Tag Archives: tni

Agus Sutomo: Akan “All Out” Bertugas & Berkarya Nyata Bersama Prajurit Kopassus

Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo

 

WAWANCARA EKSKLUSIF

 

Dimuat juga di Blog INDONESIAKATAKAMI.WORDPRESS.COM 

Komandan Paspampres Agus Sutomo : Tugas Kita Memberi Pengamanan Maksimal Pada Kunjungan Obama

 

Jakarta, 17/6/2012 (KATAKAMI.COM)  — Setelah selama satu tahun dua bulan menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Pasukan Elite Kopassus TNI AD yang baru. Ia menggantikan seniornya yaitu Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya.

Selanjutnya, posisi Agus Sutomo sebagai Komandan Paspampres akan diisi oleh juniornya yaitu Brigadir Jenderal TNI Doni Munardo.

Mayjen Agus Sutomo adalah lulusan Akmil tahun 1984. Ia lahir di Klaten tanggal 14 Agustus 1960.

Secara berturut-turut, ia banyak bertugas di dua institusi yaitu Kopassus dan Paspampres.

Semasa masih berpangkat Kolonel, Agus dipercaya menjadi Komandan Grup A Paspampres. Selanjutnya, ia sempat ditugaskan sebagai Komandan Komando Resort Militer 061/Suryakancana. Lalu, saat pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal Agus Sutomo secara berturut-turut bertugas sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri I/Kostrad dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus.

Dan ketika pangkatnya naik menjadi bintang 2, Agus Sutomo kembali bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan sebagai Komandan Paspampres.

Kini, prajurit baret merah ini kembali ke satuan asalnya yaitu KOPASSUS sebagai orang nomor satu.

Lewat percakapan jarak jauh antara Jakarta – Los Cabos, Mexico, Mayor Jenderal Agus Sutomo memberikan wawancara eksklusif kepada KATAKAMI.COM, Minggu (17/6/2012) pagi.

Selisih waktu antara Jakarta dan Los Cabos adalah 13 jam. Saat wawancara dilakukan, waktu lokal di Los Cabos adalah Sabtu (16/6/2012) sore.

Dan inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Komandan Jenderal Kopassus yang baru, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo :

 

Komandan Pasukan Pengaman Presiden TNI, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo (dua kiri), memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT ke-66 komando utama TNI itu, di Mako Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (3/1). (ANTARA/Teguh)

 

KATAKAMI (K)  :  Yang pertama, selamat untuk anda atas penunjukan sebagai Komandan Jenderal Kopassus yang baru. Bagaimana perasaan anda mendapat tugas yang sangat membanggakan seperti ini, sebab anda memang berasal dari satuan Kopassus dan sekarang ditugaskan untuk menjadi orang nomor satu di lingkungan baret merah Kopassus ?

Agus Sutomo (AS)  : Terimakasih. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT atas bimbingan, petunjuk dan anugerah yang diberikan kepada saya.

Kedua saya menyampaikan hormat dan rasa terimakasih saya kepada pimpinan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya.

Tentu pebugasan ini menjadi kebanggaan dan kehormatan tersendiri untuk saya. Sehingga sesuai dengan batas kemampuan saya, tugas ini akan saya jalankan secara ALL OUT, seoptimal mungkin, untuk kepentingan organisansi dan menjaga nama baik satuan.

Sehingga mudah-mudahan kehadiran saya di Kopassus sebagai pimpinan bisa dirasakan manafaatnya oleh organisasi.

(K)  :  Apa tugas terpenting yang menurut anda harus dilaksanakan dalam kapasitas anda sebagai Danjen Kopassus yang baru ?

(AS)  : Pemimpin itu tugasnya dua yaitu menyiapkan satuan agar siap operasional dan kedua memelihara serta meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.  Khusus untuk poin yang pertama, tugas pimpinan menyiapkan satuan siap operasional bearti harus melaksanakan pembinaan dan latihan agar prajurit profesional.

(K)  :  Apalagi sekarang yang akan anda pimpin adalah pasukan elite ya ?

(AS)  :  Betul. Satuan kopassus itusejarahnya panjang sekali. Para sesepuh di Kopassus sudah mengukir tinta emas dalam penugasan mereka sepanjang memimpin satuan Kopassus., terutama memberi keharuman nama satuan. Sehingga itulah yang akan menjadi contoh dan tantangan buat saya. Saya akan melaksanakan apa yang dulu sudah dilaksanakan senior-senior saya.  Artinya, menjaga dan melanjutkan tugas untuk menjaga keharuman nama Kopassus.

Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan dan kemampuan, saya bisa bertugas ALL OUT menjaga nama baik satuan dengan karya-karya nyata bersama prajurit Kopassus.

(K)  :  Setelah bertugas selama satu tahun dua bulan di Paspampres, menurut anda apa yang paling penting untuk diingatkan kepada Komandan Paspampres yang baru dalam menggantikan posisi anda ?

(AS)  :   Khusus untuk Paspampres anda nuansa tugas tersendiri. Di Paspampres ini memang lain daripada yang lain karena melaksanakan dua fungsi yaitu pembinaan satuan dan operasional.

Tugas utama Paspampres adalah menjaga Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan bagian dari simbol negara. Oleh sebab itu seluruh anggota paspampres harus tahu  tugas pokoknya. Paspampres harus fokus kepada tanggung jawabnya karena tanggung jawabnya sangat besar, tugas-tugasnya memang berat dan sanksi ada di depan mata

Sepanjang saya menjadi Komandan Paspampres, saya selalu tekankan satu hal yang terpenting yaitu anggota Paspampres harus tahu tugasnya dan menjauhi semua bentuk sanksi. Paspampres harus fokus dan mampu bertugas secara maksimal.

Dan yang harus diingat juga bahwa tidak ada tempat bagi prajurit Paspampres untuk melakukan pelanggaran apapun. Mengapa ? Sebab komandan tidak ada waktu untuk mengurusi prajurit yang melanggar aturan !

Saya yakin, pengganti saya nanti yaitu Pak Doni tahu dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebaik mungkin.

(K)  :  Peningkatkan kerjasama antara Kopassus dengan negara-negara lain, apakah menjadi salah satu tugas yang akan anda prioritaskan ?

Tentu nanti akan kita lanjutkan dan dikembangkan. Kopassus harus terus mencari peluang kerjasama dengan negara-negara sahabat.  Kerjasama antar negara sahabat secara bilateral akan kelihatan menjadi sebuah kerjasama yang baik bila mencakup 2 hal pokok yaitu bisa melaksanakan kerjasama ekonomi dengan baik dan sekaligus bisa melaksanakan kerjasama militer dengan baik.

Sehingga satuan Kopassus sebagai bagian dari Indonesia, ke depan nanti akan mengembangkan peluang kerjasama dengan pasukan-pasukan elite lain didunia.

 (K) Ada harapan khusus mungkin untuk Komandan Paspampres yang baru ? Apalagi situasi politik tampaknya memang akan memanas menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepresidenan tahun 2014 mendatang ?

(AS)  :  Harapan saya ke depan, Komandan Paspampres yang baru dapat melanjutkan tugas-tugas saya. Saya yakin Pak Doni tahu bagaimana mengendalikan satuan, bagaimana mengelola satuan dan bagaimana membina prajurit.

Tugas Paspampres semakin berat menjelang tahun 2014. Bahkan dari mulai sekarang kita sudah bisa merasakan bahwa suhu poltik sudah mulai terasa memanas.  Tapi keamanan VVIP harus tetap terjaga dengan baik dan tidak boleh terganggu samasekali.

(K)  : Kapan serah terima jabatan (sertijab), Pak Agus ?

(AS)  :  Saat ini saya masih mendampingi rombongan Bapak Presiden di Los Cabos, Mexico. Rencana kami akan pulang ke tanah air tanggal 26 Juni mendatang.  Setelah nanti saya pulangm tentu akan ada perintah atas tentang pelaksanaan sertijab.

(K)  : Baik, terimakasih untuk wawancara ini. Dan sekali lagi SELAMAT untuk tugas baru anda sebagai Danjen Kopassus.

(AS)  :  Terimakasih.

 

 

 

MS

Komandan Paspampres Agus Sutomo : Tugas Kita Memberi Pengamanan Maksimal Pada Kunjungan Obama

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Dan Paspampres ) Mayjen. TNI Agus Sutomo

 

 

Jakarta, 1 Agustus 2011 (KATAKAMI.COM) — Untuk kali keduanya, Barack Obama akan datang kembali ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Presiden Amerika Serikat.  Pada kesempatan yang kedua ini, giliran Bali yang akan dikunjungi oleh Obama.

Ayah dari Malia dan Sasha ini dijadwalkan akan menghadiri East Asia Summit yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada bulan November 2011 mendatang.

Untuk menanyakan sisi pengamanan terhadap Presiden Barack Obama, Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo.

WAWANCARA EKSKLUSIF ini dilakukan di ruang kerja Mayjen. Agus Sutomo di Markas Komando Paspampres, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada akhir pekan lalu.

Inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF KATAKAMI.COM dengan Dan Paspampres Mayjen. TNI Agus Sutomo :

 

Komandan Paspampres Mayjen. TNI Agus Sutomo

 

KATAKAMI (K) : Mengenai rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada bulan November mendatang, kalau dari Paspampres berarti Grup C yang akan ditugaskan untuk bergabung dalam satgas pengamanan tersebut. Bagaimana penjelasan dari Paspampres ?

Agus Sutomo (AS) : Setahu kami, pada kesempatan tersebut akan dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Berarti ada kunjungan kenegaraan yang sifatnya bilateral dan ada yang sifatnya Summit ( pertemuan puncak). Nah, kalau Summit berarti Kepala Negara yang hadir banyak. Kami harus membentuk Satgas (Satuan Tugas).

(K) : Satgas itu sendiri akan dibentuk menjadi seperti apa ?

(AS) : Didalam Satgas itu, saya akan menjadi Komandan Satgas Pengamanan (PAM) VVIP. Saya atau Wakil saya. Komandan Satgas PAM VVIP bertugas untuk mengamankan ring satu. Nanti akan diorganisir agar Komandan Satgas PAM VVIP ini membawahi sub-sub satgas. Misalnya, Komandan Grup A akan menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP Presiden, Komandan Grup B menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP Wakil Presiden. Lalu, Komandan Grup C menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP Tamu Negara. Nah, karena tamu negara yang akan diamankan banyak, Komandan Grup C akan membawahi lagi Komandan Komplek (Dan Plek). Misalnya, Dan Plek yang mengawal tamu negara dari masing-masing tamu negara yang hadir. Dan Plek yang mengawal tamu dari Malaysia, Brunei Darussalam dan tamu-tamu lainnya. Nanti kan akan dihitung, ada berapa orang tamu negara yang akan hadir. Dan Plek ini akan dipimpin perwira berpangkat Letnan Kolonel.

(K) : Kebetulan dalam acara tersebut akan hadir juga Presiden Amerika Serikat Barack Obama, bagaimana sisi pengamanan terhadap beliau ?

(AS) :  Saya rasa, kalau sudah bicara tentang pengamanan terhadap seorang Presiden dari negar adikuasa seperti Amerika, kita tidak usah diskusi panjang lebar. Karena semua orang tahu, Amerika adalah negara supoer power. Kita semua tahu itu. Bukan cuma ke Indonesia, kemanapun kepala negara mereka berkunjung maka sistem pengamanannya sudah menjadi satu paket. Standar pengamanan mereka terhadap kepala negaranya sangat tinggi. Amerika tidak akan pernah mau fasilitas pengamanan terhadap kepala negara mereka dari negara setempat sebab mereka akan membawa sendiri perangkat pengamanannya. Mau berkunjung ke Rusia, Cina, atau ke negara manapun, tingkat pengamanannya memang sangat tinggi. Ini bisa dipahami karena ancaman terhadap kepala negara mereka bisa dibilang begitu banyak.

 

Presiden Barack Obama didampingi Ibu Negara Michelle Obama, paling kanan, dan kedua putri mereka, Malia (nomor dua dari kanan) dan Sasha (bergandengan tangan dengan sang ayah) seusai mengikuti kebaktian di gereja St John di Washington DC, 17 Juli 2011. Menurut rencana Obama akan hadir

 

(K) : Jadi, kalau tadi disebut, Amerika punya paket pengamanan sendiri bagi kunjungan kenegaraan kepala negara mereka, apa yang mereka bawa ke negara yang dituju ?

(AS) : Salah satu contoh, kurang tiga bulan dari rencana kunjungan itu misalnya, ratusan orang sudah mereka kirimkan ke Indonesia. Lalu misalnya, H minus 7, mereka tambah lagi kekuatannya. Kemudian, kapal induk mereka sudah stand by di laut terdekat.

(K) : Lah, kalau Amerika sudah menyiapkan dan membawa paket pengamanan sendiri bagi kepala negara mereka, Dan Grup C yang tadi sebut akan menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP, posisinya ada di bagian mana dalam sistem pengamanan yang akan disiapkan untuk kunjungan Obama ke Bali ?

(AS) :  Kalau Dan Grup C tetap akan menjadi Komandan Sub Satgas PAM VVIP yang membawahi Danplek Danplek tadi. Khusus untuk pengamanan Presiden Obama, kami akan memasang Danplek berpangkat Kolonel. Untuk tamu negara lainnya, Danplek yang ditugaskan berpangkat Letnan Kolonel. Atau minimal Letkol yang paling senior. Lalu, kami akan sharing dengan bagian pengamanan mereka. Sejak kunjungan Presiden George W. Bush di Bali yang diterima oleh Ibu Megawati, lalu Presiden George W. Bush diterima Bapak (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) di Istana Bogor, kemudian kunjungan Presiden Obama ke Indonesia tahun lalu, kita sudah dilibatkan fifty-fifty dalam urusan pengamanan. Kalau zaman kunjungan Presiden Bill Clinton dulu, wah … jangan harap kita bisa ikut mengamankan. Samasekali tidak ada unsur Indonesia yang diperbolehkan ikut mengamankan. Tapi dari hasil sharing tadi, lama-kelamaan Amerika percaya pada Indonesia untuk urusan pengamanan.

(K) : Khusus untuk Obama, apakah pengamanan yang akan diberikan dalam kunjungannya nanti memang akan serba ekstra, sangat diistimewakan begitu ?

(AS) :  Istilahnya jangan memakai kata istimewa. Tapi memang ada standar yang tinggi terhadap pengamanan kepala negara mereka. Jadi istilahnya begini, standar minimalnya Amerika, itu berarti diatas standar yang sangat maksimal dari standar kita di Indonesia. Mereka memang seperti itu dalam memberikan pengamanan kepada kepala negara mereka. Dan untuk pengamanan Obama, jumlah pasukan yang kita siapkan, jumlahnya akan lebih banyak dari tamu-tamu negara yang akan hadir di Bali nanti. Sebab, dari segi rangkaian mobilnya, tempat akomodasi rombongan Amerika, mereka memang berbeda dengan tamu lain. Yang penting kita bisa masuk ke situ. Seperti waktu Presiden Obama datang berkunjung bulan November tahun lalu, mobil sec 1 dan sec 2 yang  melekat dengan kendaraan Presiden Obama adalah kendaraan kita. Dulu-dulu mana boleh masuk ! Dan seluruh anggota kita mengamankan secara maksimal.

(K) : Artinya, sudah ada kemajuan ke arah yang positif dari pihak Amerika dalam urusan pengamanan ?

(AS) : Ya betul, ada kemajuan yang mengarah pada kebaikan. Tim Advance mereka kan sudah datang dari jauh-jauh hari. Mereka melihat kesungguhan dan ketulusan kita dalam memberikan pengamanan kepada kepala negara mereka. Kalau boleh kan sebenarnya dunia ini harus aman. Tanpa perselisihan. Kita harus menjaga hubungan baik dengan negara manapun. Apalagi dengan Amerika. Kita ini belum mampu melawan Amerika. Dan selamanya kita tidak akan mampu melawan Amerika. Jadi, jauh lebih baik menjalin hubungan baik dengan negara manapun. Termasuk dengan Amerika. Saya ingat, tahun 2006 lalu Presiden SBY berkunjung ke Washington DC. Tidak semua kepala negara bisa diberi kesempatan tinggal di Blair House, itu seperti Wisma Negara mereka. Pak SBY tidur disitu. Sewaktu hendak mencari tahu soal jadwal Pak SBY diterima sama Presiden George W. Bush, Paspampres sudah sempat bingung. Saya saja sebagai Dan Grup sudah menyerah karena saya pikir tidak akan mungkin difasilitasi. Sebab baru kali itu Paspampres bisa diizinkan masuk ke White House. Saya masuk ke White House, mereka mengizinkan dan koordinasi itu terjalin baik. Jadi, kalau pun nanti Presiden Obama datang lagi ke Indonesia, kita tidak perlu emosi kalau sistem pengamannya sangat ketat. Memang sudah sepantasnya kita memberikan pengamanan maksimal terhadap kunjungan Presiden Obama.

(K) : Baik, terimakasih untuk wawancara ini.

 

 

– Selesai –

Wakasad Letjen. TNI Budiman : Hubungan TNI Dengan Rakyat Dari Dulu Memang Dekat

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen. TNI. Budiman

 

 

Jakarta, 26 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) — Pengabdian memang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Begitu juga yang dialami oleh prajurit-prajurit TNI. Namun, resiko tugas tetap terbuka didepan mata. Salah satunya adalah gugur di medan tugas.

Seperti yang terjadi pada pekan lalu di Papua yaitu pada hari Kamis, 21 Juli 2011.

Seperti yang diberitakan oleh Media Indonesia Online edisi Jumat 22 Juli 2011, aksi penembakan dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap aparat TNI Yonif 753 AVT Nabire kembali terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, kemarin.

Penembakan terjadi di kawasan Pintu Angin, Kampung Yambi, Distrik Mulia, kemarin sekitar pukul 09.20 WIT. Korban bernama Pratu Lukas Yahya Kafiar, gugur seketika ditembak oleh warga bersenjata persis di bagian kepala.

Penembakan terjadi saat sejumlah personel TNI menggelar patroli pengamanan di Kampung Yambi. Aparat TNI yang sedang melintas mendadak diserang sekelompok warga bersenjata berjumlah 5-10 orang.

Dalam serangan mendadak ini, Pratu Lukas Yahya Kafiar tertembak di bagian kepala dan tembus ke belakang. Korban gugur sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Usai beraksi, para pelaku penembakan melarikan diri menuju hutan di sekitar lokasi kejadian.

Untuk membahas mengenai masalah ini, KATAKAMI.COM melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Budiman.

Letnan Jenderal Budiman, lahir di Jakarta 25 September 1956. Ia adalah lulusan terbaik Akabri Darat Tahun 1978 dan merupakan peraih Bintang Adhi Makayasa.

Wawancara ini dilakukan pada hari Selasa ( 26/7/2011). di ruang kerja Wakasad di Lantai 2 Mabes TNI Angkatan Darat, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta.

Dan inilah WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Wakasad Letnan Jenderal TNI. Budiman :

 

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Budiman

 

KATAKAMI (K) : Pak Wakasad, pekan lalu seorang prajurit TNI Angkatan Darat gugur di Papua atas nama Pratu Lukas Yahya Kafiar. Bagaimana sebenarnya kondisi riil di Papua dari sudut pandang TNI Angkatan Darat.

Wakasad Budiman (B) : Kondisi keamanan di Papua sebetulnya sudah membaik. Kegiatan TNI Angkaran Darat di Papua, lebih banyak pada kegiatan pembinaan teritorial dengan melaksanakan bakti TNI.

(K) : Bagaimana pengaturan atau interval waktu untuk pelaksanaan bakti TNI tadi ?

(B) : Secara rutin per tahun diadakan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Ini kegiatan rutin. Tapi khusus di Papua, TNI AD sedang mengajak masyarakat di daerah pedalaman untuk membangun desanya. Itu banyak dilakukan di daerah, tempat terjadinya insiden penembakan terhadap personil kami. Nah, tentunya didalam melaksanakan kegiatan TMMD ada anggota yang harus tetap melakukan patroli untuk mengamankan. Itulah yang terjadi pekan lalu. Anggota kami yang sedang melakukan patroli pengamanan itulah yang ditembak oleh para separatis tersebut.

(K) : Kalau menurut informasi yang diperoleh TNI Angkatan Darat dari hasil pemantauan di lapangan, apakah cukup banyak persenjataan yang dimiliki kelompok separatis Papua ?

(B) : Mereka punya senjata yang cukup tetapi tidak terlalu signifikan. Bisa disebut cukup dari segi jumlah.

(K) : Jika dibandingkan dengan persenjataan prajurit TNI Angkatan Darat sendiri, bagaimana perbandingannya ?

(B) :  Tentu jauh lebih baik persenjataan yang dimiliki oleh  TNI Angkatan Darat ! Hanya memang, didalam perang atau pertenpuran gerilya, mereka sudah lebih dulu menguasai medan. Sedangkan prajurit yang berpatroli ini, tentu penguasaan medannya pada posisi yang lemah.

(K) : Berdasarkan kebijakan di SUAD ( Staf Umum Angkatan Darat), jika ada prajurit yang gugur seperti itu, seperti apa bentuk Markas Besar TNI Angkatan Darat kepada keluarga korban ?

(B) : Kami mempunyai berbagai santunan, antara lain Asabri yaitu Asuransi ABRI dulu, santunan dari Mabes TNI Angkatan Darat ada, santunan dari Mabes TNI juga ada. Dan dari Yayasan Kartika Eka Paksi, juga memberikan perhatian.

(K) : Saat ini, bagaimana tingkat kesejahetaran prajurit TNI Angkatan Darat, termasuk yang bertugas di daerah terpencil seperti Papua ?

(B) :  Kalau kita bandingkan dengan skala US dolar pada periode 7 atau 8 tahun yang lalu, take home pay prajurit TNI tidak lebih dari 100 dolar. Nah, kalau sekarang, take home pay prajurit TNI sudah hampir USD 400. Ini untuk prajurit yang baru keluar atau tamtama. Ini yang murni diterima. Kalau misalnya mereka berdinas di Papua atau daerah terpencil, mereka akan mendapatkan tunjangan terhadap kenaikan harga.

(K) : Itu tunjangan apa namanya, Pak ?

(B) : Tunjangan Daerah Terpencil.

(K) : Bagaimana pembagian daerah yang bisa mendapatkan tunjangan seperti itu bagi prajurit yang bertugas di daerah ?

(B) :  Misalnya, Papua dan daerah-daerah yang letaknya di pelosok sekali. Kalau Kalimantan tidak termasuk dalam kategori ini. Sementara Papua, memang masuk dalam kategori ini sebab untuk suplai logistik saja harus menggunakan pesawat terbang sehingga harga satuan disana menjadi lebih mahal. Kemudian, ada juga personil dari batalyon lain yang bertugas menjaga perbatasan tersebut yang akan mendapatkan tunjangan ini. Mereka akan mendapatkan tunjangan ini, diluar dari take home pay yang memang menjadi hak mereka.

(K) : Jadi, berapa total angka yang akan diperoleh prajurit TNI kalau memang mereka berdinas di daerah terpencil ?

(B) :  Yang jelas, sepanjang mereka bertugas akan dijamin penuh. Makanan, kesehatan, termasuk uang saku. Ini cukup lumayan untuk mereka.

(K) : Karena memang kemampuan keuangan negara sangat terbatas, bagaimana para pimpinan di TNI Angkatan Darat mengantisipasi masalah kesejahteraan prajurit ?

(B) : Kami berusaha memenuhi hak-hak prajurit ini agar benar-benar sampai pada mereka. Contohnya pakaian mereka, kami usahakan agar kualitasnya baik. Lalu, sampai kepada mereka, tepat waktu, tepat ukurannya, dan tepat segalanya. Kemudian, memperhatikan kesehatan mereka sampai ke satuan-satuan yang terpencil sekalipun. Lalu, di daerah Papua, yang semula beras berupa uang tetapi khusus kepada prajurit di Papua akan diberikan dalam bentuk beras dalam kualitas bagus. Sedangkan masalah perumahan, kami upayakan agar ke depan bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik. Saat ini, kalau untuk satuan batalyon tempur, mereka mendapatkan perumahan yang cukup. Tetapi untuk satuan teritorial atau kewilayahan, mereka masih terbatas. Sehingga, di Koramil hanya terdapat perumahan yang terbatas.

(K) : Pak Wakasad, apa pesan atau harapan yang bisa disampaikan kepada masyarakat ?

(B) :  Dari pengalaman saya menjabat sebagai Pangdam, Danrem, Danyon dan Komandan Kompi, hubungan TNI dengan rakyat adalah hubungan yang sangat erat. Dari dulu memang sudah dekat. Sebab, nasibnya sama dengan rakyat Indonesia pada umumnya. Sehingga untuk bisa mendeteksi suara rakyat, para prajurit ini sama dengan rakyat. Hubungan TNI dengan rakyat memang sangat bagus. Dan itu yang harus tetap dilanjutkan.

(K) : Baik, terimakasih Pak Wakasad.

 

 

(MS)

KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo Berjanji Akan Bertugas Dengan Sebaik-baiknya

Seusai upacara serah terima jabatan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, tengah, diapit oleh KSAD yang baru dari Jenderal TNI George Toisutta kepada Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan George Toisutta melakukan salam komando sdi di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (7/7). Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

 

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando ! 

Mantan KSAD Subagyo HS : Pengalaman Tempur Wajib Dipertimbangkan Bagi Calon KSAD 

 

Jakarta, 7/7/2011 (KATAKAMI.COM) — Resmilah sudah pada hari Kamis (7/7/2011) ini, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI George Toisutta.

Upacara serah terima jabatan dilaksanakan dengan sederhana di Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta.

Walau upacara dimulai jam 9 pagi, tamu-tamu telah banyak yang hadir satu jam sebelum upacara sertijab dilaksanakan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Menteri, Anggota-Anggota Komisi I DPR-RI, para sesepuh dan mantan-mantan KSAD sampai ke perwakilan negara-negara sahabat ikut hadir dalam upacara sertijab ini.

Kehadiran Ketua MPR-RI Taufiq Kiemas menjadi perhatian tersendiri sebab Pramono Edhie Wibowo adalah Mantan Ajudan Presiden Republika Indonesia saat dipimpin oleh Megawati Soekarnoputeri.

TB Hassanudin selaku Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan menceritakan kepada KATAKAMI.COM bahwa Megawati Soekarnoputri memintanya secara khusus untuk ikut menhadiri upacara serah terima jabatan KSAD.

“Ibu Mega berhalangan hadir. Saya yang ditugasi oleh Ibu Mega untuk hadir disini atas nama PDI Perjuangan. Lalu tadi malam, saya ditelepon oleh Pak Taufiq Kiemas bahwa beliau akan hadir dalam sertijab ini. Malah kami datang sama-sama. Kami harus hadir dong. Sebab saya ini mantan atasan Pak Pramono Edhie lho, saat beliau masih jadi Ajudan Presiden, saya yang jadi Sekretaris Militer Presiden. Atasan langsung para Ajudan Presiden itu adalah Sekretaris Militer” kata TB Hassanudin di sela-sela acara sertijab KSAD, Kamis (7/7/2011).

Itulah juga sebabnya, sebelum upacara dimulai Pramono Edhie Wibowo berjabatan tangan dengan akrab dan dirangkul oleh TB Hassanudin.

“Saya ini dengan Pak Hassanudin … istilahnya satu grup, pernah bertugas di tempat yang sama” kata Pramono Edhie Wibowo sambil tersenyum kepada KATAKAMI.COM yang ikut menyaksikan keakraban keduanya.

 

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono

 

Upacara serah terima jabatan KSAD ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Panglima TNI dalam pidatonya berpesan kepada KSAD yang baru, supaya dapat mengemban amanat kepercayaan TNI yang telah menjalani satu dasawarsa reformasi.

“Dengan latar belakang dan pengalaman serta integritas yang dimiliki, Jenderal akan mampu memimpin TNI Angkatan Darat,” kata Agus.

Menurut Agus, tahun ini TNI akan terus mendukung proses demokrasi di dalam negeri. Angkatan perang TNI sebagai kekuatan negara harus berada di bawah satu kesatuan untuk menghadapi ancaman bahaya internal maupun eksternal, yang hanya bisa dicapai dengan kesetiaan pada atasan.

Panglima TNI  juga menegaskan bahwa  TNI akan memegang teguh prinsip netralitas sebagai bagian dari reformasi internal TNI untuk menjadi lebih profesional sesuai tuntutan reformasi dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Telah lebih dari satu dasawarsa TNI melaksanakan reformasi internal yang ditujukan untuk membenahi struktur, kultur dan doktrin,” katanya.

Agus menambahkan, dari beberapa poin reformasi internal TNI ada hal paling penting yakni TNI tidak melakukan kegiatan atau terlibat politik praktis dan hanya melakukan tugas-tugas pertahanan negara.

“Sikap itu perlu ditegaskan sebagai simbol konsistensi TNI dalam mendukung jalannya demokratisasi, sekaligus memperkokoh eksistensi TNI sebagai prajurit yang sesuai harapan TNI dan masyarakat yaitu yang ditakuti lawan, disegani kawan dan dicintai rakyat,” katanya.

Panglima mengakui bukan hal mudah menjadikan TNI seperti yang didambakan.

“Bukan tugas yang mudah, perlu upaya berkesinambungan untuk dapat menjawab tantangan itu, seperti pembinaan, penggunaan kekuatan, dan kepemimpinan yang efektif, sebagai langkah strategis membangun postur TNI yang lebih profesional,” tuturnya.

Agus menambahkan,”dengan begitu TNI dapat berperan optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai tugas pokok, peran dan fungsinya,”.

 

Disaksikan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Jenderal Pramono Edhi Wibowo dan Jenderal George Toisutta melakukan serah terima jabatan KSAD di di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (7/7). Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

 

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo adalah KSAD ke 29 berdasarkan Keppres Nomor 40/TNI/2011.

Ia lahir di Magelang, 5 Mei 1955.

Pramono Edhie Wibowo mengawali karir militernya sebagai taruna Akabri darat tahun 1980. Kemudian dipercaya menjadi komandan Pleton 4 Kopassandha atau Kopassus dan ditugaskan menjadi komandan grup-1 Parako pada tahun 1997 serta Komandan Grup 5 Anti terror di tahun 1998.

Pada tahun 2000, Pramono Edhie Wibowo yang merupakan putra mantan Komandan Kopassus almarhum Sarwo Edhie Wibowo, bertugas menjadi ajudan wakil presiden RI dan menjadi ajudan bagi Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001-2004.

Namun, pada tahun 2005, ketika mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal, ia kembali ke lingkungan Kopassus menjabat sebagai Wadanjen hingga tahun 2007.

Setahun kemudian, Pramono Edhie Wibowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal dan menjadi Pangkostrad dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 2010.

Jenderal Pramono Edhie Wibowo menikah dengan Kiki Gayatri dan saat ini telah dikaruniai satu orang putri dan satu orang putra.

Ia juga telah mengantongi banyak pengalaman operasi lapangan diantaranya adalah Operasi Seroja di Timtim.

 

Foto Dokumentasi : Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo menyelesaikan ujian menembak guna mendapatkan brevet kehormatan Taipur Kostrad di Makodif-I Kostrad Cilodong, Bogor, Jabar, Rabu (6/10/2010)

 

Kepada wartawan seusai upacara sertijab, KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan bahwa ia akan melanjutkan tugas-tugas yang selama ini telah dilakukan oleh Jenderal George Toisutta dalam memimpin TNI Angkatan Darat.

“Pripsipnya, saya hanya meneruskan saja. Jujur bahwa semua perkembangan itu belum sampai pada akhirnya. Saya ini hanya merupakan penerus beliau. Dan apa yang selama ini menjadi kebijakan beliau, maka itulah yang akan saya terapkan” kata Pramono Edhie Wibowo.

Ketika ditanya wartawan, apa saja yang akan diprioritaskan oleh KSAD yang baru ?

Pramono Edhie Wibowo menjawab, “Saya akan prioritaskan semuanya secara beriringan yaitu peningkatan kapasitas alutsista (Alat utama sistem persenjataan, redaksi) dan peningkatan sumber daya manusia. Kedua hal ini seriring. Kalau misalnya alutsista modern tetapi sumber daya manusianya tidak siap, ya tetap tertinggal. Lalu kalau sumber daya manusianya yang siap tetapi alutsista tidak siap, ya sama saja” lanjut Pramono Edhie Wibowo.

Pramono Edhie Wibowo yang merupakan Mantan Danjen Kopassus ini memang pribadi yang santun, rendah hati dan bersahaja.

Saat didaulat untuk menyampaikan sepatah duapatah kata pada acara pisah sambut di kalangan internal SUAD (Staf  Umum Angkatan Darat) pada Kamis (7/7/2011) siang, Pramono Edhie Wibowo sesekali menyampaikan kelakar .

“Saya kagum pada Jenderal George Toisutta. Dimana saja saya bertemu beliau, pasti akan selalu menggandeng isteri dengan mesra. Sekarang ini sudah jarang kita lihat prajurit-prajurit menggandeng isteri karena terlalu sibuk dengan tugas” kata Pramono Edhie Wibowo sambil tersenyum.

 

Presiden SBY dan Ibu Ani menyalami Letjen Pramono Edhie Wibowo dan isteri, usai pelantikannya sebagai KSAD yang baru di Istana Negara, Kamis (30/6) siang. Pramono menggantikan Jenderal George Toisutta. (foto: haryanto/presidensby.info)

 

Pramono Edhie Wibowo juga punya cara tersendiri saat harus memperkenalkan isteri tercintanya.

“Oh ya, saya juga ingin memperkenalkan isteri tercinta saya. Namanya Kiki Gayatri. Inilah wanita cantik yang saya nikahi saat saya masih berpangkat Letnan Satu. Pernah, ada yang guyon kepada saya, kok saya bisa dapat isteri yang secantik ini padahal waktu itu pangkat saya masih Letnan Satu” ujar Pramono Edhie Wibowo sambil menatap mesra kepada sang isteri yang setia berdiri mendampingi Sang Jenderal berbintang empat.

Pramono juga mengisahkan latar belakang tugasnya selama ini sebagai prajurit TNI.

“Sepanjang saya berdinas, saya tidak pernah samasekali mendapat tugas di lingkungan SUAD ( Mabes TNI AD ). Tapi kalau sekedar lewat di depan Mabesad, saya sering. Ternyata sekarang saya mendapatkan amanah untuk bertugas di Markas TNI Angkatan Darat ini. Angkatan Darat adalah milik kita semua. Saya akan lanjutkan tugas-tugas Pak George Toisutta. Dalam istilah yang lain, saya akan melakukan yang terbaik dalam tugas saya ini” tambah Pramono.

Dan saat mengakhiri sambutannya dalam acara pisah sambut, KSAD Pramono Edhie Wibowo memberikan sebuah kalimat indah untuk pendahulunya yaitu Jenderal George Toisutta.

“Ada satu kalimat yang ingin saya berikan kepada Jenderal George Toisutta yang akan memasuki masa purna baktinya. Aku ingin mengakhiri pengabdian dengan penuh kehormatan”.

 

KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo

 

Sebuah amanah tugas yang teramat penting kini ada di tangan Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Ia harus menunjukkan dan membuktikan kepada semua pihak bahwa dibawah kepemimpinannya, TNI Angkatan Darat memang akan menjadi lebih profesional dan proporsional.

Ia harus menunjukkan dan membuktikan juga kepada semua pihak bahwa dibawah kepemimpinannya, TNI Angkatan Darat tidak akan terlibat dalam politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan semua komponen masyarakat.

Ia pun harus dapat membagi waktu dengan sangat baik antara berada di belakang meja dan turun langsung ke lapangan untuk meninjau situasi di lapangan dari para prajurit TNI Angkatan Darat.

Walau negara masih sangat terbatas keuangannya untuk bisa menaikkan lagi tingkat kesejaheteraan bagi para prajurit TNI, Pramono Edhie Wibowo diharapkan untuk memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi kepada para prajuritnya.

Selamat untuk anda, Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Ingatlah selalu jatidiri TNI bahwa TNI berasal dari rakyat dan harus selalu berada serta bekerja untuk rakyat.

Sampai kapanpun !

Rakyat Indonesia menunggu kiprah terbaik Jenderal Pramono Edhie Wibowo di matra Angkatan Darat.

Salam Komando, Jenderal !

 

(MS)

Mantan KSAD Ryamizard Ryacudu : Tentara Jangan Berpolitik Dan Harus Baik-Baik Sama Rakyat

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

 

Jakarta, 6 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) — Nama Ryamizard Ryacudu pasti tidak asing lagi di telinga rakyat Indonesia. Dia adalah Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang menjabat dari tahun 2002-2005.

Menantu dari mantan Wapres Try Sutrisno ini lahir di Palembang, 21 April 1950.

Di sela-sela kesibukannya menikmati masa pensiun, Ryamizard Ryacudu bersedia diwawancara oleh KATAKAMI.COM di Jakarta (6/7/2011).

Dan inilah hasil WAWANCARA kami dengan Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu :

KATAKAMI (K) : Bagaimana kabarnya, Pak ?

Ryamizard Ryacudu (RR) : Kabar saya baik. Selain memenuhi undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar, saya lebih banyak menghabiskan waktu menemani ketiga anak saya yang sekarang sekolah di Magelang semuanya (dari pernikahannya dengan drg. Nora Trystiana, pasangan ini dikaruniai 3 anak lelaki yaitu Ryano Patria Amanzha, Dwinanda Patria Noryanzha dan Trynanda Patria Nugraha, redaksi). Dulu, sepanjang saya masih aktif bertugas, boro-boro bisa sama keluarga. Boro-boro bisa liburan atau menemani anak. Kamu tahu sendiri kan, sepanjang saya jadi KSAD pasti akan melewatkan lebaran dan tahun baru sama prajurit di daerah. Di Aceh terutama. Jadi sekarang di saat sudah pensiun, saya habiskan waktu untuk keluarga. Untuk anak-anak saya.

(K) : Besok, Kamis (7/7/2011) akan ada serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru, ada harapan khusus untuk Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo ?

(RR) : Harapan khusus … gak ada. Tapi kalau ditanya harapan, ya sama aja. Tentara itu harus profesional dan proporsional. Untuk bisa menjadi profesional dan proporsionl tadi, prajurit harus terus berlatih, berlatih dan berlatih. Itu yang terpenting !  Jadi, KSAD yang baru harus bisa membawa TNI Angkatan Darat menjadi lebih profesional. Dan harus di ingat bahwa tentara tidak boleh berpolitik. KSAD tidak perlu mendengarkan suara-suara yang hingar-bingar didunia perpolitikan. Cuekin aja. Sebab sekali lagi, tentara itu tidak berpolitik.

(K) : Apalagi Pak, Pesan atau harapan lainnya untuk KSAD baru ?

(RR) : KSAD juga harus ingat bahwa kita ini TNI harus baik-baik sama rakyat. Untuk menjadi baik-baik sama rakyat itu tidak mudah. Keinginan dan usaha itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Teorinya mudah bahwa TNI harus baik-baik sama rakyat tapi dalam pelaksanaannya susah. Kita tidak usah pakai bahasa yang rumit-rumit soal kemanggulan TNI dengan rakyat. Sederhana saja, seperti yang selalu saya pesankan sepanjang saya masih menjadi KSAD. Baik-baiklah sama rakyat !

 

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

 

(K) : Tadi Bapak katakan bahwa untuk bisa menjadi profesional dan proporsional, prajurit itu harus berlatih, berlatih dan berlatih. Bagaimana mau latihan kalau misalnya Alutsista ( Alat Utama Sistem Senjata, redaksi) yang dimiliki oleh TNI sudah tidak memakai alias sudah tua ?

(RR) : Lho, jangan begitu. Berlatih itu kan tidak harus memakai senjata tetapi meningkatkan kemampuan perorangan dari masing-masing prajurit kita. Ingat ya, kemampuan perorangan dari masing-masing prajurit ini sangat penting sebab inilah yang ditakuti oleh musuh. Jadi gak masalah soal alutsista tadi, yang penting adalah terus meningkatkan kemampuan perorangan dari prajurit TNI Angkatan Darat.

(K) :  Bagaimana dengan sejumlah kasus-kasus HAM yang masih di kait-kaitkan dengan TNI Angkatan Darat ?

(RR) : Begini ya, tugas utama dari TNI itu adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, NKRI itu harga mati. Kalau kita sama-sama mendukung NKRI berarti kita saudara. Kalau menentang NKRI maka kita akan bermusuhan. Nah, prajurit TNI harus memahami itu. Tapi dengan mengikuti perkembangan yang ada, TNI harus menyelaraskan antara faktor KAM (Keamanan) dan HAM ( Hak Asasi Manusia). Keamanan tidak bisa berdiri sendiri tanpa HAM. Tetapi jangan lupa bahwa faktor keamanan nasional itu harus dijaga sebaik-baiknya. Dulu waktu saya masih jadi KSAD, salah satu tugas TNI Angkatan Darat adalah menangani separatis di Nangroe Aceh Darussalam. Tetapi sekarang GAM sudah bubar dan bersatu dengan NKRI. Nah berarti sudah jadi saudara. Saya juga sudah bertemu dengan sejumlah bekas pimpinan GAM dulu. Salah satunya Muzakir Manaf (Mantan Panglima Tertinggi Sayap Militer Gerakan Aceh Militer, redaksi).

(K) :  Oh ya ? Bapak bertemu langsung dengan Muzakir Manaf ?

(RR) : Iya, kami bertemu bulan lalulah. Dia yang menghubungi ingin ketemu saya. Ayo, kita ketemu. Dia panggil saya dengan sebutan Pak. Tapi saya bilang sama dia, saya tidak akan panggil kamu Bapak, saya panggil nama saja. Muzakir. Kami bicara baik-baik. Saya bilang ama dia, dulu kalian menentang NKRI. Makanya jadi bermusuhan dengan TNI. Tapi kalau sekarang menerima NKRI, ya kita saudara.

(K) : Apa tanggapan Bapak mengenai situasi terakhir di tanah air ?

(RR) : Kalau saya ditanya begitu, saya cuma bisa mengatakan bahwa negara ini harus diurus sebaik-baiknya. Supaya rakyat bisa merasakan secara langsung. Jangan ribut terus. Kalau terus menerus ribut, kita jadi seperti menciptakan “teror” tersendiri kepada rakyat.  Kasihan rakyat kalau terteror.

(K) : Oke Pak, terimakasih banyak untuk wawancara ini.

(RR) : Terimakasih sama-sama.

(*)

Selamat Datang KSAD Baru Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Komando !

Laksamana Agus Suhartono (tengah) berpose dengan Jenderal TNI George Toisutta dan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Jakarta, Kamis (30/6). Foto: Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki

 

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando ! 

Mantan KSAD Subagyo HS : Pengalaman Tempur Wajib Dipertimbangkan Bagi Calon KSAD 

 

Jakarta, 6 Juli 2011 (KATAKAMI.COM) —- Setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru pada tanggal 20 Juli 2011, rencananya pada hari Kamis (7/7/2011) besok akan dilaksanakan serah terima jabatan KSAD dari Jenderal TNI George Toisutta kepada Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Markas Besar TNI AD, Jakarta.

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo adalah KSAD ke 29 berdasarkan Keppres Nomor 40/TNI/2011.

Jenderal Pramono Edhie Wibowo lahir di Magelang, 5 Mei 1955.

Ia mengawali karir militernya sebagai taruna Akabri darat tahun 1980. Kemudian dipercaya menjadi komandan Pleton 4 Kopassandha atau Kopassus dan ditugaskan menjadi komandan grup-1 Parako pada tahun 1997 serta Komandan Grup 5 Anti terror di tahun 1998.

Pada tahun 2000, Pramono Edhie Wibowo yang merupakan putra mantan Komandan Kopassus almarhum Sarwo Edhie Wibowo, bertugas menjadi ajudan wakil presiden RI dan menjadi ajudan bagi Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001-2004.

Namun, pada tahun 2005, ketika mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal, ia kembali ke lingkungan Kopassus menjabat sebagai Wadanjen hingga tahun 2007.

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo membaca sumpah jabatan saat pelantikannya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Jakarta, Kamis (30/6). Foto: Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki

 

Setahun kemudian, Pramono Edhie Wibowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal dan menjadi Pangkostrad dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 2010.

Jenderal Pramono Edhie Wibowo menikah dengan Kiki Gayatri dan saat ini telah dikaruniai satu orang putri dan satu orang putra. Ia telah mengantongi banyak pengalaman operasi lapangan diantaranya adalah Operasi Seroja di Timtim.

Diantara penugasan luar negerinya, ia pernah dikirim ke negara seperti Spanyol, Nepal, dan Amerika Serikat. Selain itu, Pramono juga mengantongi cukup banyak bintang jasa seperti Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Yudha Dharma Utama, Satya Lencana Santi Dharma I, dan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama.

Mulai tanggal 30 Juni 2011, Jenderal Pramono Edhie Wibowo menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat yang baru menggantikan Jenderal George Toisutta. Pelantikan dan pengangkatan sumpah dilakukan di Istana Negara, Kamis (30/6/2011).

“Kita harus terus mengembangkan sumber daya manusia, untuk mengimbangi perkembangan teknologi,” kata Jenderal Pramono Edhie Wibowo ketika ditanya wartawan mengenai rencananya dalam mengemban tugasnya yang baru.

TB Hassanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya upacara serah terima jabatan KSAD yang baru, TB Hassanudin selaku Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa masukan kepada Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

“Yang pertama, KSAD yang baru diharapkan bisa menyelesaikan progam Minimum Essential Force (MEF) di lingkungan TNI Angkatan Darat sesuai dengan program Mabes TNI dan Departemen Pertahanan. Dalam MEF itu sudah diatur bahwa dalam waktu 5 tahun dan 10 tahun ke depan, TNI AD harus memiliki kemampuan dan melaksanakan berbagai program. Buku biru untuk kegiatan-kegiatan TNI AD.  Jadi TNI AD harus mengacu pada MEF. Lalu, KSAD baru juga harus mampu meningkatan kemampuan profesionalisme TNI Angkatan Darat agar menjadi tentara yang profesional dan tidak berpolitik sesuai dengan ketentuan Undang Undang” kata TB Hassanudin kepada KATAKAMI.COM dalam percakapan, Rabu (6/7/2011) di Jakarta.

Selain itu, TB Hassanudin juga berharap agar KSAD baru dapat lebih meningkatkan disiplin prajurit serta pemahaman yang lebih baik terhadap hukum dan hak asasi manusia. KSAD juga kita harapkan dapat menyelesaikan kasus kasus perkelahian prajurit yang terjadi antar angkatan atau antar institusi. Juga mengupayakan agar jangan terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran HAM” lanjut TB Hassanudin.

TB Hassanudin yang juga merupakan mantan Sekretaris Militer Presiden di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menambahkan bahwa KSAD yang baru juga diharapkan dapat mencarikan solusi penyelesaian yang terbaik untuk kasus-kasus sengketa tanah antara TNI Angkatan Darat dan kasus-kasus sengketa rumah dinas dengan para purnawirawan. Ketika ditanya KATAKAMI.COM mengenai kesejahteraan prajurit, TB Hassanudin menjawab bahwa itu adalah urusan negara dan jangan dibebankan kepada KSAD.

“Pokoknya yang namanya kesejahteraan, kesehatan, perumahan, pendidikan dan urusan gaji prajurit, mutlak menjadi tanggung-jawab dan urusan negara dalam memenuhinya. Dan kalau sudah berbicara tentang upaya peningkatan kesejahteraan prajurit, kita harus bicara tentang kesejahteraan prajurit TNI secara keseluruhan. Bukan cuma TNI Angkatan Darat. Yang penting disini, TNI Angkatan Darat harus diingatkan agar jangan ada lagi bisnis-bisnis TNI yang mengatas-namakan kesejahteraan prajurit” ujar TB Hassanudin.

 

Mayor Jenderal Geerhan Lantara, Pangdam XII / Tanjung Pura

 

Sementara itu, Mayor Jenderal Geerhan Lantara selaku Pangdam XII /Tanjung Pura menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan yang baru di lingkungan TNI Angkatan Darat.

“Saya ikut bangga atas pengangkatan beliau. Dan kalau ditanya soal harapan, ya … saya pikir harapan saya sama dengan harapan prajurit lainnya. Di tangan beliau dengan latar belakangnya , KSAD yang baru pasti akan mampu melanjutkan yang telah dilakukan oleh oleh KSAD lama dan menuju pada tujuan yang oritentasinya adalah profesionalisme prajutit” kata Mayjen. Geerhan Lantara kepada KATAKAMI.COM dalam percakapan di Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Menurut Geerhan, Jenderal Pramono Edhie Wibowo pasti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Kalau dengan bahasa yang lebih simple, beliau ini hebatlah. Dia profesional, taat aturan, punya latar belakang dan rekam jejak yang baikdan yang yang terpenting dia juga punya sederet presstasi. Beliau memang pantas jadi KSAD” ungkap Geerhan Lantara.

 

Pramono Edhie Wibowo

 

Sekali lagi, ucapan selamat perlu disampaikan kepada Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Seperti yang pernah dilakukannya selama ini kepada para prajurit bila ditugaskan menjadi pimpinan di Satuan- Satuan, Pramono Edhie Wibowo harus memiliki kepedulian dan kepekaan yang lebih besar terhadap seluruh prajurit TNI Angkatan.

KSAD yang baru harus turun ke bawah, berbaur dan melihat langsung kondisi di lapangan ( terutama kondisi para prajurit-prajuritnya ), termasuk yang bertugas di wilayah terjauh dan terpencil.

KSAD yang baru harus tetap menunjukkan dan membuktikan kuatnya kemanggulan TNI Angkatan Darat dan rakyat Indonesia.

Lebih dekat, lebih humanis dan lebih bersahaja dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat, termasuk dalam menjalin relasi dan kerjasama yang baik dengan institusi Angkatan Darat dari negara-negara lain.

KSAD yang baru harus menunjukkan dan membuktikan bahwa ia tetaplah pribadi yang mumpuni, sederhana dan senantiasa mampu menempatkan diri.

Selamat Jenderal ! Selamat !

Komando !

(MS)

Mantan KSAD Subagyo HS : Pengalaman Tempur Wajib Dipertimbangkan Bagi Calon KSAD

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purnawirawan) Subagyo HS

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando !

 

Jakarta, 10 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Cukup menarik untuk mencermati bursa pemilihan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menjelang masa pensiun Jenderal George Toisutta per tanggal 1 Juli 2011 mendatang.

Tiga nama yang masuk dalam bursa pencalonan KSAD ini adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal Budiman, Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Dan Kodiklat TNI AD) Letnan Jenderal Marciano Norman.

Tetapi, dua nama yang diprediksi sangat besar peluangnya adalah Wakasad Budiman dan Pangkostrad Pramono Edhie Wibowo.

Untuk membicarakan masalah tersebut, Jumat (10/6/2011) Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata melakukan wawancara eksklusif dengan Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purnawirawan) Subagyo Hadi Siswono.

Mega Simarmata adalah wartawati yang meliput di jajaran ABRI / TNI sejak era tahun 1995, dimulai dari peliputan di jajaran Kodam Jaya, Mabes TNI Angkatan Darat hingga Mabes TNI Cilangkap.

Semasa Jenderal Subagyo HS menjabat sebagai Wakasad dan akhirnya menjadi KSAD, Mega Simarmata sudah meliput di jajaran TNI Angkatan Darat.

Subagyo HS lahir di Piyungan, Jawa Tengah, tanggal 12 Juni 1946 menjadi KSAD dari mulai tanggal 16 Februari 1998 sampai  20 November 1999.

Inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Jenderal Subagyo HS :

 

Foto Dokumentasi : Jenderal TNI Subagyo HS semasa masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat

 

KATAKAMI.COM (K) : Sudah lama tidak bertemu,bagaimana kabarnya Bapak Jenderal Subagyo ?

SUBAGYO HS ( SHS) : Alhamdulilah, kabar baik.

(K) : Sekarang sedang ramai dibicarakan soal bursa pencalonan KSAD. Ada yang menarik disini, Pak Bagyo adalah mantan atasan langsung dari Wakasad Budiman. Tetapi, anda adalah senior dari Pangkostrad Pramono Edhie Wibowo di Satuan Kopassus. Disinilah sisi yang menarik dari figur Jenderal Subagyo HS dalam bursa pencalonan KSAD kali ini. Oke, yang pertama, bagaimana pendapat Pak Bagyo soal Wakasad Budiman ?

(SHS) : Kalau saya dimintai pendapat soal Budiman, jasa beliau ini besar semasa saya menjadi Wakasad dan KSAD. Dari segi kemampuan akademis, kepribadian dan syarat fisik, Budiman termasuk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pimpinan TNI Angkatan Darat. Tapi …

(K) : Wah, ada tapinya ini ..

(SHS) :  Tapi, semua itu tergantung dari faktor nasib dari Tuhan, dan dari penguasa.

(K) : Oh begitu Pak ya. Jadi faktor NASIB yang memegang peranan dalam bursa pencalonan ini ?

(SHS) : Begini, biar saya jelaskan supaya tidak menimbulkan salah paham. Saya mendengar bahwa ada dua calon yang paling potensial untuk menjadi KSAD saat ini.

Budiman dan Edhie Wibowo. Iya toh ?

Ada satu faktor yang sangat penting dari situasi ini yaitu faktor kepercayaan dari penguasa kepada nama yang dianggap paling tepat untuk menjadi pimpinan TNI Angkatan Darat. Kepada siapa, penguasa merasa lebih percaya. Kalau ada kepercayaan yang tinggi, itu memberikan rasa nyaman. Adem rasanya.

(K) : Lalu peran Wanjakti (Dewan Kepangkatan Dan Jabatan Tinggi) dimana, kalau faktor kepercayaan penguasa disebut sangat dominan ?

(SHS) : Lho, Wanjakitu itu bertugas untuk memberikan pertimbangan dari berbagai aspek dan dari berbagai sisi. Plus minus dari semua kandidat akan dibahas.

Ada matrix yang dibuat.

Bagaimana kemampuannya di bidang staf, kemampuan di lapangan, kemampuan intelijen, kemampuan persenjataan, psikotest, semua akan sangat detail dibahas oleh Wanjakti. Jadi, keputusan yang dibuat oleh Wanjakti terkait pencalonan KSAD misalnya, itu hanya merupakan sebuah saran kepada Presiden. Nah, saran dari Wanjakti itu boleh pakai tapi boleh juga tidak dipakai.

(K) :  Sebagai Mantan KSAD, anda lebih menjagokan siapa untuk terpilih sebagai KSAD ?

(SHS) : itu bukan wewenang saya. Tapi secara pribadi, yang dapat saya katakan adalah, kedua nominator dalam pencalonan KSAD ini, semuanya memenuhi kriteria. Budiman dan Pramono Edhie Wibowo sama-sama punya peluang yang besar.

 

Foto Dokumentasi : Presiden Soeharto melantik Jenderal Subagyo HS sebagai KSAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat) di Istana Presiden tanggal 16 Februari 1998 disaksikan KSAU, Marsekal Sutria Tubagus di Jakarta. [Dok TEMPO)

(K) :  Tapi, apa ada catatan khusus dari Pak Bagyo mengenai pengalaman memimpin di TNI AD ?

(SHS) : Begini, salah satu faktor yang sangat dominan untuk dipertimbangkan dalam pengangkatan seorang pimpinan di lingkungan TNI AD adalah pengalaman dan kemampuan tempurnya.

Ya betul, semua aspek akan dipertimbangkan.

Tetapi, ada satu faktor yang begitu penting untuk dijadikan pertimbangan khusus yaitu pengalaman kemampuan tempur seseorang.

Misalnya, saya ini kan berasal dari satuan Kopassus. Di Kopassus, prajuritnya memang dibentuk, dididik dan dilatih untuk bisa tetap tenang dalam situasi yang seberat apapun. Sehingga, prajurit Kopassus memang terlatih untuk bisa mengambil keputusan dengan pikiran yang sangat jernih dan tenang, walaupun dia berada dibawah tekanan.

(K) : Wah, ini ada nuansa solidaritas sesama korps baret berah nampaknya ?

(SHS) : Oh ndak ndak ndak, saya tidak boleh memihak. Saya harus netral. Dan tadi saya sudah bilang, baik Budiman dan Edhie, mereka berdua ini sama-sama punya peluang yang besar. Tapi, anda kan bertanya tentang pengalaman saya memimpin di TNI Angkatan Darat. Nah, saya menjawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Faktor pengalaman tempur memang sangat wajib dipertimbangkan jika hendak memilih posisi KSAD ini.

Namanya juga TNI Angkatan Darat, maka domain penugasannya adalah di daratan toh !

Paling  tidak, siapapun yang duduk pada posisi KSAD, dia mutlak harus memiliki kemampuan pengalaman tempur yang sangat baik. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab dari pengalaman tempur itulah, seorang KSAD akan mampu memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas di Angkatan. Termasuk untuk urusan persenjataan misalnya.

(K) : Oke, apa ada kesan tersendiri terhadap Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai junior anda di Baret Merah ?

(SHS) : Saya dapat laporan tentang bagaimana Edhie ini memperhatikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Setiap ulangtahun Kopassus, saya selalu hadir dalam kapasitas saya sebagai Mantan Komandan Kopassus. Setiap saya hadir, saya kan dapat laporan dari mereka. Pak, sekarang di Kopasus ada pembanguna ini itu, ada perkembangan ini itu, mereka ceritakan situasi dan kondisi prajurit dan keluarganya.

Terus terang saya terharu, Pramono Edhie Wibowo punya perhatian yang sangat besar sekali kepada kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Yang saya dengar, dia membangun banyak sekali rumah susun untuk prajurit dan keluarganya.

Hati saya tersentuh.

Jangan lupa, saya ini bekas komandan Kopassus.

Saya tahu bagaimana susahnya kehidupan prajurit. Itulah sebabnya, siapapun yang menjadi Komandan Kopassus pasti akan memberikan perhatian yang sangat besar untuk kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Dan Pramono Edhie Wibowo sangat gigih memperhatikan hal ini. Saya salut kepada Edhie. Jangan kaitkan dia dalam kaitan bahwa dia adalah ipar SBY.

Tapi, kita harus ingat, dia ini anaknya siapa ?

(K) : Kembali pada nominasi pencalonan KSAD, dua nama yang paling besar peluangnya adalah Budiman dan Pramono Edhie Wibowo. Tetapi, ada satu nama lagi yang disebut-sebut layak dipertimbangkan yaitu Komandan Komandi Pendidikan Dan Latihan (Dan Kodiklat TNI AD) yaitu Letnan Jenderal Marciano Norman. Menurut pendapat Pak Bagyo, calon yang harus dipertimbangkan itu cukup 2 orang saja atau bisa lebih ?

(SHS) : Lho, ketika saya menjadi KSAD, saya yang berinisiatif untuk menambahkan jumlah calon nominator untuk menjadi KSAD. Jadi jangan cuma Wakasad dan Pangkostrad saja.

Dulu, saya ingin agar kebijakan ( policy ) dari pimpinan TNI Angkatan Darat itu bisa berkesinambungan, walaupun orangnya sudah berganti. Sehingga, dalam hemat saya, posisi-posisi yang bisa memahami dan melanjutkan kebijakan Angkatan Darat adalah Wakasad, Pangkostrad dan Dan Kodiklat. Sehingga, pemikiran saya ini menjadi masukan bagi internal Angkatan Darat. Agar pemikiran saya ini bisa terwujud, Mabes TNI AD menjadikan semua pusat pendidikan (pusdik) berada di bawah satu atap dengan Kodiklat.

Dengan demikian, tanggung-jawab dari Kodiklat menjadi lebih besar dan posisi Komandan Kodiklat harus dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Ketika saya jadi KSAD, yang menjadi Dan Kodiklat adalah Mayjen. TNI Luhut Panjaitan. Tapi walaupun Mabes TNI menaikkan pangkat Dan Kodiklat jadi Letnan Jenderal, ternyata Dan Kodiklat yang dapat rezeki Letjen bukan Luhut, melainkan Sumardi. (Subagyo tertawa). Dari Kodiklat, Luhut dapat tugas jadi Dubes RI di Singapura toh. Dia tetap jadi Letjen tapi bukan sebagai Dan Kodiklat.

 

Pasukan TNI, khususnya dari Satuan KOPASSUS, memimpin proses evakuasi terhadap korban letusan Gunung Merapi, 5 November 2010

 

(K) : Yang terakhir, apa harapan dari Pak Subagyo untuk Angkatan Darat, siapapun nanti yang akan dipilih sebagai KSAD ?

(SHS) : Harapan saya, TNI Angkatan Darat harus tetap profesional dan terus mampu melaksanakan tugas yang diemban. Pembinaan teritorial harus tetap dilakukan dengan baik. Angkatan Darat tidak boleh jauh dari rakyat. Sebab jatidiri Angkatan Darat adalah kemanggulangannya dengan rakyat.

Contohnya saja waktu terjadi bencana di Gunung Merapi.

Siapa yang dikerahkan untuk membantu rakyat disana ? TNI !

Maaf saja, saya bukan sembarang bicara. Tidak cuma melakukan evakuasi atau pembangunan barak pengungsi, yang diperintahkan ng0prak-oprak sampai ke puncak Gunung Merapi waktu meletus tahun lalu, sopo ?

Tahu artinya ngoprak-ngoprak ? Opo yo artine ?

Yang anu itu lho, nyari-nyari warga yang tidak mau dievakuasi, nyanyi korban tewas yang masih terkubur dibawah puing-puing reruntuhan bangunan, yang melakukan semua itu siapa ? TNI !

Saya tidak bicara soal keberadaan Kopassus ya. Yang saya sorot disini adalah keterlibatan TNI dalam setiap situasi dan kondisi sesulit apapun demi kebaikan dan kepentingan rakyat Indonesia. TNI selalu ada untuk rakyat Indonesia sampai kapanpun.

Jadi sekali lagi, untuk masalah KSAD baru, saya tidak memihak kepada siapapun. Itu sudah ada yang mengurusi. Dan seperti yang saya bilang tadi, tergantung pada masalah nasib dan penguasa. Dalam hal ini tergantung Presiden juga. Tetapi, yang harus diingat disini faktor pengalaman tempur dari para nominator harus dipertimbangkan. Bahkan, faktor pengalaman tempur itu harus menjadi pertimbangan khusus.

(K) : Baik, terimakasih Pak Bagyo ya. Dan selamat ULANG TAHUN untuk tanggal 12 Juni nanti. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga.

(SHS) : Terimakasih. Terimakasih. Terimakasih Mega ya …

 

(Selesai)

Wakasad Letjen Budiman Penerima Adimakayasa Berpeluang Juga Jadi KSAD

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal Budiman

 

Jakarta, 9 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) —-  Empatbelas tahun yang silam, Budiman bertugas sebagai Sekretaris Pribadi (Spri) Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) yang dijabat oleh Letnan Jenderal Subagyo HS.

Posisi Budiman sebagai Spri Wakasad adalah pada periode tahun 1997.

Ketika Subagyo HS menjadi Wakasad, yang menjadi KSAD adalah Jenderal TNI Wiranto.

Dan saat Subagyo HS dipercaya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Budiman ditarik untuk menjadi Koordinator Sekretaris Pribadi (Korspri) KSAD.

Posisi Budiman sebagai Korspri KSAD adalah periode tahun 1998.

Saat Subagyo HS menjadi KSAD ( 16 Februari 1998 sampai  20 November 1999), yang menjadi ( Menhankam / Panglima ABRI ) adalah Jenderal TNI Wiranto.

Perjalanan waktu selama 14 tahun ternyata membawa Budiman menempati posisi yang dulu sempat ditempati oleh Jenderal Subagyo yaitu Wakasad.

Dan satu lagi kursi yang sangat penting lagi di Mabes TNI Angkatan Darat yang pernah diduduki oleh Subagyo HS yaitu kursi KSAD, bisa ditempati oleh Budiman.

Rekam jejak Budiman juga bisa mengimbangi bekas atasannya itu ( Subagyo HS) di lingkungan Istana Kepresidenan.

Kalau di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, Subagyo HS pernah menjadi Komandan Pengawal Pribadi ( Dan Walpri ), Budiman justru menempati posisi yang jauh lebih tinggi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Budiman pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) tahun 2008.

Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata telah mengenal Budiman sejak meliput di lingkungan Mabes TNI Angkatan Darat tahun 1997.

Ketika itu, Budiman masih berpangkat Letnan Kolonel yaitu saat ia bertugas sebagai Sekretaris Pribadi (Spri) Wakasad Letjen. Subagyo HS.

Budiman adalah sosok yang santun dan begitu tenang dalam pembawaannya.

Ia cukup profesional dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasannya di lingkungan militer.

 

Dokumentasi Foto : Mayor Jenderal TNI Budiman, lulusan Akabri tahun 1978, dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) oleh Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, di ruang Kantor Sekretariat Negara, Rabu 16 April 2008. Pengangkatan Budiman sebagai Sesmil menggantikan Mayjen TNI Bambang Sutedjo, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22/M/Tahun 2008.

 

Letnan Jenderal Budiman dilahirkan di Jakarta, tanggal 25 September 1956.

Sebelumnya Budiman telah menjalani penugasan di 16 negara, diantaranya Australia, Somalia, Papua Nugini, Denmark, AS dan China, serta berbagai operasi militer mulai Operasi Seroja di Timor-Timur, Operasi Bhakti Trans Kal dan UNOSON di Somalia.

Budiman memulai dinasnya tahun 1979 sebagai Danton Yonzipur Kodam III Siliwangi, kemudian Danki A Yonzipur Kodam III Siliwangi, Dankitar Akabri darat, Pasiops Yondewasa Mentar Darat, Pasiops Yondewasa Tarsis Akmil, Dan Kotakta Yontar Remaja, PS Kasisiapsat Bagbinsat Ditzi, Kasisiapsat Bagbinsat Ditziad, Dandenzipur 6 Kodam VII Tanjungpura.

Budiman kemudian masuk Kopassus sebagai Kazi, Danyon Zipur 10 Kostrad, dan dipercaya sebagai Sespri Wakasad.

Tahun 1998 jadi Korspri KASAD. Setelah menjadi Korspri KSAD, setelah itu Budiman menjadi Danpusdikzi, Paban II/Bindik Spersad.
Pada tahun 2003 diberi kepercayaan menjadi Danrem 061 Surya Kencana Siliwangi, sebelum ditarik sebagai Pamen Denmabesad, Dirjakstra Ditjen Strahan, dan terakhir sebelum dilantik menjadi Sesmilpres, Letjen. Budiman ditugaskan sebagai Perwira Staf Ahli TK III Bidang Politik Keamanan Nasional (Polkamnas).

Letjen. Budiman memiliki tiga anak dari hasil pernikahannya dengan Wanti Mirzanti.

 

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal Budiman, berdiri, bersama Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) hadir dalam pembukaan temu wicara MK dengan TNI Angkatan Darat di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (6/5/2011). Temu wicara tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman berkonstitusi dan hukum bagi para perwira TNI AD. Foto : Media Indonesia / SUSANTO/rj

 

Dari hitung-hitungan di atas kertas, sejujurnya peluang Letnan Jenderal Budiman untuk menjadi KSAD lebih besar dari kandidat lain yang namanya masuk dalam bursa KSAD.

Mengapa ?

Sebab posisi Wakasad adalah posisi yang sangat strategis dalam struktur organisasi Mabes TNI Angkatan Darat. Wakasad yang menjadi orang nomor dua di lingkungan TNI AD, tentu menguasai seluruh permasalahan yang ada di dalam lingkungan TNI AD.

Tapi saat ini, tiga nama terkuat yang masuk dalam bursa KSAD adalah Wakasad Letnan Jenderal Budiman, Pangkostrad Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan Komandan Komando Pendidikan Dan Latihan ( Dan Kodiklat TNI AD ) Mayor Jenderal Marciano Norman.

Letnan Jenderal Budiman merupakan lulusan Akabri dari Angkatan tahun 1978.

Budiman penerima anugerah ADIMAKAYASA atau LULUSAN TERBAIK dari Angkatan 1978.

Lalu, Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, lulusan Akabri tahun 1980.

Dan Letnan Jenderal Marciano Norman, lulusan Akabri tahun 1978.

Khusus mengenai Budiman dan Pramono Edhie Wibowo, walaupun Wakasad Budiman berasal dari Angkatan yang lebih senior dari Pramono Edhie Wibowo, tetapi dari segi usia Budiman lebih muda.

Budiman akan pensiun pada tahun 2014.

Sementara Pramono Edhie Wibowo memasuki masa pensiunnya tahun 2013.

 

Wakasad Letjen TNI Budiman melakukan kunjungan ke perbatasan. Kehadiran Wakasad untuk melihat secara langsung kesiapan anggota TNI di lapangan dalam melaksanakan tugas mengamankan wilayah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, tanggal 5 April 2011

 

Yang menarik disini adalah saat Budiman menjadi Sekretaris Militer Presiden ( SBY ), Marciano Norman menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Dan Paspampres ).

Sehingga, Presiden SBY sudah tidak asing lagi terhadap 3 nama yang beredar sebagai calon-calon KSAD baru untuk menggantikan Jenderal George Toisutta yang akan resmi memasuki masa pensiunnya per tanggal 1 Juli 2011.

Jika memang 3 nama perwira tinggi TNI ini yang berpeluang paling besar untuk dibahas oleh Panglima TNI dalam rapat Wanjakti ( Dewan Kepangkatan Dan Jabatan Tinggi ) maka hanya akan ada satu nama yang disepakati secara final sebagai calon KSAD untuk diusulkan kepada Presiden SBY.

Kini, Panglima TNI harus sangat cermat memilih yang terbaik dari yang paling baik terkait bursa calon KSAD.

Budiman, Pramono Edhie Wibowo atau Marciano Norman.

Jika Budiman yang dianggap paling tepat untuk menjadi KSAD, maka seluruh pimpinan di lingkungan TNI / Polri akan dipegang oleh Angkatan 1978.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan 1978.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga dari Angkatan 1978.

Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna dari Angkatan 1978.

 

Letnan Jenderal Marciano Norman, saat ini menjabat sebagai Komandan Komando Pendidikan dan Latihan ( Dan Kodiklat TNI AD).

 

( Kebetulan, Budiman dan Marciano Norman juga sama-sama dari Angkatan 1978 ).

Letnan Jenderal Marciano Norman, saat ini menjabat sebagai Komandan Komando Pendidikan dan Latihan ( Dan Kodiklat TNI AD).

Marciano Norman pernah bertugas sebagai Pangdam Jaya.

Sebelum menjabat sebagai Pangdam Jaya, Mayjen TNI Marciano Norman adalah komandan Pasukan Pengaman Presiden sejak tahun 2008.

Bedanya hanya satu, Budiman adalah penerima anugerah ADIMAKAYASA.

Ya, Budiman adalah Lulusan Terbaik Akabri 1978 berasal dari Corps Zeni.

Jadi, siapapun nanti yang akan dipilih untuk menjadi KSAD maka keputusan itu harus dihormati oleh semua pihak.

Entah itu Budiman, Pramono Edhie, ataupun Marciano Norman, mereka adalah perwira tinggi-perwira tinggi TNI AD yang terbaik.

Jadi, dalam hitungan hari Panglima TNI bertugas untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik untuk menjadi KSAD baru.

Budiman-kah ?

Pramono Edhie-kah ?

Atau, Marciano Norman-kah ?

Kita tunggu saja …

 

 

(MS)

Jangan Politisasi Urusan Militer Sebab Pramono Edhie Wibowo Layak Jadi KSAD, Komando !

Foto Dokumentasi : Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo menyelesaikan ujian menembak guna mendapatkan brevet kehormatan Taipur Kostrad di Makodif-I Kostrad Cilodong, Bogor, Jabar, Rabu (6/10/2010)

 

Oleh : Mega Simarmata

 

Jakarta, 8 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Nama Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo belakangan menjadi ramai “dibicarakan” di media massa terkait peluangnya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) untuk menggantikan Jenderal George Toisutta yang akan memasuki masa pensiunnya per tanggal 1 Juli 2011 mendatang.

Pramono Edhie Wibowo dilahirkan di Magelang, 5 Mei 1955.

Ia adalah anak dari Almarhum Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Sarwo Edhie Wibowo.

Pramono Edhie Wibowo adalah lulusan AKABRRI Angkatan Tahun 1980.

Berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor: Kep/630/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dan keputusan Panglima TNI nomor: Kep/642/IX/2010, Pramono Edhie Wibowo ditunjuk menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ( Pangkostrad) pada tanggal 28 September 2010.

Pramono Edhie Wibowo mulai berdinas sebagai Pangkostad tanggal 30 September 2010 ( setelah sebelumnya, ia bertugas sebagai Pangdam III / Siliwangi).

Edhie juga pernah berdinas sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

Lalu, selama 5 tahun Edhie pernah bertugas sebagai Ajudan Presiden semasa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Bahwa dalam hubungan kekerabatannya, Pramono Edhie Wibowo dikenal sebagai ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, faktor keluarga yang satu ini harusnya tidak dipolitisir.

Rekam jejak seorang prajurit atau track record sepanjang ia bertugaslah, faktor penentu yang wajib dipertimbangkan jika hendak dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jangan karena Pramono Edhie Wibowo adalah ipar dari Presiden SBY, muncul spekulasi bahwa peluangnya untuk menjadi KSAD adalah karena faktor nepotisme.

 

TB Hassanudin, Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang juga Mantan Sekretaris Militer ( Sesmil ) di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri

 

Dalam percakapan dengan KATAKAMI.COM yang menghubunginya pada hari Rabu (8/6/2011), TB. Hassanudin selaku Anggota Komisi 1 DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa Pramono Edhie Wibowo memang paling besar peluangnya menjadi KSAD.

“Untuk menjadi KSAD itu, ada beberapa yang layak dipertimbangkan oleh Wanjakti yaitu Wakil KSAD, Pangkostrad, Irjen TNI dan Komandan Komando Diklat. Kalau menurut pendapat saya, peluang terbesar itu ada pada Pangkostrad. Track record dia sangat bagus. Sebab saya ini bekas atasannya. Semasa dia menjadi Ajudan Presiden Megawati, saya atasan langsung para Ajudan Presiden. Semua Ajudan Presiden berada langsung dibawah Sekretaris Militer (Sesmil). Nah dulu, saya yang jadi Sesmil” kata TB Hassanudin.

Menurut TB Hassanudin, Pramono Edhie Wibowo adalah seorang prajurit TNI yang mempunyai rekam jejak dan kemampuan yang baik.

“Siapapun yang pernah menjadii Ajudan Presiden berarti mereka punya kemampuan yang sangat baik. Dulu diantara 4 orang Ajudan Presiden Megawati, Pak Pramono Edhie ini yang paling senior. Dan karena ia yang berasal dari Kopassus, saya melihat bahwa dia sangat paham untuk urusan pengamanan kepala negara. Dan yang membuat saya sangat menghargai Pak Pramono Edhie ini, dia bisa menempatkan diri semasa hubungan Ibu Megawati dan Pak SBY kurang begitu baik. Kita semua tahu kan, waktu itu Pak SBY memutuskan untuk mengundurkan diri dari kabinetnya Ibu Megawati. Tapi sebagai Ajudan Presiden, walaupun Pak Pramono Edhie ini ipar dari Pak SBY, beliau tetap bertugas sangat baik sebagai Ajudan Ibu Megawati sampai selesai menjalani masa kepresidenan” lanjut TB Hassanudin.

Lebih jauh, TB Hassanudin mengatakan bahwa faktor keluarga yang menunjukkan bahwa Pramono Edhie Wibowo adalah ipar dari Presiden SBY jangan dipolitisir.

“Jangan dipolitisir. Memangnya gak boleh berkarier di TNI, kalau misalnya prajurit TNI itu merupakan anggota keluarga dari seseorang yang terkenal di Indonesia ini ? Boleh kan. Saya sebagai bekas atasannya, tidak melihat sesuatu halpun yang salah dari masalah ini. aya tahu kapasitas pribadinya. Saya tahu kualitasnya sebab saya memang bekas atasannya. Tetapi kalau misalnya nanti dia terpilih sebagai KSAD dan melakukan kekeliruan, ya tinggal dikritik saja. Apalagi saya sekarang ada di Komisi I DPR. Jadi, saya menilai bahwa pemberitaan yang terlalu berlebihan dengan menghubung-hubungkan faktor kekeluargaan Pak Pramono Edhie dengan Presiden SBY, terlalu berlebihan. Secara pribadi, saya tetap berkeyakinan bahwa peluang Pak Pramono Edhie ini yang jauh lebih besar untuk menjadi KSAD” kata TB Hassanudin.

TB Hassanudin menghimbau juga kepada Presiden SBY agar pemilihan KSAD ini harus benar-benar sesuai prosedur.

“Begini sajalah, siapapun presidennya, yang terbaik untuk dilakukan adalah menyetujui apapun dan siapapun yang diusulkan oleh Panglima TNI terkait pemilihan KSAD baru. Sebab, nama yang akan diusulkan oleh Panglima TNI itulah, yang sudah disaring oleh Wanjakti. Sehingga pemilihan KSAD itu harus sesuai prosedur. Kalau memang nama Pramono Edhie Wibowo yang diusulkan oleh Panglima TNI, ya Presiden SBY harus menyetujui itu. Tidak perlu sungkan” tegas TB Hassanudin.

 

Foto Dokumentasi : Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta (kiri) menyerahkan Pataka kepada Pangkostrad baru Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo. Mayor Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang juga adik dari Ibu Negara Ani Yudhoyono resmi menjabat sebagai Panglima Kostrad menggantikan Letnan Jenderal Burhanudin Amin yang memasuki masa pensiun. Serah terima jabatan Pangkostrad (sertijab) berlangsung di Markas Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat (5/11/2010) dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta bertindak sebagai inspektur upacara. Foto : Media Indonesia / MOHAMAD IRFAN/pj

 

Pramono Edhie Wibowo sesungguhnya adalah pribadi yang sangat pendiam, santun dan sangat Njawani.

Sehubungan dengan pengalamannya sebagai Ajudan Presiden Megawati, Pramono Edhie Wibowo sudah menjadi Ajudan Megawati semasa putri sulung Bung Karno itu menjadi Wakil Presiden di tahun 1999 ( dimana Kyai Haji Abdurrahman Wahid yang menjadi Presiden).

Saat Megawati naik menjadi Presiden pada bulan Juli 2001 sampai tahun 2004, seluruh Ajudan ( baik dari Polri, TNI AD, TNI AU dan TNI AL) tetap dipercaya untuk menjadi Ajudan Megawati di Istana Kepresidenan.

Dan Pramono Edhie Wibowo menjalankan tugasnya sebagai Ajudan Presiden sampai detik terakhir Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Semasa Pramono Edhie Wibowo menjadi Danjen Kopassus, ia mengikuti jejak para pendahulunya yaitu memberikan perhatian penuh pada masalah kesejahteraan prajurit.

Ini terlihat dari sumbangsih Pramono Edhie Wibowo dalam urusan perumahan prajurit.

Dalam percakapan dengan KATAKAMI.COM, Rabu (8/6/2011), Wakil Danjen Kopassus Brigjen. TNI. Agus Sutomo mengatakan bahwa para pimpinan satuan di Kopassus memang selalu memberikan perhatian pada masalah kesejahteraan prajurit.

“Hampir semua pimpinan, baik itu Komandan Jenderal ( Danjen) dan Komandan Group ( Dan Group ) di Kopassus ini memang memberikan perhatian para masalah kesejahteraan prajurit, terutama fasilitas perumahan. Salah satu contoh adalah seperti yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo saat bertugas sebagai Danjen Kopassus, saat ini beliau sudah berpangkat Letnan Jenderal dan memimpin Kostrad. Beliau membangun perumahan prajurit dalam bentuk rumah susun di dalam komplek Kopassus ini. Dan rusun itu bisa menampung sekitar 100 KK anggota Kopassus” kata Brigjen Agus Sutomo.

 

Foto Dokumentasi : Danjen Kopasus baru Brigjen TNI Lodewijk Freidrich (kiri), mantan Danjen Kopasus Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo (kanan) bersama Kasad Jenderal TNI George Toisutta (tengah) memberi hormat saat devile pasukan Kopassus seusai upacara serah terima jabatan (Sertijab) di Makopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (4/12). Brigjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus menggantikan Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo. Foto : Media Indonesia / RAMDANI

 

Jadi, kembali pada masalah peluang Pramono Edhie Wibowo menjadi KSAD, biarkan semua proses mengalir seperti air.

Tak perlu dibendung.

Biarkan mengalir secara alami.

Tanpa harus mengkait-kaitkan keberadaan dirinya sebagai ipar seorang Presiden, Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo memang layak untuk dipertimbangkan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Pramono Edhie Wibowo juga harus mempertahankan kemampuan dirinya untuk menempatkan diri secara baik dalam setiap putaran waktu.

Tetap rendah hati ( low profile ).

Tetap berpegang pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Tetap menjadi kebanggaan baret merah yang selalu dekat dan terus dekat dengan rakyat.

Menjaga jarak yang sama dengan semua kelompok dan golongan sebab prajurit TNI memang tidak diperbolehkan berpolitik.

Harus netral dan profesional.

Komando, Jenderal Edhie !

Anda layak, sangat layak untuk menjadi KSAD.

Kemampuan dan profesionalisme Pramono Edhie Wibowo sebagai prajurit saptamargais tak perlu diragukan lagi.

Dan kepada Presiden SBY, ia pun harus memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada para mantan Ajudan Presiden dan AJudan Wakil Presiden yang masih aktif di kedinasan mereka ( baik di  TNI dan Polri ).

Dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama maka Presiden SBY menunjukkan sikap kenegarawan yang sungguh berkeadilan.

 

(MS)

 

Penulis ( Mega Simarmata ) adalah WARTAWATI yang bertugas di Istana Kepresidenan selama 9 tahun yaitu dari tahun 1999 – 2008 ( terutama semasa Pramono Edhie Wibowo menjadi Ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi Wakil Presiden dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat ini Penulis adalah Direktur dan Pemimpin Redaksi Situs Berita KATAKAMI.COM

Renumerasi Tak Gagal, Naikkanlah Lagi Gaji Polisi, TNI, Hakim & Jaksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

 

Jakarta, 3 Juni 2011 (KATAKAMI.COM) — Salah seorang aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa pemberian RENUMERASI atau kenaikan tunjangan telah gagal terkait kasus korupsi yang mencuat lewat dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang hakim.

Seperti yang diberitakan Media Indonesia Online (Jumat, 3 Juni 2011),  Koordinator Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho  berpendapat bahwa Pemerintah dinilai gagal dalam menyalurkan remunerasi bagi insitusi penegakan hukum di Indonesia.  Sebab, nyatanya masih ada saja seorang hakim yang terjerat kasus korupsi yakni hakim Syarifuddin.

Baca : ICW Sebut Renumerasi GAGAL

Menurut Emerson, dibutuhkan hukuman yang lebih berat dari biasanya jika mendapati seorang penegak hukum melakukan korupsi.

“Sudah jelas dia seorang penegak hukum dan telah diberikan remunerasi oleh pemerintah. Jika memang masih melakukan korupsi, berikan hukuman yang lebih berat kepada koruptor tersebut,” kata Emerson.

Lebih lanjut, Emerson juga menekankan bahwa strategi pemerintah dengan pemberian remunerasi seperti ini jelas bukan senjata ampuh dalam memberantas korupsi dari dunia penegakan hukum di negara ini.

“Jelas, dari penangkapan ini, pemerintah dan juga elemen masyarakat telah mendapatkan poin penting yakni kenaikan gaji atau remunerasi hakim masih menyisakan korupsi di lembaga peradilan itu,” sambungnya.

 

Ilustrasi Gambar : Law

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap seorang hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di rumahnya di Kompleks Kehakiman, Sunter, Jakarta Utara pada Rabu 1 Juni malam.

Selain Syarifuddin, KPK juga menangkap seorang kurator berinisial PW yang diduga menyuap. Duit senilai Rp 250 juta dan 1 mobil Mitsubishi Pajero juga ikut disita.

Selain itu, ikut disita uang USD 84.228, 284.900 dollar Singapura, 20 ribu Yen, 12.600 Baht dan Rp 141 juta.

KPK menjerat Syarifuddin dengan pasal 12 a atau b atau c pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001. Sementara PW dijerat pasal 6 ayat 1 a dan atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001.

Sekarang kembali ke masalah RENUMERASI.

Pendapat dari Emerson Yuntho (ICW) bahwa pemberian RENUMERASI (Kenaikan Tunjangan) telah gagal, rasanya terlalu naif.

Salah seorang anggota Komisi III DPR-RI yaitu Trimedia Panjaitan dari Fraksi PDI Perjuangan justru berpandangan lain.

 

Trimedia Panjaitan

 

Kepada KATAKAMI.COM yang menghubunginya, Jumat (3/6/2011), Trimedia Panjaitan justru menilai bahwa sejalan dengan adanya semangat pembaruan di masing-masing institusi ( terutama Polri, Kejaksaan dan Peradilan / Hakim ), sesungguhnya pemberian RENUMERASI sangat berarti bagi masing-masing anggota dalam ketiga institusi penegakan hukum tersebut.

“Kita jangan menilai dari sudut pandang yang negatif. Renumerasi itu sangat berarti untuk mereka. Selama ini kita sudah sering mendengar, di daerah-daerah misalnya, ada hakim yang terpaksa mencari uang tambahan untuk keluarganya dengan cara narik becak atau ngojek” kata Trimedia.

Lebih jauh Trimedia Panjaitan mengatakan bahwa selama ini alasan utama yang selalu didengungkan adalah terbatasnya kemampuan negara sehingga peningkatan kesejahteraan bagi aparat negara tidak bisa dilakukan secara terus menerus.

“Saya tidak sependapat dengan ICW. Jika menurut mereka pemberian renumerasi itu gagal, menurut saya justru sangat signifikan manfaat dan arti dari uang renumerasi itu buat mereka.  Jangankan dengan polisi, hakim atau jaksa yang ada di luar negeri, dibandingkan dengan gaji aparat yang ada di KPK saja, sudah sangat jauh bedanya. Polisi dan Jaksa yang ditugaskan ke KPK oleh institusi mereka, pasti senang karena di KPK gaji mereka bisa lebih besar” lanjut Trimedia.

Trimedia Panjaitan menambahkan bahwa renumerasi tidak perlu dihentikan dan sebaiknya dibiarkan saja tetap berlaku seperti sekarang ini.

“Sebenarnya, kalau pemerintah ini memiliki politik penegakan hukum yang sangat tinggi maka politik anggaran juga harus dapat mengimbangi. Salah satu caranya adalah naikkan gaji mereka. Atau misalnya, untuk di Kepolisian adalah menaikkan anggaran mereka untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sementara untuk Kejaksaan, naikkan juga anggaran mereka untuk bisa lebih maksimal melakukan penuntutan dan penyidikan. Selama ini, anggaran dari masing-masing institusi tadi untuk melakukan tugas mereka, sangat terbatas” ungkap Trimedia.

 

Dari kiri ke kanan : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basri Arif

 

Jadi dengan kata lain, kita harus lebih bijaksana dalam memberikan komentar, kritik dan pandangan apapun jika sudah menyangkut tingkat kesejahteraan aparat negara.

Khususnya Polisi, Militer (TNI), Jaksa dan Hakim.

Sebab, faktanya gaji mereka semua memang sangat tidak memadai, hidup pas-pasan alias sangat terbatas dan dinamika kehidupan yang begitu cepat berkembang seakan jadi tak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima dari negara.

Mereka punya keluarga.

Dan dalam kehidupan berkeluarga, biaya hidup semakin hari sudah semakin tinggi.

Komentar yang kurang tepat dan sangat sinis tentang tingkat kesejahteraan mereka, dapat menjadi pukulan berat bagi moral mereka dalam menjalankan tugas negara.

Seolah-olah selama ini, negara sudah sangat maksimal memberikan tingkat kesejahteraan yang sangat amat sempurna kepada aparatnya di tanah air tercinta ini.

Faktanya ?

Boro-boro, cing !

Untuk bisa mendapatkan RENUMERASI saja, perjuangan untuk mencapai peningkatan tunjangan yang bertambah lewat kebijakan yang satu ini sangat amat lama.

Menjelang akhir tahun 2010, khususnya di sepanjang tahun 2011 inilah, RENUMERASI diberikan kepada aparat negara.

Dan pemberian RENUMERASI itu, bukan setiap bulan melainkan diberikan per tri wulan ( 3 bulan sekali ).

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

 

Marilah kita bersikap bijaksana dan murah hati jika sudah menyangkut tingkat kesejahteraan bagi aparat negara (terutama bagi mereka yang memang ada di level-level bawah).

Alasan klasik tentang terbatasnya KEMAMPUAN NEGARA, jangan lagi menjadi satu-satunya alasan untuk tidak secara konsisten menaikkan gaji aparat negara ini.

Naikkan lagi gaji mereka !

Dan naikkanlah gaji mereka dengan lompatan yang lebih besar porsi dan hitung-hitungannya.

Hargai kerja keras dan pengorbanan mereka, dimanapun juga mereka bertugas.

Pengabdian memang tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Tetapi, janganlah pula aparat-aparat negara ini dipaksa untuk mengabdi dan terus mengabdi dengan tingkat pendapatan yang itu-itu melulu ( angkanya ).

Setelah RENUMERASI, carikanlah lagi waktu yang paling cepat dan paling baik untuk menaikkan gaji mereka.

Tidak semua aparat negara ( terutama yang di level bawah ) bisa seberuntung BRIPTU NORMAN KAMARU ( anggota Brimob Gorontalo) yang mendadak bisa jadi selebriti nasional, diundang kesana kemari untuk berjoget India CAYA CAYA ( sehingga memungkinkan ia mendapat penghasilan tambahan ).

Bagaimana dengan aparat-aparat kita yang lainnya, termasuk mereka yang bertugas di daerah-daerah terpencil, di perbatasan-perbatasan dan di daerah-daerah konflik ?

Mereka tidak bisa neko-neko.

Hargai mereka  !

Dan jangan sampai ada kesan bahwa negara membiarkan hidup mereka ( sekeluarga ) harus terus menerus akrab dengan segala sesuatu yang berbau penderitaan dan keterbatasan.

Bayangkan, sudah mau 66 tahun Indonesia merdeka dan lembaga kepresidenan juga sudah 5 kali berganti pimpinan, tetapi alasan klasik tentang terbatasnya KEMAMPUAN NEGARA untuk bisa memaksimalkan tingkat kesejahteraan aparat-aparat negara, masih tetap langgeng sampai sekarang.

Jadi, sekali lagi untuk masalah renumerasi, RENUMERASI tidak gagal !

Sekali lagi, setelah RENUMERASI, justru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berinisiatif menaikkan gaji bagi aparat-aparat negara ini.

Hanya kepada NEGARA, para aparat negara ini menggantungkan nasib mereka terkait masalah kesejahteraan.

Iya toh ?

Dan jujur saja, kita semua capek mendengar berita-berita tentang kasus-kasus korupsi yang kini seakan jadi lagu wajib di semua pemberitaan media massa.

Tapi kita juga hendaknya menyadari dan ikut merasakan, aparat-aparat negara itu ( terutama mereka yang ada di lebel bawah ), juga sudah sangat capek hidup sangat terbatas, berkekurangan dan akrab dengan penderitaan dalam arti yang sesungguhnya.

Cape deh ….

 

 

(MS)

Indonesian Military Preparing Team for UN Mission in Haiti

Operation assistant to the TNI Commander, Maj Gen Hambali Hanafiah

Jakarta, April 8, 2011 (KATAKAMI.COM / KOMPAS ) — The Indonesian National Defense Forces (TNI) is preparing a team to join the United Nations Stabilization Mission in the rehabilitation and reconstruction of Haiti after the country was crippled by an earthquake sometime ago, KOMPAS reported on Friday.

The TNI team which will constitute a task force of Konga XXXII-A/MINUSTAH become the first Garuda Contingent sent to Haiti which was hit by an earthquake that killed 316 people, injured 300 others and left one million residents homeless, said operation assistant to the TNI Commander, Maj Gen Hambali Hanafiah in Bogor, West Java, on Thursday.

“This reflects international trust to the Indonesian soldiers in UN missions,” he said.

The UN mission in Haiti is sent to Haiti based on UN SC resolution No. 1908 of January 10, 2010, shortly after the earthquake crippled the infrastructure and government in Haiti. The TNI task force will consist of 167 personnel and to be led by Lt Col. Czi Winarno. (*)

Tudingan Salah Kaprah Abu Bakar Baasyir Danai Latihan Militer, Eh Di Indonesia Hanya Ada Satu Militer Yaitu TNI


Terdakwa yang diduga terlibat kegiatan pelatihan militer kelompok teroris di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar, Abu Bakar Baasyir menunggu sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/2/2011). Photo : KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Dimuat juga di KATAKAMI.COM

2 Jam Bicara Dengan Ustadz Abu Bakar Baasyir Di Penjara Soal Terorisme, Arogansi Amerika & Dukungan Untuk HAMAS

Indonesia Kok Lindungi Teroris Ali Imron, Contemp Of Court ?

Jakarta 14 Februari 2011 (KATAKAMI) —  Ada yang perlu dicermati dari persidangan terhadap Ustadz Abu Bakar Baasyir yaitu tuduhan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa pemimpin Pondok Pesantren Ngruki (Solo) ini mendanai LATIHAN MILITER di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Seperti yang diberitakan DETIK.COM (14/2/2011), Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam berkas dakwaannya menuding Abu Bakar Ba’asyir ada dibalik beberapa aksi terorisme yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu.

Abu Bakar Ba’asyir didakwa mendanai LATIHAN MILITER (LATMIL) di Aceh.

“Perbutaan terdakwa selaku amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dengan mempersiapkan fisik, SDM dan mengumpulkan uang antara lain melalui Thoyib dari Syarif Usman, Hariadi Usman, Abdul Hakim, Huqbah, Afiz Abdul Haris, Yudho dan Ubaid sejumlah Rp 1.039.500.000,” ujar salah satu JPU.

Hal itu disampaikannya saat membacakan dakwaan untuk Ba’asyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (14/2/2011).

Menurut jaksa, uang yang digelontorkan Ba’asyir digunakan untuk mendanai kegiatan militer di Aceh.

Pembelian senjata api dan amunisi juga dilakukan dengan dana tersebut.

“Para peserta pelatihan militer juga melakukan penyerangan bersenjata api terhadap aparat kepolisian di daerah Lamkabeu, Aceh, di mana lokasi kegiatan itu berdekatan dengan pemukiman warga,” jelas jaksa.

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono (2 kiri ), Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI George Toisutta ( kiri), Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Soeparno ( 2 kanan), dan Kepala Staf Angkat Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat, salam komando usai menyampaikan keterangan tentang hasil rapat pimpinan TNI 2011, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis ( 20/1). (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/ed/nz/11)

Mengapa penggunaan kalimat MILITER dalam dakwaan JPU bahwa Abu Bakar Baasyir terlibat dan bahkan mendanai LATIHAN MILITER ( Aceh  ) adalah salah ?

Jelas dakwaan itu salah !

Mari kita mulai menelusuri dari kata dasar MILITER.

Berdasarkan WIKIPEDIA ( versi Bahasa Inggris) :

A military is an organauthorized by its greater society to use lethal force, usually including use of weapons, in defending its country by combating actual orperceived threats. As an adjective the term “military” is also used to refer to any property or aspect of a military. Militaries often function as societies within societies, by having their own military communities,  economies,  education,  medicine, judiciary and other aspects of a functioning civilian society.

The profession of soldiering as part of a military is older than recorded history itself. Some of the most enduring images of the classical antiquity portray the power and feats of its military leaders. The Battle of Kadesh in 1274 BC was one of the defining points of Pharaoh Ramesses II’s reign and is celebrated in bas-relief on his monuments. A thousand years later the first emperor of unified China, Qin Shi Huang, was so determined to impress the gods with his military might that he was buried with an army of terracotta soldiers.[1] The Romans were dedicated to military matters, leaving to posterity many treatises and writings as well as a large number of lavishly carved triumphal arches and victory columns.

Sementara menurut WIKIPEDIA (versi Indonesia) :

MILITER adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Tentara Indonesia di organisasikan dalam wadah Tentara Nasional Indonesia disingkat TNI.

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan.

Panglima TNI saat ini adalahLaksamana TNI Agus Suhartono yang membawahi Kepala Staf TNI AD, Kepala Staf TNI AL dan Kepala Staf TNI AU.

Dokumentasi foto : Presiden SBY menerima Brevet Komando Kehormatan Kopassus. Brevet tersebut disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta. (DETIK.COM)

Jadi kesimpulannya, berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d UU nomer.34 tahun 2004 ttg TNI disebutkan sebagai berikut :

“Jati diri TNI adalah Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Tidak akan ada DUALISME penggunaan dan penerapan kata MILITER di Indonesia.

Hanya ada satu MILITER di Indonesia yaiu TENTARA NASIONAL INDONESIA ( TNI ).

Sehingga, mendakwa Abu Bakar Baasyir bahwa ia terlibat dan bahkan ikut mendanai LATIHAN MILITER di Aceh, semua pihak perlu mempertanyakan pemahaman yang utuh dari para penyidik POLRI dari Detasemen Khusus ( Densus 88 ) Anti Teror Polri.

Apakah kalian mengerti terhadap substansi kata demi kata dan kalimat demi kalimat yang kalian susun dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN ( BAP ) terhadap Abu Bakar Baasyir ?

Sebab, dari BAP itulah pihak KEJAKSAAN menyusun Rentut atau Rencana Tuntutan.

Lalu, menyatakan P 21 atau berkas perkara sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke Pengadilan.

Bagaimana persidangan kasus terorisme yang menyeret Abu Bakar Baasyir ini bisa digelar sesuai ketentuan HUKUM yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

Sebab, substansi dari dakwaan itu sendiri kabur !

Baasyir terlibat dan bahkan mendanai LATIHAN MILITER di Nangroe Aceh Darussalam.

LATIHAN MILITER apa yang kalian maksud, Densus ?

LATIHAN MILITER apa yang kalian maksud, Jaksa ?

Otoritas MILITER di wilayahNangroe Aceh Darussalam ada dibawah komando KOMANDO MILITER ( KODAM ) Iskandar Muda.

Dokumentasi Foto : Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, melantik Mayjen TNI Adi Mulyono sebagai Pangdam Iskandar Muda yang baru menggantikan Mayjen TNI Hambali di Banda Aceh, Rabu (27/10). Mayjen Adi Mulyono sebelumnya menjabat Pangdif I/Kostrad, sedangkan Mayjen TNI Hambali mendapat tugas baru sebagai Asops Panglima TNI ( Foto : POSKOTA.COM )

Saat ini Pangdam Iskandar Muda dijabat oleh Mayjen TNI Adi Mulyono yang resmi dilantik oleh KSAD Jenderal TNI George Toisutta pada tanggal 27 Oktober 2010 ( menggantikan Mayjen TNI Hambali ).

Mengapa hal ini diuraikan secara rinci dalam tulisan ini ?

Ya, penyidik Densus 88 Anti Teror sudah salah dalam membuat dugaan perbuatan melawan hukum tindak pidana terorisme yang ditujukan kepaa Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Hati-hati menggunakan kata MILITER.

Sebab di seluruh negara yang ada di dunia ini, MILITER adalah Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata yang berdiri secara legal dan konstitusional sebagai sebuah INSTITUSI PERTAHANAN & KEAMANAN.

Tidak ada pihak lain yang berhak menggunakan kata MILITER dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menuding seorang Abu Bakar Baasyir terlibat dan bahkan mendanai LATIHAN MILITER memiliki beberapa dampak negatif yaitu :

1. Dapat mencemarkan nama baik MILITER INDONESIA, dalam hal ini TNI.

2. Menimbulkan multi persepsi yang merugikan Angkatan Bersenjata Indonesia yang kini bernama TNI.

Itulah sebabnya Densus 88 Anti Teror harus mempertanggung-jawabkan tudingan dan keputusan mereka menggunakan kalimat MILITER pada kasus terorisme ini.

The Law is the law. Hukum adalah hukum. Biarlah hukum menjadi panglima di negaranya masing-masing. dan setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum.

Jangan cemarkan nama baik MILITER (Indonesia).

Jauh lebih baik jika Densus 88 Anti Teror dan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan kalimat dakwaan bahwa Abu Bakar Baasyir patut dapat diduga terlibat dan mendanai LATIHAN BERSENJATA TERORISME.

Sekali lagi, hati-hati jika ingin mendakwa orang lain.

Menuding Baasyir mendanai LATIHAN MILITER adalah tidak tepat karena penggunaan karena kata MILITER bukan bagian dari terorisme.

MILITER adalah sebuah institusi resmi.

Tak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Aapalagi ini bukan kasus sembarangan tetapi kasus yang sangat khusus yaitu terorisme.

Sekali lagi, jangan asal-asalan membuat dakwaan.

Dan yang terpenting adalah JANGAN MENCEMARKAN NAMA BAIK MILITER ( Indonesia ) dalam hal ini TNI.

Hukum adalah hukum.

The law is the law.

Tegakkanlah hukum sampai langit runtuh.

Katakan hitam, jika memang hitam. Katakan putih, jika memang putih.

Artinya, katakan salah bila memang salah, tetapi katakanlah benar jika memang benar.

Hukum tidak bisa berada di wilayah abu-abu.

The Law is the law.

Hukum adalah hukum.

Biarlah hukum menjadi panglima di negaranya masing-masing.

Silahkan adili Ustadz Abu Bakar Baasyir dalam dugaan bahwa patut dapat diduga dirinya melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana terorisme.

Hakim yang menentukan apakah terdakwa memang terbukti bersalah atau tidak bersalah.

Ingatlah baik-baik bahwa “The Law is the law”.

Dan satu lagi, jika memang Indonesia sangat serius memerangi terorisme, mengapa TERORIS yang sudah divonis pidana kurungan atau penjara seumur hidup yaitu ALI IMRON, tidak pernah melewati masa tahanannya didalam penjara sejak tahub 2003 ?

Padahal ia adalah pelaku utama, bahkan dialah juga yang merakit bom serta melakukan eksekusi peledakam bom pada kasus BOM BALI I yang terjadi tanggal 12 Oktober 2002.

Perangi dong terorisme sebagaimana mestinya.

Jangan cuma mencari sensasi dan bombastis.

Termasuk misalnya, membawa seorang terdakwa ke Pengadilan dengan menggunakan mobil LAPIS BAJA demi alasan keamanan.

Demi alasan keamanan apa ?

Ikuti dan lakukan saja aturan yang berlaku, serta laksanakan tugas berdasarkan domain pekerjaan dari masing-masing aparat penegak hukum.

Tugas dan tanggung-jawab membawa terdakwa ke pengadilan ada di tangan jaksa sehingga gunakanlah mobil tahanan KEJAKSAAN, bukan mobil OPERASIONAL tugas-tugas polisi dalam wilayah tugas Keamanan dan ketertiban Masyarakat atau KAMTIBMAS.

Apakah masuk di akal, membiarkan seorang terdakwa ada didalam kendaraan tugas operasional KEPOLISIAN ?

Itu sama maknanya dengan kata MILITER.

Sangat tidak tepat menuding Abu Bakar Baasyir mendanai LATIHAN MILITER pelatihan terorisme.

MILITER ya MILITER, Terorisme ya Terorisme.

Bedakan itu !

Membedakan mana terorisme dan mana (institusi resmi) MILITER saja, masak tidak bisa ?

Pikirkanlah kritikan ini dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, kemampuan yang  tinggi untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai hukum sesuai dengan kebenaran dan keadilan.

The Law is The Law.

Hukum adalah hukum.

(MS)

Tudingan Salah Kaprah Abu Bakar Baasyir Danai Latihan Militer, Eh Di Indonesia Hanya Ada Satu Militer Yaitu TNI

Terdakwa yang diduga terlibat kegiatan pelatihan militer kelompok teroris di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar, Abu Bakar Baasyir menunggu sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/2/2011). Photo : KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Dimuat juga di KATAKAMI.COM

2 Jam Bicara Dengan Ustadz Abu Bakar Baasyir Di Penjara Soal Terorisme, Arogansi Amerika & Dukungan Untuk HAMAS

Indonesia Kok Lindungi Teroris Ali Imron, Contemp Of Court ?

Jakarta 14 Februari 2011 (KATAKAMI) —  Ada yang perlu dicermati dari persidangan terhadap Ustadz Abu Bakar Baasyir yaitu tuduhan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa pemimpin Pondok Pesantren Ngruki (Solo) ini mendanai LATIHAN MILITER di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Seperti yang diberitakan DETIK.COM (14/2/2011), Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam berkas dakwaannya menuding Abu Bakar Ba’asyir ada dibalik beberapa aksi terorisme yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu.

Abu Bakar Ba’asyir didakwa mendanai LATIHAN MILITER (LATMIL) di Aceh.

“Perbutaan terdakwa selaku amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dengan mempersiapkan fisik, SDM dan mengumpulkan uang antara lain melalui Thoyib dari Syarif Usman, Hariadi Usman, Abdul Hakim, Huqbah, Afiz Abdul Haris, Yudho dan Ubaid sejumlah Rp 1.039.500.000,” ujar salah satu JPU.

Hal itu disampaikannya saat membacakan dakwaan untuk Ba’asyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (14/2/2011).

Menurut jaksa, uang yang digelontorkan Ba’asyir digunakan untuk mendanai kegiatan militer di Aceh.

Pembelian senjata api dan amunisi juga dilakukan dengan dana tersebut.

“Para peserta pelatihan militer juga melakukan penyerangan bersenjata api terhadap aparat kepolisian di daerah Lamkabeu, Aceh, di mana lokasi kegiatan itu berdekatan dengan pemukiman warga,” jelas jaksa.

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono (2 kiri ), Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI George Toisutta ( kiri), Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Soeparno ( 2 kanan), dan Kepala Staf Angkat Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat, salam komando usai menyampaikan keterangan tentang hasil rapat pimpinan TNI 2011, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis ( 20/1). (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/ed/nz/11)

Mengapa penggunaan kalimat MILITER dalam dakwaan JPU bahwa Abu Bakar Baasyir terlibat dan bahkan mendanai LATIHAN MILITER ( Aceh  ) adalah salah ?

Jelas dakwaan itu salah !

Mari kita mulai menelusuri dari kata dasar MILITER.

Berdasarkan WIKIPEDIA ( versi Bahasa Inggris) :

A military is an organauthorized by its greater society to use lethal force, usually including use of weapons, in defending its country by combating actual orperceived threats. As an adjective the term “military” is also used to refer to any property or aspect of a military. Militaries often function as societies within societies, by having their own military communities,  economies,  education,  medicine, judiciary and other aspects of a functioning civilian society.

The profession of soldiering as part of a military is older than recorded history itself. Some of the most enduring images of the classical antiquity portray the power and feats of its military leaders. The Battle of Kadesh in 1274 BC was one of the defining points of Pharaoh Ramesses II’s reign and is celebrated in bas-relief on his monuments. A thousand years later the first emperor of unified China, Qin Shi Huang, was so determined to impress the gods with his military might that he was buried with an army of terracotta soldiers.[1] The Romans were dedicated to military matters, leaving to posterity many treatises and writings as well as a large number of lavishly carved triumphal arches and victory columns.

Sementara menurut WIKIPEDIA (versi Indonesia) :

MILITER adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Tentara Indonesia di organisasikan dalam wadah Tentara Nasional Indonesia disingkat TNI.

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan.

Panglima TNI saat ini adalahLaksamana TNI Agus Suhartono yang membawahi Kepala Staf TNI AD, Kepala Staf TNI AL dan Kepala Staf TNI AU.

Dokumentasi foto : Presiden SBY menerima Brevet Komando Kehormatan Kopassus. Brevet tersebut disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta. (DETIK.COM)

Jadi kesimpulannya, berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d UU nomer.34 tahun 2004 ttg TNI disebutkan sebagai berikut :

“Jati diri TNI adalah Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Tidak akan ada DUALISME penggunaan dan penerapan kata MILITER di Indonesia.

Hanya ada satu MILITER di Indonesia yaiu TENTARA NASIONAL INDONESIA ( TNI ).

Sehingga, mendakwa Abu Bakar Baasyir bahwa ia terlibat dan bahkan ikut mendanai LATIHAN MILITER di Aceh, semua pihak perlu mempertanyakan pemahaman yang utuh dari para penyidik POLRI dari Detasemen Khusus ( Densus 88 ) Anti Teror Polri.

Apakah kalian mengerti terhadap substansi kata demi kata dan kalimat demi kalimat yang kalian susun dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN ( BAP ) terhadap Abu Bakar Baasyir ?

Sebab, dari BAP itulah pihak KEJAKSAAN menyusun Rentut atau Rencana Tuntutan.

Lalu, menyatakan P 21 atau berkas perkara sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke Pengadilan.

Bagaimana persidangan kasus terorisme yang menyeret Abu Bakar Baasyir ini bisa digelar sesuai ketentuan HUKUM yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

Sebab, substansi dari dakwaan itu sendiri kabur !

Baasyir terlibat dan bahkan mendanai LATIHAN MILITER di Nangroe Aceh Darussalam.

LATIHAN MILITER apa yang kalian maksud, Densus ?

LATIHAN MILITER apa yang kalian maksud, Jaksa ?

Otoritas MILITER di wilayahNangroe Aceh Darussalam ada dibawah komando KOMANDO MILITER ( KODAM ) Iskandar Muda.

Dokumentasi Foto : Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, melantik Mayjen TNI Adi Mulyono sebagai Pangdam Iskandar Muda yang baru menggantikan Mayjen TNI Hambali di Banda Aceh, Rabu (27/10). Mayjen Adi Mulyono sebelumnya menjabat Pangdif I/Kostrad, sedangkan Mayjen TNI Hambali mendapat tugas baru sebagai Asops Panglima TNI ( Foto : POSKOTA.COM )

Saat ini Pangdam Iskandar Muda dijabat oleh Mayjen TNI Adi Mulyono yang resmi dilantik oleh KSAD Jenderal TNI George Toisutta pada tanggal 27 Oktober 2010 ( menggantikan Mayjen TNI Hambali ).

Mengapa hal ini diuraikan secara rinci dalam tulisan ini ?

Ya, penyidik Densus 88 Anti Teror sudah salah dalam membuat dugaan perbuatan melawan hukum tindak pidana terorisme yang ditujukan kepaa Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Hati-hati menggunakan kata MILITER.

Sebab di seluruh negara yang ada di dunia ini, MILITER adalah Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata yang berdiri secara legal dan konstitusional sebagai sebuah INSTITUSI PERTAHANAN & KEAMANAN.

Tidak ada pihak lain yang berhak menggunakan kata MILITER dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menuding seorang Abu Bakar Baasyir terlibat dan bahkan mendanai LATIHAN MILITER memiliki beberapa dampak negatif yaitu :

1. Dapat mencemarkan nama baik MILITER INDONESIA, dalam hal ini TNI.

2. Menimbulkan multi persepsi yang merugikan Angkatan Bersenjata Indonesia yang kini bernama TNI.

Itulah sebabnya Densus 88 Anti Teror harus mempertanggung-jawabkan tudingan dan keputusan mereka menggunakan kalimat MILITER pada kasus terorisme ini.

The Law is the law. Hukum adalah hukum. Biarlah hukum menjadi panglima di negaranya masing-masing. dan setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum.

Jangan cemarkan nama baik MILITER (Indonesia).

Jauh lebih baik jika Densus 88 Anti Teror dan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan kalimat dakwaan bahwa Abu Bakar Baasyir patut dapat diduga terlibat dan mendanai LATIHAN BERSENJATA TERORISME.

Sekali lagi, hati-hati jika ingin mendakwa orang lain.

Menuding Baasyir mendanai LATIHAN MILITER adalah tidak tepat karena penggunaan karena kata MILITER bukan bagian dari terorisme.

MILITER adalah sebuah institusi resmi.

Tak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Aapalagi ini bukan kasus sembarangan tetapi kasus yang sangat khusus yaitu terorisme.

Sekali lagi, jangan asal-asalan membuat dakwaan.

Dan yang terpenting adalah JANGAN MENCEMARKAN NAMA BAIK MILITER ( Indonesia ) dalam hal ini TNI.

Hukum adalah hukum.

The law is the law.

Tegakkanlah hukum sampai langit runtuh.

Katakan hitam, jika memang hitam. Katakan putih, jika memang putih.

Artinya, katakan salah bila memang salah, tetapi katakanlah benar jika memang benar.

Hukum tidak bisa berada di wilayah abu-abu.

The Law is the law.

Hukum adalah hukum.

Biarlah hukum menjadi panglima di negaranya masing-masing.

Silahkan adili Ustadz Abu Bakar Baasyir dalam dugaan bahwa patut dapat diduga dirinya melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana terorisme.

Hakim yang menentukan apakah terdakwa memang terbukti bersalah atau tidak bersalah.

Ingatlah baik-baik bahwa “The Law is the law”.

Dan satu lagi, jika memang Indonesia sangat serius memerangi terorisme, mengapa TERORIS yang sudah divonis pidana kurungan atau penjara seumur hidup yaitu ALI IMRON, tidak pernah melewati masa tahanannya didalam penjara sejak tahub 2003 ?

Padahal ia adalah pelaku utama, bahkan dialah juga yang merakit bom serta melakukan eksekusi peledakam bom pada kasus BOM BALI I yang terjadi tanggal 12 Oktober 2002.

Perangi dong terorisme sebagaimana mestinya.

Jangan cuma mencari sensasi dan bombastis.

Termasuk misalnya, membawa seorang terdakwa ke Pengadilan dengan menggunakan mobil LAPIS BAJA demi alasan keamanan.

Demi alasan keamanan apa ?

Ikuti dan lakukan saja aturan yang berlaku, serta laksanakan tugas berdasarkan domain pekerjaan dari masing-masing aparat penegak hukum.

Tugas dan tanggung-jawab membawa terdakwa ke pengadilan ada di tangan jaksa sehingga gunakanlah mobil tahanan KEJAKSAAN, bukan mobil OPERASIONAL tugas-tugas polisi dalam wilayah tugas Keamanan dan ketertiban Masyarakat atau KAMTIBMAS.

Apakah masuk di akal, membiarkan seorang terdakwa ada didalam kendaraan tugas operasional KEPOLISIAN ?

Itu sama maknanya dengan kata MILITER.

Sangat tidak tepat menuding Abu Bakar Baasyir mendanai LATIHAN MILITER pelatihan terorisme.

MILITER ya MILITER, Terorisme ya Terorisme.

Bedakan itu !

Membedakan mana terorisme dan mana (institusi resmi) MILITER saja, masak tidak bisa ?

Pikirkanlah kritikan ini dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, kemampuan yang  tinggi untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai hukum sesuai dengan kebenaran dan keadilan.

The Law is The Law.

Hukum adalah hukum.

(MS)

Tirulah Presiden Rusia, SBY Perhatikan Dong Perumahan TNI, POLRI & Kejaksaan

 

Russian Presiden Dmitry Medvedev

 

Wakapolri Komjen. Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Jakarta 13/1/2011 (KATAKAMI) —  Bagi pengguna jejaring sosial TWITTER, kecepatan memperoleh informasi kelas dunia akan sangat cepat dan mudah sekali diperoleh.

Itulah yang terjadi pada hari Rabu ( 12/1/2011) kemarin, saat Presiden Rusia Dmitry Medvedev memuat informasi gambar terbaru di salah satu akun TWITTER dirinya bahwa ia baru saja mengunjungi perumahan bagi militer Rusia yang sedang dibangun.

FOTO : Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov sedang melakukan peninjauan terharap pembangunan perumahan bagi militer Rusia di wilayah Podolsk ( Moscow), 12 Januari 2011. Foto inilah yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan Rusia lewat jejaring sosial TWITTER
 

 

 

KREMLINRUSSIA_E :   Dmitry Medvedev has inspected the construction of housing for military personnel in Podolsk outside Moscow http://twitpic.com/3pd2ux

Dan itu bukan kunjungan Medvedev yang pertama untuk urusan militernya.

Yang ingin dibahas disini, betapa besarnya perbedaan “TAKDIR” antara prajurit MILITER di Rusia dan Indonesia.

Yang lebih menyedihkan lagi, di tanah air Indonesia ini tak cuma TNI yang sengsara dalam masalah perumahan. Kesengsaraan dan keterbatasan ( yang benar-benar sangat terbatas) di bidang perumahan ini juga dialami oleh POLRI & KEJAKSAAN.

Ya betul bahwa negara kita masih memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan para prajurit TNI, POLRI dan Kejaksaan.

Itulah sebabnya mulai tahun 2011 ini, ada kebijakan terbaru dari Pemerintah dengan dikeluarkannya sebuah jalan keluar atau solusi untuk masalah kesejahteraan yaitu RENUMERASI.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan KEBIJAKAN KENAIKAN PENDAPATAN RENUMERASI.

Lewat RENUMERASI ini, akan diperoleh peningkatan pendapatan sesuai dengan porsi dan prestasi kerja mereka masing-masing.

Tapi, cukupkah hanya sebatas mengeluarkan kebijakan RENUMERASI ?

Titik fokus pada pembahasan dalam tulisan ini adalah masalah PERUMAHAN.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia ini, prajurit TNI sangat amat malang nasibnya untuk urusan perumahan.

Tak cuma prajurit TNI, tetapi anggota Kepolisian (POLRI) dan Kejaksaan juga bernasib sama.

Antara prajurit TNI,POLRI dan KEJAKSAAN untuk urusan perumahan bagi anggota-anggota mereka, sangat memprihatinkan sekali nasibnya.

FOTO : Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov saat melakukan inspeksi pembangunan perumahan bagi prajurit militer Rusia di Podolsk ( 12/1/2011)

 

Sehingga ketika Presiden Rusia Dmitry Medvedev menunjukkan foto tentang kunjungannya untuk melakukan inspeksi pembangunan perumahan prajurit militer di negaranya, perasaan kita sebagai anak bangsa Indonesia menjadi sangat sedih sekali.

Betapa kasihannya prajurit di negara kita ini.

Salah satu bentuk permasalahan seputar perumahan prajurit TNI di Indonesia ini juga sangat unik yaitu banyak perumahan yang masih terus dihuni oleh penghuni-penghuni lama.

Bahkan bisa sampai belasan atau puluhan tahun masih mendiami perumahan dinas yang disediakan institusi.

Dan mari, kita telusuri gambaran singkat tentang situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di jajaran TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Khusus untuk TNI, ilustrasi yang dikemukakan disini tidak bisa menjadi acuan tentang situasi dan kondisi dari masalah perumahan dalam institusi TNI secara keseluruhan.

Sebab contoh yang akan kami sampaikan disini hanya fokus pada KOPASSUS.

DOKUMENTASI FOTO : Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus (kiri), bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara serah terima jabatan Wadanjen Kopassus, dari Brigjen TNI Nugroho Widyoutomo (tengah), kepada Brigjen TNI Agus Sutomo (kanan), di Gedung Balai Komando Makopassus, Kamis (21/10/2010)

 

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Brigjen TNI Agus Sutomo selaku Wakil Komandan Jenderal Kopassus mengemukakan bahwa hampir seluruhnya prajurit Kopassus di Indonesia dapat tertampung di perumahan dinas yang disediakan Markas Kopassus.

“Syukur Alhamdulilah, anggoata Kopassus itu dapat ditampung semua di rumah-rumah dinas. Memang ada satu atau dua orang yang meminta izin dari kami bahwa mereka ingin tinggal diluar komplek perumahan Kopassus. Biasanya karena mereka ingin tinggal bersama mertua. Kami izinkan. Tetapi secara keseluruhan, semua anggota Kopassus itu tinggal di perumahan dinas” kata Agus Sutomo.

Menurut mantan Komandan Group A Paspampres ini, Kopassus menyadari keterbatasan negara memenuhi kebutuhan perumahan bagi prajurit Kopassus sehingga para pimpinan di Kopasssus yang berinisiatif untuk memberikan perhatian dan bantuan besar untuk masalah perumahan ini.

“Untungnya di Kopassus ini, kami selalu mendapatkan warisan dari para pimpinan sebelumnya yang rata- rata meninggalkan warisan perumahan bagi prajurit. Misalnya Pak Edhie ( Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo, redaksi). Semasa beliau menjadi Danjen Kopassus, beliau membangun rumah susun sederhana untuk prajurit Kopassus di dalam komplek Cijantung ini. Begitu juga mantan-mantan Danjen Kopassus yang lain. Semua meninggalkan warisan perumahan untuk prajurit Kopassus” lanjut Agus Sutomo.

FOTO : Danjen Kopassus. Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus

 

Agus Sutomo menjelaskan bahwa para mantan Danjen Kopassus ( termasuk Danjen Kopassus saat ini ) sering melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi perumahan prajurit.

“Itu sebabnya para pimpinan mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya. Sedikit demi sedikit kalau ada rezeki, perumahan-perumahan yang sudah rusak akan diperbaiki. Malah saat ini Danjen Kopassus memberikan bantuan Rp. 5 juta untuk masing-masing perumahan prajurit di Group 1 Serang. Uang bantuan itu dapat mereka gunakan untuk memperbaiki perumahan yang mereka huni saat ini. Sedapat mungkin, Kopassus tidak akan pernah membebani prajurit untuk masalah perumahan atau anggaran apapun guna memperbaiki perumahan tempat mereka tinggal” ungkap Agus Sutomo.

Menurut Agus Sutomo, pimpinannya saat ini yaitu Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus telah mengeluarkan 5 perintah harian untuk seluruh prajurit Kopassus yaitu :

1. Tugas-tugas operasi harus berhasil dilaksanakan.

2  Tugas-tugas pertandingan atau perlombaan, baik olahraga umum atau militer, harus dapat dijuarai.

3. Tugas-tugas latihan atau pendidikan, harus mencapai tujuan dan sasarannya.

4. Setiap pelaksanaan tugas, baik dalam pelaksaaan operasi, latihan dan pendidikan, harus 0 (nol) kecelakaan atau zero accident.

5. Tidak boleh melakukan pelanggaran apapun dalam seluruh pelaksanaan tugas-tugas secara keseluruhan.

Kalau mencermati uraian Wadanjen Kopassus ini, tentu kita harus memberikan apresiasi kepada para pimpinan di Kopassus. Besarnya tanggung jawab dan kepedulian mereka terhadap nasib dan kesejahteraan prajuritnya, patut diacungi jempol.

Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan nasib TNI yang lain ( di luar Kopassus ) ?

Apakah para pimpinan memiliki tingkat kepedulian yang sama besarnya ?

Dan kalaupun mereka memilik tingkat kepedulian yang sama besar, apakah Pemerintah Indonesia tidak malu karena sampai detik ini tetap tidak bisa menanggulangi masalah perumahan prajurit TNI ( termasuk masalah perumahan POLRI dan KEJAKSAAN ) ?

Apalagi Presiden SBY sedang menjalankan masa kedua kekuasaannya.

FOTO : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

 

Apakah nanti seorang Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak merasa malu bila dicatat dalam lembaran sejarah bahwa dalam 2 periode kekuasaannya, ia tidak memberikan kontribusi apapun untuk menolong para abdi negara ?

Kalau tadi dari pihak Kopassus, bagaimana dengan pihak POLRI ?

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Irjen. Polisi Anton Bachrul Alam selaku Kepala Divisi Humas POLRI menegaskan bahwa tidak semua anggota kepolisian yang beruntung mendapat jatah rumah dinas.

“Sudah beberapa tahun terakhir ini, POLRI memang tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk membangun perumahan dinas bagi anggota kepolisian. Di kepolisian, yang bernasib baik maka dia bisa mendapatkan jatah rumah dinas. Tetapi tidak semua bisa seberuntung itu karena rumah dinas di jajaran kepolisian sangat terbatas jumlahnya. Sehingga banyak anggota kepolisian yang terpaksa kos, mengontrak rumah atau menumpang di rumah temannya” kata Anton Bachrul Alam.

Menurut Anton, anggaran dari Pemerintah lebih difokuskan pada anggota operasional yang berguna dan dirasakan langsung untuk masyarakat.

FOTO : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Marwan Effendy : “Banyak jaksa-jaksa yang terpaksa tinggal di rumah-rumah kos dekat kantor karena Kejaksaan tidak memiliki perumahan bagi para jaksa”

 

Nasib dari anggota kepolisian dalam sektor perumahan ini juga dialami oleh para JAKSA di Indonesia.

Dalam istilah anak gaul, BETI alias beda-beda tipis nasib dari anggota kepolisian yang tak tertampung dan tak mendapatkan fasilitas perumahan.

Dihubungi oleh KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011), Marwan Effendy selaku Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mengemukakan bahwa sangat besar jumlah jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan.

“Kejaksaan sebenarnya memiliki perumahan dinas tetapi hampir seluruhnya masih dihuni oleh penghuni-penghuni yang lama. Mereka tidak mau pindah. Dan kamipun tidak enak kalau harus mengusir mereka. Jadi untuk mengantisipasi itu, jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan terpaksa kos di rumah-rumah yang letaknya tidak jauh dari kantor-kantor Kejaksaan” kata Marwan Effendy.

Menurutnya, Kejaksaan Agung sebenarnya berkeinginan kuat untuk bisa menyediakan perumahan ini bagi para jaksa tetapi terkendala pada masalah anggaran.

“Kami sudah mengajukan permohonan sebenarnya untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, rumah-rumah sitaan dijadikan perumahan untuk para jaksa. Tetapi belum bisa terelisasi. Kami tidak mendapatkan izin untuk melakukan itu. Salah satu penyebabnya karena rumah-rumah sitaan itu belum dilelang” lanjut Marwan Effendy.

Foto : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (duduk), Kapolri Jenderal Timur Pradopo (tengah) dan Jaksa Agung Basrief Arief sedang berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan ( 20/12/2010)

 

Sekarang yang dimintai tanggung-jawabnya adalah Pemerintah Indonesia.

Sampai kapan Pemerintah mau “bersembunyi” di balik alasan-alasan klise bahwa kemampuan keuangan negara sangat terbatas sekali sehingga sampai detik ini tidak mampu memenuhi tingkat kesejahteraan abdi-abdi negaranya para institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Kasihan betul Indonesia ini, uang yang begitu banyak justru dinikmati oleh para koruptor dan jaringan-jaringan mafia yang bisa memperbudak aparat-aparat di berbagai instansi untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh para koruptor dan mafia-mafia tadi.

Sementara para abdi negara kita, hidup dalam kepahitan dan kegetiran yang berkepanjangan.

Mereka ( para abdi negara dari institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN yang bergaji minim ), entah harus mengatakan apa kepada isteri dan anak-anak mereka tentang tidak sepadannya pengorbanan dan kerja keras sebagai abdi negara di tanah air tercinta ini.

Eh SBY, bukankah seharusnya anda malu sama Presiden Rusia yang terus konsisten memperhatikan kesejahteraan (terutama masalah perumahan) bagi prajurit militer mereka ?

Lakukan dong hal yang sama !

Tidak ada salahnya meniru sesuatu yang memang baik !

Perhatikanlah masalah perumahan bagi aparat TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Dan kalau ada waktu luang dalam agenda harian Presiden SBY, coba diperiksa kembali bahwa bantuan pemerintah untuk masalah perumahan kepada TNI dan POLRI diberikan terakhir kali pada tahun 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dan anda SBY, apa bantuan anda sebagai Kepala Negara untuk masalah perumahan ?

Anda punya anak, punya menantu dan punya cucu, tentu mereka semua ingin anda bahagiakan.

Begitu juga dengan prajurit-purajurit TNI dan anggota Kepolisian (termasuk pada jaksa) di Indonesia ini.

Jangan wajibkan mereka mengabdi kepada bangsa dan negara tetapi kepedulian negara sangat kecil pada masalah kesejahteraan mereka.

Tidak cukup hanya RENUMERASI.

Bantu mereka dalam masalah perumahan karena itu memang merupakan TANGGUNG-JAWAB penuh dari Pemerintah.

(MS)

Tirulah Presiden Rusia, SBY Perhatikan Dong Perumahan TNI, POLRI & Kejaksaan

Russia's President Dmitry Medvedev

Dimuat juga di KATAKAMI.COM dan INDONESIAKATAKAMI.BLOGSPOT.COM

Wakapolri Komjen. Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Jakarta 13/1/2011 (KATAKAMI) —  Bagi pengguna jejaring sosial TWITTER, kecepatan memperoleh informasi kelas dunia akan sangat cepat dan mudah sekali diperoleh.

Itulah yang terjadi pada hari Rabu ( 12/1/2011) kemarin, saat Presiden Rusia Dmitry Medvedev memuat informasi gambar terbaru di salah satu akun TWITTER dirinya bahwa ia baru saja mengunjungi perumahan bagi militer Rusia yang sedang dibangun.

KREMLINRUSSIA_E :   Dmitry Medvedev has inspected the construction of housing for military personnel in Podolsk outside Moscow http://twitpic.com/3pd2ux

Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov sedang melakukan peninjauan terharap pembangunan perumahan bagi militer Rusia di wilayah Podolsk ( Moscow), 12 Januari 2011. Foto inilah yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan Rusia lewat jejaring sosial TWITTER

Dan itu bukan kunjungan Medvedev yang pertama untuk urusan militernya.

Yang ingin dibahas disini, betapa besarnya perbedaan “TAKDIR” antara prajurit MILITER di Rusia dan Indonesia.

Yang lebih menyedihkan lagi, di tanah air Indonesia ini tak cuma TNI yang sengsara dalam masalah perumahan. Kesengsaraan dan keterbatasan ( yang benar-benar sangat terbatas) di bidang perumahan ini juga dialami oleh POLRI & KEJAKSAAN.

Ya betul bahwa negara kita masih memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan para prajurit TNI, POLRI dan Kejaksaan.

Itulah sebabnya mulai tahun 2011 ini, ada kebijakan terbaru dari Pemerintah dengan dikeluarkannya sebuah jalan keluar atau solusi untuk masalah kesejahteraan yaitu RENUMERASI.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan KEBIJAKAN KENAIKAN PENDAPATAN RENUMERASI.

Lewat RENUMERASI ini, akan diperoleh peningkatan pendapatan sesuai dengan porsi dan prestasi kerja mereka masing-masing.

Tapi, cukupkah hanya sebatas mengeluarkan kebijakan RENUMERASI ?

Titik fokus pada pembahasan dalam tulisan ini adalah masalah PERUMAHAN.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia ini, prajurit TNI sangat amat malang nasibnya untuk urusan perumahan.

Tak cuma prajurit TNI, tetapi anggota Kepolisian (POLRI) dan Kejaksaan juga bernasib sama.

Antara prajurit TNI,POLRI dan KEJAKSAAN untuk urusan perumahan bagi anggota-anggota mereka, sangat memprihatinkan sekali nasibnya.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov saat melakukan inspeksi pembangunan perumahan bagi prajurit militer Rusia di Podolsk ( 12/1/2011)

Sehingga ketika Presiden Rusia Dmitry Medvedev menunjukkan foto tentang kunjungannya untuk melakukan inspeksi pembangunan perumahan prajurit militer di negaranya, perasaan kita sebagai anak bangsa Indonesia menjadi sangat sedih sekali.

Betapa kasihannya prajurit di negara kita ini.

Salah satu bentuk permasalahan seputar perumahan prajurit TNI di Indonesia ini juga sangat unik yaitu banyak perumahan yang masih terus dihuni oleh penghuni-penghuni lama.

Bahkan bisa sampai belasan atau puluhan tahun masih mendiami perumahan dinas yang disediakan institusi.

Dan mari, kita telusuri gambaran singkat tentang situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di jajaran TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Khusus untuk TNI, ilustrasi yang dikemukakan disini tidak bisa menjadi acuan tentang situasi dan kondisi dari masalah perumahan dalam institusi TNI secara keseluruhan.

Sebab contoh yang akan kami sampaikan disini hanya fokus pada KOPASSUS.

DOKUMENTASI FOTO : Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus (kiri), bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara serah terima jabatan Wadanjen Kopassus, dari Brigjen TNI Nugroho Widyoutomo (tengah), kepada Brigjen TNI Agus Sutomo (kanan), di Gedung Balai Komando Makopassus, Kamis (21/10/2010)

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Brigjen TNI Agus Sutomo selaku Wakil Komandan Jenderal Kopassus mengemukakan bahwa hampir seluruhnya prajurit Kopassus di Indonesia dapat tertampung di perumahan dinas yang disediakan Markas Kopassus.

“Syukur Alhamdulilah, anggoata Kopassus itu dapat ditampung semua di rumah-rumah dinas. Memang ada satu atau dua orang yang meminta izin dari kami bahwa mereka ingin tinggal diluar komplek perumahan Kopassus. Biasanya karena mereka ingin tinggal bersama mertua. Kami izinkan. Tetapi secara keseluruhan, semua anggota Kopassus itu tinggal di perumahan dinas” kata Agus Sutomo.

Menurut mantan Komandan Group A Paspampres ini, Kopassus menyadari keterbatasan negara memenuhi kebutuhan perumahan bagi prajurit Kopassus sehingga para pimpinan di Kopasssus yang berinisiatif untuk memberikan perhatian dan bantuan besar untuk masalah perumahan ini.

“Untungnya di Kopassus ini, kami selalu mendapatkan warisan dari para pimpinan sebelumnya yang rata- rata meninggalkan warisan perumahan bagi prajurit. Misalnya Pak Edhie ( Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo, redaksi). Semasa beliau menjadi Danjen Kopassus, beliau membangun rumah susun sederhana untuk prajurit Kopassus di dalam komplek Cijantung ini. Begitu juga mantan-mantan Danjen Kopassus yang lain. Semua meninggalkan warisan perumahan untuk prajurit Kopassus” lanjut Agus Sutomo.

Danjen Kopassus. Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus

Agus Sutomo menjelaskan bahwa para mantan Danjen Kopassus ( termasuk Danjen Kopassus saat ini ) sering melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi perumahan prajurit.

“Itu sebabnya para pimpinan mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya. Sedikit demi sedikit kalau ada rezeki, perumahan-perumahan yang sudah rusak akan diperbaiki. Malah saat ini Danjen Kopassus memberikan bantuan Rp. 5 juta untuk masing-masing perumahan prajurit di Group 1 Serang. Uang bantuan itu dapat mereka gunakan untuk memperbaiki perumahan yang mereka huni saat ini. Sedapat mungkin, Kopassus tidak akan pernah membebani prajurit untuk masalah perumahan atau anggaran apapun guna memperbaiki perumahan tempat mereka tinggal” ungkap Agus Sutomo.

Menurut Agus Sutomo, pimpinannya saat ini yaitu Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus telah mengeluarkan 5 perintah harian untuk seluruh prajurit Kopassus yaitu :

1. Tugas-tugas operasi harus berhasil dilaksanakan.

2  Tugas-tugas pertandingan atau perlombaan, baik olahraga umum atau militer, harus dapat dijuarai.

3. Tugas-tugas latihan atau pendidikan, harus mencapai tujuan dan sasarannya.

4. Setiap pelaksanaan tugas, baik dalam pelaksaaan operasi, latihan dan pendidikan, harus 0 (nol) kecelakaan atau zero accident.

5. Tidak boleh melakukan pelanggaran apapun dalam seluruh pelaksanaan tugas-tugas secara keseluruhan.

Kalau mencermati uraian Wadanjen Kopassus ini, tentu kita harus memberikan apresiasi kepada para pimpinan di Kopassus. Besarnya tanggung jawab dan kepedulian mereka terhadap nasib dan kesejahteraan prajuritnya, patut diacungi jempol.

Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan nasib TNI yang lain ( di luar Kopassus ) ?

Apakah para pimpinan memiliki tingkat kepedulian yang sama besarnya ?

Dan kalaupun mereka memilik tingkat kepedulian yang sama besar, apakah Pemerintah Indonesia tidak malu karena sampai detik ini tetap tidak bisa menanggulangi masalah perumahan prajurit TNI ( termasuk masalah perumahan POLRI dan KEJAKSAAN ) ?

Apalagi Presiden SBY sedang menjalankan masa kedua kekuasaannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

Apakah nanti seorang Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak merasa malu bila dicatat dalam lembaran sejarah bahwa dalam 2 periode kekuasaannya, ia tidak memberikan kontribusi apapun untuk menolong para abdi negara ?

Kalau tadi dari pihak Kopassus, bagaimana dengan pihak POLRI ?

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Irjen. Polisi Anton Bachrul Alam selaku Kepala Divisi Humas POLRI menegaskan bahwa tidak semua anggota kepolisian yang beruntung mendapat jatah rumah dinas.

“Sudah beberapa tahun terakhir ini, POLRI memang tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk membangun perumahan dinas bagi anggota kepolisian. Di kepolisian, yang bernasib baik maka dia bisa mendapatkan jatah rumah dinas. Tetapi tidak semua bisa seberuntung itu karena rumah dinas di jajaran kepolisian sangat terbatas jumlahnya. Sehingga banyak anggota kepolisian yang terpaksa kos, mengontrak rumah atau menumpang di rumah temannya” kata Anton Bachrul Alam.

Menurut Anton, anggaran dari Pemerintah lebih difokuskan pada anggota operasional yang berguna dan dirasakan langsung untuk masyarakat.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Marwan Effendy : "Banyak jaksa-jaksa yang terpaksa tinggal di rumah-rumah kos dekat kantor karena Kejaksaan tidak memiliki perumahan bagi para jaksa"

Nasib dari anggota kepolisian dalam sektor perumahan ini juga dialami oleh para JAKSA di Indonesia.

Dalam istilah anak gaul, BETI alias beda-beda tipis nasib dari anggota kepolisian yang tak tertampung dan tak mendapatkan fasilitas perumahan.

Dihubungi oleh KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011), Marwan Effendy selaku Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mengemukakan bahwa sangat besar jumlah jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan.

“Kejaksaan sebenarnya memiliki perumahan dinas tetapi hampir seluruhnya masih dihuni oleh penghuni-penghuni yang lama. Mereka tidak mau pindah. Dan kamipun tidak enak kalau harus mengusir mereka. Jadi untuk mengantisipasi itu, jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan terpaksa kos di rumah-rumah yang letaknya tidak jauh dari kantor-kantor Kejaksaan” kata Marwan Effendy.

Menurutnya, Kejaksaan Agung sebenarnya berkeinginan kuat untuk bisa menyediakan perumahan ini bagi para jaksa tetapi terkendala pada masalah anggaran.

“Kami sudah mengajukan permohonan sebenarnya untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, rumah-rumah sitaan dijadikan perumahan untuk para jaksa. Tetapi belum bisa terelisasi. Kami tidak mendapatkan izin untuk melakukan itu. Salah satu penyebabnya karena rumah-rumah sitaan itu belum dilelang” lanjut Marwan Effendy.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (duduk), Kapolri Jenderal Timur Pradopo (tengah) dan Jaksa Agung Basrief Arief sedang berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan ( 20/12/2010)

Sekarang yang dimintai tanggung-jawabnya adalah Pemerintah Indonesia.

Sampai kapan Pemerintah mau “bersembunyi” di balik alasan-alasan klise bahwa kemampuan keuangan negara sangat terbatas sekali sehingga sampai detik ini tidak mampu memenuhi tingkat kesejahteraan abdi-abdi negaranya para institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Kasihan betul Indonesia ini, uang yang begitu banyak justru dinikmati oleh para koruptor dan jaringan-jaringan mafia yang bisa memperbudak aparat-aparat di berbagai instansi untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh para koruptor dan mafia-mafia tadi.

Sementara para abdi negara kita, hidup dalam kepahitan dan kegetiran yang berkepanjangan.

Mereka ( para abdi negara dari institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN yang bergaji minim ), entah harus mengatakan apa kepada isteri dan anak-anak mereka tentang tidak sepadannya pengorbanan dan kerja keras sebagai abdi negara di tanah air tercinta ini.

Eh SBY, bukankah seharusnya anda malu sama Presiden Rusia yang terus konsisten memperhatikan kesejahteraan (terutama masalah perumahan) bagi prajurit militer mereka ?

Lakukan dong hal yang sama !

Tidak ada salahnya meniru sesuatu yang memang baik !

Perhatikanlah masalah perumahan bagi aparat TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Dan kalau ada waktu luang dalam agenda harian Presiden SBY, coba diperiksa kembali bahwa bantuan pemerintah untuk masalah perumahan kepada TNI dan POLRI diberikan terakhir kali pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dan anda SBY, apa bantuan anda sebagai Kepala Negara untuk masalah perumahan ?

Anda punya anak, punya menantu dan punya cucu, tentu mereka semua ingin anda bahagiakan.

Begitu juga dengan prajurit-purajurit TNI dan anggota Kepolisian (termasuk pada jaksa) di Indonesia ini.

Jangan wajibkan mereka mengabdi kepada bangsa dan negara tetapi kepedulian negara sangat kecil pada masalah kesejahteraan mereka.

Tidak cukup hanya RENUMERASI.

Bantu mereka dalam masalah perumahan karena itu memang merupakan TANGGUNG-JAWAB penuh dari Pemerintah.

(MS)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: