Ketika Kapolri Tertegun Diminta Menaikkan Pangkat Semua Kepala BNNP

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kedua kiri), Wakapolri Komjen Budi Gunawan (kedua kanan), Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno (kiri) dan Kabareskrim Polri Budi Waseso mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2015). Rapat yang juga dihadiri para Kapolda se-Indonesia ini membahas penanganan kasus-kasus aktual, pelaksanaan 11 program prioritas Polri, serta persiapan pengamanan Pilkada 2015. Foto: Wahyu Wening/Tribratanews.com

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kedua kiri), Wakapolri Komjen Budi Gunawan (kedua kanan), Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno (kiri) dan Kabareskrim Polri Budi Waseso mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2015). 

Oleh : Mega Simarmata, Editor in Chief KATAKAMI.COM

Jakarta, Jumat 3 Juli 2015 (KATAKAMI.COM) —  Di penghujung rapat kerja antara Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dengan Komisi 3 DPR hari Kamis (2/7/2015) kemarin, sempat terjadi sebuah peristiwa yang cukup menarik untuk disimak.

Kapolri Badrodin Haiti menyarankan agar kesimpulan raker antara Polri dan Komisi 3 tentang BNNP dikoreksi redaksional kalimatnya.

Ada apakah gerangan?

Ternyata dalam rapat kerja antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan jajaran Komisi 3 DPR, pihak BNN “curhat” agar DPR menyampaikan kepada pihak Polri untuk menaikkan pangkat semua Kepala BNNP atau Badan Narkotika Nasional (tingkat) Provinsi menjadi Brigjen.

Curhat dan permintaan pihak BNN itu disampaikan Komisi 3 kepada Kapolri Badrodin Haiti dalam rapat kerja kemarin.

Karena Komisi 3 DPR termasuk yang sangat awam tentang struktur organisasi internal kepolisian, mereka tidak memahami mengapa pejabat setingkat Kepala BNNP memang banyak yang berpangkat Komisaris Besar atau Kombes.

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, struktur organisasi BNN memang diubah dan dibuat bahwa BNN berada langsung dibawah Presiden.

Pasal 68 dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu menetapkan bahwa:

(1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Tetapi, walaupun Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, pejabatnya haruslah POLISI AKTIF berbintang 3.

Begitu juga dengan semua pejabat yang bertugas di BNN, mereka semua adalah POLISI-POLISI AKTIF.

Sehingga, untuk urusan mutasi dan penempatan personel Polri dari dan ke BNN, lalulintasnya tetap dilakukan oleh Asisten SDM Kapolri.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso (tengah), Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan (kanan), dan Direktur Narkoba Polri Brigjen Anjan Pramuka (kiri) menunjukkan barang bukti berupa ganja saat gelar perkara di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2015). Mabes Polri berhasil mengungkap kasus ganja sebanyak 2,1 Ton yang merupakan hasil akumulasi penyidikan selama 3 bulan di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Aceh.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso (tengah), Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan (kanan), dan Direktur Narkoba Polri Brigjen Anjan Pramuka (kiri) menunjukkan barang bukti berupa ganja saat gelar perkara di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2015). 

Tetapi, walaupun lalulintas mutasi dan penempatan tugas dari dan ke BNN dilakukan oleh Asisten SDM Kapolri, Mabes Polri sendiripun memiliki Direktorat Tindak Pidana Narkoba, yang kedudukannya berada di bawah Bareskrim.

Kabareskrim Polri saat ini dijabat oleh Komjen. Polisi Budi Waseso.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, saat ini dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Anjan Pramuka Putra, S.H, M.Hum.

Nah, dalam rapat kerja di Komisi 3 kemarin, Kapolri Badrodin Haiti diminta menyesuaikan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN.

Maksudnya, dengan desakan untuk melakukan penyesuaian ini, maka Mabes Polri harus menaikkan pangkat seluruh Kepala BNNP (tingkat Provinsi) dari Kombes menjadi Brigadir Jenderal.

Entah pasal berapa dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2010 soal BNN yang dijadikan rujukan sehingga Mabes Polri didesak untuk menaikkan pangkat semua Kepala BNNP menjadi Jenderal Berbintang 1.

Sebab, tidak ada satu pasalpun dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2010 soal BNN, yang mengatur secara rinci bahwa Kepala BNNP harus berpangkat Brigjen.

Yang diatur dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2010 mengenai posisi Kepala BNNP adalah sebagai berikut:

Pasal 32:  “BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN”.

Pasal 33,  “BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi”.

Pasal 34,   “Susunan organisasi BNNP terdiri dari :

a. Kepala BNNP

b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha yang membawahkan sebanyak banyaknya 4 (empat) Subbagian

c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang dan setiap Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi”.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbincang dengan Kabareskrim Komjen Budi Waseso, disaksikan Wakapolri Komjen Budi Gunawan, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Kamis 2 Juli 2015

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbincang dengan Kabareskrim Komjen Budi Waseso, disaksikan Wakapolri Komjen Budi Gunawan, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Kamis 2 Juli 2015

Yang perlu disampaikan disini adalah BUKAN KARENA Direktur Narkoba Polri dijabat oleh perwira tinggi berbintang 1, maka BNN merasa berhak untuk meminta kesamaan pangkat bagi seluruh pejabat Kepala BNNP.

Sesungguhnya, Kepala BNN Anang Iskandar dan semua PEJABAT BNN pasti sudah memahami bahwa permintaan mereka tidak logis dan mengada-ada.

Tapi tampaknya manuver BNN untuk mengupayakan kenaikan dan kesamaan pangkat ini sengaja digulirkan lewat DPR.

Kepala Badan Narkotika Nasional (Tingkat) Provinsi, atau Kepala BNNP, adalah pimpinan BNN di daerah untuk level provinsi.

Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, BNN memiliki 30 Kantor Perwakilan di level Provinsi.

Jadi ada 30 orang polisi aktif yang saat ini bertugas di BNN, dengan jabatan sebagai Kepala BNNP.

Dari total 30 orang pejabat Kepala BNNP itu, sudah ada 9 orang yang berpangkat Brigadir Jenderal.

Berarti, sisanya memang masih ada 21 orang POLISI AKTIF berpangkat KOMBES yang saat ini menjabat sebagai Kepala BNNP.

Mengapa mereka tidak bisa dinaikkan pangkatnya menjadi BRIGJEN?

Sebab harus dilihat, keberadaan Kantor BNNP itu, ada di pronvinsi mana, dan Polda yang ada di provinsi itu bertipe apa?

Jika, Polda yang ada di provinsi itu bertipe B, maka harus diingat bahwa Kapolda yang menjabat di Polda tipe B adalah perwira tinggi berpangkat BRIGJEN.

Jika Kapolda di Polda tipe B berpangkat BRIGJEN, maka pejabat DIREKTUR NARKOBA-nya harus berpangkat Kombes.

Termasuk Kepala BNNP.

Akan tetapi, jika Kapolda-nya bertugas di Polda dengan Tipe A, atau Tipe AK, maka pangkat dari Kapoldanya adalah INSPEKTUR JENDERAL atau Irjen.

Dan satu hal lagi yang paling penting, pejabat yang bertugas sebagai KEPALA BNNP itu, wajib mengikuti SEKOLAH jika mereka hendak mendapat kenaikan pangkat dan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebab persyaratan yang mutlak harus terpenuhi untuk mendapat kenaikan pangkat dan jabatan dari level pamen ke level pati adalah personil yang bersangkutan harus SEKOLAH TERLEBIH DAHULU, yaitu Sespimti atau Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, dan Lemhanas.

Kalau sekolah saja tidak mau, bagaimana mau naik pangkat?

Bukan berarti karena struktur organisasi BNN berada langsung dibawah presiden, maka polisi-polisi yang saat ini bertugas di BNN mendapat pengecualian dalam hal persyaratan untuk kenaikan pangkat.

Ilustrasi gambar: Mabes Polri

Ilustrasi gambar: Mabes Polri

Jadi, wajar jika Kapolri Badrodin haiti tertegun sejenak, saat ia ditodong untuk menaikkan pangkat seluruh pejabat Kepala BNNP menjadi Brigjen.

Bukan hal yang mudah menaikkan pangkat 21 orang Kombes menjadi Brigjen.

Sebab jika pangkat mereka sudah dinaikkan, saat para polisi yang bertugas di BNN itu ingin ditugaskan kembali ke Mabes Polri, tidak ada tempat atau pos jabatan untuk mereka sesuai dengan pangkat baru sebagai Brigjen.

Kapolri Badrodin Haiti sempat menyindir bahwa biasanya, sering kali, polisi-polisi yang bertugas di BNN punya trik tersendiri untuk bisa mendapat jabatan penting di Mabes Polri.

Tugas di BNN hanya menjadi batu loncatan saja agar pangkat mereka bisa naik.

Kapolri Badrodin menyindir bahwa polisi-polisi yang sudah dinaikkan pangkatnya itu, ingin kembali ke Mabes Polri dan mendapat jabatan yang strategis.

Jadi, singkat kata, BNN jangan mengada-ada dengan manuver seperti ini.

Mempolitisir ambisi kenaikan pangkat melalui jalur politik yaitu lewat DPR.

Walau berbeda rumah dan berbeda halaman, yang harus diingat adalah polisi-polisi yang saat ini bertugas di BNN, adalah Keluarga Besar Mabes Polri juga.

Berbicaralah kepada pimpinan atau senior-senior di Mabes Polri untuk menanyakan hal apapun mengenai hal yang semacam ini.

Jangan merengek dan mengambil jalan pintas yang berbau politik untuk urusan pangkat dan jabatan.

Padahal sebenarnya, sudah TAU SAMA TAU atau TST, bahwa segala sesuatu ada aturan mainnya.

Terutama kewajiban untuk sekolah bagi pamen yang hendak naik pangkat menjadi pati.

Malu sama Kabareskrim yang saat ini menjabat, sebab beliau adalah Mantan Kepala Sespimti.

Masak banyak Kepala BNNP yang belum sekolah, tapi untuk bisa naik pangkat, merengeknya malah ke DPR.

BNN jangan suka ngarang !   (*)

MS

About KATAKAMI.COM

Hello Friends. Thanks for visit. My name is Mega Simarmata in Jakarta, Indonesia

Comments are closed.

%d bloggers like this: