Tag Archives: Presiden SBY

SBY Cukup Ajukan 1 Nama Calon Kapolri, Jusuf Mangga, Oegroseno Atau Timur Pradopo ?

 

 

DIMUAT JUGA DI KATAKAMI.COM

 

SBY Yang Tahu Misteri Kapolri Baru, Jusuf Mangga Atau Oegroseno ?

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

 

 

Jakarta 4/7/2010 (KATAKAMI)  Bisakah kita bayangkan, bagaimana respon dan penilaian dari aparat kepolisian di seluruh dunia sebulan terakhir ini ?

Maksud kami, respon dan penilaian mereka terhadap kinerja POLRI yang termonitor di berbagai media massa ?

Topiknya cuma itu-itu saja.

Menembak mati seenaknya terhadap orang yang dituduh teroris sehingga penegakan hukum dianggap tak perlu.

Atau, perseteruan dengan perwira tingginya sendiri.

Atau, pemberiaan gelar kehormatan dan penghargaan dari negara sahabat kepada perwira tinggi Polri dalam hal pemberantasan narkoba (padahal patut dapat diduga perwira tinggi ini justru terlibat dalam pembekingan kasus-kasus narkoba kelas kakap. Misalnya dugaan pembekingan terhadap bandar narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS).

Atau, ribut-ribut soal video porno dan penahanan artis yang terkenal (supaya laris manis pemberitaannya di media massa).

Atau, ribut-ribut soal rekening gendut.

Tidak ada satupun berita yang enak didengar, manis dilihat dan terhormat untuk dipandang sebagai sebuah prestasi yang membanggakan.

Ya, terserah saja kalau misalnya Polri merasa tidak malu atas semua pemandangan yang memalukan itu.

Tapi masyarakat Indonesia merasa lelah dan muak dipaksa untuk melahap pemberitaan-pemberitaan yang sangat berlebihan mengenai topik-topik yang itu-itu saja.

Polri tidak mau tahu, hajar terus kasus video.

Seakan-akan tugas utama Polri adalah mengurusi urusan syahwat masyarakat. Kasihan rakyat Indonesia, dipaksa oleh Polri untuk dibungkam dengan pemberitaan seputar video porno semata.

Sebulan terakhir ini, seakan terjadi perang media antara topik video porno dengan topik rekening gendut.

Balap-balapan, topik mana yang lebih menggigit dan sensasional.

Tapi baiklah, mari kita tinggalkan topik video porno dan rekening gendut.

Foto : Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani

Sisi Lain Wakapolri Jusuf Manggabarani Berwajah Tanpa Ekspresi

The Rising Star Itu Bernama Jusuf Manggabarani & Pantas Jadi Kapolri

Ada hal yang jauh lebih penting untuk dibahas demi kebaikan Polri sendiri yaitu proses regenerasi di pucuk pimpinan institusi ini.

Wacana terbaru yang mencuat ke permukaan dalam beberapa hari ini adalah perlunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan lebih dari 1 nama calon Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alasannya, supaya sama dengan konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan DPR bisa lebih leluasa memilih kandidat Tri Brata 1 (Kapolri).

Namanya negara demokrasi, setiap orang bebas berpendapat.

Silahkan saja mengusulkan pandangan yang demikian karena pasti tujuannya adalah untuk kebaikan institusi Polri sendiri.

Polri saat ini berada dalam titik terendah dalam mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia.

Kepercayaan dn respek dari rakyat Indonesia sudah amburadul dan hancur berantakan terhadap institusi Polri.

Sayang Polri belum menyadari hal ini karena tampaknya sedang konsentrasi untuk mati-matian mengurus dan menuntaskan urusan “syahwat artis”.

Dan situasi inilah yang membuat KRISIS KEPERCAYAAN terhadap Polri menjadi lebih parah.

Dan kalau bicara soal pengajuan nama calon Kapolri ke DPR, satu hal yang harus kita sadari adalah Presiden SBY punya hak prerogatif untuk memutuskan berapa atau siapa yang akan diajukannya menjadi kandidat pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Indonesia memang negara demokrasi dan siapapun bebas menyampaikan pendapatnya.

Tetapi, aturan dan ketentuan yang ada juga tidak bisa ditabrak begitu saja.

UU memberikan otoritas dan legitimasi kepada Presiden SBY untuk memutuskan sendiri mengenai pemilihan atau pengangkatan para pembantunya, termasuk Panglima TNI atau Kapolri.

Jika merujuk pada tradisi Kabinet Indonesia Bersatu dari jilid satu terdahulu, Presiden SBY selalu mengajukan 1 nama calon Kapolri ke DPR.

Bulan Juni 2005, Presiden SBY mengajukan nama KOMJEN SUTANTO untuk menjadi calon Kapolri menggantikan Jenderal Dai Bahtiar.

Bulan Juli 2005, Presiden SBY melantik Sutanto menjadi Kapolri baru dengan kenaikan pangkat menjadi Jenderal bintang 4 penuh.

Foto : Sertijab Kapolri dari Sutanto ke BHD (Oktober 2008)

Bulan September 2008, Presiden SBY mengajukan nama KOMJEN BAMBANG HENDARSO DANURI menjadi calon Kapolri menggantikan Sutanto.

Bulan September 2008, Presiden SBY melantik Bambang Hendarso Danuri menjadi Kapolri baru dengan kenaikan pangkat menjadi Jenderal bintang 4 penuh.

Dengan fakta-fakta seperti ini, tentu kita semua dapat melihat sebuah garis lurus yang ditarik oleh Presiden SBY dalam hal pengajuan nama calon Kapolri yaitu cukup 1 nama tetapi dipilih yang terbaik dari yang memang baik di jajaran Polri.

Presiden SBY tentu mendapat masukan mengenai nama-nama calon Kapolri dari Mabes Polri, yaitu surat pengajuan resmi dari Kapolri yang akan digantikan.

Kemudian, Presiden SBY bisa meminta masukan dan pandangan dari Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Marsekal Djoko Suyanto yang kebetulan menjadi Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Lalu, Presiden SBY juga pasti akan meminta masukan dan pandangan dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang kebetulan adalah Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutant0.

Tetapi seluruh masukan dan kritikan dari masyarakat, pasti ditampung dan didengar Presiden SBY melalui media massa atau laporan-laporan dari lingkaran kekuasaannya.

Dan kalau sekarang hangat diperbincangkan, siapa kira-kira pengganti Jenderal BHD untuk menjadi Kapolri (baru) maka lagi-lagi semua itu menjadi hak prerogatif Presidn SBY.

Foto : (Kiri ke Kanan) Menkopolhukkam Djoko Suyanto dan Kepala BIN Sutanto

Disini, peran dari Menkopolhukkam Djoko Suyanto dan Kepala BIN Sutanto sangat strategis dalam hal proses regenerasi di tubuh Polri.

Keduanya harus sangat mencermati aspirasi masyarakat yang menginginkan agar Polri dipimpin oleh seseorang yang memiliki tingkat profesionalisme yang sangat tinggi, teruji dalam hal kepemimpinan, tidak bercacat cela dalam rekam jejaknya, tidak terlibat atau patut dapat diduga “tersenggol” namanya dalam kasus-kasus hukum (termasuk kasus narkoba, pembunuhan atau korupsi).

Kalau ditanya, siapa yang ingin jadi Kapolri ?

Pasti tidak ada yang mau tunjuk tangan tetapi patut dapat diduga ada yang sudah sibuk kasak-kusuk bergerilya mencari peluang atau menggelindingkan berita-berita tertentu ke media massa agar namanya dibaca Presiden.

Dapat gelar kehormatan dari negara sahabat dalam hal prestasi pemberantasan narkoba misalnya (padahal patut dapat diduga perwira tinggi Polri yang semacam ini justru terlibat dalam pembekingan mafia-mafia narkoba).

Atau mencari cara-cara lain untuk melakukan pembunuhan karakter kepada sesama rekan sejawat agar peluangnya naik menjadi Kapolri menjadi kandas.

Bisa juga menjual prestasi lewat pemberitaan media massa agar kesannya sangat cakap dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum.

Pokoknya, siapa cepat maka dialah yang menjadi “bintang pemberitaan”.

Semua kemungkinan bisa terjadi.

Sebab, pertarungan merebut kursi nomor satu di tubuh Polri memang menjadi ajang bergengsi yang sangat mendebarkan.

Foto : Sekretaris Satgas Mafia Pemberantasan Hukum Denny Indrayana & AAN

Presiden SBY masih punya waktu untuk mempertimbangkan siapa yang akan dipilihnya untuk menjadi calon pengganti Jenderal BHD.

Kapolri Bambang Hendarso Danuri sendiri akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 November 2010.

Tetapi paling tidak, antara bulan Agustus – September, nama calon Kapolri yang baru sudah baru dikantongi oleh Presiden SBY untuk diajukan ke DPR.

Apalagi bertepatan dengan itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso juga akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 Oktober 2010.

Maka, Presiden memiliki 2 tugas penting yaitu memilih nama-nama kandidat Panglima TNI dan Kapolri yang baru.

Kalau bicara soal nama-nama yang dianggap pantas untuk menjadi Kapolri baru, calonnya tidak jauh dari perwira tinggi Polri yang saat ini menduduki posisi-posisi strategis yaitu (misalnya) Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani (Lulusan Akpol Angkatan 1975), Kapolda Sumatera Utara Irjen Oegroseno (Angkatan 1978) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo (Angkatan 1978).

Tahun Angkatan kelulusan Komjen Jusuf Manggabarani (1975), bukan jadi alasan untuk mematikan kesempatan bagi perwira tinggi yang satu ini untuk masuk dalam bursa pemilihan Kapolri baru.

Sebab, sepanjang pemerintahan Presiden SBY, perpanjangan masa tugas pernah dilakukan yaitu kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.

Perpanjangan masa tugas selama 1,5 tahun itu akhirnya diakhiri setelah Presiden SBY memilih nama Djoko Suyanto untuk menjadi Panglima TNI bulan Februari 2006.

Bintang 2 yang disandang Oegroseno dan Timur Pradopo, tidak menjadi hambatan untuk pencalonan mereka.

Sebab, kalau memang Presiden SBY berkenan untuk memilih salah satu diantara 2 nama ini (Oegroseno atau Timur Pradopo) maka Mabes Polri harus cepat tanggap mencarikan posisi dan jabatan bintang 3 kepada Oegroseno dan Timur Pradopo.

Foto : (Dari Kiri) Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD & Panglima TNI Djoko Santoso

 

Jadi sekarang, tidak perlu terburu-buru mendesak Presiden untuk melakukan ini dan itu sesuai keinginan pihak tertentu di dalam internal Polri yang patut dapat diduga mengakalinya tercetus lewat media massa.

Mau satu atau dua calon Kapolri, itu terserah Presiden.

Mau Angkatan 1975 atau 1978, itu terserah Presiden.

Ada koridor-koridor yang tidak bisa di intervensi dari “hak veto” kepala negara dalam menentukan siapa yang dianggapnya layak dan pantas untuk memimpin Polri.

Yang justru sangat penting untuk diingatkan kepada Presiden SBY adalah jangan sampai salah pilih dalam menentukan Kapolri baru.

Jangan pilih yang bermasalah.

Jangan pilih yang bercacat cela dalam rekam jejaknya sebagai anggota kepolisian.

Periksa semua rekam jejak dari calon-calon Kapolri ini.

Proses seleksi yang sangat penting ini, membutuhkan kecermatan dan ketajaman Presiden SBY dalam melihat figur-figur yang paling tepat memimpin.

Presiden SBY juga diharapkan peka dan sensitif terhadap masukan-masukan masyarakat terkait penyimpangan, kekurangan dan kesalahan dari perwira tinggi manapun yang rekam jejaknya bermasalah (terutama dari sisi hukum dan HAM).

Jangankan untuk menjadi Kapolri, tahun 2006 yang lalu saja para Ulama Islam di Jabotabek ini pernah mengajukan PETISI PENOLAKAN kepada Kapolri Jenderal Sutanto sewaktu seorang perwira tinggi yang diduga sangat bermasalah hendak melaju sebagai Kapolda Metro Jaya.

Perwira Tinggi yang ditolak mentah-mentah ini memang diduga bermasalah dalam penanganan terorisme yang merugikan umat Islam.

Brutalisme penanganan terorisme itu menjadi catatan tersendiri bagi Kalangan Ulama Islam saat itu sehingga ambisi menjadi orang nomor satu di Polda Metro Jaya dari perwira tinggi itupun kandas sekandas-kandasnya.

Itulah sebabnya, Presiden SBY jangan sampai melakukan kekeliruan dalam memilih calon Kapolri yang baru.

Siap Pak Presiden, pilihlah yang terbaik.

Buka mata, buka telinga.

Dengarkan semua masukan dan kritikan terhadap nama-nama calon Kapolri baru.

Waspadai gerakan liar dari perwira tinggi Polri yang sibuk mencari akal agar namanya ikut “nyangkut” dalam bursa calon Kapolri.

Waspadai gerakan “mengharumkan nama, meninggikan prestasi dan mengharumkan citra” dari perwira tinggi tertentu agar dianggap kapabel menjadi calon Kapolri.

Iya kalau perwira tinggi model seperti ini pantas dicalonkan !

Bagaimana kalau rekam jejaknya yang sebenar-benarnya sangat bermasalah ?

Liriklah Komjen Jusuf Manggabarani.

Foto : Irjen Oegroseno (saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara)

Atau Irjen Oegroseno.

Atau (bisa juga) Irjen Timur Pradopo.

Tiga orang “THE RISING STAR” ini, sangat menonjol  dan menunggu jari telunjuk Presiden SBY untuk berhenti pada nama mereka saat sedang menimbang-nimbang baik buruk dari masing-masing kandidat.

Silahkan memilih Bapak Presiden, kepada siapa “hatimu” terpaut ?

Silahkan memilih Bapak Presiden, kepada siapa telunjukmu hendak tertuju diatas nama mereka ?

Jangan gunakan faktor like or dislike !

Jangan gunakan faktor kedekatan (pribadi) !

Sekali lagi, pilihlah yang profesional, berintegritas tinggi dan sangat cakap dalam penugasannya selama ini.

(MS)

Surat Terbuka Kepada Presiden SBY Seputar Komjen Gories Mere

Jakarta, 28 Maret 2010

Kepada Yth.

Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Di tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini saya MEGA SIMARMATA, Direktur dari KATAKAMI.COM ingin menyampaikan pengaduan kembali mengenai dugaan teror, gangguan dan pengrusakan IT yang patut dapat diduga dilakukan oleh Komisaris Jenderal Gories Mere.

Ini adalah surat kedua saya pribadi kepada Bapak Presiden SBY — setelah sebelumnya yaitu tanggal 28 Oktober 2009 lalu, saya juga sudah mengirimkan sepucuk surat untuk mengadukan dan melaporkan dugaan teror dan gangguan yang patut dapat diduga terus menerus tanpa henti dilakukan Saudara Gories Mere.

Surat Untuk SBY Terkait Teror & Kejahatan IT Gories Mere

Denny Indrayana tuding Komjen GM tak dukung kasus Aan diselesaikan Tantangan Satgas Mafia Hukum, BONGKAR Indikasi Kemafiaan Komjen GM Inilah SMS Kiriman Komjen Gories Mere Yang Tidak Tahu Malu Mengemis Perhatian

Patut dapat diduga yang bersangkutan KALAP & GELAP MATA melakukan teror, gangguan dan pengrusakan IT terkait pemberitaan-pemberitaan KATAKAMI.COM seputar bandar narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS.

Termasuk juga soal temuan Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terkait kasus rekayasa narkoba yang menimpa AAN, yang dipukuli dan ditelanjangi di Gedung Artha Graha Jakarta – dimana Denny Indrayana pernah menyampaikan kepada media massa bahwa Komjen GM menghalangi proses pemeriksaan kasus AAN.

Saya memohon kepada Bapak Presiden SBY untuk memerintahkan kepada Kapolri BHD dan jajarannya, mendalami hasil-hasil temuan dari Tim IT yang kabarnya sudah dibentuk oleh Divisi Propam POLRI pasca pengaduan saya kepada MABES POLRI seputar masalah teror, gangguan dan pengrusakan IT yang patut dapat diduga dilakukan dan atau diperintahkan oleh Komjen Gories Mere.

Saya mendapatkan langsung informasi dari Irjen Oegroseno (yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri)  bahwa sudah dibentuk Tim Ahli IT untuk mendalami dugaan pengrusakan ini berdasarkan pengaduan saya.

Saya memohon kepada Bapak Presiden SBY memerintahkan kepada Kapolri BHD dan jajarannya untuk menindak-lanjuti pengaduan resmi saya ke POLDA METRO JAYA bulan Januari 2009 tentang pengrusakan SITUS BERITA KATAKAMI.COM.

( Saya sudah melaporkan secara resmi aksi pengrusakan ini pada bulan Januari 2009 tahun lalu ke POLDA METRO JAYA, DEWAN PERS & KOMNAS HAM).

Saya memohon agar Presiden SBY memerintahkan kepada Kapolri BHD dan jajarannya untuk memeriksa semua dugaan pelanggaran hukum Komjen Gories Mere dalam kasus bandar narkoba Monas dan kasus rekayasa narkoba yang menimpa diri AAN — terutama menindak-lanjuti temuan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bahwa Komjen Gories Mere menghalangi proses pemeriksaan kasus AAN –.

Saya memohon agar Presiden SBY memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri agar segera memberhentikan secara TIDAK HORMAT bila MABES POLRI memang menemukaan bukti-bukti pelanggaran hukum dan pelanggaran etika profesi yang dilakukan Komjen Gories Mere.

Saya mengecam dengan keras semua dugaan brutalisme tidak bermoral yang patut dapat diduga berulang kali dilakukan Saudara Gories Mere. Saya sudah berkali-kali melaporkan yang bersangkutan ini ke MABES POLRI sepanjang tahun 2009 lalu karena patut dapat diduga yang bersangkutan ini melakukan teror, gangguan dan pengrusakan IT.Demikian surat ini saya sampaikan.

Terimakasih.

Salam hormat,

MEGA SIMARMATA

Megawati Sentil Century, SBY Jangan Asal Comot Calon Kapolri

DIMUAT JUGA DI KATAKAMI.COM

Teka Teki Kapolri Baru Tunggulah BHD Pensiun, Gitu Aja Kok Repot

Komjen Jusuf Manggabarani Tak Ingin Ingkari Kebenaran & Terus Lakukan Yang Terbaik


Jakarta 9/4/2010 (KATAKAMI)  Siapa sih yang tak mau jadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ?

Jabatan Kapolri yang dikenal juga dengan sebutan Tri Brata 1 ini memang merupakan jabatan maha istimewa bagi kalangan aparat negara berseragam coklat.

Sehingga untuk bisa mencapainya, patut dapat diduga akan ada saja trik-trik, manuver-manuver dan akal busuk untuk bisa mencaplok jabatan Tri Brata 1 ini. Bagaimana caranya untuk bisa menggulingkan dan menggeser Jenderal Bambang Hendarso Danuri dengan cara tercepat dan terlegal menurut aturan serta ketentuan yang berlaku ?

Bagaimana caranya agar sejumlah Perwira Tinggi Polri yang menjadi “THE RISING STAR” di jajaran Bayangkara Negara ini tak dilirik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – agar dirinyalah yang dianggap paling ideal menjadi Kapolri atau TB 1 — ?

Bagaimana caranya agar media massa terpesona dan jatuh hati pada sosok tertentu agar terbangun opini publik bahwa dirinya yang paling pantas mendepak nama Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan siapapun yang paling pantas menggantikan (yang notabene saat ini termasuk dalam jajaran pejabat teras Polri) ?

Bagaimana caranya agar bisa bermuka tanpa dosa dan terlihat begitu mumpuni dimata masyarakat agar seolah-seolah hanya dirinyalah yang paling bersih di kalangan polisi-polisi di republik ini ?

Bagaimana caranya agar politik mercu suar yang diterapkan berbuah mukjizat yaitu dengan cara memuntahkan amunisi-amunisi perang terbuka di atas permukaan untuk diketahui rakyat Indonesia bahwa POLRI adalah sebuah institusi yang bobrok, kotor, liar dan tak bermoral ?

http://sovira12.files.wordpress.com/2009/05/sby-retouch-besar.jpg?w=588

Megawati Soekarnoputri : Hati Saya Perih Dicurangi

Orang pertama yang perlu disadarkan disini tentang apa, siapa dan bagaimana figur Kapolri yang paling pantas menggantikan Kapolri Jenderal BHD adalah Presiden SBY.

Sebab seorang Kepala Negara (berdasarkan Undang Undang) memiliki hak prerogatif untuk memilih, menunjuk dan menentukan kandidat atau calon Kapolri untuk diajukan ke Parlemen – yang kemudian akan di seleksi di Komisi III DPR-RI yang membidangi masalah Hukum – sebab calon yang diajukan itu wajib mendapat persetujuan dari DPR-RI.

Presiden SBY jangan sekali-sekali mengulangi lagi kesalahan di masa lampau yaitu memberikan harapan-harapan kosong kepada perwira tinggi manapun untuk menjadi pucuk pimpinan di instansi semacam TNI atau POLRI.

Presiden SBY jangan melupakan kesalahan fatal yang pernah dilakukannya terhadap Jenderal Ryamizard Ryacudu yang ketika itu menduduki jabatan sangat strategis sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Sekitar bulan November 2004, Jenderal Ryamizard Ryacudu pernah dipanggil dan diundang bertemu dengan Presiden SBY di Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan pribadi di Istana Kepresidenan itu, Presiden SBY memeluk dan mengatakan kepada Jenderal Ryamizard Ryacudu bahwa SBY akan memilih Ryamizard sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Endriartono Sutarto.

Photo : Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu

Seusai pertemuan dengan Presiden SBY, Ryamizard menghubungi Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata (yang ketika itu masih bekerja sebagai wartawan Radio Voice Of America).

Dalam pembicaraan di telepon itulah, Ryamizard menceritakan bahwa SBY sudah menyampaikan niatnya untuk memilih Ryamizard sebagai Panglima TNI.

Tapi apa yang terjadi ?

Istana Kepresidenan – khususnya Presiden SBY – dengan sangat sengaja menggantung nasib Jenderal Ryamizard Ryacudu yang merupakan Jenderal berbintang 4 di dalam organisasi TNI Angkatan Darat.

Selama 1,5 tahun, Ryamizard diombang-ambing dalam penantian yang sangat menyakitkan hati terkait pencalonan sebagai Panglima TNI sebab Ryamizard-lah satu-satunya di seluruh dunia ini Jenderal AKTIF berbintang 4 yang di buat non job selama kurun waktu 1,5 tahun.

Kejam sekali.

Agar tidak terlalu kelihatan bahwa SBY hendak mematikan karier Ryamizard maka masa tugas Jenderal Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI diperpanjang selama 1,5 tahun.

Sampai akhirnya, SBY memilih rekan seangkatannya (sesama lulusan Angkatan 1973) yaitu Marsekal Djoko Suyanto untuk menggantikan Endriartono Sutarto menjadi Panglima TNI.

http://www.tni.mil.id/patriot/200603/giat_komando1.jpg

Photo : Marsekal Djoko Suyanto dilantik sebagai Panglima TNI

Kapolri Jenderal BHD : Wajib Hukumnya Polri Mengamankan Kunjungan Obama

Komjen Jusuf Manggabarani : Tugas Kami Tingkatkan Kesejahteraan

Komjen Ito : Polri Tetap Tegar, Tanya Susno Apa Maksudnya


Dan secara kebetulan, Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata jugalah menjembatani “komunikasi tidak langsung” antara Jenderal Ryamizard Ryacudu dan Marsekal Djoko Suyanto saat pencalonan dilakukan hingga akhirnya Ryamizard menyampaikan pesan khusus kepada Djoko Suyanto.

Pesan itu berbunyi, “Sampaikan pada Djoko, gue tidak sakit hati. Gue dukung dia jadi Panglima TNI”.

Yang harus di ingat disini adalah tak semua Perwira Tinggi bisa sebaik, setenang dan sekuat Ryamizard dalam menerima kenyataan yang sangat amat pahit seperti ini.

Ryamizard hanya diam.

Tak pernah memprotes sikap yang sangat tidak elegan dari SBY.

Kalau memang tidak mau memilih Ryamizard, ya jangan menyampaikan janji-janji surga alias janji-janji palsu alias janji-janji kosong.

Level tertinggi dalam masalah kepangkatan – baik di TNI dan POLRI – adalah Jenderal berbintang 4.

Sejarah sudah mencatat bahwa kepada Jenderal berbintang 4 saja, SBY sudah berani dan terbukti pernah menyampaikan janji-janji surga alias janji-janji palsu alias janji-janji kosong.

Mengapa semua ini disinggung disini ?

Tidak lain karena Presiden SBY perlu diingatkan tentang perlunya menciptakan kondisi yang kondusif bagi institusi semacam TNI dan POLRI.

Hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Kepala Negara dalam memilih dan menentukan pejabat setingkat Kapolri dan Panglima TNI tidak bisa disalah-gunakan seenaknya saja.

Pilihlah figur yang sangat tepat dan memiliki rekam jejak yang tak ada cacat cela dalam bidang hukum, HAM dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.

Begitu juga dalam INSTANSI POLRI !

Jangan menganggap bahwa POLRI ini adalah sebuah lembaga yang bisa di utak-atik, di guncang-guncang dan di preteli sedemikian rupa untuk mengalihkan isu tertentu yang sangat kuat gaungnya kepada pihak penguasa.

http://www.kompas.com/data/photo/2009/07/09/3403402p.jpg

Photo : Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri

Mengutip pidato politik Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu ialah PDI Perjuangan konsisten untuk terus mengkritisi dan mendorong penyelesaian KASUS CENTURY.

Bisa jadi, pidato politik Ibu Megawati ini adalah sebuah sindiran yang sangat tajam tentang raibnya isu soal CENTURY dari permukaan dan pemberitaan media massa sebulan terakhir ini.

Pidato politik Ibu Megawati ini memang setajam SILET dalam menyoal raibnya uang sebesar Rp. 6,7 Triliun.

Kembali kepada permasalahan siapa yang harus menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri atau TB 1 ?

Sebelum pertanyaan ini dijawab maka yang harus diingatkan (kembali) kepada Presiden SBY adalah masa pensiun Jenderal Bambang Hendarso Danuri hanya tinggal beberapa bulan lagi yaitu per tanggal 1  November 2010 mendatang.

BHD yang memiliki Nomor Registrasi Pokok (NRP) 5210 ini sebenarnya akan pensiun pada bulan Oktober 2010 tetapi secara ADMINISTRASI masa purna bhakti itu akan resmi berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya (dari bulan kelahiran yang bersangkutan).

http://thejakartaglobe.com/media/images/large/20091030182249587.jpg

Photo : Kapolri Jenderal BHD

Seperti yang sudah diterapkan SBY terhadap Mantan Kapolri sebelumnya yaitu Jenderal Polisi Sutanto yang diganti karena faktor PENSIUN maka hendaklah hal yang sama juga diberlakukan SBY terhadap BHD.

Biarkan BHD menyelesaikan masa tugasnya sebagai Kapolri sampai memasuki masa purna bhakti yang hanya tinggal hitungan bulan saja.

Dan ada beberapa nama yang paling pantas untuk menggantikan Jenderal BHD yaitu Komjen Jusuf Manggabarani (Lulusan Akpol tahun 1975) atau Komjen Ito Sumardi (Lulusan Akpol Tahun 1977).

Komjen Jusuf Manggabarani saat ini menjabat sebagai Wakapolri.

Sementara Komjen Ito Sumardi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal atau Kabareskrim Polri.

Merekalah yang saat ini menjadi THE RISING STAR dalam organisasi POLRI.

Merekalah yang kemilau dari kebintangannya bersinar untuk dilirik oleh Presiden SBY.

http://beritasore.com/news/wp-content/uploads/2010/02/Polri.jpg

Faktor terpenting untuk menjadi seorang PEMIMPIN adalah kemampuan yang tinggi dalam menjaga keutuhan atau soliditas POLRI.

Faktor selanjutnya yang sangat dibutuhkan adalah memiliki jiwa kepemimpinan atau LEADERSHIP yang sangat menonjol.

Tidak sesumbar keluar menyanyikan nada-nada sumbang yang menjatuhkan moral seluruh POLISI di republik ini.

Tidak membangkang dengan cara membeberkan ini dan itu kesana kemari tanpa henti dan sangat marathon sekali menyodok INSTITUSI yang sudah membesarkan selama ini.

Satu contoh kecil saja, hobi dari SBY sepanjang menjadi Presiden adalah menggelar rapat atau sidang-sidang kabinet yang dilakukan terus menerus.

Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata bisa mengatakan seperti ini karena memang memiliki pengalaman bertugas sebagai WARTAWAN ISTANA KEPRESIDENAN selama kurun waktu 9 tahun yaitu periode 1999 – 2008.

Bayangkan kalau misalnya SBY mengundang pejabat Kapolri untuk hadir dalam sidang kabinet tetapi pihak yang diundang tidak mau hadir.

Bayangkan juga kalau pembangkangan itu justru disampaikan saja lewat SMS atau pesan singkat di BLACKBERRY alias BLACKBERRY MESSENGER (BBM).

“Saudara Ajudan, tolong sampaikan kepada Bapak Presiden saya tidak bisa hadir karena ada acara yang lebih penting dari sekedar sidang kabinet”.

Lalu, apakah SBY yakin kalau misalnya ia memilih nama calon Kapolri yang dianggap bisa  jadi “kuda hitam” di jajaran Polri maka sepanjang masa kekuasaan jilid 2 kabinet Indonesia Bersatu ini pihak Kepresidenan atau Keluarga Presiden tidak akan disentuh atau dibuka aibnya jika patut dapat diduga tersenggol dalam kasus-kasus tertentu ?

http://katakamidotcom.files.wordpress.com/2010/02/mabes-polri1.jpg?w=588

Pelajari karakter dan watak seseorang dalam menentukan jabatan yang akan diberikan.

Apakah pantas jika ada pejabat-pejabat yang hobi mendokumentasikan rahasia-rahasia negara – di saat ia menjabat —  untuk kemudian dibeberkan ke muka umum sesuai kepentingannya ?

SBY jangan bermain-main dengan masa depan Polri ( dan TNI ).

Biarkanlah INSTITUSI POLRI tumbuh dan berkembang menjadi sebuah INSITUSI yang profesional dan proporsional.

Pilihlah calon Kapolri yang terbaik dan bersih rekam jejaknya.

Menunggu memang pekerjaan yang sangat menjemukan sekali.

Tetapi demi kepentingan bangsa dan negara, maka tidak ada salahnya menunggu Jenderal BHD memasuki masa pensiunnya dalam hitungan beberapa bulan ke depan.

Salah seorang bawahan SBY yang sangat mengetahui seluk beluk POLRI adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Sutanto.

Tanyakan pada Sutanto, siapa dan bagaimana figur Komjen Jusuf Manggabarani dan Komjen Ito Sumardi.

Mintalah masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan dari Sutanto yang merupakan Mantan Kapolri, apakah lebih baik Komjen Jusuf Manggabarani yang menjadi Kapolri atau Komjen Ito Sumardi.

http://klikkatakami.files.wordpress.com/2009/03/111-sutantooo6.gif?w=588

Photo : Mantan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto

Tanya dong pada Sutanto sebab dialah satu-satunya orang terdekat SBY yang tahu betul watak dan perangai dari setiap Perwira Tinggi Polri saat ini sebab Sutanto pernah memimpin POLRI selama 38 bulan.

Jadi, SBY jangan bertanya pada orang yang salah.

Dan jangan juga malu untuk bertanya sebab ada pepatah yang mengatakan, “MALU BERTANYA, SESAT DI JALAN”.

Seribu jalan menuju Roma, demikian kata pepatah lainnya.

Pasti akan ada saja cara dan jalan yang dilakukan bagi siapa saja yang ingin menjadi Kapolri tetapi tidak semua manuver-manuver kelas tinggi akan berhasil menjadi senjata pamungkas meraih jabatan.

Jadi jangan sampai Presiden SBY asal comot saja untuk didudukkan dalam jabatan sebagai Kapolri. Atau, jangan kumat memberikan janji-janji palsu untuk patut dapat diduga sekedar dimanfaatkan menciptakan kondisi DARURAT agar isu Century dialihkan ke isu-isu Pajak yang harus dibuat sangat MAK NYUS gaungnya.

Menunggu BHD pensiun, bukanlah sesuatu yang sulit.

Hanya tinggal beberapa bulan kok.

Setelah itu, liriklah Komjen Jusuf Manggabarani atau Komjen Ito Sumardi karena keduanya sangat menonjol jiwa kepemimpinan atau LEADERSHIP-nya.

Dan yang terpenting, keduanya memiliki rekam jejak yang baik.

(MS)

Wahai SBY Kok hanya Depkeu, Berikanlah Renumerasi TNI, Polri & Jaksa

DIMUAT JUGA DI KATAKAMIDOTCOM.WORDPRESS.COM

Surat Terbuka Kepada Presiden SBY Seputar Komjen Gories Mere


Jakarta 31/3/2010 (KATAKAMI) Persetan dengan kepulangan Gayus Tambunan yang berhasil di  ringkus secara “santun” oleh Jajaran POLRI. Gaya penangkapan yang cerdas seperti ini memang patut di acungi jempol. Itulah kelebihan dari Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Seperti itu jugalah dulu BHD – saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Reserse & Kriminal (KABARESKRIM) sewaktu hendak “menangkap” Mantan Deputi Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen TNI (Purn) Muchdi Pr yang tersandung dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

BHD turun langsung ke lapangan untuk melobi pihak Muchdi PR di suatu tempat dan membukakan “jalan” kepada Muchdi Pr agar mantan Danjen Kopassus ini yang menyerahkan diri ke Bareskrim Polri beberapa tahun yang lalu.

Tidak ada acara gagah-gagahan menangkap ala penangkapan copet di dalam bis kota.

Jadi ketika sekarang Gayus Tambunan berhasil “digelandang” pulang ke tanah air dengan cara yang sangat “manis” seperti ini, pastilah berkat kecerdasan dan kematangan POLRI secara institusi dibawah kepemimpinan Kapolri BHD.

Jadi, ini bukan kali pertama POLRI mendulang sukses menangkap buron atau tersangka yang sangat disorot publik kasus hukumnya.



Dan walaupun Gayus Tambunan sudah kembali ke tanah air hari Rabu (31/3/2010) ini, ada hal yang jauh lebih penting untuk dibicarakan disini yaitu masalah RENUMERASI atau kenaikan gaji (kesejahteraan) berdasarkan prestasi kerja.

Sungguh terkejut sekali mendengar informasi yang disampaikan media massa – khususnya Metro TV – yang menyampaikan bahwa DEPARTEMEN KEUANGAN sudah menaikkan angka gaji pegawainya berdasarkan kebijakan RENUMERASI.

Dimana lewat RENUMERASI ini, hitung-hitungan gaji bisa membumbung tinggi alias naik berlipat kali ganda, berdasarkan prestasi kerja setiap anggota atau pegawainya.

Setidaknya, selama hampir dua tahun terakhir ini, perjuangan meloloskan angka RENUMERASI bagi bawahan mereka masing-masing terus dilakukan tanpa henti oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji (barangkali termasuk juga Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso).

Bayangkan, betapa panjangnya perjuangan untuk menaikkan gaji pada bawahan mereka lewat kebijakan RENUMERASI ini.

Tak selesai-selesai pembahasan soal RENUMERASI ini selama hampir 2 tahun.

Tetapi jika benar DEPARTEMEN KEUANGAN sudah merealisasikan kebijakan RENUMERASI ini kepada seluruh karyawannya, maka patut dipertanyakan mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengistimewakan seorang Sri Mulyani yang memimpin Departemen  Keuangan di Indonesia ini ?


http://matanews.com/wp-content/uploads/RakorPolhukam.jpg

Photo : Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri BHD, Kepala BIN Sutanto & Jaksa Agung Hendarman


Apa kelebihan dari pegawai-pegawai yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan, bila dibandingkan prajurit TNI, anggota Kepolisian dan seluruh JAKSA di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ?

Mengapa hanya Departemen Keuangan yang bisa dinaikkan gaji karyawannya, dibanding prajurit TNI, anggota Kepolisian dan seluruh JAKSA di negara ini ?

Ada apa antara Presiden SBY dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ?

Mengapa Presiden SBY mengistimewakan Departemen Keuangan ?

Luar biasa teganya Presiden SBY membiarkan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal BHD dan Jaksa Agung Hendarman Supandji itu bolak-balik mengikuti rapat-rapat panjang selama hampir 2 tahun dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya untuk “bermimpi” bahwa satu saat mereka bisa menaikkan gaji bawahan-bawahan mereka lewat kebijakan RENUMERASI.

Luar biasa teganya Presiden SBY kepada seluruh prajurit TNI, anggota POLRI dan seluruh JAKSA yang tersebar di seluruh wilayah NKRI ini.

Apakah Yang Mulia Bapak Presiden SBY ini tahu, bahwa tidak semua prajurit TNI di Indonesia ini yang hidup seberuntung putra sulung Presiden SBY, Agus Harimurti ?

Ikut dalam Pasukan Perdamaian ke Libanon.

Setelah kembali ke Indonesia, sekarang bisa mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Universitas Harvard (Amerika Serikat) memboyong anak isteri ke Negeri Paman Sam ?

Semua prajurit TNI, POLRI dan seluruh JAKSA di Indonesia ini, pasti akan dengan senang hati kalau nasib mereka bisa seberuntung itu.


Photo : Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD dan Panglima TNI Djoko Santoso


Dan Presiden SBY, sebaiknya jangan cuma retorika-retorika saja melakukan kunjungan ke berbagai daerah – tanpa menyertakan sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis yang memang melanda negeri ini —.

Ajaklah Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkunjung ke barak-barak dan perumahan-perumahan sangat “ala kadarnya” untuk prajurit TNI, Polri dan semua Jaksa.

Lihat kehidupan mereka di bawah sana !

Ibu Negara Ani Yudhoyono dan khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, boleh saja berdandan sangat amat cantik dan wangi setiap hari.

Tapi lihatlah, bagaimana nasib isteri-isteri dari prajurit TNI, POLRI dan semua Jaksa di seluruh wilayah Indonesia ini.

Lihatlah mereka, datang dan saksikan sendiri !

Banyak, banyak sekali, isteri-isteri dari seluruh prajurit TNI, POLRI dan JAKSA di Indonesia ini harus melakukan kerja atau usaha sampingan untuk bisa mendapatkan uang sampingan.

Membuka salon, warung makanan dan usaha-usaha sederhana yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup mereka masing-masing.

Jadi, jangan arahkan jari telunjuk ke muka POLRI – khususnya ke muka Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri – terkait kasus perampokan super rakus ala Gayus Tambunan ini.

Terimakasih kepada Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji karena telah membuka tirai gelap yang sangat mengejutkan lewat pengungkapan kasus Gayus Tambunan ini.

Sebab kalau kasus ini tidak dibuka, maka publik – khususnya media massa – tidak akan tahu bahwa sebenarnya DEPARTEMEN KEUANGAN sudah lebih dulu mendapatkan kenaikan gaji lewat kebijakan RENUMERASI.

Gayus Tambunan mendapatkan gaji diatas Rp. 12 juta setiap bulannya.

Luar biasa besarnya gaji Gayus Tambunan, dibanding prajurit TNI, POLRI dan Jaksa di seluruh Indonesia ini.


http://www.solopos.com/dokumen/2009/11/25demo.jpg


Ya, bisa dibilang bahwa gaji Gayus Tambunan, nyaris-nyaris sama dan setara dengan gaji penyidik-penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu nyaris sama-sama besar nominal gaji dan pendapatannya.

Sementara, gaji prajurit TNI, anggota-anggota POLRI dan Jaksa-Jaksa rata-rata take home pay mereka (di level bawah) hanya sekitar Rp. 2 sampai 3 juta saja.

Apa cukup, hidup di zaman sekarang dengan gaji dan pendapatan yang sebesar itu ?

Ya Tuhan, betapa jauhnya perbedaan antara gaji pegawai Depkeu dengan TNI, POLRI dan KEJAKSAAN ?

Jauh sekali bedanya !

Gaji sudah dinaikkan, kok Gayus Tambunan masih menggasak penggelapan uang pajak sebanyak hampir Rp. 25 Miliar ?

Gaji sudah disesuaikan dengan RENUMERASI, kok Gayus Tambunan masih rakus ?

Gaji sudah dinaikkan, kok Gayus Tambunan masih jadi markus alias makelar kasus ?

Bukan POLRI yang harus di persalahkan disini tetapi DEPARTEMEN KEUANGAN.

Mematut dirilah kalian semua yang berada di sana (di Departemen Keuangan) sebab sia-sia NEGARA menaikkan gaji kalian lewat kebijakan RENUMERASI.

Dalam sebuah kesempatan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan KATAKAMI.COM di ruang kerjanya pada tahun 2009 lalu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pernah mengatakan bahwa dana operasi untuk TNI sempat agak tersendat realisasi pencairannya di Departemen Keuangan.

Sehingga Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso yang harus turun tangan yaitu berbicara secara langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memohon agar dana operasi TNI ( di tahun 2009 ) lalu bisa segera di cairkan.

Militer mana di dunia ini yang bisa bergerak, latihan dan menjalankan tugas-tugas operasi jika anggaran resmi untuk mereka tidak dicairkan ?

Dalam dalam setiap WAWANCARA EKSKLUSIF antara KATAKAMI.COM dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani dan Jaksa Agung Hendarman Supandji sepanjang selama hampir 2 tahun ini, jika ditanya kapan realisasi kenaikan gaji terkait RENUMERASI pada anggota mereka maka ketiga PEJABAT TINGGI NEGARA ini akan tetap sama jawabannya alias KOMPAK yaitu “SEDANG TERUS DIBAHAS & MUDAH-MUDAHAN BISA SEGERA DI REALISASIKAN”.

Barangkali ketiga Pejabat Tinggi Negara ini sudah bosan mendengar pertanyaan yang itu-itu saja dari KATAKAMI.COM — setiap kali bertemu dalam berbagai kesempatan dan dalam WAWANCARA-WAWANCARA EKSKLUSIF dengan KATAKAMI.COM — sebab masalah RENUMERASI ini terus menerus kami tanyakan.

Dan jawaban mereka tetap saja sama selama hampir 2 tahun ini yaitu “MASIH DIBAHAS DAN BELUM BISA DIREALISASIKAN”.

Bayangkan, betapa kasihannya mereka ini harus berkutat dengan masalah birokasi yang berkepanjangan tanpa henti untuk mengurus masalah RENUMERASI ini dengan Pihak Departemen Keuangan.

Seakan-akan, jauh lebih tinggi kedudukan Menteri Keuangan Sri Mulyani di banding Panglima TNI, Kapolri dan bahkan Jaksa Agung untuk urusan keuangan ini.

Mereka semua terkesan harus merendahkan diri dan seolah-olah di pingpong hanya untuk melanjutkan perjuangan yang tak kenal lelah untuk membela nasib anak-anak buahnya yang rata-rata MELARAT semua hidupnya.

Perwira Tinggi – Perwira Tinggi dan Pejabat Tinggi Negara selevel mereka, mengapa dinistakan seperti itu !

Hormati dan hargai mereka dong, mereka bukan kelas-kelas jongos atau kroco-kroco yang harus menahan SABAR luar biasa menjalani semua aturan-aturan birokrasi yang sangat berlika-liku.

Mereka diwajibkan untuk taat dan tunduk pada aturan-aturan birokrasi yang sangat berkepanjangan di negara ini demi memperjuangkan nasib anak buah mereka agar jangan hidup MELARAT.


http://www.primaironline.com/images_content/2010113Demo%20Skandal%20Century.jpeg


Dimana hati nuranimu, hai Presiden SBY ?

Dimana hati nuranimu, hai Panglima Tertinggi Militer Republik Indonesia ?

Kalau anda mau mengistimewakan satu instansi saja, jangan jadi Presiden di Indonesia ini.

Berlaku dan bertindaklah adil kepada semua INSTANSI di negara ini.

Kasihani prajurit-prajurit TNI, POLRI dan semua JAKSA di negara ini.

Darimana mereka mau mendapatkan uang yang pantas dan cukup untuk membiayai kelangsungan hidup anak isteri mereka ?

Yang mereka harapkan cuma dari negara.

Dari PEMERINTAH.



Tapi mengapa, PEMERINTAH di negara ini seakan bebal dan tidak berperasaan kepada mereka semua ?

Jangan diskriminasi.

Jangan menganak-emaskan satu INSTANSI atau satu MENTERI saja.

Adil, adilah di dalam kehidupan ini karena itulah nafas dari semua pengabdian kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Jangan katakan LANJUTKAN terhadap penderitaan mereka, wahai Presiden SBY.

Kalau kata LANJUTKAN yang diucapkan maka penderitaan-penderitaan hidup merekalah yang akan terus berkelanjutan tanpa henti.

Tetapi, ucapkan kata lain yaitu LAKSANAKAN !

Ya, laksanakan RENUMERASI itu secara berkeadilan dan menyeluruh secara merata.

Hanya untuk membahas RENUMERASI saja, masak sampai harus memakan waktu bertahun-tahun ?

Payah Bapak Presiden SBY, anda sangat tega dan tidak berperasaaan kalau terus menerus menutup mata dan telinga terhadap penderitaan mereka.

Kasihani, kasihanilah mereka.

Kasihani, kasihanilah anak isteri dari para prajurit TNI, POLRI dan semua JAKSA itu.

Mereka semua anak-anak bangsa Indonesia yang pantas diperhatikan oleh NEGARA.

Payah sekali !

Jangan cuma enak-enakan saja di Istana Presiden, atau melanglang buana ke berbagai manca negara, atau berkunjung ke daerah-daerah untuk melambai penuh PESONA ke sana kemari.

Padahal di luar sana, di panggung-panggung kehidupan yang sangat nyata di tanah air ini, ada anak-anak bangsa yang mengabdi secara total dengan mengorbankan jiwa raga mereka, masih tetap akrab dengan kehidupan yang penuh keterbatasan, kemelaratan, kepedihan dan isak tangis anak isteri yang memilukan.

Dimana, katakan dimana sebenarnya hati nuranimu Presiden SBY ?

Bisakah engkau bersikap adil dan penuh belas kasih kepada anggota-anggota TNI, POLRI dan JAKSA di seluruh Indonesia ini agar hidup mereka bisa layak — sebagaimana kehidupan sebagai seorang manusia –.

Andai saja dana Century sebesar Rp. 6,7 Triliun itu bisa dibagi-bagikan secara merata, pastilah sangat menolong kehidupan mereka yang selama ini sangat memprihatinkan.

Oh Indonesiaku, betapa sedihnya menjadi abdi negara jika harus rela mengorbankan jiwa raga semata — tanpa ada balasan yang pantas dari pemerintah dan negaranya –.


(MS)


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: