​Eksekusi Berjalan Lancar, 4 Dari 14 Terpidana Mati Telah Ditembak

Jaksa Agung dan Jampidum

Jaksa Agung dan Jampidum

 

 

 

Oleh: Mega Simarmata, Editor in Chief KATAKAMI

 

 

 

Jakarta, Jumat 29 Juli 2016 (KATAKAMI) — Tetap ada sisi kemanusiaan yang menarik untuk disimak dari Pihak Kejaksaan Agung yang bertindak sebagai Eksekutor dalam setiap penyelenggaraan eksekusi mati di negara ini.

Dan yang paling berkepentingan dalam hal eksekusi mati adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum atau Jampidum.

Jumat dinihari tadi, Kejaksaan Agung akhirnya menjalankan eksekusi kepada empat terpidana mati.

Dari 14 orang terpidana mati yang dijadwalkan untuk di esekusi, ternyata hanya 4 yang di tembak.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa apa yang mereka kerjakan adalah bagian dari tugas yang memang harus mereka lakukan.

Eksekusi mati dilakukan semata-mata untuk menegakan hukum.

“Sesungguhnya ini bukan pekerjaan yang menyenangkan bagi kami. Pekerjaan yang menyedihkan karena apa, karena menyangkut nyawa orang,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rochmad di dermaga Wijaya Pura, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/7/2016).

Mewakili Kejaksaan Agung, Noor mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga terpidana mati. Dia menjelaskan, tim hanya menjalankan perintah undang-undang.

“Yakinlah pula bahwa pelaksanaan ini sesungguhnya bukan dalam rangka menghilangkan nyawa orang-orang yang bersangkutan. Tapi, sesungguhnya bagaimana menghentikan niat jahat, perbuatan jahat, yang namanya mengedarkan narkoba,” lanjut Jampidum.

Jampidum menjelaskan, ada empat terpidana mati yang dieksekusi pada pukul 00.45 WIB. Mereka adalah Freddy Budiman (warga negara Indonesia), Michael Titus Igweh (warga Nigeria), Humphrey Ejike (warga Nigeria), dan Seck Osmane (warga Senegal).

 

 

 

 

 

Tak ada yang aneh dari pelaksanaan hukuman mati tengah malam tadi.

Koordinasi berjalan dengan baik.

Dari 3 kali pelaksanaan hukuman mati di era Pemerintahan Presiden Jokowi, semua relatif lancar.

Kecuali tahun 2015 lalu, yang diwarnai insiden tersebarnya foto Kapolresta Denpasar dengan 2 terpidana mati asal Australia saat dalam penerbangan dari Bali menuju Nusa Kambangan.

Setelah selesai berfoto, ternyata foto itu dibocorkan dan dikirim ke Australia. Dan dalam beberapa menit, media Australia sudah memuatnya.

Pro kontra terhadap hukuman mati tetap terjadi.

Tapi terlepas dari semua itu, Jaksa Agung HM Prasetyo telah melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor.

Jika ada yang menyoroti besarnya anggaran dalam pelaksanaan eksekuti mati, rasanya tidak perlu dipermasalahkan.

Melaksanakan sebuah tugas besar yang memerlukan koordinasi dengan banyak pihak, tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Jadi tidak ada masalah untuk soal anggaran.

Jika dalam eksekusi kali ini diberitakan bahwa Presiden Jokowi mempertimbangkan surat dari Mantan Presiden BJ Habibie yang meminta penundaan eksekusi mati untuk seorang terpidana mati asal Pakistan.

Hal ini sah sah saja.

Dulu semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliaupun pernah melakukan hal yang sama yaitu melakukan penundaan eksekusi mati terhadap ketiga orang terpidana kerusuhan Poso yaitu Fabianus Tibo cs.

Paus Benediktus mengirimkan surat khusus kepada Presiden Sby agar eksekusi mati terhadap Tibo cs ditunda.

Permintaan itu dikabulkan oleh Presiden Sby.

Eksekusi mati terhadap Tibo cs sempat ditunda. Namun akhirnya tetap dilaksanakan di kemudian harinya.

 

 

 

 

Yang ingin saya puji dari semua proses ini adalah konsistensi sikap Jaksa Agung HM Prasetyo.

Sampai detik terakhir, beliau konsisten untuk tidak mau membocorkan kepada publik, khususnya media, kapan eksekusi akan dilaksanakan.

Kemarib saya bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo dalam acara sertijab Menko Polhukam.

Saat saya dekati dan kemudian ngobrol berduapun, Jaksa Agung tetap tidak mau memberikan konfirmasi apakah benar eksekusi mati akan dilaksanakan Jumat dinihari.

Sebab hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, Pihak Kedutaan Besar Pakistan mengatakan bahwa eksekusi mati akan dilaksanakan hari Jumat.

Dan ternyata, terpidana mati yang merupakan Warga Negara Pakistan terselamatkan berkat surat dari Pak BJ Habibie.

Menjelang pelaksanaan eksekusi mati, dari pemberitaan media massa masyarakat dapat mengetahui bahwa jajaran Kejaksaan memang berkoordinasi dengan sangat baik dan sungguh-sungguh melaksanakan tugas mereka.

Surat pemberitahuan resmi kepada Pihak keluarga yang menurut Undang Undang harus dikirimkan H minus 3 sebelum eksekusi mati dilaksanakan dan dikirimkan.

Pihak Keluarga yang ingin datang dipersilahkan tapi tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Semua berjalan baik.

Dan untuk itulah Kejaksaan Agung harus di apresiasi.

Keterus-terangan Jampidum bahwa tak ada maksud dari Kejaksaan Agung melakukan penghilangan nyawa manusia, hal ini patut di apresiasi.

Biasanya “curhat” seperti ini tak diungkap ke publik, walaupun itu memang dirasakan oleh jajaran Kejaksaan.

Semisal dulu saat Jampidum dijabat oleh Abdul Hakim Ritonga.

Dalam satu kesempatan berbincang di ruang kerja beliau, Pak Ritonga pernah mengatakan seperti ini pada saya, “Saya ini sebagai Jampidum sering dibilang algojo. Sebab memang tugas Jampidum melakukan eksekusi mati. Tapi mau bagaimana lagi? Itu tugas negara yang diperintahkan pada saya”.

Menutup tulisan ini, pro kontra terhadap hukuman mati memang ada.

Tapi sepanjang Undang Undang yang berlaku di Indonesia memang masih memberlakukan hukuman mati, aparat penegak hukum harus mentaati.

Tak ada pilihan lain.  (****)

 

 

 

 

 

MS

About KATAKAMI.COM

Hello Friends. Thanks for visit. My name is Mega Simarmata in Jakarta, Indonesia

Comments are closed.

%d bloggers like this: