Kapolri Definitif, Kata Jokowi Sabar, Tunggu (Tanggal Mainnya)

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Oleh : Mega Simarmata, Editor in Chief KATAKAMI.COM

Jakarta, Selasa 20 Januari 2015 (KATAKAMI.COM) — Perkembangan dari polemik pergantian Kapolri, tampaknya mulai mengerucut bahwa Presiden Joko Widodo harus segera memutuskan dan menetapkan Kapolri definitif.

Terutama dari pihak Komisi III DPR-RI, ada suara bulat untuk meminta agar Presiden Jokowi segera menunjuk, siapa gerangan yang akan menjadi Kapolri Definitif.

Kemarin, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin meminta Presiden Joko Widodo segera menentukan Kapolri definitif. Penentuan Kapolri definitif ini menurutnya agar institusi Polri punya legitimasi dalam pengambilan keputusan.

“Menurut hemat saya ini tidak bisa dibiarkan. Dalam 1-2 hari ini Presiden harus mengambil sikap. Agar apa? Agar kebijakan-kebijakan institusi Polri itu bisa legitimate,” ujar Aziz di komplek parlemen, Senayan, Senin (19/1/2015).

Azis mengatakan kalau Polri yang saat ini dipimpin Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sulit memutuskan kebijakan-kebijakan strategis.

“Komjen Badrodin tidak bisa memutuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Kalau sampai 1-2 hari Presiden belum ambil sikap, yah nanti kita fraksi-fraksi akan rapat, disampaikan ke pimpinan DPR, untuk nyatakan sikap resmi,” lanjut Azis.

Seiring dengan semakin menguatnya desakan agar Presiden Jokowi memutuskan dan menetapkan siapa gerangan yang akan menjadi Kapolri Definitif, Mabes Polri pun mengajukan praperadilan.

Mabes Polri mengambil langkah hukum terkait penetapan tersangka terhadap Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan.

Langkah hukum tersebut adalah praperadilan.

Praperadilan nantinya akan menguji sah tidaknya penetapan status tersangka yang dilabelkan KPK kepada Komjen Budi Gunawan.

Divisi Binkum merupakan divisi yang ditugaskan oleh Polri untuk memberikan pengawalan hukum bagi Komjen Budi Gunawan.

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Sambil menunggu apa keputusan dari proses praperadilan yang diajukan oleh Mabes Polri dalam beberapa hari ini, Selasa (20/1/2014) pagi tadi, Presiden Jokowi bertolak menuju Pontianak, Kalimantan Barat.

Presiden Jokowi bertolak dengan pesawat Kepresidenan BBJ2 dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 07.35 WIB, Selasa (20/1/2015). Jokowi didampingi oleh Seskab Andi Widjajanto dan anggota Wantimpres Sida‎rto Danusubroto.

Di Pontianak, Jokowi rencananya akan berkunjung selama dua hari, yaitu dari tanggal 20 sampai 21 Januari.

Jokowi diagendakan akan meresmikan Masjid Raya Mujahidin Pontianak dan berkunjung ke Katedral Santo Yosef.‎

Selain itu, Jokowi juga akan memberikan bantuan kepada para petani di Kabupaten Landak.

Walau selama 2 hari, Presiden Jokowi akan berada di Kalimantan Barat, kemungkinan terbesar sepulangnya dari Pontianak nanti ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan kepala negara.

Salah satunya adalah menunggu hasil praperadilan.

Jika hasil dari praperadilan itu, memungkinkan Presiden Jokowi untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru maka pelantikan itu akan segera dilaksanakan.

Tetapi, jika pada akhirnya praperadilan yang diajukan Mabes Polri ditolak oleh Pengadilan, maka besar kemungkinan Presiden Jokowi akan menemui Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Untuk apa menemui Ibu Megawati?

Kemungkinan, tampaknya Presiden Jokowi akan mendiskusikan masalah polemik pergantian Kapolri yang makin berlarut-larut dan memberitahukan kepada Ibu Megawati bahwa Istana menawarkan beberapa opsi.

Antara lain, mengganti nama calon Kapolri baru yang akan kembali di ajukan Presiden ke DPR guna mendapat persetujuan, setelah lebih dahulu meminta DPR untuk membatalkan persetujuan terhadap Komjen Budi Gunawan.

Presiden Jokowi tampaknya sudah punya nama alternatif perwira tinggi Polri untuk diajukan sebagai calon tunggal Kapolri berikutnya.

Dengan catatan, jika Ibu Megawati menyetujui, dan jika proses hukum terhadap Komjen Budi Gunawan sudah tak bisa lagi dihindari.

Proses politik dimana Rapat Paripurna DPR telah menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru, terbentur pada proses hukum yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Itu sebabnya, hal-hal semacam ini, yang tampaknya akan menjadi bahan diskusi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati, dan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan DPR.

Jadi kalau ditanya, kapan Presiden memutuskan dan menetapkan Kapolri Definitif, maka jawaban dari Presiden Jokowi tampaknya pasti akan sama seperti yang sudah disampaikan Jokowi pekan lalu.

“Sabar. Tunggu. Prosesnya sedang berlangsung”.

Sembari ada kemungkinan, Presiden Jokowi bisa meminta Badan Intelijen Negara atau BIN menelaah, apakah ada sesuatu yang mencurigakan dan yang tidak beres, dibalik penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Komjen Budi Gunawan bertepatan dengan momen dimana Istana mengumumkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Sebab, sudah begitu lama ada kabar burung tentang rekening-rekening gendut di dalam internal Mabes Polri sejak era pemerintahan sebelumnya yang sudah berakhir per tanggal 20 Oktober 2014 lalu.

Tapi sepanjang pemerintahan itu, tak ada satupun calon kapolri atau perwira tinggi kepolisian yang aktif ataupun yang sudah purnawirawan ditetapkan sebagai tersangka secara tiba-tiba.

Jadi, seperti permintaan Jokowi pekan lalu (saat ditanya wartawan, apa keputusannya soal Komjen Budi Gunawan), Jokowi menjawab: “Sabar. Tunggu”.

Sekarangpun, sepertinya masih tetap sama, kita semua diminta untuk bersabar untuk menunggu.

Beri waktu kepada Presiden Jokowi.

Sabar menunggu, siapa gerangan yang akan menjadi Kapolri Definitif untuk segera dilantik, dan mulai bekerja memimpin korps kepolisian menjadi sebuah institusi penegakan hukum yang membanggakan Indonesia.

Bukan menjadi institusi penegakan hukum yang saling cakar-cakaran  (*)

MS

Advertisements

About KATAKAMI.COM

Hello Friends. Thanks for visit. My name is Mega Simarmata in Jakarta, Indonesia

Comments are closed.

%d bloggers like this: