Jurus Bluffing Alias Gertak Sambal Denny Indrayana Untuk Mangkir

Denny Indrayana

Denny Indrayana

Oleh : Mega Simarmata, Editor in Chief KATAKAMI.COM

Jakarta, Jumat 6 Maret 2015 (KATAKAMI.COM) — Hari Jumat (6/3/2015) ini, harusnya Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Denny Indrayana dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan dalam dugaan korupsi Payment Gateway di Kemenkumham tahun 2014.

Denny dilaporkan oleh Syamsul Rizal ke Bareskrim terkait dugaan korupsi Payment Gateway di Kemenkumham tahun 2014.

Payment gateway adalah layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang mulai diluncurkan Juli 2014. Namun, hanya bertahan sekitar tiga bulan, Kementerian Keuangan menyatakan layanan tersebut belum berizin. Proyek ini ada saat Denny menjabat Wamenkumham.

Mengutip pemberitaan VIVANEWS, Denny Indrayana menjelaskan hal ihwal kasus dugaan korupsi Payment Gateway tersebut.

Denny menjelaskan bahwa implementasi Payment Gateway itu merupakan inovasi pelayanan publik antipungli berbasis IT.

Menurut Denny, biaya pembayaran elektronik sebesar Rp5 ribu, sudah melalui proses beauty contest yang transparan. Menurutnya, biaya itu dalam transaksi perbankan adalah hal wajar yang biasa terjadi.

“Bahkan, dalam konteks di Kemenkumham, biaya demikian tidak wajib. Artinya, jika pemohon keberatan bisa melakukan pembayaran manual yang gratis,” ujar Denny Indrayana.

Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mengaku ada perbaikan pelayanan publik, meski juga menemukan beberapa persoalan teknis.

“Yang pasti tidak dikatakan ada kerugian negara, dan tidak ada pula rekomendasi membawa masalah ini ke penegak hukum,” lanjut Denny Indrayana lagi.

Denny menegaskan, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara elektronik dalam pembuatan paspor, yang merupakan perbaikan pelayanan publik, mengurangi antrean tanpa pungli berbasis teknologi.

“Seharusnya diakui sebagai inovasi, dan bukan justru dikriminalisasi, apalagi dituduh korupsi. Khususnya, karena kasus ini sebenarnya terkait advokasi Denny Indrayana dalam menyelamatkan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ungkap Denny seperti yang dikutip dari Vivanews.

Joko Widodo

Joko Widodo

Yang perlu disampaikan disini kepada Denny Indrayana adalah ia merupakan pejabat yang berada di lingkaran kekuasaan pada rezim lama, sebelum Presiden Joko Widodo menjabat.

Dalam hal ini, Denny adalah Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketika ada dugaan perbuatan melawan hukum, dalam hal pidana korupsi, maka biarlah hukum menjadi panglima di negaranya sendiri.

Penegakan hukum, jangan selalu dikait-kaitan dengan kamuflase bahwa aktivis anti korupsi dan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kelompok eksklusif di negara ini yang “untouchable”.

Artinya, tak boleh disentuh, tak boleh dijamah, dan tak boleh dibuka atau bahkan diproses dugaan pelanggaran hukumnya.

Ingatlah bahwa di semua negara, negara apapun itu, dan dimanapun negara itu berada, hukum adalah hukum.

Dan semua sama kedudukannya di muka hukum.

Equality before the law.

Jika memang merasa diri tak bersalah dalam kasus Payment Gateway, datang dan penuhi saja panggilan penyidik di Bareskrim Polri.

Hadapi mereka, dan jawablah apa yang memang mereka akan tanyakan seputar kasus tersebut.

Jangan justru mengaku sibuk, lalu mengirim tim kuasa hukum, lantas pihak terlapor yaitu Denny Indrayana ngacir ke Sekretariat Negara untuk meminta semacam “perlindungan” agar kasus ini akan diproses dan segera dihentikan.

Mau jadi apa negara ini kalau Presiden Jokowi terus menerus direcoki dan dibebani dengan sikap dan mental tidak kesatria dari oknum-oknum yang sangat ketakutan jika proses hukum atas diri mereka sedang berlangsung.

Dua minggu lagi, permohonan Presiden Jokowi kepada DPR agar Wakapolri Komjen Badrodin Haiti diberi persetujuan untuk menjadi Kapolri akan segera diproses setelah masa reses parlemen berakhir.

Jangan sampai sikap tidak kesatria dan tidak taat hukum dari orang-orang semacam Denny Indrayana, akan jadi muncul sebagai potensi yang dapat mengganggu proses pencalonan Badrodin Haiti di Parlemen.

Situasi ini sama seperti plang pengumuman yang terpasang di Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan di Pengadilan.

Bahwa masing-masing pejabat di masing-masing institusi itu, dilarang bertemu langsung dengan para pejabat di kantor mereka masing-masing.

Baik Denny Indrayana, maupun Bambang Widjoyanto, adalah orang-orang yang kini berperkara hukum.

Keduanya memang tidak datang untuk menemui pejabat-pejabat Polri untuk kongkalikong dan main mata.

Foto kombinasi: Wakapolri Komjen Badrodin Haiti (disebelah kiri) dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso (disebelah kanan)

Foto kombinasi: Wakapolri Komjen Badrodin Haiti (disebelah kiri) dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso (disebelah kanan)

Tapi keduanya datang ke Istana untuk meminta Presiden Jokowi bersedia menjadi bemper.

Apakah pantas kayak begitu?

Biarlah hukum ditegakkan di negara ini, tanpa harus menggunakan jurus sensasional dimana kepala negara hendak diseret-seret dan dilibatkan dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Di setiap negara hukum, dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, kita mengenal dan menerapkan asas praduga  tidak bersalah atau Presumption of Innocence.

Belum tentu Denny Indrayana, dan Bambang Widjoyanto bersalah.

Semua dugaan perbuatan melawan hukum pada keduanya, akan dibuktikan di Pengadilan.

Hakim yang memutuskan, apakah mereka memang bersalah atau tidak.

Tapi, biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Jadi jangan terbiasa membebani Presiden Jokowi dengan kemanjaan yang sifatnya mengarah pada ketidak-taatan pada hukum.

Sekali lagi, taatlah pada hukum.

Jika memang Bareskrim memanggil, datanglah sesuai dengan surat panggilan yang dikirimkan penyidik.

Tapi jangan pura-pura datang, pada hari yang tidak dijadwalkan.

Sementara pada hari dan jam yang dijadwalkan, pihak terlapor justru tidak mau datang dengan seribu satu macam alasan.

Dan hari ini, pada hari dimana Denny Indrayana dijadwalkan datang ke Bareskrim Polri, yang didatangi malah Sekretariat Negara untuk bluffing atau gertak sambal di media bahwa Mabes Polri melakukan kriminalisasi.

Jurus bluffing atau gertak sambal yang membenturkan Istana dengan Mabes Polri dengan dalih seolah terjadi kriminalisasi, tak dikenal dalam kitab hukum manapun.

Datanglah ke Bareskrim, jangan ke Setneg atau ke Kantor Seskab. (*)

MS

About KATAKAMI.COM

Hello Friends. Thanks for visit. My name is Mega Simarmata in Jakarta, Indonesia

Comments are closed.

%d bloggers like this: