Tak Ada Hak Pendeta Dan Pastor Melarang Jokowi Natal Ke Papua

Joko Widodo saat masih gubernur DKI Jakarta, didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Basyuseno (paling kiri), bersama Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, di Gereja Katedral 24 Desember 2012.

Joko Widodo saat masih gubernur DKI Jakarta, didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Basyuseno (paling kiri), bersama Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, di Gereja Katedral 24 Desember 2012.

Oleh : Mega Simarmata, Editor in Chief of KATAKAMI.COM &

Chief of INDONESIA MILITARY WATCH

Menyoal Fitnah Tentang Pemusnahan Orang Papua Pada Kasus Paniai

Jakarta, Rabu 17 Desember 2014 (KATAKAMI.COM) — Kalau tidak ada aral melintang, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan menghadiri perayaan Natal Nasional 2014 yang dijadwalkan digelar pada tanggal 27 Desember mendatang di Lapangan Lanud Jayapura, Kabupaten Jayapura, Papua.

Ini akan menjadi perayaan natal nasional yang pertama dimana 2 provinsi akan bersatu dan menyatu untuk merayakan natal bersama, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Presiden Joko Widodo bersama rombongan akan tiba di Jayapura pada 26 Desember 2014, kemudian berkunjung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Presiden dan rombongan akan kembali ke Jayapura pada tanggal 27 Desember 2014 untuk meresmikan sejumlah pasar di daerah itu dan malam harinya menghadiri perayaan Natal Nasional di lapangan Lanud Jayapura, Kabupaten Jayapura.

Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Masyarakat Papua dan Papua Barat pasti akan antusias menunggu kehadiran Presiden Jokowi merayakan Natal bersama rakyat di ujung timur Indonesia itu karena ini merupakan salah satu janji dari Jokowi sebelum dilantik menjadi Presiden.

“Perayaan Natal bersama masyarakat Papua adalah janji Joko Widodo sebelum dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia,” kata kata Tokoh Intelektual Pemuda Papua Barat Dorteus Mathias Mandacan di Manokwari, Sabtu (6/12/2014) yang lalu.

Dorteus Mathias mengatakan janji itu diucapkan oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Papua Barat sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden.

Oleh sebab itu, katanya, Presiden Jokowi memang harus menepati janjinya merayakan Natal bersama rakyat Papua pada Desember 2014.

Ilustrasi gambar : Patung Keluarga Kudus

Ilustrasi gambar : Patung Keluarga Kudus

Sejumlah pimpinan gereja yang tergabung dalam Forum Oikumens Gereja-Gereja Papua, dengan tegas menolak rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri perayaan natal nasional di Jayapura, Papua, pada 27 Desember 2014 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) Pdt. Socratez Sofyan Yoman, dan Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Papua, Pdt. Selvi Titihalawa saat jumpa pers di kantor P3W, Padang Bulan, Kota Jayapura, Kamis (11/12).

Pdt. Benny Giay menyatakan bahwa pimpinan Gereja dengan tegas menolak kedatangan Presiden Jokowi yang akan merayakan Natal di tengah duka dan penderitaan rakyat Papua, secara khusus warga Paniai. Apalagi perayaan Natal itu akan menghabiskan dana puluhan miliar.

“Rakyat Papua sedang berduka karena pembantaian di Paniai, sedangkan Jokowi ingin merayakan Natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar. Damai apa yang Jokowi mau bawa? Kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua,” ungkapnya.

Sementara itu kecaman juga datang dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) yang menjadi induk organisasi dari Gereja-Gereja Katolik di Indonesia.

Kecaman yang tak ada hubungannya samasekali dengan rencana Natal Presiden dan Ibu Negara di papua ini, lebih di-titik-beratkan mengenai sistem hukum di Indonesia terkait kasus narkoba.

Gereja Katolik Indonesia mengecam sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak grasi yang diajukan 64 terpidana mati kasus narkotika dan obat terlarang (narkoba).

Pastor Siswantoko Pr dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengatakan setidaknya ada lima alasan Gereja Katolik menolak hukuman mati.

“Alasan pertama, siapa pun tidak punya hak mencabut nyawa orang lain karena hidup adalah anugerah dari Tuhan dan hanya Tuhan-lah yang berhak mencabutnya,” kata Pastor Siswantoko yang akrab disapa Romo Koko dalam jumpa pers di kantor KWI, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).

Selain itu, Romo Koko menyampaikan keraguan Gereja Katolik akan sistem hukum di Indonesia yang menyatakan ke-64 terpidana mati tersebut benar-benar gembong narkoba.

Joko Widodo saat masin menjadi calon presiden datang berkunjung ke pasar di Jayapura, Papua.

Joko Widodo saat masin menjadi calon presiden datang berkunjung ke pasar di Jayapura, Papua.

Kini yang harus disampaikan kepada para pemuka agama, yaitu para Bapa Pendeta dan para Romo (Pastor dari Gereja Katolik), tak ada hak dari gereja untuk melarang seorang kepala negara untuk datang berkunjung ke Papua.

Terlebih lagi jika kunjungan itu adalah untuk memberikan dan menunjukkan KASIH, berupa perhatian dan ketulusan untuk ikut merayakan natal nasional di Papua.

Jika Bapa Pendeta mempersoalkan kasus Paniai, maka itu adalah domain tugas dari aparat Kepolisian yang harus (dan saat ini pasti terus mengusut dan menuntaskan).

Jika para Romo (Pastor) mempersoalkan mengenai hukuman mati dalam kasus narkoba, maka sebaiknya Romo-Romo sekalian membaca dan memahami kembali semua aturan hukum yang ada di negara kita.

Baca Undang Undangnya.

Sepanjang produk hukum itu memungkinkan para terdakwa kasus narkoba dihukum dengan pidana mati karena terbukti bersalah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka tak ada satupun yang bisa membatalkan dan menghalangi.

Kecuali, kalau Undang Undang itu diubah terlebih dahulu.

Karena Undang Undang itu sudah ada, jauh sebelum Jokowi menjadi Presiden.

Dan jika Undang Undang itupun akan di revisi, maka yang terlebih dahulu harus “turun tangan dan campur tangan” adalah Parlemen atau DPR.

Saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pun, Jokowi datang berkunjung dari gereja ke gereja, untuk menyapa para Pendeta, Pastor dan umat yang sedang merayakan kebaktian dan misa.

Seperti yang tampak pada foto di awal tulisan ini, (Gubernur) Jokowi datang ke Gereja Katedral Jakarta, didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanaan atau Kabaharkam Polri.

Sebagai orang kepala negara, Jokowi berhak, sangat berhak malah, untuk datang mengunjungi rakyatnya dimanapun berada.

Jokowi berhak dan memang wajib untuk selalu datang memberi perhatian, mendengarkan keluhan rakyatnya, dan siap untuk memberikan bantuan apa saja yang memang dibutuhkan.

Sekali lagi Jokowi berhak untuk mengunjungi, memperhatikan, mendengarkan dan mengulurkan tangan untuk membantu dalam suasana natal.

Semua yang diuraikan sebagai tindakan nyata yang dilakukan Jokowi sebagai kepala negara, yaitu antara lain berupa kunjungan, perhatian, kesabaran dan kesungguhan untuk mendengarkan keluhan rakyatnya dan mengulurkan tangan untuk membantu (jika ada yang perlu dibantu nanti di Papua), semua itu adalah bagian dari KASIH.

Jadi, jangan banggakan dirimu menjadi hamba Allah, jika untuk memahami hak dan kewajiban dari seorang pemimpin saja tak mampu.

Pahami dan renungkanlah dalam keheningan dalam masa adven ini apa yang dicantumkan dalam Injil Markus 12:13-17.

Jangan berdebat karena debat kusir dan semua kecaman (salah alamat), hanya akan mengurangi makna natal itu sendiri.

Biarkan Bapak Presiden dan Ibu Negara ke Papua.

Sambut dan rayakanlah Natal dalam suasana penuh persaudaraan yang tulus dan hangat menyentuh hati.

Dalam kegelapan (dunia), nyalakan lilin yang akan menjadi cahaya (dunia), sambil melantunkan secara merdu :

Malam kudus, sunyi senyap;
dunia terlelap.
Hanya dua berjaga terus
ayah bunda mesra dan kudus;
Anak tidur tenang,
Anak tidur tenang.

Selamat Natal, Papua.

Selamat Natal, Indonesia.

Selamat Natal, Dunia.

MS

About KATAKAMI.COM

Hello Friends. Thanks for visit. My name is Mega Simarmata in Jakarta, Indonesia

Comments are closed.

%d bloggers like this: