aparat Penegak Hukum

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (22 Januari 2007, Pada Pukul 11.49.39)

3 Polri terluka ditembak kriminal bersenjata api yang tercerai-berai lari ke bukit, sedang dikejar terus NON

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (23 Januari 2007, Pada Pukul 08.32.34)

Eh NON mana your comment soal BOZZ MZ (Ryamizard Ryacudu, red).

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (23 Januari 2007, Pada Pukul 08.37.14)

Dia (Ryamizard Ryacudu, Red) nggak yakin ada JI (Al Jamaah Al Islamyah, red), Your Comment ?

(Sejumlah SMS dari Gories Mere memang berbunyi yang bernada mengejek Jenderal Ryamizard Ryacudu tetapi tidak kami muat disini. Dan semua SMS yang sangat lancang serta tidak santun dari Gories Mere yang mengejek Jenderal Ryamizard Ryacudu, tidak ditanggapi oleh Mega Simarmata. Namun sms-sms itu telah di forward ke nomor handphone Jenderal Ryamizard Ryacudu. Jenderal Ryamizard Ryacudu tidak pernah samasekali mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang menyalahi aturan dalam tugas-tugasnya sebagai KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT. Sedangkan Gories Mere, memiliki kecenderungan untuk mengejek dan merendahkan TNI, tetapi juga mengejek dan merendahkan INSTITUSI POLRI. Menurut pendapat kami, patut dapat diduga Gories Mere adalah perwira tinggi POLRI yang sangat tidak kredibel dan menyebarkan benih perpecahan disana sini).

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (24 Januari 2007, Pada Pukul 13.23)

Kalo nggak pedas dan santun gini, bukan NON lagi.

(SMS ini untuk menanggapi teguran dari Pemred KATAKAMI agar ybs tidak mengganggu Mega Simarmata)

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (24 Januari 2007, Pada Pukul 13.46.42)

Non, rupanya untuk mematahkan semangatmu dan membekukan hatimu, sangat sederhana caranya NON

(SMS ini untuk menanggapi teguran dari Pemred KATAKAMI agar ybs tidak mengganggu Mega Simarmata)

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (24 Januari 2007, Pada Pukul 18.33.29)

Mission Oriented ! (SMS untuk Pemberi Semangat untuk Si Pedas dan Pemberani, NON MS.

(SMS ini untuk menanggapi teguran dari Pemred KATAKAMI agar ybs tidak mengganggu Mega Simarmata)

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5.999 (28 Januari 2007, Pukul 00.46.10)

Non, kalau misalnya ada yang menyakiti kamu, apakah itu TB 1 (KAPOLRI), P5 (Panglima TNI) atau siapa saja, apalagi si ST (Suryo Tan, red) BABI CACING CAWUK, segera tumpahkan dan curhatkan pada GM, yach. Pokoknya GM siap jadi consultant MS, Ok NON ?

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5.999 (29 Januari 2007, Pada Pukul 00.35.52)

I just wake up ‘coz KORINTUS. Kamu itu memang HEBAT meledak-ledak tapi juga penuh KASIH. Saya ingat diri saya tempo dulu. He he. Tapi skr JUGA masih kambuhan sekali2 kalo lagi “battle in d field” (barangkali karena saya born in Green Daugther Hosp, Medan).

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (19 Februari 2007, Pada Pukul 01.37.23)

Hey, NON Jagoan, kami lagi on mission, saya baru keluar dari “our kitchen” sejak kemarin dan sat ini sudah masuk Jakarta. Besok monitor DPR, Selasa masuk lagi ke “our kitchen”. Kalo ada yang bagus, NON yang pertama saya contact yach.

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (14 Mei 2007, Pada Pukul 12.39.37)

Orang-orang benci kepada saya karena :1. Saya pengikut YESUS

2. Saya tampil beda dengan rekan-rekan saya lainnya (ketika semua sudah berbudaya ala birokrat Indonesia yang berpikir mana bagianku, mana korupsi yang kubawa pulang, saya berbudaya yang berpikir dan berbuat apa yang bisa disumbangkan utk orang banyak, rakyat / bangsa & negara)

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0811.99.5999 (8 Mei 2007, Pada Pukul 21.57.54)

I’m still in Madrid Non, Praying, Praying, Praying.

(Saat berada di Spanyol inilah, GORIES MERE mengadakan pertemuan gelap atau rahasia dengan Pengusaha yang menyediakan alat penyadap dari ISRAEL yang mengeluh banyaknya upeti yang setoran yang harus dikeluarkan jika hendak melakukan investasi ke Indonesia. Tetapi semua ini hanya keterangan sepihak dari GORIES MERE. Pertanyaannya adalah mengapa ia mengadakan pertemuan gelap atau rahasia di luar negeri dengan Pengusaha alat penyadap ? Patut dapat diduga, GORIES MERE terlibat dalam kasus korupsi pembelian alat penyadap buatan Israel yang digunakan Tim Anti Teror POLRI.

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (9 Juni 2007, Pada Pukul 14.15.47)

Di Hutan Pantai Selatan Wilayah Gombong, Non.

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (nomor ini atas nama TOMMY WINATA yang digunakan sejak bertahun-tahun lalu oleh GORIES MERE, 13 Juni 2007, Pada Pukul 01.06.28)

We got him. Thank you so much NON, for everything that has been happened & already done.

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (17 Juni 2007, Pada Pukul 08.26.22)

Belum Misa, NON ? Sangat confidential, Only For NON. Ada yang sedang diambil dan sedang dikorek-korek karena masih kunci mulut. Pakai DOA-nya NON lagi, dong …

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (20 Juni 2007, Pada Pukul 23.07.40)

NON, orang-orang nggak tahu yang dibawah permukaan :- ABD (Abu Dujana, Red) bukan Ratu Kecantikan Dunia, Miss World yang untuk touching him dengan big KISSING yang mesra di bibir. Hehehe.- ABD : Military Wing Comannder yang dari analisa IT diketahui- 1. Dalam operasinya ABD selalu membawa senjata api (NORINKHO)- 2. ABD gerakkan Askhary-nya dan kirimkan bahan peledak & persenjataan ke POSO- 3. ABD sdh putuskan utk membalas & menyerang Polri / Satgas Bom yang toghut (setan besar).- ABD sudah perintahkan bawahannya mencari rumah baru untuk pelarian & memindahkan sekolah anak-anaknya. ABD baru 2 hari balik ke rumah dalam rangka segera akan pindah / menghilang.- Kita sudah rencanakan penyerbuan ke rumahnya sore tgl 9 Juni tetapi ketika Petugas kami observasi terakhir lewat jalan belakang sebelum RAID, kaget berpapasan dengan ABD face to face & langsung spontan menyergap sendirian (satu lawan satu).

- Sebenarnya Petugas kami akan melumpuhkan dgn menembak KEPALA ABD. Tapi Ybs berkelit. Menundukkan kepala & pahanya NUNGGING ke ATAS sampai tertembus peluru. Hehehe. Untung dia !

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (29 Juni 2007, Pukul 03.24.36)

Thank you So Much, NON !
We got another target (Still analizing the IT very seriously for hunting in the field). NON, Please always praying …

(SMS ini mengabarkan kembali bahwa target selanjutnya dari Densus 88 Anti Teror telah didapatkan, dan terus meminta pertolongan doa Mega Simarmata agar lebih membukakan dan memudahkan jalan menangani serta menangkapi kalangan teroris)

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (25 Juni 2007 Pukul 14.03.00)

Im otw to KL transit Cengkareng non. I will send something this afternoon. Could you received it, Please NON ?

(GORIES MERE berusaha memberikan uang SUAP Rp. 10 juta agar Pemred KATAKAMI bersedia untuk terus mendukungnya tetapi uang tersebut ditolak alias SAMASEKALI TIDAK DITERIMA)

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (22 Juni 2007 Pukul 21.40WIB)

Tolong Ben, sekarang juga bahan tadi dikirim melalui fax.

(GORIES MERE mem-forward SMS yang dikirimkannya kepada KOMBES BENNY MAMOTO yang berisi bahan penting karena GORIES MERE meminta pertolongan dengan sangat memelas agar Pemred KATAKAMI Mega Simarmata menolong DENSUS 88 yang terpojok)

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (26 Juni 2007 Pukul 11.13.39 WIB

Semua jurnalist asing beri comment kalo mereka sangat suka cara SD menjawab yg sagat tangkas & smart, tdk kaya PEJABAT INDONESIA yg suka kamuflase & jawaban berpura-purat api tak ada isinya. Santhi saja yg sdh terbiasa sama jawaban klasik HUMAS government yg mutar2 gak ada ujungnya

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0813.988.788.98 (AJUDAN GORIES MERE bernama SANTOS)

Mat pagi Ibu, apa kabar. Maaf ini dengan saya SANTOS, ADC Pak GM, mungkin saya bisa ketemu Ibu dimana, ini ada titipan dari Bapak untuk Ibu, Mohon petunjuk Bisa ketemu Ibu dimana. Balas. SANTOS

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (29 Juni 2007 Pukul 10.39.56)

Thanks berat semua kerja teramat keras dari waktu ke waktu, NON

(Ucapan terimakasih dari GORIES MERE atas pertolongan yang diberikan Mega Simarmata membantu dan menyelamatkan Densus 88 Anti Teror yang semakin terpojok ketika itu pasca penembakan Abu Dujana di hadapan anaknya. Untuk memberi keseimbangan pemberitaan, Mega Simarmata meminta pendapat, pandangan dan tulisan kolom dari Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi dan sebagainya, yang kemudian dimuat di berbagai media massa)

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (27 Juni 2007 Pukul 23.10.20)

Barusan saya diinfokan bahwa malam ini RAHMA SARITA dalam acara Metro Realitas barusan membuat kalimat kesimpulan sbb : “Jangan sampai perang melawan teroris justru mengorbankan anak bangsa”. Terus, bagaimana kalau tampilan2 media yang mendukung teroris penuh fitnah kepada kebenaran seperti ini harus dipercaya, NON ?

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif

Dari nomor telepon 0816.999999 (23 April 2008 Pukul 11.11.25)

Beberapa waktu belakangan ini saya sering diluar. Skr sdg di Spore. Benar kedua JI itu termasuk sangat penting dan berarti untuk ungkap jaringan JI. Abu Husna bagian pendidikan rekruit doctrine radical JI dan Dr Agus Ketua Mantiqi Poso.

http://www.animated-gifs.eu/50-horror/devil-1.gif


SBY Yang Tahu Misteri Kapolri Baru, Jusuf Mangga Atau Oegroseno ?

Dimuat juga di KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM

Jusuf Manggakah Kapolri Baru, Polri Percayalah Badai Pasti Berlalu

KOMJEN JUSUF MANGGA : TUGAS KAMI TINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Oegroseno : Ada Pelanggaran Berat Kasus Aan, Polisi Tidak Boleh Melukai

Di “Negeri Para Bedebah” Aan Menang Melawan Mafia Narkoba, Mantap !

Jakarta 19/6/2010 (KATAKAMI) Sepekan terakhir ini, isu pergantian Kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mencuat ke permukaan. Terlebih karena Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) seolah “membocorkan” banyak Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengajukan nama calon Kapolri sebagai penggantinya.

Publik mulai bertanya-tanya, siapakah Kapolri yang baru ?

Kapankah pergantian Kapolri dilakukan ?

Apakah pergantian itu dalam waktu dekat atau beberapa bulan ke depan ?

Rumors mengatakan bahwa pergantian Kapolri sepertinya akan dilakukan sekitar bulan Agustus mendatang.

Tapi rumors lain menyebutkan pergantian akan dilakukan sekitar bulan Oktober (bukan Agustus).

Informasinya memang simpang siur.

Tapi baiklah, isu seputar pergantian Kapolri ini menarik untuk dicermati.

Kebetulan, kami adalah salah satu media yang menyoroti secara tajam perkembangan di Kepolisian. Bahkan secara khusus telah memuat beberapa tulisan bahwa figur BHD hendaknya diberi kesempatan untuk menyelesaikan masa tugasnya di jajaran Kepolisian sampai memasuki masa purna bhakti (pensiun).

Foto : Kapolri BHD & Presiden SBY

BHD yang merupakan lulusan tahun 1974 ini akan resmi pensiun per tanggal 1 November 2010.

Artinya, ia memiliki waktu 5 bulan lagi untuk menjalankan amanahnya sebagai orang nomor 1 di jajaran Kepolisian Indonesia.

Jika BHD datang dari Angkatan 1974, orang berspekulasi bahwa penggantinya harus Angkatan yang jauh lebih muda.

Sebutlah misalnya dari Angkatan 1977 atau 1978.

Spekulasi tentang akan “berkibarnya” perwira tinggi dari Angkatan 1977 atau 1978 ini seakan menghapuskan peluang bagi Komjen Jusuf Manggabarani yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Komjen. Jusuf Manggabarani lulusan Angkatan Tahun 1975.

Secara administrasi, Komjen Jusuf Manggabarani akan pensiun per tanggal 1 Maret 2011.

Sempitnya masa tugas Komjen. Jusuf Manggabarabi dijadikan senjata pamungkas untuk memotong kesempatan bagi perwira tinggi yang dikenal sangat bersih, lurus, jujur dan berintegritas sangat tinggi ini.

“Wah jangan Jusuf Mangga yang jadi Kapolri, tahun depan dia sudah pensiun” begitu kira-kira bunyi komentar miring tersebut.

Foto : Wakapolri Jusuf Manggabarani (Angkatan 1975) yang dijagokan jadi Kapolri baru

Tapi ada fakta yang bisa mematahkan dan menghancurkan spekulasi alias komentar miring ini.

Hendarman Supandji yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung, secara administrasi harusnya sudah memasuki masa pensiun pada bulan Mei 2007 yaitu semasa ia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Hendarman justru dipilih untuk menjadi Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh yang dicopot dari jabatannya.

Perpanjangan masa tugas Hendarman Supandji bukan cuma setahun.

Presiden SBY memperpanjang masa tugas Hendarman sampai 3 tahun berturut-turut yaitu periode 2007 ke 2008, 2008 ke 2009 dan 2009 ke 2010.

Perpanjangan masa tugas jabatan seperti itu juga pernah dilakukan Presiden SBY di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Semasa Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto, masa tugasnya diperpanjang sampai 1,5 tahun.

Perpanjangan masa tugas itu dilakukan saat Presiden SBY memutuskan untuk tidak mencalonkan nama Jenderal Ryamizard Ryacudu selama calon Panglima TNI yang baru sehingga Jenderal Endriartono Sutarto yang diperpanjang masa tugasnya.

Perpanjangan masa tugas Panglima TNI selama 1,5 tahun itu (periode 2004-2006), akhirnya berakhir setelah nama Marsekal Djoko Suyanto ditunjuk untuk menjadi Panglima TNI yang baru.

Jadi tidak ada tradisi dalam kepemimpinan seorang SBY untuk tidak memperpanjang masa tugas bawahannya (jika memang menurut Presiden SBY masa tugas itu perlu diperpanjang demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia).

Dan dalam sejarah perjalanan bangsa, pejabat Kapolri yang lama memang diberikan kesempatan untuk mengajukan nama calon penggantinya kepada Kepala Negara.

Pengajuan nama calon Kapolri tersebut, akan diajukan Kapolri yang masih bertugas secara tertulis kepada Presiden.

Tetapi, pengajuan nama calon Kapolri itu pernah ditolak oleh Presiden yang sedang berkuasa.

Foto : Neta S. Pane

Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch mengatakan kepada KATAKAMI.COM bahwa pengajuan nama calon kapolri itu tidak mutlak harus dituruti oleh Presiden.

“Dulu semasa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ada 3 nama calon Kapolri yang diajukan tetapi tidak ada satupun dari 3 nama itu yang disetujui oleh Presiden. Sehingga, Kapolri yang menjabat saat itu harus mengajukan 1 lagi nama baru sebagai calon Kapolri. Muncullah nama Dai Bahtiar. Akhirnya Presiden Megawati memilih Dai Bahtiar untuk menjadi Kapolri yang baru. Jadi, tidak ada jaminan bahwa nama-nama calon Kapolri yang diajukan oleh Kapolri yang lama akan dituruti” kata Neta S. Pane kepada KATAKAMI.COM dalam percakapan hari Sabtu (19/6/2010).

Sehingga kalau saat ini beredar kabar bahwa Kapolri Jenderal BHD sudah mengirimkan surat kepada Presiden SBY mengenai usulan nama-nama calon Kapolri yang baru, hal itu tidak menjadi jaminan yang resmi bahwa nama-nama itu otomatis akan terpilih.

Belum tentu terpilih.

Tetapi peluang untuk dipilih tetap terbuka lebar.

Foto : Presiden SBY

Paling tidak, kalau namanya sudah diusulkan untuk dipertimbangkan Kepala Negara menjadi (bakal) calon Kapolri maka Presiden SBY akan menimbang-nimbang semua aspek mengenai nama-nama yang diusulkan itu.

Jadi kalau sekarang ditanyakan, siapakah yang akan menjadi Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri maka jawabannya sangat tegas dan lugas yaitu hanya Presiden SBY yang tahu.

Paling tidak, akan ada 3 pejabat tinggi negara yang akan diganti dalam beberapa bulan ini yaitu Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri.

Jaksa Agung diganti karena memang sudah saatnya ia diganti (sekali lagi, Hendarman Supandji merupakan satu-satunya ”penghuni” di Kabinet SBY yang telah diperpanjang masa tugasnya selama 3 tahun berturut-turut).

Panglima TNI yang saat ini dijabat Jenderal Djoko Santoso akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 Oktober 2010.

Kapolri Jenderal BHD akan pensiun per tanggal 1 November 2010.

Tidak ada kewajiban bagi Presiden SBY untuk menunggu sampai masing-masing pejabat tersebut resmi pensiun.

Presiden SBY memiliki hak prerogatif untuk memberhentikan dan menunjuk pejabat baru kapanpun juga.

Sehingga kalau saat ini, ada 3 pejabat tinggi negara yang siap menunggu waktu yang paling tepat untuk “di eksekusi” masa jabatannya maka semua dikembalikan kepada Presiden SBY.

Foto : (Kiri ke Kanan) Hendarman Supandji, Jenderal Djoko Santoso & Jenderal BHD

Kapan, SBY merasa ingin mengganti ketiga pejabat penting itu ?

Apakah pergantian itu dilakukan satu per satu atau sekaligus dalam waktu yang bersamaan ?

Kalaupun Presiden SBY ingin mengganti salah satu dari ketiga pejabat itu dalam waktu dekat, siapakah yang akan diganti lebih dahulu ?

Jaksa Agung, Panglima TNI atau Kapolri ?

Khusus untuk Panglima TNI dan Kapolri, sesuai dengan UU maka Presiden harus mendapatkan PERSETUJUAN dari DPR jika hendak memberhentikan pejabat lama (Panglima TNI dan Kapolri) dan jika hendak mengangkat pejabat baru dari kedua instansi penting itu.

Tampaknya publik harus bersabar untuk menunggu kapan akan dilakukan pergantian di jajaran Kejaksaan Agung, TNI dan Polri.

Bahkan secara khusus, bersabar untuk mengetahui Angkatan berapa dari institusi Polri yang akan diberi kesempatan untuk menggantikan Jenderal BHD sebagai Tri Brata 1 (Kapolri).

Komjen Jusuf Manggabarani dari Angkatan 1975 kah ?

Foto : Irjen Oegroseno

Irjen Oegroseno dari Angkatan 1978 kah ?

Nama Irjen Oegroseno mulai jadi bahan “pergunjingan” yaitu berpeluang besar menjadi Kapolri.

Saat ini, Oegroseno menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Sebelumnya, Oegroseno adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Ia figur yang sangat tenang tetapi tegas.

Ia tak segan-segan menyatakan bahwa Polri jangan melukai dan merugikan anggota masyarakat. Hal ini disampai Oegro saat menangani kasus rekayasa narkoba yang menimpa diri Aan.

Foto : Aan (berbaju kuning) korban rekayasa narkoba

 

 

Aan adalah korban rekayasa narkoba yang dipukuli dan ditelanjangi di hadapan 3 oknum polisi di Gedung Artha Graha pada bulan Desember 2009.

Oegro dikenal sebagai muslim yang taat tetapi sangat “diterima” oleh anggota masyarakat yang non muslim.

Hal ini tampak jelas, saat ia menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah.

Jika Oegro yang berpeluang menjadi Kapolri maka perwira tinggi bintang 2 ini, harus dicarikan pos jabatan bintang 3 agar tahapan kenaikan pangkatnya menjadi bintang 4 bisa segera terlaksana.

Mari sama-sama kita menunggu, apakah nama Oegroseno akan masuk dalam daftar mutasi di tubuh Polri dalam waktu ke depan ini.

Tidak mungkin dari pangkat Irjen, bisa ujug-ujug alias tiba-tiba menjadi Jenderal bintang 4.

Kemanakah Oegro akan ditempatkan, jika langkah penugasannya memang akan dibukakan menuju kursi Tri Brata 1 ?

Bisik-bisik menyebutkan bahwa besar kemungkinan Oegro akan menjadi Kepala Badan Pembinaan & Keamanan (Babinkam) Polri menggantikan Komjen. Imam Haryatna.

Jika Oegro memang di plot menjadi Kababinkam Polri, pangkatnya akan menjadi Komisaris Jenderal (Komjen).

Oegro yang memang sangat tegas, berani tetapi mampu tetap tenang dalam menjalankan semua tugas-tugas pentingnya akan bersaing ketat dengan nama Komjen Jusuf Manggabarani menjadi Tri Brata 1.

Jusuf Mangga dan Oegroseno sama-sama tegas, lugas dan tak perlu diragukan lagi integritasnya.

Latar belakang keduanya yang pernah sama-sama menjadi pejabat di bidang pengawasan / pengamanan memang menjadi kunci penting keberhasilan mereka memimpin institusi sebesar Polri.

Jusuf Mangga pernah menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum).

Oegroseno pernah menjadi Kepala Divisi Propam Polri.

Jusuf Mangga pernah menjadi Kapolda (di Sulawesi Selatan).

Oegroseno saat ini masih menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Sumatera Utara tetapi tahun 2006 ia sudah pernah menjadi Kapolda di Sulawesi Tengah.

Walau Jusuf Mangga dari Angkatan yang lebih senior yaitu 1975 (sedangkan Oegro dari Angkatan 1978), semua itu tergantung kepada Presiden SBY.

Tak ada jaminan bahwa yang lebih muda akan lebih besar peluangnya.

Tak ada aturan dan ketentuan tertulis yang mengkotak-kotakkan latar belakang Angkatan dari calon Kapolri yang akan dipilih.

Semua tergantung pada Presiden SBY, siapa yang akan dipilihnya menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri ?

Jusuf Manggabarani ?

Atau Oegroseno ?

Kedua calon ini, sama-sama bagus.

Istilahnya, bibit bebet dan bobot dari kualitas diri dari kedua nama tersebut memang pantas diacungi jempol.

Polri membutuhkan pemimpin baru yang tegas, berani dan berintegritas tinggi.

Polri membutuhkan pemimpin baru yang sangat mampu menindak anggota-anggota atau bawahannya yang “nakal” dan “liar”.

Apalagi jika memang ada oknum polisi yang rakus mencari uang tambahan untuk kebutuhan hidupnya dari cara-cara yang tidak tepat.

Misalnya dari pembekingan kasus-kasus narkoba (seperti kasus Aan yang sempat di tangani Irjen Oegroseno di masa-masa akhir jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri).

Semoga Presiden SBY mempertimbangkan betul-betul bibit bebet bobot dari calon Kapolri yang baru.

Pilihlah yang memiliki rekam jejak penugasan sangat bagus dan benar-benar tidak bermasalah sepanjang kariernya di Kepolisian.

Jangan salah pilih.

Jangan asal pilih.

Mau Jusuf Mangga atau Oegroseno, monggo silahkan Bapak Presiden.

Keduanya memang polisi-polisi terbaik yang dapat diandalkan memimpin Polri dan melanjutkan program reformasi birokrasi.

Apakah Oegro akan melanjutkan “tradisi” yang selama ini terjadi yaitu beberapa mantan Kapolda Sumatera Utara bisa menjadi Kapolri di puncak kariernya ?

Contoh yang sangat nyata adalah Jenderal Sutanto dan Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Sutanto dan BHD, sama-sama pernah menjadi Kapolda Sumatera Utara.

Jika Oegro yang menjadi Kapolri maka “tradisi” dari Sumut ke Tri Brata 1 akan berulang kembali.

Tetapi, yang sulit ditandingi oleh Oegro dan perwira tinggi lainnya di jajaran kepolisian adalah faktor ketegasan dari figur Jusuf Manggabarani.

Walau Oegro dikenal tegas dan berani, kualitas dan kemampuan Jusuf Mangga masih jauh di atas Oegro.

Sehingga, Presiden SBY memang harus memilih yang terbaik dari yang memang baik dari kedua nama yang menguat peluangnya ini untuk menjadi Kapolri baru.

Ibarat menghitung kancing baju, Oegro, Jusuf Mangga, Oegro, Jusuf Mangga … ?

Jawabannya tergantung dari berapa buah “kancing baju” yang dikenakan Presiden SBY.

Pilihlah yang berkemampuan sangat tinggi membawa Polri ke arah yang jauh lebih baik dan bermartabat.

(MS)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: